Verstek
Jurnal Verstek is a peer-reviewed journal published by Procedural Law Department, Faculty of Law, Universitas Sebelas Maret three times a year in April, August, and December. This Journal aims primarily to facilitate undergraduate students paper over current developments on procedural law issues in Indonesia as well as to publish innovative legal researches concerning Indonesian procedural laws and legal system. It provides immediate open access to its content on the principle that making research freely available to public support a greater global exchange of knowledge. The scope of the articles published in this journal deal with a broad range of topics in the fields of Procedural Law, included but not limited to legal construction of procedural law, critical construction of procedural law in practice, trends and changes in procedural law, and the technical challenges faced in proedural law.
Articles
666 Documents
<![CDATA[TELAAH PERTIMBANGAN HAKIM MENJATUHKAN PUTUSAN BEBAS PERKARA PENCABULAN ANAK (Studi Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2023/PN Tli.) ]]>
<![CDATA[Elnajj Keysha Nabila]]>;
<![CDATA[Bambang Santoso]]>
<![CDATA[ Verstek Vol 13, No 3 (2025): JULI-SEPTEMBER ]]>
Publisher : <![CDATA[Sebelas Maret University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20961/jv.v13i3.95944
<![CDATA[This article analyses criminal procedure law related to the suitability of the judge's consideration of rendering a judgment of acquittal of case of obscene act against a child in Verdict Number 104/Pid.Sus/2023/PN Tli. with the provision of Article 191 paragraph (1) of the Criminal Procedure Code. The purpose of this article is to determine whether the judge's consideration of rendering a judgment of acquittal of case of obscene act against a child in Verdict Number 104/Pid.Sus/2023/PN Tli. is in accordance with the provision of Article 191 paragraph (1) of the Criminal Procedure Code. This research is a normative or doctrinal legal research that is prescriptive and applied. Types of legal materials used are primary legal materials and secondary legal materials. The technique used in collecting legal materials is literature study or document study. The finding proves that the judge's consideration of rendering a judgment of acquittal of case of obscene act against a child in Verdict Number 104/Pid.Sus/2023/PN Tli. has been in accordance with the provision of Article 191 paragraph (1) of the Criminal Procedure Code.]]>
<![CDATA[ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM PADA PERKARA MEMPERTONTONKAN KETELANJANGAN (STUDI PUTUSAN NOMOR: 264/PID.B/2021/PN SGT) ]]>
<![CDATA[Reinaldy Bagus Andika]]>;
<![CDATA[Arsyad Aldyan]]>
<![CDATA[ Verstek Vol 12, No 1 (2024): JANUARI-MARET ]]>
Publisher : <![CDATA[Sebelas Maret University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20961/jv.v12i1.79518
<![CDATA[Penelitian ini mendeskripsikan dan mengkaji permasalahan mengenai hakim yang memutuskan putusan pidana berupa penjara selama 2 tahun terhadap pelaku pelecehan seksual dalam hal ini, pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana apakah sudah sesuai dengan Pasal 183 KUHAP jo Pasal 36 Undang Undang no. 44 tahun 2008 tentang Pornografi. Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitianhukum normatif bersifat perspektif dan terapan. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder, dengan cara studi pustaka, teknik analisis bahan hukum menggunakan metode deduktif yang berpangkal pada premis mayor dan premis minor. Dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan Penulis, Penulis menemukan bahwa pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa telah sesuai dengan Pasal 183 jo Pasal 36 Undang Undang no. 44 tahun 2008 studi putusan nomor: 264/PID.B/2021/Pn Sgt dengan memperhatikan alat-alat bukti yang sah sesuai dengan ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHAP dengan setidaknya berdasarkan minimal adanya 2 (dua) alat bukti, sehingga Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana.]]>
