cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Muhammad Zainuddin Sunarto
Contact Email
zain2406@gmail.com
Phone
+6282232108969
Journal Mail Official
hakam.unuja@gmail.com
Editorial Address
Fakultas Agama Islam Universitas Nurul Jadid PO. BOX . 1 Karanganyar Paiton Probolinggo 67291 Jawa Timur
Location
Kab. probolinggo,
Jawa timur
INDONESIA
Hakam : Jurnal Kajian Hukum Islam dan Hukum Ekonomi Islam
Published by Universitas Nurul Jadid Paiton Probolinggo
ISSN : 28295803     EISSN : 25808052     DOI : https://doi.org/10.33650/jhi
Core Subject : Religion, Social,
Religion Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Hakam : Jurnal Kajian Hukum Islam dan Hukum Ekonomi Islam adalah jurnal ilmiah yang mengkaji tentang persoalan - persoalan hukum dan keislaman. Jurnal ini diterbitkan secara berkala setahun dua kali, yaitu setiap bulan Juni dan Desember oleh Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Agama Islam, Universitas Nurul Jadid Paiton Probolinggo. Redaksi menerima naskah ilmiah ataupun hasil penelitian dalam bahasa Indonesia, bahasa inggris maupun bahasa arab. Di samping itu, Tim Redaksi juga berhak untuk mengedit dan menyempurkan naskah ilmiah yang akan diterbitkan tanpa menghilangkan esensi dan makna tulisan.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 10 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 7, No 1 (2023)" : 10 Documents clear
NALAR HUKUM ISBAT NIKAH DI PENGADILAN AGAMA KEDIRI Pujo Pangestu; Habibi Al Amin
JURNAL HAKAM Vol 7, No 1 (2023)
Publisher : Universitas Nurul Jadid

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33650/jhi.v7i1.6150

Abstract

ABSTRACTA judge's legal reasoning is the main foundation in providing public service policies related to religion. Whether a judge actually gives a fair verdict or not, whether he is a person who understands very well the case to be decided or not, and whether he is religiously alim so that he is worthy of being a representation of religion and state or vice versa. Here the researcher examines one case as a representative of the picture, namely 1) What is the judge's consideration in the determination of marriage certificates in Judgment Number: No.3422/Pdt.G/2021/PA. Kab.Kdr? 2) Is there a religious basis that has been used as a handle (compilation of dalils) by the Religious Court as a basis for giving legal decisions? The results obtained are 1) The judge has given an exact verdict from the evidence that has been collected and is strong, only it is still weak in providing a foundation of religious rules. 2) The judge gives his ijtihad with the arguments that are curated so that each basis of the arguments used by the judge must differ between one judgment of the petitioner and the other petitioner in one similar case. From this research, at least there is a compilation of religious law arguments that are used as a basis by judges so that it will maintain the marwah of judges appointed by the state if they have limited time to find a basis for arguments to strengthen judges' decisions. Keywords: Marriage Certificates, Legal-Religious Propositions, Judges' Rulings, Religious Courts. ABSTRAKNalar hukum seorang hakim merupakan pondasi utama dalam memberikan kebijakan layanan publik terkait keagamaan. Apakah seorang hakim benar-benar memberikan putusan adil atau tidak, apakah dia seorang yang mengerti betul terkait kasus yang hendak diputus atau tidak, dan apakah ia memang benar-benar alim dalam agama sehingga layak menjadi representasi dari agama dan negara, atau sebaliknya. Di sini peneliti mengkaji satu kasus sebagai perwakilan gambaran, yakni 1) Bagaimana pertimbangan hakim dalam penetapan isbat nikah dalam Putusan Nomor: No.3422./Pdt.G/2021/PA.Kab.Kdr? 2) Adakah dasaran agama yang sudah dijadikan pegangan (kompilasi dalil-dalil hukum) oleh Pengadilan Agama sebagai landasan memberikan putusan hukum? Hasil yang diperoleh adalah 1) Hakim telah memberikan putusan yang tepat dari bukti-bukti yang telah dikumpulkan dan kuat, hanya saja masih lemah dalam memberikan landasan kaidah agama. 2) Hakim memberikan ijtihad sendiri dengan dalil-dalil yang dikuasai, sehingga setiap landasan dalil yang digunakan oleh hakim mesti berbeda antara satu putusan pemohon dengan pemohon lainnya dalam satu kasus serupa. Dari penelitian ini, setidaknya ada kompilasi dalil-dalil hukum agama yang dijadikan landasan oleh para hakim, sehingga akan menjaga marwah para hakim yang diangkat oleh negara apabila mereka memiliki keterbatasan waktu untuk mencarikan dasaran dalil sebagai penguat putusan hakim. Kata Kunci: Isbat Nikah, Dalil Hukum-Agama, Putusan Hakim, Pengadilan Agama.
HUKUM KELUARGA ISLAM DI PAKISTAN Rohalina Rohalina; Nor Kholis
JURNAL HAKAM Vol 7, No 1 (2023)
Publisher : Universitas Nurul Jadid

