cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Opik Rozikin
Contact Email
rozikinopik@gmail.com
Phone
+6285862536992
Journal Mail Official
jurnalpemuliaanhukum@gmail.com
Editorial Address
Jl. Soekarno Hatta No. 530, Sekejati, Kec. Buahbatu, Kota Bandung
Location
Kota bandung,
Jawa barat
INDONESIA
Pemuliaan Hukum
Published by Universitas Islam Nusantara
ISSN : 26542722     EISSN : 28298640     DOI : https://doi.org/10.30999/jph.v4i1.
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal Pemuliaan Hukum (P-ISSN: 2654-2722) is a double-blind peer-reviewed published by the Faculty of Law, Universitas Islam Nusantara (UNINUS), Bandung, Indonesia. This journal publishes research articles, conceptual articles, and book reviews with legal studies. The article is in the Journal of Legal Breeding studies, thought development, and research on civil law, Focus and Scope Review). This journal article is published twice a year in April and October. Since its publication in 2018, the Journal of Legal Breeding has been listed on CrossRef. All articles published by the Journal of Legal Breeding have a DOI number. The Journal of Legal Breeding is also indexed by Google Scholar, Garuda, Moraref, BASE, and other indexes, please open it here. Journal Secretariat: Faculty of Law, Nusantara Islamic University (UNINUS) Bandung, Indonesia, Jl. Soekarno Hatta No. 530, Sekejati, Kec. Buahbatu, Bandung City, West Java 40286, Indonesia.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 147 Documents
 11   12   13   14   15 
PERLINDUNGAN HUKUM TENAGA KERJA ANAK DALAM UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN ANAK DAN KETENAGAKERJAAN Hikmat, Ahmad Muhammad Ridwan Saifl
Pemuliaan Hukum Vol. 4 No. 2 (2021): Pemuliaan Hukum
Publisher : Law Study Program, Faculty of Law, Nusantara Islamic University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30999/jph.v4i2.1481

Abstract

Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Untuk mewujudkan kehidupan terbaik bagi anak yang diharapkan sebagai penerus bangsa yang potensial, tangguh, memiliki nasionalisme yang dijiwai oleh akhlak mulia dan nilai Pancasila, serta berkemauan keras menjaga kesatuan dan persatuan bangsa dan negara. Hukum perlindungan anak yaitu perundang-undangan yang menjamin pelaksanaan kegiatan perlindungan anak dalam berbagai bidang khususnya dalam bidang ketenagakerjaan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui perlindungan hukum, kendala serta permasalahannya bagi tenaga kerja anak dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan yuridis normatif dengan menggunakan metode pengumpulan data library research (penelitian kepustakaan). Pengumpulan data dilakukan dengan cara studi dokumen dan metode analisa data untuk menarik kesimpulan dari hasil penelitian dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah upaya perlindungan hukum bagi pekerja anak yang bekerja di Alifah Hijab Store belum memperoleh perlindungan yang layak dari lingkungan sekitar, pihak pengusaha dan pihak yang berwajib. Pekerja anak tersebut telah tereksploitasi baik disadari ataupun tidak oleh seluruh pihak yang berkepentingan. Dengan minimnya standar upah buruh di masa pandemi ini yang menyebabkan perekonomian menjadi sulit. Hak-hak anak sebagai pekerja yang telah terlanggar. Kenyataanya yang terjadi dimana ketentuan-ketentuan yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 sering dilanggar oleh pihak pengusaha yang mempekerjakan anak sebagai buruh. Bahaya lingkungan pekerjaan yang berpotensi membahayakan kesehatan dan keselamatan pekerja anak. Ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 sebenarnya cukup memfasilitasi kepentingan anak sebagai pekerja. Namun masih kurangnya kesadaran dari pihak pengusaha dalam menjalankan peraturan perundang-undangan tersebut. Para pekerja anak juga belum atau bahkan tidak menyadari hak-hak mereka sebagai pekerja hingga mereka tidak berjuang menuntut hak-haknya. Saran yang dapat penulis kemukakan yakni perlu ditetapkannya peraturan khusus yang mengatur mengenai anak sebagai pekerja dan sebagai buruh, mengingat lemahnya posisi anak sebagai pekerja dibandingkan dengan para pengusaha. Bagi pengusaha yang mempekerjakan anak sebagai buruh senantiasa memperhatikan dan memberikan batas waktu bekerja bagi anak mengingat bahwa kondisi fisik anak tidaklah sekuat orang dewasa.
Penghentiaan Penuntutan oleh Jaksa berdasarkan Keadilan Restorif di Kejaksaan Cimahi Jamaludin, Ahmad
Pemuliaan Hukum Vol. 5 No. 1 (2022): Pemuliaan Hukum
Publisher : Law Study Program, Faculty of Law, Nusantara Islamic University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30999/jph.v5i1.1943

