Garuda - Garba Rujukan Digital

Penerapan Prinsip At-Tārāḍī dalam Akad-akad Muamalat Mughits, Abdul
Az-Zarqa': Jurnal Hukum Bisnis Islam Vol. 4 No. 1 (2012): Az-Zarqa'
Publisher : Sharia and Law Faculty of Sunan Kalijaga Islamic State University Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/g9k64672

At-târâdi adalah salah satu prinsip dalam akad muamalat, artinya prinsip itu harus terwujud dalam akad. Suatu akad, jika tanpa adanya kerelaan dari kedua belah bahkan salah satu- pihak maka menjadi batal. Oleh karena itu, urgensinya prinsip ini menghendaki keterwujudannya dapat diketahui oleh semua pihak. Tetapi karena at-târâdî itu perbuatan hati, maka bagaimanakah cara menilai at-târâdî tersebut, hal-hal apa sajakah yang dapat mendukung terwujudnya dan rusaknya prinsip tersebut? Seberapakah luas cakupan keberlakuan prinsip ini dalam akad- akad muamalat, apakah hanya terbatas dalam akad tijarah saja sebagaimana disebutkan dalam Surat An-Nisa' ayat 29? Lalu apakah ungkapan kerelaan seseorang dalam melakukan akad terlarang dapat merubah status hukumnya yang asalnya haram menjadi halal, seperti orang berjudi atau utang piutang dengan riba? Pertanyaan-pertanyaan itu adalah content dari tulisan ini.

Problematika Produksi di Indonesia dan Solusinya (Suatu Tinjauan Etika Bisnis Islam) Mughits, Abdul
Az-Zarqa': Jurnal Hukum Bisnis Islam Vol. 4 No. 2 (2012): Az-Zarqa'
Publisher : Sharia and Law Faculty of Sunan Kalijaga Islamic State University Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/aqsyb319

Produksi merupakan sektor yang menentukan roda ekonomi-bahkan pembangunan-suatu negara, meskipun dalam prakteknya juga harus diimbangi dengan sektor lainnya, seperti distribusi. Tujuan fundamental produksi adalah memenuhi kebutuhan masyarakat (secara praktis) dan menciptakan kesejahteraan ekonomi (secara makro). Ada lima prinsip dalam produksi, yaitu (1) Unity (keesaan Tuhan/Tauhid), integritas vertikal, interaksi sistem sosial yang bermuara kepada keesaan Tuhan. (2) Equilibrium, keseimbangan (keadilan). (3) Free will atau bebas berkehendak (ikhtiar). (4) Responsibility (pertanggunganjawab) terhadap lingkungan sosial, politik, ekonomi, budaya, fisik, pemerintah, stake holders, manusia dll.. dan (5) Kebenaran: Kebijakan dan kejujuran. Sementara faktor yang menentukan produksi ada empat, yaitu (1) tanah; (2) tenaga kerja; (3) modal dan; (4) organisasi, termasuk dalam organisasi (lembaga) ini adalah manajemen.

Perilaku Ekonomi dan Dampak Risikonya Bank Syariah di Yogyakarta dalam Pembiayaan Mudarabah dan Murabahah bagi Dana Deposan Mughits, Abdul
Az-Zarqa': Jurnal Hukum Bisnis Islam Vol. 8 No. 1 (2016): Az-Zarqa'
Publisher : Sharia and Law Faculty of Sunan Kalijaga Islamic State University Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/6mc0p056