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33650/jhi.v7i1.5784

Abstract

Proses modernitas mempengaruhi perubahan dalam semua lini kehidupan, komunikasi, sosial, budaya, bisnis, hukum dan tatanan negara. Termasuk di dalamnya hukum keluarga islam di negara islam di dunia, salah satunya adalah Negara Pakistan. Pakistan adalah negara yang mayoritas islam serta pecahan dari India yang mayoritas beragama Hindu. Pada tahun 1961 Pakistan mereformasi undang-undang hukum keluarga yang dikenal dengan MFLO 1961 (Muslim Family Law Ordinance 1961). Sehingga bagaimana proses legislasi undang-undang hukum keluarga di Pakistan sebelum dan sesudah merdeka atau menjadi negara independen. Artikel ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami mengenai reformasi hukum keluarga islam di Pakistan. Di mana undang-undang perihal keluarga sudah mengalami perubahan dari fikih konvensional berubah ke fikih kontemporer. Maka, untuk mendapatkan hasil data yang valid, penulis melakukan penelitian normative atau research library dengan mengumpulkan data dari karya-karya buku, jurnal dan lain sebagainya. Adapun hasil penelitian tersebut adalah Negara Pakistan menetapkan undang-undang hukum keluarga yang lama, yang dinilai sesuai dengan tujuan negara dan mengganti (mereformasi) dengan undang-undang baru yang mengacu kepada pendapat mazhab Hanafi dan mazhab lainnya. Metode yang digunakan  dalam mereformasi hukum keluarga di Pakistan ialah Intra Doctrinal Reform (talfiq), Ekstra  Doctrinal Reform (interpretasi baru), Regulatory Reform dan codification. Kata Kunci: Hukum Keluarga, Islam, Pakistan
GUGATAN CERAI ISTRI TERHADAP SUAMI YANG MENGIDAP PENYAKIT BERBAHAYA (Studi Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Agama Tulungagung No. 2846/Pdt.G/2021/PA.TA) Muhammad Indra Munandar; Akhmad Husaini
JURNAL HAKAM Vol 7, No 1 (2023)
Publisher : Universitas Nurul Jadid

