cover
Contact Name
Locus Media Publishing
Contact Email
locusmediapublishing@gmail.com
Phone
+6281360611911
Journal Mail Official
support@jurnal.locusmedia.id
Editorial Address
Medan, Indonesia.
Location
Kota medan,
Sumatera utara
INDONESIA
Locus Journal of Academic Literature Review
ISSN : 28294262     EISSN : 28293827     DOI : https://doi.org/10.56128/ljoalr.v1i1
Locus Journal of Academic Literature Review is a single-blind, double-blind, peer-reviewed, open-access national and international journal dedicated to the promotion of research in multidisciplinary areas. Articles in this publication can be written in English and Bahasa Indonesia. The Journal is published monthly in the online and print versions. This journal serves as a learning medium for research development and studies from various disciplines. This media will be a means of exchanging research findings and scientific study ideas. It means the Locus Journal of Academic Literature Review provides rapid publication of articles in all areas of research.
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 5 Documents
Search results for , issue "Vol 4 No 4 (2025): July" : 5 Documents clear
Peran Petugas Pemasyarakatan sebagai Pembina Narapidana: (Studi pada Lapas Klas II Binjai) Siregar, Ahmad Kholil
Locus Journal of Academic Literature Review Vol 4 No 4 (2025): July
Publisher : LOCUS MEDIA PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56128/ljoalr.v4i4.517

Abstract

Indonesia sebagai negara hukum menempatkan hukum sebagai landasan utama dalam menjalankan pemerintahan dan menegakkan keadilan. Dalam konteks penegakan hukum pidana, pemenuhan dan perlindungan hak asasi manusia (HAM) menjadi bagian integral dari sistem peradilan pidana terpadu, yang melibatkan berbagai lembaga penegak hukum, termasuk lembaga pemasyarakatan. Petugas pemasyarakatan memegang peran strategis sebagai eksekutor dalam proses pembinaan narapidana, yang tidak hanya bertujuan sebagai bentuk hukuman, tetapi juga sebagai upaya pembimbingan agar narapidana dapat menyadari kesalahannya, menghapus dampak sosial tindak pidana, serta kembali menjadi anggota masyarakat yang berguna. Dalam sistem peradilan pidana, pemasyarakatan berperan sejak tahap pra-adjudikasi hingga pasca-adjudikasi, sehingga posisi dan peran petugas pemasyarakatan menjadi vital dalam mewujudkan tujuan pemidanaan yang humanis dan rehabilitatif. Berdasarkan urgensi tersebut, penelitian ini dilakukan untuk mengkaji peran petugas pemasyarakatan dalam pembinaan narapidana, khususnya di Lapas Klas II A Binjai, dalam upaya penegakan hukum yang adil dan berkeadaban.
Perlindungan Hukum Nasabah Pinjaman Online Ilegal dalam Hal Penagihan secara Melawan Hukum dengan Menyalahgunakan Data Pribadi : (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara No.438/Pid.Sus/2020/Pn.Jkt.Utr) Perangin-angin, Donsisko; Sunarmi, Sunarmi; Sukarja, Detania; Harianto, Dedi
Locus Journal of Academic Literature Review Vol 4 No 4 (2025): July
Publisher : LOCUS MEDIA PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56128/ljoalr.v4i4.518

Abstract

Perkembangan teknologi informasi telah melahirkan model bisnis baru di sektor keuangan, yaitu Financial Technology (Fintech), salah satunya adalah layanan pinjaman online (pinjol). Di balik kemudahan yang ditawarkan, muncul persoalan penyalahgunaan data pribadi oleh perusahaan pinjol, terutama yang beroperasi secara ilegal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis rezim hukum perlindungan data pribadi di Indonesia dalam konteks penggunaan data nasabah oleh pinjol, hak-hak hukum nasabah yang dirugikan, serta perlindungan hukum terhadap praktik penagihan yang melanggar hukum. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan studi literatur dan wawancara lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah mengatur perlindungan data melalui POJK No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi Informasi. Namun, implementasi regulasi tersebut masih lemah, terbukti dari pelanggaran oleh PT Vega Data Indonesia terhadap ketentuan Pasal 26, yang mewajibkan penyelenggara menjaga kerahasiaan data pribadi hingga dimusnahkan. Diperlukan penguatan pengawasan dan penegakan hukum untuk menjamin perlindungan data nasabah secara menyeluruh.
Penerapan Bunga Deposito Perbankan Diluar Ketentuan Lembaga Penjamin Simpanan Ritonga, Syahdani Rizky Wardiman; Sunarmi, Sunarmi; Siregar, Mahmul; Sukarja, Detania
Locus Journal of Academic Literature Review Vol 4 No 4 (2025): July
Publisher : LOCUS MEDIA PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56128/ljoalr.v4i4.519

