cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Opik Rozikin
Contact Email
rozikinopik@gmail.com
Phone
+6285862536992
Journal Mail Official
jurnalpemuliaanhukum@gmail.com
Editorial Address
Jl. Soekarno Hatta No. 530, Sekejati, Kec. Buahbatu, Kota Bandung
Location
Kota bandung,
Jawa barat
INDONESIA
Pemuliaan Hukum
Published by Universitas Islam Nusantara
ISSN : 26542722     EISSN : 28298640     DOI : https://doi.org/10.30999/jph.v4i1.
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal Pemuliaan Hukum (P-ISSN: 2654-2722) is a double-blind peer-reviewed published by the Faculty of Law, Universitas Islam Nusantara (UNINUS), Bandung, Indonesia. This journal publishes research articles, conceptual articles, and book reviews with legal studies. The article is in the Journal of Legal Breeding studies, thought development, and research on civil law, Focus and Scope Review). This journal article is published twice a year in April and October. Since its publication in 2018, the Journal of Legal Breeding has been listed on CrossRef. All articles published by the Journal of Legal Breeding have a DOI number. The Journal of Legal Breeding is also indexed by Google Scholar, Garuda, Moraref, BASE, and other indexes, please open it here. Journal Secretariat: Faculty of Law, Nusantara Islamic University (UNINUS) Bandung, Indonesia, Jl. Soekarno Hatta No. 530, Sekejati, Kec. Buahbatu, Bandung City, West Java 40286, Indonesia.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 147 Documents
 11   12   13   14   15 
Legal Certainty of Expired Customary Land Ownership Rights in the Indonesian Agrarian Law System Jaelani, Ridwan; Warsiman, Waway; Graha, Kahfi Purwana
Pemuliaan Hukum Vol. 5 No. 2 (2023): Pemuliaan Hukum
Publisher : Law Study Program, Faculty of Law, Nusantara Islamic University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30999/jph.v5i2.2517

Abstract

Disputes or conflicts cannot be avoided in a developing society, conflicts will inevitably occur which will eventually turn into disputes. Disputes regarding the ownership of land rights are certainly not a problem that has just emerged, it has been several decades that have adorned agrarian conflicts in Indonesia since the Basic Agrarian Law was promulgated. Problems then arise in terms of a dispute that creates legal uncertainty against owners of customary land rights which are said to be expired or past time in the agrarian law system in Indonesia. The term expiration of customary land rights is not known in the national agrarian law for acquiring or relinquishing customary land rights. In other words, a principle has arisen that contradicts the provisions of the national agrarian law regulations applied in society. This is what causes legal uncertainty in society which can become a bad precedent in the future regarding the same problem and harm the purpose of the law itself.Sengketa atau konflik tidak dapat dihindari dalam suatu masyarakat yang sedang berkembang, konflik pasti akan terjadi yang pada akhirnya akan berubah menjadi sengketa. Sengketa mengenai kepemilikan hak atas tanah tentu bukan masalah yang baru saja muncul, sudah beberapa dekade konflik agraria menghiasi konflik agraria di Indonesia sejak Undang-Undang Pokok Agraria diundangkan. Permasalahan kemudian muncul dalam hal sengketa yang menimbulkan ketidakpastian hukum terhadap pemilik hak atas tanah adat yang dikatakan daluarsa atau lewat waktu dalam sistem hukum agraria di Indonesia. Istilah hapusnya hak atas tanah adat tidak dikenal dalam hukum agraria nasional untuk memperoleh atau melepaskan hak atas tanah adat. Dengan kata lain, timbul suatu asas yang bertentangan dengan ketentuan peraturan hukum agraria nasional yang berlaku di masyarakat. Hal inilah yang menimbulkan ketidakpastian hukum dalam masyarakat yang dapat menjadi preseden buruk di kemudian hari terkait masalah yang sama dan merugikan tujuan hukum itu sendiri.
Law Enforcement of Corruption Crime Abuse of Hospital Medical Devices by State Civil Apparatus Nurfaizy, Muh. Rafly; Karim, H. M. Said
Pemuliaan Hukum Vol. 5 No. 2 (2023): Pemuliaan Hukum
Publisher : Law Study Program, Faculty of Law, Nusantara Islamic University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30999/jph.v5i2.2525

