cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Opik Rozikin
Contact Email
rozikinopik@gmail.com
Phone
+6285862536992
Journal Mail Official
jurnalpemuliaanhukum@gmail.com
Editorial Address
Jl. Soekarno Hatta No. 530, Sekejati, Kec. Buahbatu, Kota Bandung
Location
Kota bandung,
Jawa barat
INDONESIA
Pemuliaan Hukum
Published by Universitas Islam Nusantara
ISSN : 26542722     EISSN : 28298640     DOI : https://doi.org/10.30999/jph.v4i1.
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal Pemuliaan Hukum (P-ISSN: 2654-2722) is a double-blind peer-reviewed published by the Faculty of Law, Universitas Islam Nusantara (UNINUS), Bandung, Indonesia. This journal publishes research articles, conceptual articles, and book reviews with legal studies. The article is in the Journal of Legal Breeding studies, thought development, and research on civil law, Focus and Scope Review). This journal article is published twice a year in April and October. Since its publication in 2018, the Journal of Legal Breeding has been listed on CrossRef. All articles published by the Journal of Legal Breeding have a DOI number. The Journal of Legal Breeding is also indexed by Google Scholar, Garuda, Moraref, BASE, and other indexes, please open it here. Journal Secretariat: Faculty of Law, Nusantara Islamic University (UNINUS) Bandung, Indonesia, Jl. Soekarno Hatta No. 530, Sekejati, Kec. Buahbatu, Bandung City, West Java 40286, Indonesia.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 159 Documents
 12   13   14   15   16 
Tinjauan Yuridis Pengeluaran Siswa Akibat Kehamilan, Narkotika, dan Tawuran dalam Perspektif Perlindungan Anak di Jawa Barat Maulana, Erwin; Nawa, Febi Nurjanatun; Ibrahim, Irfan Maulana; Pazrin, Fauziah; Sari, Dela Permata; Putri, Yessa Meidina
Pemuliaan Hukum Vol. 9 No. 1 (2026): Jurnal Pemuliaan Hukum (April)
Publisher : Law Study Program, Faculty of Law, Nusantara Islamic University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30999/ph.v9i1.3790

Abstract

Anak yang mengalami kehamilan, penyalahgunaan narkotika, dan keterlibatan dalam tawuran di lingkungan sekolah sering kali menghadapi stigma, diskriminasi, serta kehilangan akses pendidikan karena dikeluarkan atau diminta mengundurkan diri dari sekolah. Kondisi tersebut menimbulkan persoalan hukum karena hak anak atas pendidikan telah dijamin oleh konstitusi, Undang-Undang Perlindungan Anak, dan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap hak pendidikan anak yang dikeluarkan dari sekolah akibat kehamilan, penyalahgunaan narkotika, dan tawuran di Jawa Barat, serta mengidentifikasi kendala dan upaya perlindungannya. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang dikaji atau berfokus pada kajian hukum dengan pendekatan yuridis normative yang ditunjang dari data empiris melalui studi kepustakaan dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum belum berjalan optimal karena masih terdapat kebijakan sekolah yang represif, lemahnya fasilitas pendidikan inklusif, keterbatasan pendampingan, dan kuatnya stigma sosial. Kebaruan penelitian ini terletak pada kajian komprehensif terhadap tiga faktor penyebab anak kehilangan akses pendidikan dalam satu kerangka perlindungan hukum. Penelitian ini berkontribusi dalam mendorong kebijakan sekolah yang berbasis hak anak, rehabilitasi, mediasi, dan keadilan restoratif.
Perlindungan Hukum Anak Jalanan Korban Eksploitasi Ekonomi di Kota Bandung dalam Pemenuhan Hak Anak Nurdianti, Indah; Zhahira, Nabila; Rahayu, Neng Ayu Gapurani; Rachmawati, Fauziah; Dermawansyah, Billy; Adlani, Muhammad Najri
Pemuliaan Hukum Vol. 9 No. 1 (2026): Jurnal Pemuliaan Hukum (April)
Publisher : Law Study Program, Faculty of Law, Nusantara Islamic University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30999/ph.v9i1.3791

