cover
Contact Name
Locus Media Publishing
Contact Email
locusmediapublishing@gmail.com
Phone
+6281360611911
Journal Mail Official
support@jurnal.locusmedia.id
Editorial Address
Medan, Indonesia.
Location
Kota medan,
Sumatera utara
INDONESIA
Locus Journal of Academic Literature Review
ISSN : 28294262     EISSN : 28293827     DOI : https://doi.org/10.56128/ljoalr.v1i1
Locus Journal of Academic Literature Review is a single-blind, double-blind, peer-reviewed, open-access national and international journal dedicated to the promotion of research in multidisciplinary areas. Articles in this publication can be written in English and Bahasa Indonesia. The Journal is published monthly in the online and print versions. This journal serves as a learning medium for research development and studies from various disciplines. This media will be a means of exchanging research findings and scientific study ideas. It means the Locus Journal of Academic Literature Review provides rapid publication of articles in all areas of research.
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 6 Documents
Search results for , issue "Vol 4 No 2 (2025): May" : 6 Documents clear
Pembaharuan Hukum Agraria dan Perlindungan Hak-Hak Masyarakat Hukum Adat Efrizon, Efrizon; Agisty, Fauziah; Galgani, Malino Gemma; Kasman S, Mochammad; Utomo, Prihadi
Locus Journal of Academic Literature Review Vol 4 No 2 (2025): May
Publisher : LOCUS MEDIA PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56128/ljoalr.v4i2.428

Abstract

Penelitian ini mengkaji implementasi pembaharuan hukum agraria dan dampaknya terhadap perlindungan hak ulayat Masyarakat Hukum Adat (MHA) Minangkabau melalui kerangka pluralisme hukum. Menggunakan pendekatan yuridis-empiris, studi kasus ini menganalisis kesenjangan antara pengakuan de jure dan perlindungan de facto. Temuan menunjukkan implementasi hukum negara, seperti Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), seringkali menegasikan hukum adat dan melemahkan otoritas lembaga adat, meskipun terdapat pengakuan formal dalam UUPA dan Peraturan Daerah. Interaksi hukum cenderung kompetitif, mencerminkan pluralisme hukum lemah. Diperlukan reformasi yang mengakomodasi hukum adat secara substantif.
Urgensi Pembaruan Ketentuan Denda dan Penerapan Sanksi Administratif dalam Penegakan Hukum Lalu Lintas Lase, Sandra Putri Olivia; Widjajanti, Ermania
Locus Journal of Academic Literature Review Vol 4 No 2 (2025): May
Publisher : LOCUS MEDIA PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56128/ljoalr.v4i2.429

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis apakah ketentuan denda dalam Pasal 287 ayat (5) Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 masih relevan dan efektif dalam menanggulangi pelanggaran lalu lintas saat ini serta bagaimana urgensi pembaruan hukum terhadap ketentuan penegakan berlalu lintas di era modern. Metodologi penelitian hukum yang digunakan adalah pendekatan normatif yang bersifat desktiptif. Data sekunder dianalisis secara kualitatif. Penelitian ini memberikan kontribusi berupa pemahaman terkait implementasi peraturan lalu lintas serta kaitannya terhadap urgensi pembaharuan hukum dengan menyoroti aspek sanksi administratif dan denda tentang batas kecepatan dalam berkendara. Penarikan kesimpulan menggunakan logika deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembaruan terhdapa ketentuan denda dalam Pasal 287 ayat (5) penting dilakukan agar lebih efektif dan relevan, serta perlu didukung oleh penerapan sanksi administrative dan tilang elektronik untuk meningkatkan kepatuhan dan penegakan hukum lalu lintas yang modern.
Pembaharuan Hukum Pidana Anak Melalui Penerapan Restorative Justice di Indonesia Amalin FP, Haekal; Widjajanti, Ermania
Locus Journal of Academic Literature Review Vol 4 No 2 (2025): May
Publisher : LOCUS MEDIA PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56128/ljoalr.v4i2.430

Abstract

Sebagai bagian dari reformasi hukum pidana anak di Indonesia, penelitian ini berupaya untuk mengkaji penerapan keadilan restoratif dalam mekanisme diversi. Yang terpenting adalah kesesuaian antara Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) dengan Pasal 112 sampai dengan Pasal 116 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru. Pertanyaan-pertanyaan berikut memandu metodologi penelitian: Seberapa besar kemajuan yang dapat dicapai dalam mereformasi undang-undang pidana anak di Indonesia dengan menggunakan praktik keadilan restoratif melalui diversi? Bagaimana gagasan keadilan restoratif dapat diimplementasikan ke dalam sistem peradilan pidana Indonesia untuk mengubah hukum pidana anak? Penelitian ini menganalisis literatur hukum dan mengambil pendekatan perundang-undangan terhadap hukum normatif. Hasilnya menunjukkan bahwa alternatif yang tidak terlalu keras terhadap metode penanganan kasus pidana anak tradisional adalah keadilan restoratif. Memulihkan hubungan antara pelaku, korban, dan anggota masyarakat lebih diutamakan daripada proses pengadilan yang berlarut-larut, yang melindungi anak-anak dari trauma yang tidak perlu.
Pembaharuan Hukum Pidana Korupsi Dalam Pengelolaan BUMN Pasca Revisi UU No 1 Tahun 2025 Pradipta, Firwanda Sandi; Widjajanti, Ermania
Locus Journal of Academic Literature Review Vol 4 No 2 (2025): May
Publisher : LOCUS MEDIA PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56128/ljoalr.v4i2.431