Abstract

The purpose of this research is to (1) determine the Corruption Criminal Law Policy on Hospital Medical Device Misuse by State Civil Apparatuses. (2) The government's role in prosecuting state civil apparatus corruption crimes involving hospital medical device misuse. In this thesis, written using an empirical legal approach, the author examined law in its true sense and how it functions in society. According to the study's findings, the role of criminal law in dealing with criminal acts of corruption committed by the state apparatus in the form of hospital medical device abuse is contained in Articles 8, 9, 10, 11, 12, 12B, and 23 of the Corruption Act. Corruption is a heinous crime committed only by civil servants or state administrators. The role of law enforcement in the enforcement of corruption crimes involving hospital medical device abuse begins with the submission of reports from individuals, community organizations and non-governmental organizations, state institutions and government institutions, and internal police information reports, which is then followed by an investigation process aided by the police and the Attorney General's Office. The public prosecutor decides if the investigator's case file is deemed complete and the case can be prosecuted.Penelitian ini bertujuan untuk, mengetahui Kebijakan Hukum Pidana Korupsi terhadap Penyalahgunaan Alat Kesehatan Rumah Sakit oleh Aparatur Sipil Negara. (2) Peran pemerintah dalam penindakan tindak pidana korupsi penyalahgunaan alat kesehatan rumah sakit oleh aparatur sipil negara. Dalam tesis yang ditulis dengan menggunakan pendekatan hukum empiris ini, penulis mengkaji hukum dalam arti yang sebenarnya dan bagaimana hukum itu berfungsi dalam masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian, peran hukum pidana dalam menangani tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparatur negara dalam bentuk penyalahgunaan alat kesehatan rumah sakit terdapat dalam Pasal 8, 9, 10, 11, 12, 12B, dan 23 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Korupsi merupakan kejahatan keji yang hanya dilakukan oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara. Peran penegak hukum dalam penegakan tindak pidana korupsi penyalahgunaan alat kesehatan rumah sakit diawali dengan adanya laporan dari perorangan, organisasi masyarakat dan lembaga swadaya masyarakat, lembaga negara dan lembaga pemerintah, dan laporan informasi internal kepolisian, yang kemudian dilanjutkan dengan proses penyidikan yang dibantu oleh pihak kepolisian dan Kejaksaan. Jaksa penuntut umum akan memutuskan apakah berkas perkara dari penyidik sudah dianggap lengkap dan dapat diajukan ke pengadilan.
Analisis Dampak Kawasan Industri Terhadap Lingkungan Masyarakat di Kecamatan Gunungputri Wibowo, Aryo; Kusumawati, Niken Aulia; Athira, Yukova Miska; Ananda, Putry; Antoni, Herli
Pemuliaan Hukum Vol. 5 No. 2 (2023): Pemuliaan Hukum
Publisher : Law Study Program, Faculty of Law, Nusantara Islamic University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30999/jph.v5i2.2637

Abstract

Industry is one of the most important sectors in developing the Indonesian economy. This sector has become the largest supply tool in increasing the country's GDP for approximately the last 10 (ten) years, especially with the establishment of industrial estates or areas in an area. The industrial estate is a central place for all manufacturing or industrial activities complete with adequate infrastructure, then managed by companies in the industrial estate. The establishment of an area in an area can have an impact on the environment around the industrial area, such as people who feel disturbed by the negative impacts resulting from the industrial area in the form of pollution and environmental pollution in the residential areas of the surrounding community, but in addition to the negative impact of the existing industrial area always coexists also with a positive impact, one example of the positive impact of the development of the local community's economic sector. This research aims to elaborate the impact of the existence of industrial estates on the community environment around the Gunungputri sub-district industrial area. This research uses Normative research by identifying legislation related to the research theme.Industri merupakan satu dari sekian sektor penting dalam membangun perekonomian Indonesia. Sektor ini menjadi alat suplai terbesar dalam peningkatan PDB negara selama kurang lebih 10 (sepuluh) tahun terakhir, apalagi dengan berdirinya kawasan atau wilayah industri di suatu daerah. Kawasan industri merupakan tempat sentral segala aktivitas manufaktur atau industri yang lengkap dengan sarana-prasarana yang memadai, kemudian diurus oleh perusahaan dalam kawasan industri tersebut. Berdirinya kawasan disuatu wilayah dapat memberikan dampak terhadap lingkungan sekitar kawasan industri, seperti masyarakat yang merasa terganggu dengan dampak negatif yang dihasilkan dari kawasan industri berupa polusi dan pencemaran lingkungan di wilayah pemukiman masyarakat sekitar, namun disamping dampak negatif dari kawasan industri yang ada selalu berdampingan juga dengan dampak positif salah satu contoh dampak postif berkembang­nya sektor perekonomian masyarakat setempat. Penelitian ini bertujuan mengelaborasi dampak keberadaan kawasan industri di lingkungan masyarakat sekitar kawasan industri kecamatan Gunungputri. Penelitian ini merupakan penelitian Normatif dengan identifikasi terhadap peratu­ran perundang-undangan yang berkaitan dengan tema penelitian.
Konseptualisasi Badan Pengawasan dan Perlindungan AI Sebagai Pemenuhan Perlindungan Hukum Teknologi di Indonesia Syadida, Maharani Qaulan; Supriantoro, Nadhila Citra; Sugianto, Mohamad Suci
Pemuliaan Hukum Vol. 6 No. 1 (2023): Jurnal Pemuliaan Hukum
Publisher : Law Study Program, Faculty of Law, Nusantara Islamic University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30999/ph.v6i1.2800