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33650/jhi.v7i1.5757

Abstract

Pernikahan merupakan salah satu jenis ibadah yang berkedudukan penting dan sakral dalam Islam. Manusia diberikan sebuah wadah untuk berketurunan sekaligus beribadah dengan cara melaksanakan perkawinan sesuai tuntutan agama. Dalam hidup bersama antara suami dan istri sering terjadi persoalan-persoalan yang adalah duri-duri tajam, muncul dari masing-masing pasangan suami istri, ada kesalah pahaman, ketidakcocokan, ada ketidakpuasan karena hal sepele, ada ketidaknyamanan, oleh karena masing-masing orang mempertahankan egonya. Tidak semua perkawinan tujuannya dapat tercapai, perceraian adalah jalan terakhir untuk melepaskan hubungan perkawinan, di tambah penjelasan umum Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Ditemukan asas hukum perkawinan, yang salah satunya adalah asas mempersulit proses hukum perceraian. Salah satu contoh alasan terjadinya perceraian adalah salah satu pihak mendapat penyakit berbahaya berupa gangguan jiwa atau stress akut yang sering kambuh, yang mana berakibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri. Penelitian ini merupakan library research, dan teknik analisis data dalam penelitian ini adalah analisis isi (content analysis). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan hukum dan akibat hukum dari cerai gugat terhadap suami yang mengalami penyakit berbahaya berupa gangguan jiwa atau stress akut yang sering kambuh, dan mengetahui bagaimana proses persidangannya sampai pada Putusan akhir Majelis Hakim.Kata Kunci: Perkawinan, gugat cerai, Hukum fiqih islam.  Marriage is a type of worship that is important and sacred in Islam, humans are given a place to worship as well as worship by carrying out marriage according to religious demands. In living together between husband and wife there are often problems that are sharp thorns, arise from each married couple, there is misunderstanding, incompatibility, there is dissatisfaction because of trivial matters, there is discomfort, because each person maintains his ego. Not all marriage goals can be achieved, divorce is the last resort to let go of marital relations. General explanation of Law Number 1 of 1974 concerning Marriage. There are found principles of marriage law, one of which is the principle of complicating the legal process of divorce. One example of the reason for divorce is that one of the parties gets a dangerous disease in the form of mental disorders or acute stress that often recurs, which results in not being able to carry out their obligations as a husband and wife. This research is a research library, and the data analysis technique in this study is content analysis. This study aims to find out the legal considerations and legal consequences of divorce against husbands who experience dangerous diseases in the form of mental disorders or acute stress that often recur, and find out how the trial process comes to the final decision of the Panel of Judges.Keywords : Marriage, Divorce suit, Islamic fiqh law.
Rahn Emas Dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia (Studi Analisis Fatwa Nomor 26 Tahun 2002 Tentang Rahn Emas) Suprapdi Suprapdi; Ismi Lathifatul Hilmi
JURNAL HAKAM Vol 7, No 1 (2023)
Publisher : Universitas Nurul Jadid

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33650/jhi.v7i1.5846

Abstract

MUI Fatwa Number 26 of 2002 concerning Rahn Emas with the issue of the permissibility of combining two contracts in one transaction which gave rise to several disagreements by Indonesian Muslim scholars, because the fatwa allows hybrid contracts or a combination of qardh and ijarahcontracts. A qardh contract occurs when the LKS provides a loan to a customer with gold as collateral, while an ijarah contract occurs when the LKS rents out a gold storage box and collects wages from the ijarah contract. This type of article is library research, where data collection is through books, official websites, and journals. The approach used is normative syar'i which is based on the Al-Qur'an and Hadith as well as other Islamic laws. Based on the legal basis used, MUI uses four basic arguments, namely the Qur'an, Hadith, Ijma', and the Rules of Fiqh. Based on this legal basis, the use of Rahn Emas is permissible until there is an argument against it and when a Rahn Emas contract is entered into, the maintenance cost clause is included in the contract. The merging of two contracts in one contract is used as a murakkab (multi-contract) contract, the murrakab contract here is included in the al-'uqud al-mujtami'ah group. So, in the practice of multi-contract transactions, it can be seen that the law of origin of multi-contract transactions is permissible, unless there is evidence forbidding it, and as long as it does not cause things that are forbidden such as usury, price uncertainty, fraud, and so on. The reason for issuing the Fatwa is to provide legal clarity in transactions using Rahn Emas contract products that comply with Sharia principles.Keywords: Fatwa, Mui, Rahn Emas.
PENGGUNAAN HARTA WAKAF UNTUK KEPENTINGAN PRIBADI (STUDI KASUS DI MASJID JAMI’ AL-KHIDMAH KECAMATAN GONDANGREJO KARANGANYAR) Ruwaifi Ruwaifi; Akhmad Husaini
JURNAL HAKAM Vol 7, No 1 (2023)
Publisher : Universitas Nurul Jadid