Abstract

The settlement of criminal cases finds renewal; punishment no longer uses the concept of retaliation but tries to find a middle way to resolve it peacefully. The principle of criminal law, namely the Ultimum remidium, is a reference so that crime becomes the last resort, if the peaceful way can still be done, then the criminal law that is oriented to revenge can be minimized. The concept of restorative justice or justice is a way to solve problems peacefully. The idea has been legalized through the Prosecutor's Regulation in resolving criminal cases with certain conditions.Penyelesaian perkara pidana menemukan pembaruan, pemidanaan tidak lagi menggunakan konsep pembalasan, namun mencoba mencari jalan tengah agar bisa selesai dengan cara damai. Prinsip hukum pidana yakni Ultimum remedium menjadi rujukan agar pidana menjadi jalan terakhir, apabila jalan damai masih bisa dilakukan maka hukum pidana yang berorientasi kepada pembalasan bisa dimiminalisir. Konsep restoratif justice atau keadilan refstoratif menjadi jalan keluar untuk menyelesaikan masalah dengan jalan dam ai. Kosep tersebut sudah dilegalkan melalui Peraturan Jaksa dalam menyelesaikan perkera pidana dengan sayarat-syarat tertentu.
Konsep Jenis Lembaga Jaminan Utang Pada koperasi Gunawan, Gunawan
Pemuliaan Hukum Vol. 4 No. 2 (2021): Pemuliaan Hukum
Publisher : Law Study Program, Faculty of Law, Nusantara Islamic University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30999/jph.v4i2.1955

Abstract

In the practice of binding debt guarantees in the Rukun Mekar Savings and Loans Cooperative, there is a conflict between das sollen and das sein, or there is an imbalance between reality/empirical and ideal conditions, namely, regarding the provision of loans with collateral without being encumbered by mortgage or fiduciary rights. The reason for this is that the process of imposing mortgage rights, or fiduciary, is not a simple process, takes a long time and costs a lot of money. Based on these problems, this study aims to find out about the concept of types of debt guarantee institutions in cooperatives, which are different from mortgages, fiduciaries, pledges, mortgages, and warehouse receipts. The research specification is descriptive analytical, with a normative juridical approach, using the main source of secondary data, and the research is carried out in one stage, namely, library research, which is supported by interviews using data collection techniques consisting of library research and interviews, then secondary data and interviews. The results of the interviews inventoried were analyzed qualitatively normatively. This study found the results: the concept of a type of debt guarantee institution in cooperatives, is a concept that offers debt guarantee institutions that apply specifically to cooperatives that are different from mortgage, fiduciary, mortgage, mortgage, and warehouse receipt institutions, the agreement is made in the form of a deed. under a binding hand, the object of the guarantee is all objects, whether movable or immovable, tangible or intangible, whether existing or will be owned by the borrower, which gives a preferred position to the cooperative, the process is simple, fast, low cost, and also has the executive power of slag, namely the object of debt guarantees can be executed by force by the cooperative, if the borrower defaults, without the need for a civil court process, so as to provide legal certainty, justice, and benefit to the parties, especially the cooperatives.
Pengobatan Tradisional Dalam Perspektif Hukum Islam dan Peraturan Perundang-Undangan Tentang Kesehatan Di Indonesia Sonjaya, Saji
Pemuliaan Hukum Vol. 5 No. 1 (2022): Pemuliaan Hukum
Publisher : Law Study Program, Faculty of Law, Nusantara Islamic University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30999/jph.v5i1.2001

