cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Muhamad Ulul Albab Musaffa
Contact Email
muhamad.musaffa@uin-suka.ac.id
Phone
+6282220623338
Journal Mail Official
azzarqa@uin-suka.ac.id
Editorial Address
Rumah Jurnal Fakultas Syari'ah dan Hukum (Ruang 205 - Lantai 2), Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga; Jln. Marsda Adisucipto 1 Yogyakarta 55281 Indonesia
Location
Kab. sleman,
Daerah istimewa yogyakarta
INDONESIA
Az Zarqa': Jurnal Hukum Bisnis Islam
Published by Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
ISSN : 20878117     EISSN : 28093569     DOI : https://doi.org/10.14421/azzarqa
Core Subject : Religion, Economy, Social,
Religion Economics, Econometrics & Finance Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Jurnal Az zarqa merupakan jurnal unggulan Program Studi Hukum Ekonomi Syariah. Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang dibentuk pada tanggal 1 Desember 2010. Jurnal Az zarqa menyediakan artikel ilmiah hasil penelitian empiris dan analisis-reflektif bagi para praktisi dan akademisi, yang diharapkan berkontribusi dalam mengembangkan teori dan mengenalkan konsep-konsep baru di bidang hukum islam khususnya hukum bisnis islam dalam perspektif yang luas. Jurnal Az zarqa terbit secara berkala dalam kurun 6 bulan sekali, Juni dan Desember.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Sosial (Lain-Lain)
Articles 8 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol. 4 No. 2 (2012): Az-Zarqa'" : 8 Documents clear
Legal Opinion (Fatwa) of MUI (Council of Indonesian Ulama') on Ahmadiyah Uddin, Saif
Az-Zarqa': Jurnal Hukum Bisnis Islam Vol. 4 No. 2 (2012): Az-Zarqa'
Publisher : Sharia and Law Faculty of Sunan Kalijaga Islamic State University Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/azzarqa.v4i2.1307

Abstract

Fatwa pada dasarnya tidak mengikat, tetapi pada batas tertentu dapat menimbulkan ekses sosial dan politik. Hal ini karena sebagian besar umat Islam yang 'awam dapat menggunakannya sebagai dasar hukum dan agama untuk melegitimasi tindakan-tindakan mereka, termasuk di dalamnya tindakan-tindakan kekerasan.Hal ini pula yang ditengarai terjadi pada sebagian umat Islam Indonesia ketika menyikapi paham dan pengikut Ahmadiyah. Karena  dipengaruhi oleh fatwa MUI, maka mereka menggunakan fatwa tersebut untuk melegitimasi tindakan mereka seperti mengusir, mengejar, membakar bahkan hingga membunuh pengikut Ahmadiyah. Tulisan ini menjelaskan bagaimana MUI mendefinisikan fatwa khususnya tentang Ahmadiyah yang kemudian melahirkan ekses sosial dan politik.
Urgensi Kaidah Fiqhiyyah bagi Dunia Bisnis Afandi, Yazid
Az-Zarqa': Jurnal Hukum Bisnis Islam Vol. 4 No. 2 (2012): Az-Zarqa'
Publisher : Sharia and Law Faculty of Sunan Kalijaga Islamic State University Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/azzarqa.v4i2.3038

Abstract

Umat Islam meyakini sepenuhnya, bahwa Al-Qur'an dan al-Sunnah adalah dua sumber hukum pokok dalam Islam. Sebagai sumber hukum pokok, al-Qur'an dan asl-Sunnah banyak memuat hal-hal yang bersifat substantif-universal. Perkembangan zamandengan berbagai macam problemnya, satu sisi harus mempunyai rujukan yang jelas dalam al-Qur'an atau al-Sunnah dan pada sisi yang lain ia bersifat sangat dinamis. Untuk itulah, dalam rangka untuk menemukan rujukan yang tepatatas berbagai macam masalah yang belum ada secara sharih dalam al-Qur'an  maupun al-Sunnah tersebut diperlukan langkah ijtihad dengan metodologi yang jelas.
Pengupah dalam Perspektif Hukum Islam Novi Nur Hidayati, Ika
Az-Zarqa': Jurnal Hukum Bisnis Islam Vol. 4 No. 2 (2012): Az-Zarqa'
Publisher : Sharia and Law Faculty of Sunan Kalijaga Islamic State University Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/1fxpyc61