<![CDATA[ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM MENJATUHKAN PUTUSAN PEMIDANAAN PERKARA TINDAK PIDANA KEFARMASIAN DALAM PUTUSAN NOMOR: 29/PID.SUS/2024/PN SLT ]]>
<![CDATA[Istizanah Nurlatifah]]>;
<![CDATA[Dara Pustika Sukma]]>
<![CDATA[ Verstek Vol 14, No 1 (2026): JANUARI-MARET ]]>
Publisher : <![CDATA[Sebelas Maret University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20961/jv.v14i1.98345
<![CDATA[This study aims to analyze whether the judge's considerations in rendering a criminal sentencing decision in the pharmaceutical crime case, Verdict Number: 29/Pid.Sus/2024/PN Slt, comply with the provisions of Article 183 of the Indonesian Criminal Procedure Code (KUHAP). This study was normative legal research with a prescriptive and applied nature. The approach used in this study was a case study. Primary and secondary legal materials were collected through library research and analyzed using deductive syllogism techniques. Based on the results of research and discussion, it is concluded that the judge's considerations in ruling on the pharmaceutical criminal case in Verdict Number 29/Pid.Sus/2024/PN Slt are in accordance with Article 183 of the Indonesian Criminal Procedure Code (KUHAP), as there are four (4) valid pieces of evidence in the case that convinced the judge that the defendant was indeed guilty of distributing pharmaceutical products that did not meet the required standards and must be held accountable for his action.]]>
<![CDATA[PERTIMBANGAN HAKIM MENJATUHKAN PUTUSAN PEMIDANAAN PERKARA PENCABULAN ANAK DALAM PUTUSAN NOMOR 31/PID.SUS/2022/PN TMT ]]>
Dyah Ayu Juve Nika Azzahro; Heri Hartanto
<![CDATA[ Verstek Vol 14, No 2 (2026): APRIL-JUNI ]]>
Publisher : <![CDATA[Sebelas Maret University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20961/jv.v14i2.98054
<![CDATA[Artikel ini menganalisis permasalahan dalam hukum acara pidana terkait dengan Kesesuaian Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan pemidanaan Perkara Tindak Pidana Pencabulan Anak pada Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2022/PN Tmt dengan Pasal 183 KUHAP. Tujuan artikel ini adalah untuk membuktikan apakah pertimbangan hakim dalam memutus perkara pencabulan anak dalam Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2022/PN Tmt telah sesuai dengan Pasal 183 KUHAP. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Penelitian ini bersifat preskriptif dan terapan. Pengumpulan bahan hukum dengan cara studi kepustakaan dan bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan terkait permasalahan tersebut dapat disimpulkan bahwa pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pemidanaan perkara pencabulan anak dalam Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2022/PN Tmt telah sesuai dengan Pasal 183 KUHAP. Hal ini dikarenakan pertimbangan hakim dalam memutus perkara tersebut sudah memenuhi minimal 2 alat bukti yang sah yaitu Keterangan Saksi, Surat (Visum Et Psychiatricum), Petunjuk dan Keterangan Terdakwa.]]>
<![CDATA[TELAAH RASIO DESIDENDI PEMIDANAAN PERKARA NARKOTIKA (STUDI PUTUSAN NOMOR 1145 PID.SUS_2022_PN LBP) ]]>
<![CDATA[Muhammad Syafiq Azhar]]>;
<![CDATA[Bambang Santoso]]>
<![CDATA[ Verstek Vol 13, No 2 (2025): APRIL-JUNI ]]>
Publisher : <![CDATA[Sebelas Maret University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20961/jv.v13i2.93465
<![CDATA[Artikel ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana dalam kasus narkotika, dengan studi kasus pada Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam No.1145/Pid.Sus/2022/PNLbp. Artikel ini mengevaluasi kesesuaian putusan tersebut dengan Pasal 183 KUHAP, yang mensyaratkan bahwa hakim hanya boleh menjatuhkan pidana jika terdapat minimal dua alat bukti yang sah dan keyakinan bahwa tindak pidana benar-benar terjadi serta terdakwalah yang bersalah. Teknik analisis yang digunakan menggunakan metode normatif yang bersifat preskriptif, memfokuskan pada bahan hukum primer seperti undang-undang