Abstract

Eksploitasi anak dalam aktivitas ekonomi seperti mengamen, mengemis, dan bekerja di jalanan masih menjadi permasalahan serius yang mengancam kesejahteraan anak di kota Bandung. Fenomena ini umumnya dipicu oleh lemahnya kondisi ekonomi keluarga serta kurangnya tanggung jawab orang tua yang membiarkan atau mendorong anak untuk bekerja. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor penyebab eksploitasi anak, menganalisis dampaknya terhadap kesejahteraan anak, serta mengkaji upaya perlindungan yang dilakukan. Metode yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan yuridis normatif melalui analisis peraturan perundang-undangan dan literatur terkait perlindungan anak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor ekonomi menjadi pendorong utama, disertai faktor sosial dan lingkungan. Dampak eksploitasi anak meliputi tidak terpenuhinya hak dasar anak, seperti pendidikan dan perlindungan, munculnya pergaulan bebas, serta penurunan moral yang tidak sesuai dengan usia anak. Lemahnya pengawasan dan penegakan hukum turut memperparah kondisi tersebut. Adapun upaya perlindungan yang dapat dilakukan yaitu melalui program pencegahan, perlindungan, pemulihan, reintegrasi sosial, serta penyediaan rumah aman sebagai sarana edukasi bagi anak korban eksploitasi. Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis keterkaitan antara kondisi keluarga dan efektivitas kebijakan perlindungan anak dalam konteks eksploitasi ekonomi di ruang publik. Kontribusi penelitian ini berupa rekomendasi bagi pemerintah, khususnya Dinas Sosial, untuk meningkatkan edukasi tentang hak anak, memperkuat kerja sama dengan aparat penegak hukum, serta memperluas sosialisasi pelaporan kasus eksploitasi anak.
Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kerusakan Lingkungan Hidup Di Wilayah Pertambangan Akibat Hak Penguasaan Negara Atas Tanah Rajak, Rahmat; Naisabur, Nanang; Rosadi, Aden
Pemuliaan Hukum Vol. 9 No. 1 (2026): Jurnal Pemuliaan Hukum (April)
Publisher : Law Study Program, Faculty of Law, Nusantara Islamic University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30999/ph.v9i1.3991

Abstract

Kerusakan lingkungan di wilayah pertambangan menunjukkan ketidaksesuaian antara prinsip penguasaan negara atas sumber daya alam yang menurut konstitusi ditujukan bagi kemakmuran rakyat dan keberlanjutan lingkungan dengan praktik pertambangan yang cenderung eksploitatif dan mengabaikan keadilan ekologis. Artikel ini bertujuan menganalisis konsep hak penguasaan negara dalam hukum positif Indonesia dan menilainya dari perspektif hukum Islam. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, menggunakan data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif-preskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi hak penguasaan negara di sektor pertambangan belum sepenuhnya mencerminkan keadilan ekologis. Dalam hukum Islam, penguasaan negara atas sumber daya alam dipandang sebagai amanah yang dibatasi oleh prinsip kemaslahatan, keseimbangan ekologis, dan larangan kerusakan (fasād fi al-ardh). Oleh karena itu, diperlukan rekonstruksi konsep hak penguasaan negara berbasis etika lingkungan hukum Islam guna memperkuat politik hukum lingkungan yang lebih berkeadilan dan berkelanjutan.
Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Bullying di Kota Bandung Alifah, Tariza
Pemuliaan Hukum Vol. 8 No. 2 (2025): Jurnal Pemuliaan Hukum (Oktober)
Publisher : Law Study Program, Faculty of Law, Nusantara Islamic University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30999/ph.v8i2.4127

Abstract

Perundungann terhadap anak di lembaga pendidikan tetap menjadi masalah serius yang mengancam pemenuhan hak anak atas keamanan dan perlindungan hukum. Meskipun telah terdapat berbagai regulasi nasional mengenai perlindungan anak dan pencegahan kekerasan di satuan pendidikan, implementasinya di tingkat daerah kerap menghadapi tantangan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran Dinas Pendidikan Kota Bandung dalam memberikan perlindungan hukum bagi anak korban bullying, serta mengindentifikasi bentuk-bentuk perlindungan hukum yang diberikan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan yuridis, desain deskriptif-analitis, dan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui studi bahan hukum primer dan sekunder, termasuk peraturan perundang-undangan, literatur hukum, jurnal ilmiah, dan laporan wawancara dengan pihak Dinas Pendidikan Kota Bandung. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui library research dan dianalisis menggunakan teknik analisis kualitatif dengan metode interpretasi hukum dan penalaran deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dinas Pendidikan berperan strategis sebagai regulator, fasilitator, dan koordinator melalui pembentukan serta pengawasan Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK), pengelolaan mekanisme pengaduan, serta koordinasi lintas sektor. Perlindungan hukum diwujudkan dalam langkah preventif, represif, dan rehabilitatif. Kebaharuan penelitian ini terletak pada analisis spesifik terhadap peran institusional Dinas Pendidikan di tingkat kota dalam kerangka implementasi regulasi nasional. Penelitian ini berkontribusi pada penguatan kapasitas kelembagaan dan rekomendasi kebijakan guna mewujudkan sistem perlindungan anak yang responsif efektif dan berkeadilan.
Dilema Etik dan Persepsi Keberpihakan Hakim: Kajian atas Efektivitas Etika Hakim dalam Menjaga Independensi Peradilan Irawan, Andini Putri
Pemuliaan Hukum Vol. 8 No. 2 (2025): Jurnal Pemuliaan Hukum (Oktober)
Publisher : Law Study Program, Faculty of Law, Nusantara Islamic University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30999/ph.v8i2.4132