Abstract

Pengobatan tradisional adalah salah satu upaya peng­obatan dan perawatan di luar kedokteran dan/atau ilmu keperawatan. Pengobatan secara tradisional mencakup cara dan obat yang digunakan mengacu pada penge­tahuan, pengalaman, dan keterampilan yang diperoleh secara turun-temurun. Keberadaan pengobatan tradisio­nal diatur dalam UU No. 36 tahu 2009 tentang kesehatan, didalamnya dijelaskan mengenai komponen-komponen pengobatan tradisional, dari mulai pengobat tradisional, obat tradisional dan pelayanan pengobatan tradisional. Tujuan penelitian ini pertama, untuk mengetahui pandangan hukum Islam mengenai pelaya­nan peng­obatan tradisional, untuk mengetahui ruang lingkup pengobatan tradisional menurut Peraturan Perundang-undangan tentang kesehatan di Indonesia dan untuk mengetahui pengaruh Putusan Pengadilan Negeri Bandung No. 629/Pid.B/2015/Pn.Bdg terhadap hukum pengobatan tradisional di Indonesia. Penelitian ini dilakukan dengan metode yuridis normatif dengan pendekatan studi literatur yang didukung oleh penelitian lapangan melalui wawancara dengan pelaku mengenai pengobatan tradisional selanjutnya dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menujukkan bahwa pengobatan tradisional banyak yang belum sesuai dengan aturan sebagaimana dalam UU No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan. Pengobatan Tradisional dalam Perspektif hukum diatur dalam Islam baik al-Quran dan Hadist juga sumber hukum lain. Pengobatan Tradisional menurut Peraturan Perundang-undangan tentang Kesehatan di Indonesia terdapat 4 (empat) komponen yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yakni pertama, Political will dari pemerintah, Pengobat tradisional, Obat tradisional dan pelayanan pengobatan tradisional. Pengaruh Putusan Pengadilan Negeri Bandung No. 629/Pid.B/2015/Pn. Bdg terhadap Hukum Pengobatan Tradisional  yakni akan memberikan efek jera terhadap pelaku, memberikan kesadaran hukum terhadap masyarakat dan akan memberikan kepastian hukum dalam masyarakat.
Polemik Hukuman Mati Di Arab Saudi Dalam Tinjauan Hukum Hak Asasi Manusia Iqbal, Firdaus Muhamad
Pemuliaan Hukum Vol. 6 No. 1 (2023): Jurnal Pemuliaan Hukum
Publisher : Law Study Program, Faculty of Law, Nusantara Islamic University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30999/ph.v6i1.2004

Abstract

The capital punishment is one of the world's oldest and most severe penalties, putting a person's life to death. Saudi Arabia is a country that allows and enforces capital punishment. Saudi Arabia's constitution incorporates the Qur'an and Sunnah and declares that the state defends human rights in line with Islamic Sharia, making it the only country with a legal system distinct from the rest of the world. This research applies normative juridical method. The instruments that contain the ban of the death penalty are described in this study. According to the findings of this study, there are treaties that ban the capital punishment, such as the Universal Declaration of Human Rights, the International Covenant on Civil and Political Rights and the Second Optional Protocol to the International Covenant on Civil and Political Rights. Capital punishment has always been a controversial subject since many parties oppose it. Nevertheless, Saudi Arabia, continues to implement the death penalty on its locals and foreign residents.
Problematik Penyelesaian Sengketa Perdata di Luar Pengadilan Secara Damai dan Solusinya Gunawan, Gunawan
Pemuliaan Hukum Vol. 5 No. 1 (2022): Pemuliaan Hukum
Publisher : Law Study Program, Faculty of Law, Nusantara Islamic University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30999/jph.v5i1.2007