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33650/jhi.v7i1.5758

Abstract

Di antara syari’at Allah yang telah ditetapkan adalah wakaf. Wakaf merupakan suatu bentuk derma dengan memberikan sebagian harta kekayaannya secara sukarela dilakukan dengan tujuan mengharapkan pahala dan rida Allah. Sedangkan tujuan dari wakaf itu sendiri adalah memberikan manfaat harta yang diwakafkan untuk kemaslahatan umat. Oleh karenanya wakaf harus dikelola dengan bijak dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya berdasarkan dengan ketentuan syari’at agama Islam. Jenis penelitian ini menggunakan metode penilitian lapangan yang meliputi masyarakat penduduk sekitar yang terdiri dari jama’ah dan pengurus masjid. Dalam penelitian ini terdapat dua sumber data, yaitu data primer dan sekunder. Masjid Jami’ Al Khidmah memiliki berbagai jenis inventaris, sebagian barang-barang tersebut jarang digunakan oleh masjid, hal tersebut dapat memicu kerusakan pada barang yang tidak terpelihara dengan baik. Maka dengan kondisi tersebut tidak jarang harta wakaf tersebut digunakan oleh masyarakat yang membutuhkan, namun penggunaan tersebut hanya bersifat sementara, ada juga yang membelinya. Adapun hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa praktik yang dilakukan pengurus dan masyarakat sekitar Masjid Jami’ Al-Khidmah tidak sesuai dengan undang-undang di Indonesia yang melarang praktik tersebut, namun apabila statusnya meminjam karena kebutuhan mendesak maka masih diperbolehkan. Pemanfa’atan harta wakaf yang sudah tidak terpakai di masjid tersebut dihukumi menggunakan metode maslahah murasalah karena adanya maslahat yang lebih besar apabila dimanfaatkan dengan baik, dan apabila dibiarkan rusak akan menimbulkan kemudaratan.Kata Kunci:Wakaf, Harta Wakaf Yang Tidak Terpakai, Maslahah Murasalah.
MEDIASI DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PERCERAIAN ALASAN SYIQAQ Ahmad Mujahid Lidinillah; Muhammad Nabiel Aufa
JURNAL HAKAM Vol 7, No 1 (2023)
Publisher : Universitas Nurul Jadid

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33650/jhi.v7i1.6066

Abstract

Syiqaq adalah salah satu sebab terjadinya persoalan perceraian. Kesalahpahaman yang mengakibatkan konflik dan pertengkaran yang pada akhirnya mengakibatkan bubarnya rumah tangga atau putusnya hubungan suami istri, hal tersebut biasa terjadi dalam rumah tangga. Dalam penyelesaian sengketa perceraian dengan alasan syiqaq perlu adanya pihak ketiga untuk mengatasi permasalahan tersebut. Dalam artikel ini akan menjelaskan, apa itu syiqaq yang dijadikan alasan dalam sengketa perceraian?. apa itu mediasi?. Bagaimana mediasi dalam menyelesaikan perceraian dengan alasan syiqaq?. Tujuan penulisan ini adalah untuk menganalisis penyelesaian sengketa perceraian alasan syiqaq dengan menggunakan mediasi. Metode penelitian ini menggunakan kajian kepustakaan (library research). Mengumpulkan berbagai literatur dan rujukan ilmian berupa buku, jurnal dan artikel. Penulis menggunakan analisis isi dan analisis deskriptif untuk menganalisis data berikut pengumpulannya. Hasil dari penilitian ini: 1) Syiqaq merupakan Pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus yang mengandung unsur-unsur yang membahayakan berlangsungnya kehidupan suami istri. 2) Proses  yang dikenal sebagai mediasi melibatkan penyelesaian perselisihan dengan bantuan pihak ketiga yang netral (mediator). 3) Dua metode mediasi penyelesaian sengketa perceraian alasyan syiqaq: litigasi (melalui pengadilan). Hakim perlu cermat dalam memeriksa fakta-fakta selama persidangan. Selain itu, idealnya hakim mempertimbangkan perlu atau tidaknya mengangkat hakam (mediator). Penyelesaian non-litigasi (diluar pengadilan) kedua belah pihak menghadirkan pihak ketiga atau hakam (mediator)
KAJIAN FIKIH TERHADAP PASAL 415 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA TENTANG PERZINAAN Muhammad Sibghotulloh L A; Khoirul Ahsan
JURNAL HAKAM Vol 7, No 1 (2023)
Publisher : Universitas Nurul Jadid