Abstract

Tingginya dugaan pelanggaran etik yang dipicu persepsi keberpihakan menantang sinergi antara independensi dan akuntabilitas hakim. KEPPH hadir sebagai pedoman untuk memastikan hakim tetap berintegritas dan imparsial dalam koridor kebebasan yudisial. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dilema etik dan persepsi keberpihakan hakim dalam kaitannya dengan efektivitas Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) dalam menjaga independensi peradilan di Pengadilan Tinggi Hukum Bandung. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yang didukung data empiris dengan metode deskriptif-analisis. Jenis dan sumber data meliputi data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder dan tersier, serta menggunakan data primer yang diperoleh dari wawanccara dengan hakim dan lainnya. Teknik pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan yang kemudian dianalisis secara kualitatif. Penelitian ini dilaksanakan di wilayah Pengadilan Tinggi Bandung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar dugaan pelanggaran etik bersumber dari ketidakpuasan para pihak atas putusan, bukan dari pelanggaran etik yang terbukti. KEPPH berfungsi efektif sebagai pedoman etik untuk menjaga integritas hakim, meskipun masih terdapat tantangan dalam aspek transparansi dan pemahaman publik terhadap independensi hakim. Kebaruan Penelitian ini terletak pada analisis empiris berbasis laporan etik konkret di tingkat pengadilan tinggi serta integrasi antara perspektif dilema etik dan persepsi publik dalam mengukur efektivitas KEPPH. Penelitian ini berkontribusi pada penguatan akuntabilitas peradilan tanpa mengorbankan independensinya, serta menekankan pentingnya pengawasan etik preventif dan komunikasi etik yang lebih terbuka kepada publik.
Penegakan Etik terhadap Anggota Kepolisian Jabar dalam Penyalahgunaan Narkotika Nurjaman, Imam; Mubarok, Ahmad Zaki
Pemuliaan Hukum Vol. 8 No. 2 (2025): Jurnal Pemuliaan Hukum (Oktober)
Publisher : Law Study Program, Faculty of Law, Nusantara Islamic University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30999/ph.v8i2.4133

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh meningkatnya kasus penyalahgunaan narkotika yang melibatkan anggota Kepolisian Daerah Jawa Barat (Polda Jabar), yang berdampak serius terhadap citra institusi dan kepercayaan publik. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis mekanisme penegakan kode etik terhadap anggota kepolisian yang terlibat penyalahgunaan narkotika serta mengidentifikasi faktor penyebab dan efektivitas sanksi yang diterapkan. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif-empiris dengan metode deskriptif-analitis untuk mengkaji ketentuan hukum yang berlaku sekaligus menganalisis implementasinya. Data yang digunakan data sekunder berupa bahan hukum primer seperti perundang-undangan, bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah dan juga bahan hukum tersier seperti kamus. Kemudian data primer diperoleh melalui wawancara dengan pihak Polda Jabar. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan wawancara semi-terstruktur, kemudian dianalisis secara kualitatif dengan metode normatif-komparatif untuk membandingkan ketentuan hukum dengan praktik pelaksanaannya. Penelitian ini dilaksanakan di Kepolisian Daerah Jabar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelanggaran dipengaruhi faktor internal seperti lemahnya kontrol diri dan integritas moral, serta faktor eksternal berupa lingkungan sosial dan pengawasan internal yang belum optimal. Kebaharuan penelitian ini terletak pada analisis integratif antara regulasi terbaru dan praktik empiris di Polda Jabar. Kontribusinya memberikan rekomendasi penguatan sistem pengawasan, pembinaan etika berkelanjutan, dan penerapan sanksi tegas guna menjaga profesionalisme Polri.
Penegakan Pelanggaran Kode Etik Jaksa di Wilayah Hukum Kejaksaan Tinggi Jawa Barat Gisnan, Fayyaz Aqsadia
Pemuliaan Hukum Vol. 8 No. 2 (2025): Jurnal Pemuliaan Hukum (Oktober)
Publisher : Law Study Program, Faculty of Law, Nusantara Islamic University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30999/ph.v8i2.4134