Abstract

Manusia diciptakan Allah SWT untuk selalu berusaha memenuhi kebutuhan hidupnya, salah satunya adalah dengan bekerja. Bekerja berarti pembayaran yang diterima pekerja selama ia melakukan pekerjaan atau dipandang melakukan pekerjaan. Manusia diperintahkan berperan aktif dalam mencari dimana rizki itu bisa didapat, bahkan sampai ke segala penjuru dunia. Antara pengusaha dengan pekerja saling membutuhkan. Pengusaha membutuhkan pekerja untuk menjalankan usahanya agar tetap eksis, sedangkan pekerja membutuhkan pekerjaan tersebut untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dari itulah kemudian timbul hubungan kerja antara pengusaha dengan pekerja. Hubungan kerja pun tidak terlepas dari masalah upah. Masalah pengupahan merupakan hal yang sensitif bagi para pekerja. Bagi pengusaha upah itu adalah biaya produksi yang harus ditekan serendah-rendahnya agar harga barangnya nanti tidak terlalu tinggi atau keuntungannya menjadi lebih tinggi. Bagi pekerja, upah adalah jumlah uang yang diterimanya pada waktu tertentu atau lebih penting lagi, jumlah barang kebutuhan hidup yang ia dapat beli dari upah itu.
Problematika Produksi di Indonesia dan Solusinya (Suatu Tinjauan Etika Bisnis Islam) Mughits, Abdul
Az-Zarqa': Jurnal Hukum Bisnis Islam Vol. 4 No. 2 (2012): Az-Zarqa'
Publisher : Sharia and Law Faculty of Sunan Kalijaga Islamic State University Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/aqsyb319

Abstract

Produksi merupakan sektor yang menentukan roda ekonomi-bahkan pembangunan-suatu negara, meskipun dalam prakteknya juga harus diimbangi dengan sektor lainnya, seperti distribusi. Tujuan fundamental produksi adalah memenuhi kebutuhan masyarakat (secara praktis) dan menciptakan kesejahteraan ekonomi (secara makro). Ada lima prinsip dalam produksi, yaitu (1) Unity (keesaan Tuhan/Tauhid), integritas vertikal, interaksi sistem sosial yang bermuara kepada keesaan Tuhan. (2) Equilibrium, keseimbangan (keadilan). (3) Free will atau bebas berkehendak (ikhtiar). (4) Responsibility (pertanggunganjawab) terhadap lingkungan sosial, politik, ekonomi, budaya, fisik, pemerintah, stake holders, manusia dll.. dan (5) Kebenaran: Kebijakan dan kejujuran. Sementara faktor yang menentukan produksi ada empat, yaitu (1) tanah; (2) tenaga kerja; (3) modal dan; (4) organisasi, termasuk dalam organisasi (lembaga) ini adalah manajemen.
Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penetapan Harga dan Mekanisme Penjualan Furniture (Meubel) (Studi Kasus pada Toko UD. Pasunda  Jln. Wates KM 3,5 Yogyakarta) Rindawati, Ririn
Az-Zarqa': Jurnal Hukum Bisnis Islam Vol. 4 No. 2 (2012): Az-Zarqa'
Publisher : Sharia and Law Faculty of Sunan Kalijaga Islamic State University Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/nejsva92

Abstract

Penetapan harga merupakan suatu ketetapan harga yang ditentukan oleh pihak yang berhak menentukan harga Dalam penetapan harga suatu barang harus disepakati dan berlaku secara umum. Akan tetapi dalam kenyataannya masih ada jual beli yang mengandung unsur ketidakadilan. Seiring dengan perkembangan zaman, maka kebutuhan hidup pun meningkat. Salah satunya adalah furniture (meubel) yang hingga saat ini menjadi bagian dari kebutuhan pokok manusia. Adanya perbedaan harga antara para penjual meubel terhadap barang yang sejenis dengan mutu yang sama tentunya akan membuat para pembeli mendatangi penjual meubel yang harganya paling rendah dan tentu saja hal ini akan mengacaukan harga di pasaran meubel serta membuat sebagian para penjual mengalami kerugian pada produk tertentu. Untuk menyiasati agar dapat menutupi kerugiannya, maka produk-produk tersebut dinaikkan harganya di atas harga yang semestinya atau menyiasatinya dengan cara mengubah mekanisme penjualannya. Tulisan ini akan membahas mengenai tinjauan hukum Islam terhadap penetapan harga dan mekanisme penjualan furniture (meubel).
Perlindungan Konsumen dalam Kebijakan Konversi Minyak Tanah di Indonesia Zubaidi, Ahmad
Az-Zarqa': Jurnal Hukum Bisnis Islam Vol. 4 No. 2 (2012): Az-Zarqa'
Publisher : Sharia and Law Faculty of Sunan Kalijaga Islamic State University Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/a5d5rf36

Abstract

Salah satu hak yang dimiliki oleh anggota masyarakat ialah memperoleh perlindungan dalam kedudukannya sebagai konsumen. Menurut Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, konsumen berhak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan selama menggunakan suatu produk. Salah satu produk yang selama ini banyak menimbulkan korban di tengah-tengah masyarakat adalah penggunaan gas LPG terutama yang merupakan bantuan dari pemerintah. Tulisan ini mengulas bagaimana perlindungan konsumen terhadap kebijakan konversi minyak tanah ke gas LPG di Indonesia.
Pelanggaran Etika Bisnis Terhadap Upah Kerja Raya, Fitri
Az-Zarqa': Jurnal Hukum Bisnis Islam Vol. 4 No. 2 (2012): Az-Zarqa'
Publisher : Sharia and Law Faculty of Sunan Kalijaga Islamic State University Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/eqpv7s06