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33650/jhi.v7i1.5759

Abstract

Merebaknya fenomena perzinaan sudah diisyaratkan oleh nabi Muhammad ﷺ sejak dahulu, bahwa tanda-tanda hari akhir itu nyata adanya. Maraknya praktik perzinaan ini memang harus mendapat perhatian ekstra baik dari pemerintah, ulama dan masyarakat. Apalagi, nampaknya perzinaan sudah menjadi tren kebiasaan. Padahal Allah Ta’ala telah memberi peringatan keras bagi pelaku zina. Bahkan mendekatinya saja sudah adalah keharaman. Penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan diperoleh dari literatur dianalisis melalui metode perbandingan hukum, kemudian diambil kesimpulannya. menurut KUHP pasal 415 zina adalah Setiap orang yang melakukan persetubuhan dengan orang yang bukan suami atau istrinya. Sedangkan perzinaan menurut fiqih islam adalah persetubuhan antara laki-laki dan perempuan tanpa ikatan yang sah dan halal, yaitu memasukan alat kelamin laki-laki kedalam kelamin perempuan minimal sampai batas kepala zakar. Sedangkan menurut Para Ulama mazhab fiqih dalam memberikan definisi zina dalam kata yang berbeda, namun memiliki arti kata yang hampir sama Zina dalam hukum islam terbagi menjadi dua macam yaitu zina muhsan dan zina ghairu muhsan. Zina muhsan adalah zina yang dilakukan laki-laki atau wanita dengan status perkawinan sah, hukumannya adalah rajam sampai mati. Sedangkan zina ghairu muhsan adalah persetubuhan yang dilakukan oleh seseorang yang tidak terikat perkawinan, hukumannya adalah cambuk seratus kali dan pengasingan setahun disuatu kawasan. Sedangkan zina dalam KUHP tidak ada kategori tertentu dan tidak ada perbedaan hukuman yang akan diterima oleh pelaku. Terdapat persamaan dan perbedaan tentang masalah pezinaan pada fiqih islam dan KUHP diantaranya adalah kriteria pelaku zina, jumlah saksi, jenis hukuman dan tujuan dari pelarangan tindakan zina tersebut.Kata Kunci : Perzinaan, Fiqih Islam, KUHP
IMPLEMENTASI KELUARGA SAKINAH BERKEMAJUAN TERHADAP FENOMENA FATHERLESS Maulidi Dhuha Yaum Mubarok
JURNAL HAKAM Vol 7, No 1 (2023)
Publisher : Universitas Nurul Jadid

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33650/jhi.v7i1.6065

Abstract

This paper focuses on discussing how the implementation of a progressive Sakinah family is a provision to face family challenges in this global era, especially the fatherless phenomenon. The data for this research comes from reading the results of previous research relating to fatherless which is adapted to the latest developments and uses a sociological normative approach with a deductive-inductive thinking model. Fatherless as a social phenomenon in Indonesia is the impact of the massive development of the times which demands adaptation from each individual. Fatherless is a condition where the presence of a father is absent both physically and psychologically which has an impact on the family institution. Another reason for this phenomenon is the shift from the patriarchal family system to a democratic family system, where all family members have the same roles, functions, and opportunities to actualize themselves both in the domestic (home) and public spheres. The results of the study show that the Sakinah family is an ideal portrait of a family building that each individual must strive to make as much effort as possible to make happen. Progressive Sakinah families are able to fulfill the rights of other family members, armed with communication patterns that respect and understand each other, as a result of individuals who are pious and have the nature of mercy.
ANALISIS PERBANDINGAN PERCERAIAN DAN AKIBAT HUKUMNYA DI BEBERAPA NEGARA ISLAM Moh Rosil Fathony; Ellemmia Lorenza Pradana
JURNAL HAKAM Vol 7, No 1 (2023)
Publisher : Universitas Nurul Jadid