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih ditemukannya pelanggaran kode etik jaksa di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi Jawa Barat yang berpotensi menurunkan integritas institusi dan kepercayaan publik. Meskipun telah diberlakukan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2024 tentang Kode Perilaku Jaksa dan Tata Cara Pemeriksaan atas Pelanggaran Kode Perilaku Jaksa, efektivitas pengawasan internal masih menghadapi tantangan, baik secara implementatif maupun kultural. Penelitian ini bertujuan menganalisis penegakan pelanggaran kode etik oleh Jaksa Muda Bidang Pengawasan serta menilai kesesuaiannya secara normatif dan empiris dengan ketentuan yang berlaku. Metode yang digunakan adalah yuridis empiris dengan pendekatan kasus untuk mengkaji penerapan norma dalam praktik. Data diperoleh melalui wawancara, studi kepustakaan, serta analisis dokumen resmi, kemudian dianalisis secara kualitatif deskriptif-analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif perangkat hukum dan mekanisme pengawasan telah memadai, namun efektivitasnya masih dipengaruhi oleh budaya hukum, konsistensi penjatuhan sanksi, dan transparansi proses pemeriksaan. Inovasi seperti digitalisasi pemeriksaan, pakta integritas, dan penguatan pengawasan melekat menunjukkan perkembangan positif. Penelitian ini berkontribusi dalam merumuskan strategi penguatan pengawasan internal guna mewujudkan institusi kejaksaan yang profesional, berintegritas, akuntabel, dan berkeadilan.
Peranan Majelis Pengawas Daerah dalam Penegakan Kode Etik Notaris di Kabupaten Bandung Nur Basanti, Alifia
Pemuliaan Hukum Vol. 8 No. 2 (2025): Jurnal Pemuliaan Hukum (Oktober)
Publisher : Law Study Program, Faculty of Law, Nusantara Islamic University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30999/ph.v8i2.4136

Abstract

Notaris memegang peran penting dalam menjamin kepastian dan perlindungan hukum melalui akta autentik, sehingga diperlukan sistem pengawasan yang efektif untuk menjaga profesionalitas dan integritas jabatan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peranan Majelis Pengawas Daerah (MPD) dalam menegakkan Kode Etik Notaris di Kabupaten Bandung, mengidentifikasi kendala pelaksanaan pengawasan, serta merumuskan upaya optimilisasi fungsi pengawasan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan sifat deskriptif-analitis melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer (Undang-UndangJabatan Notaris, dan lainnya), bahan hukum sekunder (literatur, jurnal, buku, dan lainnya), serta bahan hukum tersier, yang dipadukan dengan data primer hasil penelitian lapangan berupa wawancara dan observasi terhadapanggota Majelis Pengawas Daerah (MPD) dan pihak terkait di Kabupaten Bandung, kemudian dianalisis secarakualitatif dengan mengintegrasikan data normatif dan empiris untuk memperoleh gambaran komprehensifmengenai pelaksanaan, kendala, dan upaya penegakan Kode Etik Notaris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa MPD berperan sebagai perpanjangan tangan pemerintah dalam menjalankan fungsi preventif, kuratif, dan pembinaan terhadap notaris. MPD tidak hanya melakukan pengawasan administratif, tetapi juga pembinaan etika profesi dan pemeriksaan atas dugaan pelanggaran. Kendala yang dihadapi meliputi keterbatasan sumber daya manusia, struktur keanggotaan tripartit, serta koordinasi antarlembaga pengawas. Kebaharuan penelitian ini terletak pada analisis kontekstual implementasi fungsi pengawasan MPD di Kabupaten Bandung dengan pendekatan integratif antara pengawasan administratif dan etika profesi. Kontribusinya adalah dapat memberikan rekomendasi penguatan koordinasi vertikal dan pemanfaatan teknologi informasi guna meningkatkan efektivitas penegakan kode etik notaris.
Analisis Qadhā'iyyah Siyāsah Mengenai Pemecatan Presiden Melalui Mahkamah Konstitusional Rosada, Imam; Anshory, Nakhri
Pemuliaan Hukum Vol. 9 No. 1 (2026): Jurnal Pemuliaan Hukum (April)
Publisher : Law Study Program, Faculty of Law, Nusantara Islamic University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30999/ph.v9i1.4139