Abstract

Artificial Intelligence atau yang sering disingkat AI memiliki nama lain dalam bahasa indonesia yaitu kecerdasan buatan merupakan salah satu hasil dari berkembangnya dunia teknologi dan digital. Dalam perkembangnya AI sendiri memiliki banyak dampak positif namun juga memiliki dampak negatif yang cukup berbahaya bagi kehidupan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis terkait peluang dan tantangan AI dalam kehidupan masyarakat kemudian memebrikan solusi terkait tantangan dan permasalahan yang terjadi tentang AI di Indonesia khususnya. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah metode Reform Oriented Research (penelitian beriorentasi pembaruan) digunakan untuk mengkaji kelayakan dari aturan yang ada dan merekomendasikan perubahan terhadap suatu aturan yang dianggap perlu dan menggunakan metode pendamping yaitu pendekatan perbandingan (comparative approach) dengan beberapa negara di dunia. Hasil yang didapatkan oleh penulis terdapat banyak urgensi perlindungan hukum dari dampak negatif AI di Indonesia dengan itu maka penulis memberikan sebuah rekomendasi berupa ius constituendum Konsep Badan Pengawasan dan Perlindungan AI di Indonesia sebagai salah satu fungsi pengawasan dan perlindungan pemerintah di dalam perlindungan hukum teknologi di Indonesia, amandemen beberapa undang-undang, dan membuat Undang-Undang Kecerdasan Buatan di Indonesia.
Menyelami Mekanisme Darurat Bencana Kebakaran Tempat Pembuangan Akhir Sarimukti Berdasarkan Hukum Tata Negara Darurat di Indonesia Utomo, Aries Nur; Rohandi, Andi
Pemuliaan Hukum Vol. 6 No. 1 (2023): Jurnal Pemuliaan Hukum
Publisher : Law Study Program, Faculty of Law, Nusantara Islamic University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Indonesia telah melewati masa-masa sulit (keadaan darurat negara) yang bersifat lokal, tentu sifat dari keadaan darurat ini berbeda dengan keadaan darurat yang jangkauannya berskala nasional. Prinsip penetapan status kedaruratan lokal pada negara kesatuan berada di tangan pemimpin negara, Indonesia yang merupakan negara dengan bentuk negara kesatuan telah memberikan kewenangan untuk menetapkan status darurat bencana kepada presiden selaku pemimpin negara sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 12 Undang-Undang Dasar 1945, namun kewenangan tersebut telah terdelegasikan oleh ketentuan yang ada pada Undang-Undang No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Belakangan ini telah terjadi kebakaran di Tempat Pembuangan Akhir Sarimukti Cipatat Kabupaten Bandung Barat, menyikapi bencana tersebut Bupati Kabupaten Bandung Barat telah menetapkan status darurat bencana dengan mengeluarkan Surat Keputusan, yang kemudian Surat Keputusan tersebut tidak diperpanjang dan dilanjutkan dengan Surat Keputusan darurat bencana yang diterbitkan oleh gubernur. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif sengan spesifikasi deskriptif analitis, yang menggunakan data sekunder (penelitian kepustakaan). Kemudian data yang telah diperoleh, dikumpulkan, diolah, dan dianalisis dengan cara kualitatif. Langkah yang dilakukan pemerintah daerah dalam menetapkan status darurat bencana kebakaran di Tempat Pembuangan Akhir Sarimukti Cipatat berpedoman pada Undang-Undang Penanggulangan Bencana, dan pendelegasian kewenangan pemerintah pusat melalui undang-undang untuk menetapkan keadaan darurat kepada pemerintah daerah adalah suatu tindakan yang inkonstitusional karena bertentangan dengan Pasal 12 Undang-Undang Dasar 1945 dan prinsip negara kesatuan yang dianut oleh Indonesia.
UPAYA HUKUM DALAM TRANSAKSI MYSTERY BOX PADA MARKETPLACE UNTUK PERLINDUNGAN KONSUMEN Haqi, Dandy Agam; Warka, Made
Pemuliaan Hukum Vol. 6 No. 1 (2023): Jurnal Pemuliaan Hukum
Publisher : Law Study Program, Faculty of Law, Nusantara Islamic University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30999/ph.v6i1.2810