Abstract

In Indonesian society, civil disagreements are typically resolved peacefully outside of the court system. However, there are currently no explicit guidelines for the peaceful resolution of civil disputes outside of court in Indonesia, and these guidelines have numerous flaws. The peaceful resolution of civil law disputes outside of courts is hampered by this deficiency. These issues serve as the foundation for this study's analysis of the issue of the peaceful resolution of civil disputes outside of court, which seeks to address the issue's challenges. The research proposal takes a normative legal approach and is descriptive and analytical in nature. According to the study's findings, there are issues with the peaceful resolution of civil disputes outside of court that can definitely make it more difficult to settle these disputes amicably and that cannot be resolved through dispute resolution, which is one of the only methods that can guarantee legal certainty, justice, and benefits. Civil law outside of the court must be mandatory, binding, complete, and final. It must also have executable power, be nebis in idem, and be given a solid and thorough legal foundation in a particular statute. Penyelesaian sengketa perdata di luar pengadilan secara damai masyarakat Indonesia umumnya kerap dilakukan. Akan tetapi, aturan penyelesaian sengketa perdata diluar pengadilan secara damai saat ini di Indonesia, yang bersifat khusus belum ada, dan penyelesaian sengketa perdata diluar pengadilan secara damai memiliki banyak kelemahan. Kelemahan tersebut itulah yang menjadi problematik penyelesaian sengketa hukum perdata diluar pengadilan secara damai. Berdasarkan permasalahan tersebut, tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis problematik penyelesaian sengketa perdata diluar pengadilan secara damai, serta untuk menemukan solusi atas problematik penyelesaian sengketa perdata diluar pengadilan secara damai. Spesifikasi penelitian adalah deskriptif analitis, dengan metode pendekatan yuridis normatif. Hasil Penelitian menemukan bahwa problematika penyelesaian sengketa perdata diluar pengadilan secara damai tentunya dapat menghambat penyelesaian sengketa perdata diluar pengadilan secara damai, dan tidak dapat memberikan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan, serta solusi atas problematik penyelesaian sengketa perdata diluar pengadilan secara damai, yaitu penyelesaian sengketa perdata diluar pengadilan secara damai harus bersifat wajib, harus bersifat wajib, bersifat mengikat, bersifat tuntas, bersifat final, mempunyai kekuatan eksekutoir beslag, bersifat nebis in idem, dan diberi dasar hukum yang tegas dan komprehensif dalam suatu undang-undang khusus.
Legal Remedies for Preventing Uncertified Vessels: Following Their Expertise for Shipping Safety Firdaus, Muhammad Nurzaman; Puannandini, Dewi Asri; Ramadhani, Fahmi Ali
Pemuliaan Hukum Vol. 5 No. 1 (2022): Pemuliaan Hukum
Publisher : Law Study Program, Faculty of Law, Nusantara Islamic University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30999/jph.v5i1.2403

Abstract

Shipping safety is very important and occupies a central position in all aspects of the shipping world. Aspects inherent in shipping safety include characteristics, attitudes, values, and activities regarding how important it is to meet safety and security requirements related to transportation in waters and ports. Shipping safety in Indonesia, especially when many crew members do not have certificates according to their expertise or are fake affects the safety of the skipper, the crew, and the passengers or goods they carry because it will have a negative impact. This research method was carried out using a Normative Juridical approach because in this study the source of legal material for laws and regulations. The method used is a method of approaching laws that are carried out by reviewing the laws and regulations handled. This study takes the example of a case regarding the forgery of a Level IV Nautical Expert Certificate based on the decision of the Subang District Court Number: 246/Pid.B/ 2020/ PN.Sng by a defendant named Sakban (57) who was proven to have forged a Level IV Nautical Expert Certificate in 2016 and was caught in 2020. The results of his research are the consequences caused by ship crews who do not have a certificate of expertise under their expertise can affect the safety of their voyages themselves if there are many crew members and ship captains who are not competent in their fields. There is also still weak supervision carried out by law enforcement officials and kesyahbandar to prevent the rampant forgery of expertise certificates, especially for the crew and the skipper, so there are many loopholes for perpetrators of forgery of expertise certificates, especially in the shipping world.
Realisasi Perlindungan Hukum Pada Anak Sebagai Korban Kekerasan Psikis Dalam Rumah Tangga Istiqomah, Istiqomah
Pemuliaan Hukum Vol. 5 No. 1 (2022): Pemuliaan Hukum
Publisher : Law Study Program, Faculty of Law, Nusantara Islamic University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30999/jph.v5i1.2466