dan putusan pengadilan, serta bahan hukum sekunder termasuk literatur hukum terkait. Teknik analisis yang diterapkan adalah pendekatan deduktif silogisme, yang menerapkan prinsip-prinsip hukum umum pada kasus spesifik. Hasil artikel menunjukkan bahwa hakim di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam telah mematuhi Pasal 183 KUHAP dalam menjatuhkan putusan, berdasarkan bukti sah dan keyakinan yang diperoleh dari proses pembuktian di persidangan. Namun, ditemukan adanya ruang untuk interpretasi lebih lanjut mengenai keseimbangan antara syarat pembuktian dan perlindungan hak terdakwa, khususnya dalam mewujudkan peradilan yang adil.]]>
<![CDATA[TELAAH PERTIMBANGAN HAKIM MEMUTUS PIDANA PENJARA DALAM PERKARA PERSETUBUHAN (STUDI PUTUSAN NOMOR 3/PID.SUS-ANAK/2023/PN WNG ) ]]>
<![CDATA[Fauziah Yumna]]>;
<![CDATA[Bambang Santoso]]>
<![CDATA[ Verstek Vol 12, No 2 (2024): APRIL-JUNI ]]>
Publisher : <![CDATA[Sebelas Maret University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20961/jv.v12i2.82447
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk menelaah, meninjau, dan mengkaji Putusan Majelis Hakim yang masih dipertanyakan kesesuaiannya dengan KUHAP. Tujuan artikel ini adalah untuk membuktikan apakah putusan Pengadilan Negeri Wonogiri Nomor: 3/Pid.Sus Anak/2023/ PN.Wng telah sesuai dengan pasal 183 KUHAP. Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan sifat penelitian prespektif dan terapan. Menggunakan jenis bahan hukum primer dan sekunder dan pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kasus (case approach). Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan. Berdasarkan hasil penelitian ini dapat ditarik kesimpulan bahwa pertimbangan hakim dalam menetapkan putusan nomor 3/Pid.sus-Anak/2023/Pn Wng sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 183 KUHAP ]]>
<![CDATA[ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM MENJATUHKAN PUTUSAN BERDASARKAN RESTORATIVE JUSTCE DALAM KASUS PENGANIAYAAN ]]>
<![CDATA[Muhammad Fikri Hanafi]]>;
<![CDATA[Arsyad Aldyan]]>
<![CDATA[ Verstek Vol 13, No 1 (2025): JANUARI-MARET ]]>
Publisher : <![CDATA[Sebelas Maret University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20961/jv.v13i1.86365
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah pertimbangan hakim dalam memutus perkara penganiayaan dalam Putusan Nomor 45/Pid.B/2021/Pn.Lss sudah sesuai dengan prinsip Restorative Justice. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif dengan menggunakan pendekatan kasus atau case approach. Jenis bahan hukum yang digunakan meliputi bahanhukum primer dan bahan hukum sekunder. Sedangkan teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam menganalisis putusan menggunakan teknik studi kepustakaan (library research) serta teknik analisis yang digunakan adalah metode deduktif silogisme. Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa pertimbangan Hakim telah sesuai dengan prinsip keadilan restoratif (restorative justice) yang tercantum dalam Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/8/VII/2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif (Restorative Justice) dalam Penyelesaian Perkara Pidana pada angka 2 huruf b.]]>
<![CDATA[ANALISIS EFEKTIVITAS PRAPERADILAN DALAM MELINDUNGI HAK ASASI MANUSIA DI SISTEM PERADILAN INDONESIA ]]>
<![CDATA[Septian Joddie Dwianur Sukono]]>;
<![CDATA[Bambang Santoso]]>
<![CDATA[ Verstek Vol 12, No 1 (2024): JANUARI-MARET ]]>
Publisher : <![CDATA[Sebelas Maret University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20961/jv.v12i1.78978