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33650/jhi.v7i1.5770

Abstract

Membentuk keluarga yang kekal dan bahagia, sakinah, mawadah, warahmah ternyata tidak semudah membalikkan telapak tangan, banyak faktor yang menyebabkan terjadinya ketidakharmonisan dalam rumah tangga yang acap kali sampai pada perceraian. Dalam artikel ini hanya dibatasi pada persoalan, “Perceraian sebab dan akibat hukumnya di beberapa negara Muslim”. Di samping itu, negara Muslim yang dimaksud hanya fokus terhadap enam negara dengan  pembagian dua kelompok besar, yakni: Pertama, Negara muslim Asia; (1) Indonesia, (2) Malaysia, (3) Turki, Kedua, Negara muslim Afrika; (4) Tunisia, (5) Maroko, (6) Mesir. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui dan mengkaji perbandingan proses perceraian dan akibat hukum perceraian di beberapa Negara Islam. Metode yang digunakan yaitu dengan pendekatan deskriptif-komparatif. Hasil dari penelitian ini adalah perceraian dapat dilakukan ketika terdapat alasan yang dibenarkan oleh hukum yang sesuai dengan  ketentuan di beberapa Negara tersebut. Sedangkan dalam pengajuan cerai di beberapa negara muslim sudah mengusung konsep egaliter yang tidak membedakan antara suami maupun istri dalam pengajuan pembubaran pernikahan. Adapun akibat hukum yang terjadi setelah perceraian kewajiban biaya kehidupan dan pendidikan anak lebih diserahkan pada pihak ayah dan jika keberatan bisa ditanggung bersama.
MAPPING OF DIVORCE-PRONE AREAS BASED ON GEOGRAPHIC INFORMATION SYSTEM Moch Tohet; Muhammad Zainuddin Sunarto
JURNAL HAKAM Vol 7, No 1 (2023)
Publisher : Universitas Nurul Jadid

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33650/jhi.v7i1.6523

Abstract

The research aims to determine the location points prone to divorce in the Kraksaan District Court with the Geographic Information System application so that it can make it easier for the Kraksaan Religious Court officers to make decisions and make it easier for all people and admins in particular. The research method used in this study combines qualitative and quantitative methods. Qualitative methods are used in data collection using literature studies and observations. At the same time, the quantitative method is tested to obtain conclusions in developing this research system, namely using the waterfall method with the stages of analysis, design and coding. The study results show that: the geographic information system-based mapping application of divorce-prone areas is very effective in identifying areas that require special attention in resolving divorce cases. The information obtained from this application helps the court to direct prevention, counselling and mediation efforts in areas prone to divorce, as well as to optimize the allocation of resources and support programs accordingly.

Page 1 of 1 | Total Record : 10

 1 

Filter by Year

2023 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 9, No 1 (2025) Vol 8, No 2 (2024) Vol 8, No 1 (2024) Vol 7, No 2 (2023) Vol 7, No 1 (2023) Vol 6, No 2 (2022) Vol 6, No 1 (2022) Vol 5, No 2 (2021) Vol 5, No 1 (2021) Vol 4, No 2 (2020) Vol 4, No 1 (2020) Vol 3, No 1 (2019) Vol 2, No 2 (2018) Vol 2, No 1 (2018) Vol 1, No 2 (2017): Desember Vol 1, No 1 (2017): Juni More Issue