Abstract

Penelitian ini berusaha mengurai prinsip siyāsah qadhā'iyyah terhadap kewenangan MK dalam pemberhentian Presiden, dan bagaimana relevansi konsep siyāsah qadhā'iyyah terhadap kewenangan pemberhentian Presiden melalui MK. Berdasarkan Pasal 7B Ayat (1), pemberhentian Presiden di Indonesia hanya dapat diusulkan oleh DPR kepada MPR, hanya dengan terlebih dahulu mengajukan permintaan kepada MK, untuk diperiksa, diadili, dan diputuskah secara yuridis benar/tidaknya dugaan pelanggaran hukum oleh Presiden/Wakil Presiden. Ketika nantinya putusan akhir MK menyatakan Presiden bersalah, barulah kemudian usul pemberhentian Presiden dapat diteruskan oleh DPR kepada MPR. Berbeda halnya dengan di Indonesia, dalam sistem ketatanegaraan Islam pemberhentian kepala negara tidaklah melibatkan lembaga yudikatif di dalamnya. Walaupun dalam ketatanegaraan Islam juga memiliki lembaga peradilan (qadhā'iyyah). Untuk menjawab pertanyaan tersebut digunakan penelitian library research dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa, tinjauan siyāsah qadhā'iyyah terhadap kewenangan MK dalam pemberhentian Presiden dapat disamakan dengan kewenangan Wilayah al-maẓhālim dalam mengadili berbagai kezaliman, penganiayaan dan kesewenang-wenangan penguasa/kepala negara terhadap rakyatnya. Kemudian, konsep siyāsah qadhā'iyyah relevan dengan konsep peradilan di Indonesia. Keduanya sama-sama merupakan peradilan yang merdeka, mandiri, serta bebas dari pengaruh/intervensi pihak manapun. Berdasarkan hal tersebut, maka konsep siyāsah qadhā'iyyah relevan dengan kewenangan pemberhentian Presiden melalui MK.

Page 16 of 16 | Total Record : 159

 12   13   14   15   16 

Filter by Year

2018 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 9 No. 1 (2026): Jurnal Pemuliaan Hukum (April) Vol. 8 No. 2 (2025): Jurnal Pemuliaan Hukum (Oktober) Vol. 8 No. 1 (2025): Jurnal Pemuliaan Hukum (April) Vol. 7 No. 2 (2024): Jurnal Pemuliaan Hukum (Oktober) Vol. 7 No. 1 (2024): Jurnal Pemuliaan Hukum (April) Vol. 6 No. 2 (2023): Jurnal Pemuliaan Hukum (Oktober) Vol. 6 No. 1 (2023): Jurnal Pemuliaan Hukum (April) Vol. 5 No. 2 (2023): Pemuliaan Hukum Vol 5, No 2 (2023): Jurnal Pemuliaan Hukum Vol 5, No 1 (2022): Jurnal Pemuliaan Hukum Vol. 5 No. 1 (2022): Pemuliaan Hukum Vol. 4 No. 2 (2021): Pemuliaan Hukum Vol 4, No 2 (2021): Jurnal Pemuliaan Hukum Vol. 4 No. 1 (2021): Pemuliaan Hukum Vol 4, No 1 (2021): Jurnal Pemuliaan Hukum Vol 3, No 2 (2020): Jurnal Pemuliaan Hukum Vol. 3 No. 2 (2020): Pemuliaan Hukum Vol 3, No 1 (2020): Jurnal Pemuliaan Hukum Vol. 3 No. 1 (2020): Pemuliaan Hukum Vol 2, No 2 (2019): Jurnal Pemuliaan Hukum Vol. 2 No. 2 (2019): Pemuliaan Hukum Vol. 1 No. 2 (2019): Pemuliaan Hukum Vol 1, No 2 (2019): Jurnal Pemuliaan Hukum Vol. 1 No. 1 (2018): Pemuliaan Hukum Vol 1, No 1 (2018): Jurnal Pemuliaan Hukum More Issue