Abstract

Domestic violence behavior (KDRT) has turned into a typical plan in recent years. Reality illustrates that violent behavior at home indirectly has quite a high impact on the children who become victims. Brutality against children is definitely not an uncommon occurrence locally. Parents in applying discipline to a child do not always focus on the existence of a child as a person, the child is given guardian standards that do not look at values fairly and without the presence of a child. children with their freedom in general, for example the child's right to play. This research is a normative juridical research. The consequences of this research are: (1) Implementation of legal safeguards against children as victims of abusive behavior at home must be made possible through two ways, namely non-punitive efforts and corrective efforts. (2) The limitations seen by the police in implementing legal safeguards against children as victims of mental violence in the family, namely: (a) Difficulties in the areas of power to find a child victim of mental violence, for this situation the question is about how to form a mental crime. (b) Difficulty recognizing young people who face personal outrages perpetrated by relatives in the family environment.Perilaku kekerasan di dalam rumah tangga (KDRT) telah berubah menjadi rencana tipikal dalam beberapa tahun belakangan. Realitas menggambarkan bahwa perilaku kasar di rumah secara tidak langsung berdampak cukup tinggi bagi anak-anak yang menjadi korban. Kebrutalan terhadap anak-anak jelas bukan kejadian yang tidak biasa secara lokal. Orang tua di dalam menerapkan kedisiplinan kepada seorang anak, itu tidak selalu menitikberatkan pada keberadaan seorang anak sebagai pribadi, anak diberikan standar wali yang tidak memandang nilai secara wajar dan tanpa kehadiran seorang anak. anak dengan kebebasannya secara umum, misalnya hak anak untuk bermain. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif. Konsekuensi dari penelitian ini adalah: (1) Pelaksanaan pengamanan yang sah terhadap anak-anak sebagai korban dari perilaku kasar di rumah harus dimungkinkan melalui dua cara, yaitu upaya nonpunitif dan upaya korektif. (2) Keterbatasan-keterbatasan yang dilihat oleh polisi dalam pelaksanaan pengamanan yang sah terhadap anak-anak sebagai korban kekerasan mental dalam keluarga, yaitu: (a) Kesulitan bidang-bidang kekuatan untuk menemu­kan seorang anak korban kekerasan mental, untuk situasi ini pertanyaannya adalah tentang bagaimana membentuk kejahatan mental. (b) Kesulitan untuk mengenali anak-anak muda yang menghadapi kebiadaban pribadi yang dilakukan oleh kerabat dalam lingkungan keluarga.
Criminal Liability of Fintech Company for Spreading Personal Data Rosada, Imam
Pemuliaan Hukum Vol. 5 No. 2 (2023): Pemuliaan Hukum
Publisher : Law Study Program, Faculty of Law, Nusantara Islamic University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30999/jph.v5i2.2493

Abstract

Globally, information technology has altered human behavior and way of life. The world has no borders now that information technology has advanced. Information technology has now evolved into a double-edged sword because, in addition to advancing human civilization and welfare, it also provides effective means for criminals to commit crimes, such as the dissemination of personal data by fintech (pinjol). As a result, laws that punish online lenders (pinjol) who spread personal data are now necessary. The purpose of this study is to identify criminal liability for the fintech (pinjol) conduct of disclosing personal information and to identify law enforcement. An strategy that is normatively legal is used in this study. In addition, this study employs primary law, secondary legal materials, and tertiary legal materials in a descriptive-analytical manner. The descriptive-analytical research methodology utilized in this study describes the applicable laws and rules connected to legal theories and the practice of enforcing positive legislation. According to the criminal liability view of criminal responsibility considered from the repercussions it can do harm to others, both physically and mentally, fintech (pinjol) is responsible for the act of disclosing personal data. It is reasonable that the act of disseminating personal data might be subject to the threat of penalty as defined in the ITE Constitution and the Dissemination of Personal Data Law since those who commit crimes are considered to have done so intentionally (Opzet) with a goal. Law enforcement's ability to prevent the dissemination of personal data is currently limited and challenging due to the difficulty of enforcing the legality standard. As a result, the ratification of the Dissemination of Personal Data Regulation was a breath of fresh air for law enforcement.Teknologi informasi telah mengubah perilaku dan pola hidup masyarakat secara global. Perkembangan teknologi informasi telah menyebabkan dunia menjadi tanpa batas (borderless). Teknologi informasi saat ini telah menjadi pedang bermata dua, karena selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan dalam peradaban manusia, sekaligus menjadi sarana efektif untuk para pelaku melakukan tindak pidana, seperti Penyebaran data pribadi yang dilakukan oleh perusahaan fintech (pinjol), sehingga perlunya penegakan hukum terhadap pelaku pinjaman online (pinjol) yang menyebarkan data pribadi. Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui tanggung jawab pidana atas tindakan penyebaran data pribadi yang dilakukan oleh perusahaan fintech (pinjol) serta Untuk mengetahui penegakan hukumnya. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, Penelitian ini juga dilakukan dengan cara deskriptif analitis yaitu menggunakan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah bersifat deskriptif analitis, yaitu menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif. Tanggung jawab pidana atas tindakan penyebaran data pribadi yang dilakukan oleh perusahaan fintech (Pinjol) dalam pandangan pertanggungjawaban pidana dilihat dari akibat yang ditimbulkannya dapat merugikan orang lain, baik secara lahir maupun secara batin. Pelaku tindak pidana yang menyebarkan data pribadi dikategorikan sebagai Kesengajaan (Opzet) yang bersifat tujuan, sehingga patutlah tindakan penyebaran data pribadi dapat dikenakan ancaman hukuman sebagaimana diatur dalam UUD ITE maupun UU PDP. Penegakan hukumnya terhadap tindakan penyebaran data pribadi  sampai saat ini sangatlah minim serta sulit dilakukan, asas legalitas menjadi permasalahan dalam penegakan hukumnya, sehingga setelah disahkannya UU PDP menjadi angin segar bagi para penegak hukum yang karenanya penegakan hukum atas penyebaran data pribadi memiliki dasar hukum yang kuat.
The View of Positive and Islamic Law Against Uploader Copyright Wahyudi, Fachri; Hanifannur, Muhammad
Pemuliaan Hukum Vol. 5 No. 2 (2023): Pemuliaan Hukum
Publisher : Law Study Program, Faculty of Law, Nusantara Islamic University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30999/jph.v5i2.2516