This research tries to check the potency of risk of Islamic bank in defrayal of muḍārabah and murābaḥah. This research was inspired from ascription of whereas one who said that the Islamic banks have not been risk because they have owned the guidance of risk management published by Bank Indonesia (BI). One way to assess the existence of potency of risk of Islamic bank in its defrayal product is using the theory of behavioral economics which’s in general differentiated to two categories, that is rational that which tends to be risk and irrasional that which tend to be not risk. Rational behavior is presented by the approach of efficiency market hyphotesis (EMH) and irrational behavior is presented by the approach of adaptive market hypothesis (AMH) And behavioral finance (BF). This research objects are four Islamic banks in Yogyakarta. After conducting by tracing of field data then found that four Islamic banks affirm still face the risk in their operational, especially operational risk, risk of credit and risk of liquidity. Four banks show that their behaviors are irrasional because tend to show the behavior of AMH and BF, than EMH. Thereby its risk potency tends to minimizes to rate of return of clients of deposan or third party lenders (DPK). Penelitian ini mencoba untuk melihat potensi risiko bank syariah dalam pembiayaan muḍārabah dan murābaḥah. Penelitian ini terinspirasi dari anggapan yang mengatakan bahwa bank syariah tidak memiliki risiko karena telah memiliki pedoman manajemen risiko yang diterbitkan oleh Bank Indonesia (BI). Salah satu cara untuk melihat adanya potensi risiko bank syariah dalam produk pembiayaan adalah dengan menggunakan teori ekonomi perilaku yang secara umum dibedakan menjadi dua kategori, yaitu perilaku rasional yang cenderung berisiko dan perilaku irasional yang cenderung tidak berisiko. Perilaku rasional dipresentasikan dengan pendekatan efficiency market hyphotesis (EMH) dan perilaku irasional dipresentasikan dengan pendekatan adaptive market hyphotesis (AMH) dan behavioral finance (BF). Objek penelitian ini adalah empat bank syariah di Yogyakarta. Setelah melakukan penelusuran data lapangan maka ditemukan bahwa keempat bank syariah tersebut menegaskan masih menghadapi risiko dalam operasionalnya, terutama risiko operasional, risiko kredit dan risiko likuiditas. Keempat bank tersebut menunjukkan bahwa perilakunya tidak rasional karena cenderung menunjukkan perilaku AMH dan BF dibandingkan EMH. Dengan demikian potensi risikonya cenderung meminimalkan tingkat pengembalian nasabah deposan atau dana pihak ketiga (DPK).

Integrating Tyler and Banks' Theories in Curriculum Development: A Tracer Study Approach at UIN Sunan Kalijaga Darnela, Lindra; Sugitanata, Arif; Mughits, Abdul
Kawanua International Journal of Multicultural Studies Vol 5 No 1 (2024)
Publisher : State Islamic Institute of Manado (IAIN) Manado, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30984/kijms.v5i1.765

Higher education in Indonesia plays a pivotal role in preparing a generation ready for the professional world. The curriculum of the Master's Program in Sharia Science at UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta is integral to this mission. However, this research identifies gaps in the curriculum that do not fully align with alumni needs and job market demands. A field study involving 104 alumni from September 2018 to August 2022 was conducted using a descriptive-analytical method with an empirical approach. Data was collected via a survey sent to alumni and analyzed using Ralph W. Tyler's theory and James A. Banks' multicultural education theory. Findings reveal that courses like Fiqh Studies, Sharia Science, and Islamic Family Law in Indonesia were highly valued and should be further developed. Conversely, courses such as Falak Science and Arabic Text Reading were seen as less relevant and suggested for removal. Additionally, the replacement of the final project with journal publication was criticized. The analysis suggests that the curriculum should evolve to better reflect societal diversity and complexity. The proposed changes emphasize developing relevant courses and revising or eliminating those deemed less beneficial. These recommendations aim to ensure that the Sharia Science Master's Program remains responsive, inclusive, and capable of producing graduates who can compete in the global era.

Wealth and Its Acquisition in the Metaverse from the Perspective of Islamic Economic Law: Harta dan Perolehan Kekayaan di Metaverse dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Haryati, Haryati; Junaidi, Heri; Mughits, Abdul
Az-Zarqa': Jurnal Hukum Bisnis Islam Vol. 16 No. 2 (2024): Az-Zarqa'
Publisher : Sharia and Law Faculty of Sunan Kalijaga Islamic State University Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/az-zarqa.v16.i2.4024