<![CDATA[Artikel ini membahas tentang efektivitas praperadilan dalam melindungi hak asasi manusia di dalam sistem peradilan di Indonesia. Praperadilan merupakan mekanisme hukum yang penting dalam mewujudkan keadilan dan perlindungan bagi individu yang dianggap memiliki potensi untuk menjadi korban pelanggaran hak asasi manusia dalam proses hukum. Artikel ini menggunakan metode penelitian tipe normatif dengan metode analisis deskriptif untuk memahami secara mendalam bagaimana praperadilan bekerja dalam melindungi hak asasi manusia. Sumber bahan hukum untuk artikel ini dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan analisis perkembangan hukum terkini terkait praperadilan dan hak asasi manusia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praperadilan telah memainkan peran penting dalam melindungi hak asasi manusia, terutama ketika terdapat indikasi adanya kesalahan prosedur, penyalahgunaan wewenang, atau potensi pelanggaran hak asasi manusia dalam proses peradilan di Indonesia. Praperadilan telah memberikan kesempatan bagi individu untuk mendapatkan peninjauan kembali atas kasus mereka sebelum diputuskan oleh pengadilan. Praperadilan memiliki potensi yang besar dalam melindungi hak asasi manusia di dalam sistem peradilan. Mengingat kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi dalam sistem peradilan Indonesia, apakah praperadilan dapat menunjukkan efektivitas dalam memastikan bahwa hak asasi manusia setiap individu tetap terjaga dan dihormati dalam proses hukum.]]>
<![CDATA[STUDI PRAGMATIS PERKARA PERDATA NOMOR 757/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst: IMPLIKASI PENUNDAAN PEMILU ]]>
<![CDATA[Hisyamsyah Yuditomo]]>;
<![CDATA[Ismawati Septiningsih]]>
<![CDATA[ Verstek Vol 13, No 3 (2025): JULI-SEPTEMBER ]]>
Publisher : <![CDATA[Sebelas Maret University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20961/jv.v13i3.98004
<![CDATA[This article analyzes related to the pragmatic study of civil case Pragmatic Study of Civil Case Number 757/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst: Implication of Election Delay. The purpose of this article is to determine the impact and absolute authority of the issuance of the civil decision. The issue is analyzed using normative research using primary legal materials and secondary legal materials. The approaches used in this article include a conceptual approach and a case study approach. The conceptual approach focused on a pragmatic study of the civil decision. The results show that there is a legal defect, namely that disputes related to the results of verification of political parties participating in the election are not the absolute authority of the District Court, but rather the authority of the Election Supervisory Agency (Bawaslu) and the State Administrative Court in accordance with the provisions in Law Number 7 of 2017. In addition, lawsuits related to unlawful acts are now also included in the scope of authority of the State Administrative Court asm stipulated in Supreme Court Regulation Number 2 of 2019.]]>
<![CDATA[PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN PEMIDANAAN PADA PERKARA PERSETUBUHAN SEDARAH DALAM PUTUSAN NOMOR: 27/PID.SUS/2023/PN.MME ]]>
Adira Aulia Jasminingrum;
<![CDATA[Ismawati Septiningsih]]>
<![CDATA[ Verstek Vol 14, No 1 (2026): JANUARI-MARET ]]>
Publisher : <![CDATA[Sebelas Maret University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20961/jv.v14i1.97980
<![CDATA[The research in this paper aims to find out whether the judge's considerations at the trial of incestuous sexual relations were in accordance with verdict Number: 27/Pid.Sus/2023/PN.Mme. This research is normative legal research which aims to examine and analyze the verdict on imprisonment and fines in cases of incest in verdict Number: 27/Pid.Sus/2023/PN.Mme in order to ascertain whether the results of the application of the law in this case are appropriate or not in accordance with the provisions of statutory regulations. The results of this research show that the judge's decision in imposing prison sentences and fines in case Number: 27/Pid.Sus/2023/PN.Mme refers to Law Number 17 of 2016 Article 81 paragraph 1, the perpetrator is still a close family member, but committed sexual intercourse thereby violating child protection laws. The verdict given by the judge is to provide a deterrent effect to the perpetrator and the community so that something similar does not happen.]]>