Abstract

YouTube is a platform that is included in the protected cinematographic copyright. In this era of technology and creative industries, there are many people who commit criminal acts of video piracy on the YouTube platform and even broadcast without permission and get benefits. But for the creator, it is very detrimental. The subject matter studied in this research is about how copyright protection for YouTube uploaders in Article 40 of Law Number 28 of 2014 concerning Copyright and the perspective of Islamic law on copyright protection for YouTube uploaders. This research is a normative legal research using legislative and normative Islamic approaches. The results showed that copyright protection of YouTube uploaders is regulated in Law Number 28 of 2014 concerning Copyright which is technically regulated in Article 40 paragraph (1) letter m, although not specifically mentioned in the article but there are similarities in audiovisual form. When viewed in Islamic law, the act of YouTube re-uploader is included in jarimah ta'zir whose punishment is given to Ulil Amri (government).YouTube merupakan platform yang termasuk dalam hak cipta sinematografi yang dilindungi. Di era teknologi dan industri kreatif ini, banyak sekali oknum-oknum yang melakukan tindakan kriminal pembajakan video di platform YouTube bahkan menyiarkannya tanpa izin dan mendapatkan ke­untung­an. Namun bagi pencipta, hal tersebut sangat merugikan. Pokok permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah mengenai bagaimana perlindungan hak cipta bagi pengunggah YouTube dalam Pasal 40 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan perspektif hukum Islam terhadap perlindungan hak cipta bagi pengunggah YouTube. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan mengguna­kan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan norma­tif Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa per­lin­dung­an hak cipta terhadap pengunggah YouTube diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang secara teknis diatur dalam Pasal 40 ayat (1) huruf m, meskipun tidak disebutkan secara spesifik dalam pasal tersebut namun terdapat kesamaan dalam bentuk audiovisual. Jika ditinjau dalam hukum Islam, perbuatan pengunggah ulang YouTube termasuk dalam jarimah ta'zir yang hukumannya diserahkan kepada Ulil Amri (pemerintah).

Page 14 of 15 | Total Record : 147

 11   12   13   14   15 

Filter by Year

2018 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 8 No. 1 (2025): Jurnal Pemuliaan Hukum Vol. 7 No. 2 (2024): Jurnal Pemuliaan Hukum Vol. 7 No. 1 (2024): Jurnal Pemuliaan Hukum Vol. 6 No. 2 (2023): Jurnal Pemuliaan Hukum Vol. 6 No. 1 (2023): Jurnal Pemuliaan Hukum Vol. 5 No. 2 (2023): Pemuliaan Hukum Vol 5, No 2 (2023): Jurnal Pemuliaan Hukum Vol 5, No 1 (2022): Jurnal Pemuliaan Hukum Vol. 5 No. 1 (2022): Pemuliaan Hukum Vol 4, No 2 (2021): Jurnal Pemuliaan Hukum Vol. 4 No. 2 (2021): Pemuliaan Hukum Vol. 4 No. 1 (2021): Pemuliaan Hukum Vol 4, No 1 (2021): Jurnal Pemuliaan Hukum Vol. 3 No. 2 (2020): Pemuliaan Hukum Vol 3, No 2 (2020): Jurnal Pemuliaan Hukum Vol 3, No 1 (2020): Jurnal Pemuliaan Hukum Vol. 3 No. 1 (2020): Pemuliaan Hukum Vol. 2 No. 2 (2019): Pemuliaan Hukum Vol 2, No 2 (2019): Jurnal Pemuliaan Hukum Vol 1, No 2 (2019): Jurnal Pemuliaan Hukum Vol. 1 No. 2 (2019): Pemuliaan Hukum Vol. 1 No. 1 (2018): Pemuliaan Hukum Vol 1, No 1 (2018): Jurnal Pemuliaan Hukum More Issue