Articles
210 Documents
<![CDATA[Perlindungan Hukum Merek Terkenal Terhadap Perbuatan Pemboncengan Reputasi: (Studi Putusan No.18 PK/Pdt.Sus-HKI/2021) ]]>
<![CDATA[Khadijah Hasibuan]]>;
<![CDATA[OK. Saidin]]>;
<![CDATA[Jelly Leviza]]>;
<![CDATA[Chairul Bariah]]>
<![CDATA[ Locus Journal of Academic Literature Review Volume 1 Issue 6 - October 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[LOCUS MEDIA PUBLISHING ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.56128/ljoalr.v1i6.84
<![CDATA[Dunia perdagangan global saat ini, terutama dalam persaingan bisnis yang tidak sehat, merek memiliki peran penting. Merek memiliki peran penting dalam strategi bersaing untuk menaklukkan pasar sehingga merek terkenal menjadi target berbagai upaya untuk meniru atau menciptakan merek yang hampir identik, meniru warna, gambar, atau bunyi dari merek terkenal yang mempunyai reputasi yang baik sehingga konsumen menjadi bingung untuk membedakan mana merek yang sebenarnya. Oleh karena itu, tulisan ini ditujukan untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum yang dimiliki merek terkenal terhadap perbuatan passing off (pemboncengan reputasi). Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa perlindungan hukum merek terkenal terhadap perbuatan passing off (pemboncengan reputasi) adalah secara substantif terminologi passing off (pemboncengan reputasi) merujuk pada persamaan pada pokoknya/keseluruhannya dalam ketentuan Pasal 21 dan 83 Undang-Undang No.20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis serta Pasal 6 bis Paris Convention.]]>
<![CDATA[Putusan Bebas Atas Tuntutan Tindak Pidana Penghinaan dan/atau Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial: (Studi Putusan Pengadilan Negeri Poso No. 262/Pid.Sus/2017/PN.PSO) ]]>
<![CDATA[Mauliza Mauliza]]>;
<![CDATA[Madiasa Ablisar]]>;
<![CDATA[Edi Yunara]]>;
<![CDATA[Agusmidah Agusmidah]]>
<![CDATA[ Locus Journal of Academic Literature Review Volume 1 Issue 6 - October 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[LOCUS MEDIA PUBLISHING ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.56128/ljoalr.v1i6.85
<![CDATA[Tindak pidana penghinaan dan/atau pencemaran nama baik melalui media sosial merupakan salah satu tindak pidana yang timbul akibat dampak negatif dari adanya kemajuan tekhnologi dan informasi. Beberapa kasus tindak pidana penghinaan dan/atau pencemaran nama baik melalui media sosial mendapatkan vonis hukuman pidana penjara maupun pidana penjara dengan hukuman percobaan, selain itu ada juga yang mendapatkan putusan bebas. Salah satu vonis hakim menjatuhkan putusan bebas yaitu putusan pengadilan negeri Poso No. 262/Pid.Sus/2017/PN.PSO dengan terdakwa bernama Mohamad Aksa Patundu. Tujuan penulisan ini yaitu untuk mengetahui dan menganalisis mengapa hakim dalam putusan Pengadilan Negeri Poso No. 262/Pid.Sus/2017/PN.PSO memutuskan putusan bebas terhadap terdakwa. Hasil penelitian antara lain konstruksi putusan bebas (vrijspraak) yang diatur dalam Pasal 191 ayat (1) KUHAP menyatakan bahwa putusan bebas (vrijspraak) dijatuhkan berdasarkan tiada kesalahan dari diri pelaku akan tetapi di dalam penjelasan Pasal 191 ayat (1) KUHAP tidak menyebutkan unsur kesalahan namun unsur perbuatan yang didakwakan oleh Penuntut Umum, sehingga dapat terjadinya kontradiktif dalam menafsirkan antara isi dengan penjelasannya. Penafsiran bahasa menjadi dasar dalam menentukan seseorang terkait dalam tindak pidana penghinaan dan/atau pencemaran nama baik atau tidak, karena tindak pidana penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sangat erat kaitannya dengan bahasa yang disampaikan oleh pelaku kepada korban. Dikaitkan dengan teori penafsiran hukum yang multidisipliner maka diperlukan keilmuan lain selain ilmu hukum yang harus dikuasai oleh hakim terutama dalam disiplin ilmu bahasa, dalam memeriksa dan mengadili suatu tindak pidana penghinaan dan/atau pencemaran nama baik melalui media sosial yang dihadapkan kepadanya.]]>
<![CDATA[The Criminal Liability of Air Flight Accidents ]]>
<![CDATA[Rahmad Wahid Affandi Harahap]]>
<![CDATA[ Locus Journal of Academic Literature Review Volume 1 Issue 6 - October 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[LOCUS MEDIA PUBLISHING ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.56128/ljoalr.v1i6.86