Abstract: Metaverse is a digital space that merges the physical and virtual worlds, offering economic opportunities through various digital assets, including cryptocurrency, NFTs, and virtual properties. However, while offering significant potential in the digital economy, the metaverse presents challenges related to the application of Islamic economic law principles. This article aims to analyze wealth acquisition in the metaverse from the perspective of Islamic economics, focusing on the challenges and opportunities of integrating Islamic principles in this virtual world. The research employs a qualitative method with a Critical Discourse Analysis (CDA) approach to analyze the application of Islamic law principles in digital transactions within the metaverse. The findings of this study indicate that, while the Metaverse offers opportunities for digital wealth creation, there are significant challenges in applying the principles of Islamic economic law. Key challenges identified include legal uncertainty regarding the status of digital assets such as NFTs and cryptocurrency, as well as excessive speculation leading to gharār (uncertainty) and maysir (gambling) in transactions. The study also highlights the unequal distribution of wealth in the Metaverse, which poses a risk to the principle of justice in Islamic economics. Therefore, it is crucial to develop Sharia-based regulations that can govern digital transactions in the Metaverse in a fair and transparent manner. The development of Sharia-compliant cryptocurrency and the implementation of blockchain technology to enhance transaction transparency are essential steps in creating a more just and responsible digital economic system. Abstrak: Metaverse adalah ruang digital yang menggabungkan dunia nyata dengan dunia virtual, yang menawarkan peluang ekonomi melalui berbagai aset digital, termasuk cryptocurrency, NFT, dan properti virtual. Namun, meskipun menawarkan potensi besar dalam ekonomi digital, metaverse membawa tantangan terkait penerapan prinsip hukum ekonomi syariah. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis perolehan kekayaan dalam metaverse dari perspektif ekonomi syariah, serta tantangan dan peluang yang ada dalam mengintegrasikan prinsip-prinsip syariah di dunia virtual ini. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan Critical Discourse Analysis (CDA) untuk menganalisis penerapan prinsip syariah dalam transaksi digital di metaverse. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun metaverse menawarkan peluang untuk penciptaan kekayaan digital, terdapat tantangan yang signifikan dalam penerapan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah. Beberapa tantangan utama yang ditemukan adalah ketidakpastian hukum mengenai status aset digital, seperti NFT dan cryptocurrency, serta spekulasi berlebihan yang mengarah pada ketidakjelasan (gharar) dan perjudian (maysir) dalam transaksi. Penelitian ini juga mengidentifikasi ketidakmerataan distribusi kekayaan di metaverse yang berisiko melanggar prinsip keadilan dalam ekonomi Islam. Oleh karenanya, penting untuk mengembangkan regulasi berbasis syariah yang dapat mengatur transaksi digital di metaverse secara adil dan transparan. Pengembangan cryptocurrency berbasis syariah dan penerapan blockchain untuk meningkatkan transparansi transaksi menjadi langkah penting dalam menciptakan sistem ekonomi digital yang lebih adil dan bertanggung jawab.

Ketidakpastian Jenis dan Kriteria Hukum Riba dalam Perspektif Pemikiran Ulama Mughits, Abdul
Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum Vol 43 No 1 (2009)
Publisher : UIN Sunan Kalijaga

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/ajish.v43i1.91

Sebagaimana diketahui, semua agama samawi itu mengaharamkan riba, terutama Islam. Mayoritas ulama (fuqaha’) pun juga berpendapat atas keharaman riba tersebut. Hanya saja ketika ditarik kepada permasalahan jenis riba yang diharamkan dan kriteria keharamannya, maka masalah riba ini menjadi sesuatu yang debatable. Sampai Umar bin al-Khattab pernah mengatakan bahwa ayat-ayat riba turun itu pada kurun akhir risalah Nabi dan ketika Beliau wafat belum sempat menjelaskannya. Artinya dalam masalah dua hal tersebut, riba termasuk masalah hukum Islam yang belum tuntas diperdebatkan, ada yang mengharamkan secara mutlak, mengharamkan jika berlipat ganda, dan mengharamkan jika ada unsur eksploitasi. Sementara riba selalu dijadikan pembeda utama antara sistem keuangan (transaksi) konvensional dengan Islam, terutama pada perbankan Syari’ah. Tulisan ini akan menjelaskan pendapat para ulama sekitar ketidakpastiannya hukum riba tersebut yang dilihat dari dua aspek, yakni jenis dan kriterianya.