Abstract

Sebanyak 74% masyarakat Indonesia menggunakan internet. Dengan alasan utama yakni untuk mengakses aplikasi marketplace untuk belanja online. Terdapat sisi negatif dalam bertransaksi secara online yakni maraknya kasus penipuan. Muncul ide baru mengenai strategi permasaran yakni mystery box.  mystery box ialah kotak yang kita tidak tau isinya yang dijual secara random oleh penjual. Setelah konsumen melakukan pembayaran untuk transaksi membeli mystery box maka dengan alasan apapun pembeli tidak boleh mengembalikannya. Dapat dikatakan bahwa nilai tukar tidak sesuai dengan kualitas produknya sehingga bertentangan dengan Pasal 4 UUPK yang menjelaskan bahwa konsumen berhak untuk mendapatkan produk yang dibeli sesuai dengan nilai tukar yang dijanjikan. Selanjutnya terdapat fenomena lain seperti adanya penggunaan klausa baku dari penjual dengan membuat peraturan bahwa barang siapa yang membeli mystery box maka tidak dapat dikembalikan meskipun konsumen merasa tidak puas. Pada Pasal 1320 KUH Perdata kedua pihak harus melakukan perjanjian dengan sebab yang halal. Jenis penelitian yang digunakan adalah pendekatan normatif. Sumber penelitian bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini ada tiga, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Berdasarkan hasil analisis pembahasan maka penulis dapat menyimpulkan bahwa perjanjian tersebut tidak memenuhi syarat subjektif maupun objektif yang merupakan syarat sah suatu perjanjian. 
Prinsip Keadilan Hak atas Air bagi Generasi Masa Depan: Telaah Public Trust Doctrine di Indonesia Kurniasih, Ida
Pemuliaan Hukum Vol. 6 No. 1 (2023): Jurnal Pemuliaan Hukum
Publisher : Law Study Program, Faculty of Law, Nusantara Islamic University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30999/ph.v6i1.2956

Abstract

Permasalahan krisis air semakin mengkhawatirkan karena lambat laun meluas ke berbagai belahan dunia. Hak generasi masa depan atas air terancam. Padahal hak generasi masa depan atas air merupakan hak fundamental yang harus dijaga dan dilindungi untuk memastikan kualitas hidup yang berkelanjutan bagi generasi mendatang. Perlindungan dan penghormatan prinsip keadilan terkait hak atas air memiliki implikasi yang luas dan mendalam bagi kesejahteraan generasi masa depan hadir sebagai jawaban dengan di topang konsep Public Trust Doctrine yang secara fundamental menawarkan dua gagasan pokok tentang status kebendaan dan kepemilikan air diantaranya: a) Air merupakan benda publik (public good); dan b) Negara menguasai sumber daya air dalam kapasitasnya sebagai pemangku amanah dari pemilik air yang sebenarnya (yaitu publik) atas sumber daya air tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan undang-undang, analisis, dan perbandingan. Hasil dari penelitian ini menunjukan kesinambungan dan generasi masa depan hanya akan terjadi jika melihat sumber daya alam dengan optik keberlanjutan. Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang menggariskan bahwa air adalah milik bersama rakyat Indonesia, sedangkan negara hanya sebagai pemegang amanah/kepercayaan. Sehingga untuk menguasai sumber daya air tersebut agar dapat dipergunakan bagi kemakmuran bersama. Sesuai makna fundamendal Public Trust Doctrine.

Page 15 of 15 | Total Record : 147

 11   12   13   14   15 

Filter by Year

2018 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 8 No. 1 (2025): Jurnal Pemuliaan Hukum Vol. 7 No. 2 (2024): Jurnal Pemuliaan Hukum Vol. 7 No. 1 (2024): Jurnal Pemuliaan Hukum Vol. 6 No. 2 (2023): Jurnal Pemuliaan Hukum Vol. 6 No. 1 (2023): Jurnal Pemuliaan Hukum Vol. 5 No. 2 (2023): Pemuliaan Hukum Vol 5, No 2 (2023): Jurnal Pemuliaan Hukum Vol 5, No 1 (2022): Jurnal Pemuliaan Hukum Vol. 5 No. 1 (2022): Pemuliaan Hukum Vol. 4 No. 2 (2021): Pemuliaan Hukum Vol 4, No 2 (2021): Jurnal Pemuliaan Hukum Vol 4, No 1 (2021): Jurnal Pemuliaan Hukum Vol. 4 No. 1 (2021): Pemuliaan Hukum Vol. 3 No. 2 (2020): Pemuliaan Hukum Vol 3, No 2 (2020): Jurnal Pemuliaan Hukum Vol 3, No 1 (2020): Jurnal Pemuliaan Hukum Vol. 3 No. 1 (2020): Pemuliaan Hukum Vol. 2 No. 2 (2019): Pemuliaan Hukum Vol 2, No 2 (2019): Jurnal Pemuliaan Hukum Vol. 1 No. 2 (2019): Pemuliaan Hukum Vol 1, No 2 (2019): Jurnal Pemuliaan Hukum Vol 1, No 1 (2018): Jurnal Pemuliaan Hukum Vol. 1 No. 1 (2018): Pemuliaan Hukum More Issue