<![CDATA[Aircraft as a means of air transportation has its own characteristics and advantages compared to land and sea transportation modes. This is related to the speed of movement and reaching large areas in a short time. Safe and secure operation is the most important guarantee in aviation, considering the dangers and accidents that are easily caused by the use of an aircraft. The purpose of this study is to determine and analyze criminal liability in aircraft accidents. The results of the study found that the criminal liability of flight captains in aircraft accidents in terms of Law No.1 of 2009 is Article 411 of Law No.1 of 2009 and Article 438 of Law No.1 of 2009, where the two articles can be the basis for holding the flight captain criminally liable in the event of intentionally flying an aircraft that endangers flight security and safety.]]>
<![CDATA[Perampasan Aset Pengendali Korporasi Sebagai Pengganti Pidana Denda Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang ]]>
<![CDATA[Chris Agave Valentin Berutu]]>;
<![CDATA[Ningrum Natasya Sirait]]>;
<![CDATA[Mahmud Siregar]]>;
<![CDATA[Marlina Marlina]]>
<![CDATA[ Locus Journal of Academic Literature Review Volume 1 Issue 6 - October 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[LOCUS MEDIA PUBLISHING ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.56128/ljoalr.v1i6.87
<![CDATA[Kadangkala Tindak pidana pencucian uang dapat dilakukan oleh korporasi seperti Perseroan Terbatas, hal itu disebabkan karena perseroan dalam menjalankan kegiatan usahanya tidak hanya dilakukan oleh organ perseroan, tetapi juga oleh personil pengendali korporasi seperti pemegang saham yang menginginkan keuntungan besar. Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang menyebutkan, apabila korporasi yang melakukan TPPU tidak dapat membayar pidana denda yang dijatuhkan kepadanya, maka negara dapat merampas aset milik korporasi maupun aset personil pengendali korporasi sebagai pengganti pidana denda, padahal ketentuan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas mengatur tentang tanggung jawab terbatas pemegang saham sebatas saham yang ia miliki. Implikasi tersebut melatarbelakangi penulisan ini. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis tentang perampasan aset pengendali korporasi sebagai pengganti pidana denda dalam tindak pidana pencucian uang. Hasil penelitian menyebutkan bahwa ketentuan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas yang mengatur tentang prinsip pertanggungjawaban terbatas menjadi hapus dengan adanya prinsip piercing the corporate veil. Prinsip tersebut menyebabkan pemegang saham dapat dimintai pertanggungjawaban berupa perampasan aset sebagai pengganti pidana denda korporasi yang melakukan TPPU. Mekanisme yang digunakan untuk merampas aset dalam kasus tindak pidana pencucian uang adalah mekanisme perampasan aset secara pidana atau In Personam.]]>
<![CDATA[Legal Consequences of Not Fulfilling the Terms of Validity the Agreement between Online Shop Owners and Endorser on Instagram Social Media ]]>
<![CDATA[Raynaldi Muhammad Saleh]]>
<![CDATA[ Locus Journal of Academic Literature Review Volume 1 Issue 7 - November 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[LOCUS MEDIA PUBLISHING ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.56128/ljoalr.v1i7.89
<![CDATA[Endorsement agreements are developments that occur in society and there are no laws that specifically regulate endorsement agreements. Along with the many needs of endorsement agreements, problems arise such as the non-fulfillment of subjective and objective conditions that cause the endorsement agreement to be canceled. The existence of an agreement, the parties should carry out the agreement in accordance with what has been agreed (consesus), but there are actions that actually violate what has been agreed. The purpose of this research is carried out regarding the unfulfilled conditions of the validity of the agreement between the owner of the online shop and the endorser on Instagram social media. The research method is normative juridical, which is descriptive analysis with literature study data collection techniques. Based on the results of the research, the legal basis for endorsement agreements on Instagram social media according to applicable regulations in Indonesia refers to articles 1313 and 1320 of the Civil Code for the legal side of the agreement and the Law Number 11 Year 2008 on Electronic Information and Transactionsarticle 5 to article 12 for the validity of endorsement agreements made online. The legal consequences of online business cooperation agreement transactions that do not meet the requirements of the validity of the agreement between online shop owners and endorsers on Instagram social media are that online buying and selling transactions are difficult to execute or real action in the event of a dispute or criminal act of fraud. Legal protection for the parties in the endorsement agreement in the event of default by one of the parties can be done by taking litigation or non-litigation.]]>