Abstract

Tulisan ini membahas mengenai penerapan bunga deposito oleh bank yang melebihi ketentuan maksimal yang ditetapkan oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), serta implikasi yuridis dari tindakan tersebut. Penerapan bunga yang melampaui batas maksimal penjaminan, yakni 3,50% untuk bank umum sebagaimana ditentukan dalam Surat Edaran LPS Nomor 3 Tahun 2022, dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum yang dilakukan secara sengaja (intentional tort liability). Perbuatan ini tidak hanya bertentangan dengan prinsip kehati-hatian dalam industri perbankan, tetapi juga berpotensi menimbulkan kerugian besar baik bagi nasabah maupun stabilitas sistem keuangan nasional. Melalui pendekatan yuridis normatif, artikel ini menelaah pertanggungjawaban hukum bank berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata serta teori pertanggungjawaban hukum perdata. Hasil kajian menunjukkan bahwa tindakan bank tersebut dapat menimbulkan akibat hukum berupa batalnya perjanjian deposito, tidak dapat dilaksanakannya perjanjian (unenforceable contract), potensi likuidasi bank, pengenaan sanksi administratif, serta tidak dibayarkannya klaim penjaminan oleh LPS. Untuk itu, pengawasan oleh otoritas seperti Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, dan LPS perlu ditingkatkan guna menjamin kepatuhan bank terhadap ketentuan suku bunga penjaminan dan melindungi hak deposan.
Risiko Kredit yang Tidak Diikat Jaminan Kebendaan Atas Hak Tanggungan Chairuna, Tengku Mita; Sunarmi, Sunarmi; Harianto, Dedi; Siregar, Mahmul
Locus Journal of Academic Literature Review Vol 4 No 4 (2025): July
Publisher : LOCUS MEDIA PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56128/ljoalr.v4i4.520

Abstract

Penelitian ini membahas risiko hukum yang timbul akibat pemberian fasilitas kredit tanpa jaminan kebendaan berupa hak tanggungan, dengan studi kasus pada PT. Bank Sumut. Dalam praktiknya, pemberian kredit tanpa agunan ditujukan untuk mendukung akses permodalan pelaku usaha kecil dan menengah, namun menimbulkan potensi risiko tinggi terhadap terjadinya kredit macet (non-performing loan). Risiko tersebut semakin kompleks karena tidak adanya jaminan khusus yang dapat dijadikan objek eksekusi jika debitur wanprestasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan metode deskriptif-analitis dan didukung studi lapangan melalui wawancara dengan pihak Bank Sumut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kredit tanpa jaminan kebendaan tidak memberikan jaminan kepastian hukum, baik bagi bank sebagai kreditur maupun bagi debitur, dan rentan terhadap terjadinya wanprestasi. Oleh karena itu, dalam rangka perlindungan hukum dan penerapan prinsip kehati-hatian (prudential banking), pemberian fasilitas kredit seharusnya tetap diiringi dengan pengikatan jaminan kebendaan seperti hak tanggungan agar menciptakan kepastian hukum, perlindungan terhadap aset bank, dan mendukung sistem perkreditan yang sehat.
Politik Hukum terhadap Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Wahyudi, Rio; Muhammad Ruhly Kesuma Dinata
Locus Journal of Academic Literature Review Vol 4 No 4 (2025): July
Publisher : LOCUS MEDIA PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56128/ljoalr.v4i4.527

Abstract

Abstrak: Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 39 mengatur bahwa kepala desa menjabat selama enam tahun dan dapat dipilih kembali dengan maksimal tiga kali. Ketentuan ini merupakan bentuk kesepakatan antara kebutuhan akan stabilitas pemerintahan desa dan prinsip demokrasi lokal. Namun dalam perkembangannya, terdapat wacana revisi yang mengusulkan perpanjangan masa jabatan kepala desa menjadi sembilan tahu dengan maksimal dipilih sebanyak dua kali. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji politik hukum dari pengaturan dan usulan perubahan masa jabatan kepala desa melalui pendekatan yuridis normatif serta studi literatur sumber-sumber hukum primer dan sekunder yang relevan. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa revisi masa jabatan kepala desa tidak dapat dilepaskan dari hubungan antara kepentingan golongan atas lokal maupun nasional, serta dapat berpotensi menimbulkan konsentrasi kekuasaan di tingkat pemerintahan desa. Oleh karena itu, setiap perubahan hukum harus memiliki tujuan untuk memperkuat demokrasi lokal, tidak hanya sekadar mengakomodasi kepentingan kekuasaan. Kata Kunci: Politik Hukum, Kepala Desa, Masa Jabatan, Revisi UU Desa

Page 1 of 1 | Total Record : 5