Problematika Jadwal Waktu Salat Subuh di Indonesia Mughits, Abdul
Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum Vol 48 No 2 (2014)
Publisher : UIN Sunan Kalijaga

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/ajish.v48i2.126

Lately, the dawn prayer time schedule that’s the mainstream in Indonesia "sued" by Qiblati community as still too early. It was based on testimony at several locations, while sounding the call to prayer, daybreak had not apperaed. High data used dawn sun for the Ministry of Religious Affairs and the majority of moslems in Indonesia is -20o. While the results of observations of experts in Indonesia and internationally under -20o, which ranges from -13,5o to -19,5o (difference 1o = 4 minutes). Of these issues, including "emergency" Islamic law that must be answered because it will have serious implications in legal matters of worship: legality of urging to prayer and women who stop menstruating (haid) or childbirth (nifas) in those times. Becouse this is the integration of religion and science phenomenon then Muslims should be open to make corrections that’s supported by scientific data that can be accounted for shar'ie and science.

Kajian Ilmu Falak di Pesantren Salaf di Jawa Tengah dan Jawa Timur Mughits, Abdul
Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum Vol 50 No 2 (2016)
Publisher : UIN Sunan Kalijaga

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/ajish.v50i2.236

Problem perbedaan dalam menentukan awal bulan Kamariah tidak didominasi oleh perbedaan metode dan kriteria antar ormas Islam seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, misalnya. Perbedaan juga terjadi di internal NU sendiri yang secara kultural ditunjukkan oleh beberapa pesantren salaf (tradisional) yang secara ideologis di bawah naungan NU. Meskipun secara ideologi keagamaan pesantren-pesantren ini menginduk ke NU, tetapi dalam banyak kasus mereka tidak mengikuti hasil perhitungan (hisab) dan keputusan PBNU, lebih-lebih terhadap pemerintah. Oleh karena itu penelitian ini bermaksud untuk mengungkap fakta yang sebenarnya di lapangan mengenai kajian ilmu falak di pesantren salaf, mulai dari kita-kitab yang dipakai, metode pengajarannya, cakupan materinya, metode dan kriteria dalam menentukan awal bulan Kamariah, persepsi dan sikapnya terhadap keputusan PBNU dan Pemerintah Republik Indonesia. Dari hasil penelusuran data di lapangan menunjukkan bahwa kitab-kitab falak yang diajarkan di pesantren salaf, khususnya di Jawa Tengah dan Jawa Timur tidak lah seragam, ada yang masih menggunakan sistem hisab haqiqi taqribi, haqiqi tahqiqi, haqiqi tadqiqi, dan haqiqi ‘asri. Pemilihan kitab yang diajarkan di pesantren merupakan fenomena kearifan lokal berupa kebijakan pengasuh pesantren untuk menghormati pengarang kitab dan para pengasuh terdahulu. Dalam menentukan awal bulan Kamariah, pesantren pun tidak seragam, ada yang menggunakan hasil hisabnya sendiri, ada yang mengikuti keputusan PBNU dan Isbat Pemerintah RI.

Certainty and Doubt in Mamatuik: A Phenomenological and Fiqh-Based Analysis of Cattle Trading Kasmidin, Kasmidin; Arianti, Farida; Mughits, Abdul; Hidayat, Taufik; Rahmatullah, Rezki; M, Pauzi
Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum Vol 58 No 2 (2024)
Publisher : UIN Sunan Kalijaga