<![CDATA[Kepastian Hukum Masa Tunggu Eksekusi Pidana Mati ]]>
<![CDATA[Rudi Efendy Siregar]]>
<![CDATA[ Locus Journal of Academic Literature Review Volume 1 Issue 7 - November 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[LOCUS MEDIA PUBLISHING ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.56128/ljoalr.v1i7.90
<![CDATA[Penundaan eksekusi pidana mati menunjukan sisi yang berseberangan, disatu sisi penundaan menunjukan sikap kehati-hatian dari penegak hukum karena ketika eksekusi telah dilaksanakan maka tidak dapat diperbaiki lagi, akan tetapi di sisi lain penundaan eksekusi pidana mati akan menimbulkan ketidakjelasan nasib terpidana mati yang ditunda eksekusinya. Tujuan penelitian untuk mengetahui dan menganalisis kepastian hukum terhadap peraturan dalam pelaksanaan masa tunggu eksekusi hukuman mati yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Pendekatan pendekatan Undang-Undang dan pendekatan kasus. Hasil penelitian ditemukan bahwa pelaksanaan masa tunggu eksekusi hukuman mati yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap sampai dengan saat ini masih belum jelas sehingga terjadi kekosongan hukum. Pemenuhan kebutuhan dasar terpidana mati di dalam deret tunggu, menyediakan LAPAS yang dalam kapasitas wajar, perlakuan buruk sampai ke terbengkalainya kesehatan fisik dan mental, hingga membiarkan waktu deret tunggu yang tak menentu berpuluhan tahun, menempatkan terpidana mati di dalam posisi yang tidak baik. Ketidakpastian hukum terhadap batas masa tunggu eksekusi, mengarahkan pada sebuah kesimpulan di mana telah terjadi disharmonisasi antara hukum materil dan hukum formil. Disharmonisasi tersebut terlihat dari kekosongan hukum yang mengatur tentang batas masa tunggu eksekusi bagi terpidana mati.]]>
<![CDATA[Legal Certainty of Actio Pauliana Decision in Bankruptcy Cases ]]>
<![CDATA[Ruth Irene Saurmauli]]>
<![CDATA[ Locus Journal of Academic Literature Review Volume 1 Issue 7 - November 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[LOCUS MEDIA PUBLISHING ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.56128/ljoalr.v1i7.92
<![CDATA[In bankruptcy practice, it is not uncommon for debtors to try to reduce bankruptcy assets by performing legal actions against their bankruptcy assets, resulting in losses for creditors. To protect the rights of Creditors, actio pauliana is an instrument provided by law. For example, in the case of Decision Number 1 / Pdt. Sus - Actio Pauliana / 2018 / PN. Niaga.Mdn Jo Supreme Court Decision Number 89K / Pdt. Sus - Bankruptcy / 2019 / PN. Mdn where the Panel of Judges rejected the Cassation request with the consideration that the evidence submitted could not prove that the bankrupt debtor knew or should have known that the sale and purchase would harm the creditor. However, as a result of the sale and purchase made by the debtor with a third party, the bankruptcy estate was reduced, to the detriment of the creditors. Therefore, the purpose of the research was held to find out and analyze actio puliana can provide legal protection carried out by the curator against creditors, the limitations between good faith debtors and bad faith debtors in transferring part of the bankruptcy property and the application of actio pauliana law by the Panel of Judges. This research uses normative juridical research with a legislative approach, case approach and legal doctrines. The results of the research found that actio pauliana is a form of legal certainty over the rights of creditors in bankruptcy. In the actio pauliana lawsuit, it is necessary to have criteria for good faith debtors and bad faith debtors. If it can be proven that the legal action was carried out in bad faith and is detrimental to the creditors, then the actio pauliana lawsuit is rejected and the decision to reject from the Panel of Judges makes no cancellation of legal actions carried out by the bankrupt debtor.]]>
<![CDATA[The Crime of Murder by a Child as the Perpetrator A Criminal Psychology Perspective ]]>
<![CDATA[Nurani Rizki Anandia]]>
<![CDATA[ Locus Journal of Academic Literature Review Volume 1 Issue 7 - November 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[LOCUS MEDIA PUBLISHING ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.56128/ljoalr.v1i7.93