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pembaruan hukum pidana korupsi dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) pasca diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025. Fokus utama terletak pada implikasi yuridis dari ketentuan baru yang mengeluarkan Direksi, Komisaris, dan Dewan Pengawas BUMN dari kategori penyelenggara negara, sebagaimana diatur dalam Pasal 9G. Rumusan masalah dalam penelitian ini meliputi: pertama, apakah pembaruan hukum pidana melalui UU No. 1 Tahun 2025 mampu menghadirkan kepastian hukum dan keadilan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi di BUMN; kedua, bagaimana ketentuan tersebut memengaruhi kewenangan lembaga penegak hukum, khususnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan analisis dokumen hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketentuan Pasal 9G menimbulkan kekhawatiran terhadap potensi impunitas pejabat BUMN, karena melemahkan legitimasi penindakan oleh KPK terhadap korupsi di sektor strategis. Pembaruan ini dinilai menyimpang dari prinsip transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara, serta bertentangan dengan semangat reformasi hukum dan pemberantasan korupsi. Oleh karena itu, diperlukan peninjauan kembali terhadap norma yang eksklusif ini agar pembaruan hukum pidana benar-benar menjamin kepastian hukum dan keadilan dalam tata kelola BUMN.
Pertanggungjawaban Jaksa terhadap Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan Tindak Pidana : (Studi pada Kejaksaan Negeri Tanjung Balai Asahan) Siregar, Oppon B
Locus Journal of Academic Literature Review Vol 4 No 2 (2025): May
Publisher : LOCUS MEDIA PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56128/ljoalr.v4i2.432

Abstract

Penegakan hukum pidana di Indonesia melibatkan berbagai komponen institusi yang saling terkait, seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan advokat. Kejaksaan memiliki peran sentral tidak hanya sebagai penuntut umum, tetapi juga dalam pengelolaan barang bukti dan barang rampasan yang merupakan bagian integral dari proses peradilan pidana. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana mengatur mekanisme penyitaan dan pengelolaan benda sitaan, namun dalam praktiknya, peraturan tersebut dianggap belum memadai untuk mengikuti perkembangan kejahatan dan hukum kebendaan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban jaksa dalam pengelolaan barang bukti dan barang rampasan tindak pidana di Kejaksaan Negeri Tanjung Balai Asahan. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis empiris dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan studi dokumen. Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif untuk menggambarkan praktik pengelolaan barang bukti dan barang rampasan serta kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan barang bukti dan barang rampasan di Kejaksaan Negeri Tanjung Balai Asahan telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku, namun masih terdapat beberapa kendala, seperti keterbatasan fasilitas penyimpanan, kurangnya koordinasi antar institusi penegak hukum, dan potensi penyalahgunaan wewenang. Rekomendasi dari penelitian ini antara lain perlunya peningkatan fasilitas penyimpanan barang bukti, penguatan koordinasi antar institusi, dan pengawasan yang lebih ketat terhadap pengelolaan barang bukti dan barang rampasan.
Urgensi Pembentukan Lembaga Pengawas dalam Pembaharuan Hukum Perlindungan Data Pribadi Menurut Undang-Undang PDP Dayang G, Silawati; Lase, Sandra Putri Olivia; Putri K, Ananda Kyara
Locus Journal of Academic Literature Review Vol 4 No 2 (2025): May
Publisher : LOCUS MEDIA PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56128/ljoalr.v4i2.433

Abstract

Perlindungan data pribadi di Indonesia menghadapi tantangan besar meskipun Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) telah disahkan. Salah satu masalah utama adalah ketiadaan lembaga pengawas independen yang dapat memastikan implementasi undang-undang berjalan efektif. Penelitian ini mengangkat dua rumusan masalah utama: (1) bagaimana kekosongan lembaga pengawas dalam UU PDP mempengaruhi efektivitas perlindungan data pribadi di Indonesia; dan (2) apakah arah pembaharuan hukum yang perlu dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut. Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Data sekunder diperoleh dari studi literatur yang dianalisis secara kualitatif. Penarikan kesimpulan menggunakan logika deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kekosongan lembaga pengawas menghambat perlindungan data pribadi dan menciptakan ketidakpastian hukum. Pembaharuan hukum yang diperlukan meliputi pembentukan lembaga pengawas independen yang dapat berfungsi efektif dalam memastikan perlindungan data pribadi sesuai dengan prinsip keadilan dalam teori Friedman, yang menekankan hubungan antara hukum, lembaga, dan masyarakat. Dengan pembaharuan ini, diharapkan perlindungan data pribadi dapat lebih terjamin dan efektif di masa depan.

Page 1 of 1 | Total Record : 6