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/ajish.v58i2.1456

This study explores traders’ understanding of mamatuik—the traditional skill of estimating the meat weight of live cattle—in buying and selling transactions at the Palangki livestock market. Using a qualitative phenomenological approach with in-depth interviews and observation, the research reveals three levels of trader competence: al-yaqīn, those certain and accurate in estimation (appraisers); al-syak, those partially knowledgeable but doubtful (amateurs); and wahm, those lacking the skill entirely (non-appraisers). This categorization reflects the fiqh maxim اليقين لا يزال بالشك (“certainty is not removed by doubt”), emphasizing that conviction determines trading confidence and continuity. In practice, mamatuik assesses potential meat weight and anchors price bargaining to that estimate, directly influencing a trader’s decision to purchase and the final cattle price. While mutual understanding between buyer and seller supports fair transactions, it cannot fully eliminate defects such as gharar (uncertainty) stemming from ignorance of the goods. External factors also shape the process: the Livestock Service Office provides official weighing facilities that limit reliance on mamatuik, enabling buyers without this skill to use objective measurements instead. Overall, mamatuik represents both a localized non-verbal knowledge system and a practical economic strategy, where the interplay of skill, belief, and regulatory oversight determines market dynamics and the distribution of risk. Penelitian ini mengkaji pemahaman para pedagang terhadap mamatuik—keahlian tradisional dalam memperkirakan berat daging sapi hidup—dalam transaksi jual beli di Pasar Ternak Palangki. Menggunakan pendekatan fenomenologis kualitatif dengan wawancara mendalam dan observasi, penelitian ini mengidentifikasi tiga tingkatan kompetensi pedagang: al-yaqīn, yaitu mereka yang yakin dan akurat dalam perkiraan (penilai); al-syak, yaitu mereka yang memiliki pengetahuan sebagian tetapi ragu-ragu (pemula); dan wahm, yaitu mereka yang sama sekali tidak memiliki keterampilan tersebut (bukan penilai). Klasifikasi ini mencerminkan prinsip fiqh اليقين لا يزال بالشك (“keyakinan tidak hilang karena keraguan”), menekankan bahwa keyakinan menentukan kepercayaan dan kelangsungan transaksi. Dalam praktiknya, mamatuik menilai berat daging potensial dan menetapkan tawar-menawar harga berdasarkan perkiraan tersebut, yang secara langsung mempengaruhi keputusan pedagang untuk membeli dan harga akhir ternak. Meskipun pemahaman mutual antara pembeli dan penjual mendukung transaksi yang adil, hal ini tidak dapat sepenuhnya menghilangkan cacat seperti gharar (ketidakpastian) yang berasal dari ketidaktahuan tentang barang. Faktor eksternal juga memengaruhi proses ini: Kantor Layanan Peternakan menyediakan fasilitas penimbangan resmi yang membatasi ketergantungan pada mamatuik, sehingga pembeli yang tidak memiliki keterampilan ini dapat menggunakan pengukuran objektif sebagai gantinya. Secara keseluruhan, mamatuik mewakili sistem pengetahuan non-verbal yang lokal dan strategi ekonomi praktis, di mana interaksi antara keterampilan, keyakinan, dan pengawasan regulasi menentukan dinamika pasar dan distribusi risiko.

Inclusive Development in Indonesia: Integration of Islamic Business Management and Islamic Social Finance Based on Pancasila Values Haryati, Haryati; Mughits, Abdul
Relevance: Journal of Management and Business Vol. 8 No. 1 (2025): June
Publisher : UIN Raden Mas Said Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22515/relevance.v8i1.12000

This research aims to examine the integration between Islamic business management and Islamic social finance within the framework of Pancasila values as a strategy to build an inclusive development paradigm in Indonesia. Inclusive development is an important approach in dealing with socio-economic inequality, structural poverty and financial exclusion. This research applies a literature study method with a qualitative normative approach to analyze the basic principles underlying the policy and provide applicable recommendations in the context of an equitable and sustainable Islamic economy. Data was collected through a secondary literature review from reliable sources, including scientific journals, books, and official documents published between 2020-2025. The analysis process was carried out through three stages: data reduction, presentation of findings in the form of narratives and visualizations, and verification and conclusion drawing in a qualitative descriptive manner. The results show that the integration of these values forms an ethical and normative basis for equitable and sustainable economic governance. The Islamic business management model that integrates Islamic work ethics and maqashid al-syari'ah principles has a strong meeting point with the values of Pancasila in building a participatory economic system. Islamic social finance instruments such as zakat, waqf, and BMT have proven effective in expanding financial inclusion and empowering marginalized groups. This study recommends strengthening value-based policies, civil society participation, and economic and spiritual literacy as strategic steps in building an economic ecosystem oriented towards collective welfare and sustainability.

Title

Found 13 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 13 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 13 Documents
Search