<![CDATA[The purpose of this study is to examine and analyze several issues regarding the legal arrangements for the settlement of criminal acts of murder committed by children, the causes of criminal acts of murder committed by children in the perspective of criminal psychology, and criminal policy in law enforcement of criminal acts of murder against children who commit criminal acts of murder. The background is because the diversion mechanism for children who commit murder is difficult to reach an agreement, so that in the end the trial in court becomes the last resort and in the end the child ends up in the Children's Correctional Institution. Although the trial uses the juvenile criminal justice system with a restorative justice approach in every implementation, in reality there are still many law enforcement officials, both judges, prosecutors and police who still view a child in committing a crime as being blamed for his actions without looking at the aspects that occur both from within and outside the child. The results showed that the criminal act of murder committed by children was more due to external factors from the environment and family around the perpetrator, although diversion is very difficult to reach an agreement between the victim and the perpetrator so that very often the perpetrators of criminal acts of murder committed by children end up in prison, but judges still have to seek diversion and restorative justice as a form of protection for children. In terms of sentencing, judges are given the freedom to look at the law, jurisprudence, legal science or doctrine and the factors that cause crimes committed by children, both internal and external factors. However, in practice judges use only the written law in determining sentences or are limited to the prosecutor's indictment.]]>
<![CDATA[Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Penerima Pembiayaan Dalam Pelaksanaan Akad Murabahah Bank Syariah ]]>
<![CDATA[Putri Zhafirah Lubis]]>
<![CDATA[ Locus Journal of Academic Literature Review Volume 1 Issue 7 - November 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[LOCUS MEDIA PUBLISHING ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.56128/ljoalr.v1i7.94
<![CDATA[Bergabungnya 3 (tiga) bank syariah di Indonesia menjadi Bank Syariah Indonesia, terdapat berbagai perubahan dan penyesuaian terkait ketentuan pelaksanaan dan manajemen. Penyimpangan antara praktek pembiayaan murabahah dengan konsep dan ketentuan standar hukum syariah maupun hukum positif masih ada ditemukan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan pembiayaan murabahah pada sistem perbankan syariah di Indonesia, pelaksanaan akad pembiayaan murabahah pada Bank Syariah Indonesia di Cabang Medan Adam Malik, dan perbandingan sistem perlindungan hukum terhadap nasabah penerima pembiayaan dalam pelaksanaan akad murabahah pada Bank Syariah Indonesia Cabang Medan Adam Malik sebelum dan sesudah merger (Perbandingan dengan Bank BNI Syariah). Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis normatif yang bersifat deskriptif analisis. Hasil penelitian ditemukan bahwa pengaturan tentang akad murabahah dan perjanjian murabahah pada sistem perbankan syariah di Indonesia telah diatur dalam beberapa peraturan tertulis. Pelaksanaan, bentuk akad, dan standar operasional produk pembiayaan murabahah pada Bank Syariah Indonesia Cabang Adam Malik sudah terlaksana dan mengacu pada sumber hukum positif dan hukum syariah di Indonesia. Perbandingan sistem perlindungan hukum terhadap nasabah penerima pembiayaan dalam pelaksanaan akad murabahah pada Bank Syariah Indonesia sebelum dan sesudah merger (Perbandingan dengan BNI Syariah) secara umum masih sama dengan sistem pembiayaan pada Bank BNI Syariah, perbedaan mendasarnya hanya pada ketentuan internal dan beberapa teknis pelaksanaannya.]]>
<![CDATA[Pelaksanaan Belanja Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah ]]>
<![CDATA[Nur Ulfah Ridayah Manik]]>
<![CDATA[ Locus Journal of Academic Literature Review Volume 1 Issue 8 - December 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[LOCUS MEDIA PUBLISHING ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.56128/ljoalr.v1i8.98
<![CDATA[Hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari APBD ditetapkan melalui Peraturan Daerah (Perda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dalam pelaksanaanya, Hibah dan Bansos mengalami berbagai permasalahan baik dalam tahap pelaksanaanya maupun pertanggungjawaban dari pemerintah maupun penerima. Ada tiga permasalahan yang menjadi fokus kajian penelitian ini, yakni : akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan belanja hibah dan bansos yang bersumber dari APBD, hambatan-hambatan yang dihadapi Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan belanja hibah dan bantuan sosial dan pertanggungjawaban pemerintah daerah atas pemberian Hibah dan Bantuan Sosial pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.]]>