Abstract

Persoalan ketenagakerjaan di Indonesia bersifat kompleks, tidak hanya yang berkaitan dengan hubungan industrial saja tetapi juga berkaitan dengan politik ketenagakerjaan. Hal yang paling mendasar yang menjadi persoalan dalam hubungan ketenagakerjaan adalah masalah upah kerja. Upah kerja merupakan faktor utama yang menyebabkan munculnya gejolak di kalangan tenaga kerja, karena upah merupakan faktor penting bagi kelangsungan hidup tenaga kerja. Akan tetapi pemberian upah kepada tenaga kerja terkadang tidak sesuai dengan apa yang diharapkan, sehingga muncul perdebatan bahkan perselisihan antara tenaga kerja dan perusahaan. Cara pandang tehadap tenaga kerja menjadi penentu paradigma untuk memulai pemecahan persoalan upah kerja. Pertama, pandangan tentang manusia dan kerja. Kedua, relasi antara manifestasi kerja dengan upah. Ketiga, hak dasar tenaga kerja. Dengan melihat komponen tersebut, maka akan menemukan kejelasan dalam memposisikan tenaga kerja dalam masyarakat dan hubungan sosialnya dalam konteks kerja dan sistem pengupahan. Hal ini akan dapat terwujud jika etika berbisnis dalam suatu perusahaan dapat diwujudkan secara nyata dan menjadi prioritas utama. Karena berbicara masalah etika sangat berkaitan erat dengan moral suatu perusahaan dan organ yang ada dalam perusaahan tersebut. Oleh sebab itu, penulis mencoba membahas tentang etika bisnis dalam hal sistem pengupahan.
Aplikasi Kontraktual Pembiayaan Murabahah pada Bank Syariah marwini, Marwini
Az-Zarqa': Jurnal Hukum Bisnis Islam Vol. 4 No. 2 (2012): Az-Zarqa'
Publisher : Sharia and Law Faculty of Sunan Kalijaga Islamic State University Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/8nd6mk43

Abstract

Spirit ekonomi syariah adalah untuk menghindari praktik ribawi dalam aktifitas ekonomi. Namun pada praktiknya dalam bisnis syariah, khususnya bank-bank syariah, menunjukkan bahwa mereka tidak mampu menghapus bunga dari transaksi-transaksi mereka. Produk pembiayaan yang menggunakan mekanisme murabahah mendominasi sekitar 80 sampai dengan 95 persen dari transaksi keuangan yang ada. Padahal skim murabahah sebagai produk perbankan syariah masih terjadi pro dan kontra. Mereka yang setuju terhadap konsep ini berpendapat bahwa konsep mark-up dalam murabahah adalah timbul bukanlah karena tempo pinjaman, melainkan timbul akibat adanya biaya-biaya dalam proses pelayanan. Pembiayaan KPR Syariah juga didominasi oleh akad murabahah yang mencapai 98% lebih. Oleh karena itu, tulisan ini melakukan kajian terhadap aplikasi kontrak murabahah dalam pembiayaan murabahah.

Page 1 of 1 | Total Record : 8

 1 

Filter by Year

2012 2012


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 17 No. 1 (2025): Az-Zarqa' Vol. 16 No. 2 (2024): Az-Zarqa' Vol. 16 No. 1 (2024): Az-Zarqa' Vol. 15 No. 2 (2023): Az Zarqa' Vol. 15 No. 1 (2023): Az Zarqa' Vol. 14 No. 2 (2022): Az-Zarqa' Vol 14, No 1 (2022): Az-Zarqa' Vol. 13 No. 2 (2021): Az-Zarqa' Vol 13, No 1 (2021): Az-Zarqa' Vol 12, No 2 (2020): Az-Zarqa' Vol 12, No 1 (2020): Az-Zarqa' Vol. 11 No. 2 (2019): Az-Zarqa' Vol 11, No 1 (2019): Az-Zarqa' Vol. 10 No. 2 (2018): Az-Zarqa' Vol. 10 No. 1 (2018): Az-Zarqa' Vol 9, No 2 (2017): Az-Zarqa' Vol. 9 No. 1 (2017): Az-Zarqa' Vol. 8 No. 2 (2016): Az-Zarqa' Vol. 8 No. 1 (2016): Az-Zarqa' Vol. 7 No. 2 (2015): Az-Zarqa' Vol. 7 No. 1 (2015): Az-Zarqa' Vol 6, No 2 (2014): Az-Zarqa' Vol. 6 No. 2 (2014): Az-Zarqa' Vol. 6 No. 1 (2014): Az-Zarqa' Vol. 5 No. 2 (2013): Az-Zarqa' Vol. 5 No. 1 (2013): Az-Zarqa' Vol. 4 No. 2 (2012): Az-Zarqa' Vol. 4 No. 1 (2012): Az-Zarqa' Vol. 3 (2011): Az-Zarqa': Jurnal Hukum Bisnis Islam Vol. 2 (2011): Az-Zarqa': Jurnal Hukum Bisnis Islam Vol. 1 (2010): Az-Zarqa': Jurnal Hukum Bisnis Islam More Issue