Articles
210 Documents
<![CDATA[Penjatuhan Pidana Tambahan Pencabutan Hak Politik Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Terkait Jabatan Publik ]]>
<![CDATA[Citra Januardi Cibro]]>
<![CDATA[ Locus Journal of Academic Literature Review Volume 1 Issue 4 - August 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[LOCUS MEDIA PUBLISHING ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.56128/ljoalr.v1i4.70
<![CDATA[Hukum sebagai pengatur dari semua sudut pandang yang ada, baik dari kegiatan yang dilakukan seseorang, ataupun yang dilakukan oleh lembaga. Bahkan hukum juga mengatur tentang tindak prilaku seseorang dengan perbuatan yang dilakukannya dan efek yang diterima dari perbuatan tersebut. Seperti pelaku korupsi yang dilakukan oleh para pejabat publik, seperti anggota DPR,Gubernur,Walikota,dan Bupati serta para tokoh intelektual dari beberapa partai politik. Prilaku yang seperti yang membuat stabiltas keungan negara memburuk. Bahkan hampir setiap orang tidak merasa malu menyandang predikat sebagai tersangka/terdakwa dalam kasus tindak pidana korupsi sehingga hampir tidak salah kalau ada orang yang menyebutkan korupsi sudah membudaya di Indonesia. Penelitan yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif yaitu Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dan bersifat deskriptif analitis dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1195 K/Pid. Sus/2014 pencabutan hak politik seperti hak pilih aktif dan hak pasif dalam dalam pemilihan umum yang diadakan berdasarkan aturan perundang-undangan, sejatinya bisa menjadi usaha penjeraan bagi terpidana tindak pidana korupsi sekaligus menimbulkan rasa takut bagi para pejabat publik dan para politisi lain agar tidak melakukan kejahatan korupsi dengan modus operandi menggunakan kekuasaan dan sarana jabatan. Penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang menggunakan kekuasaan politik dan dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan hak politik merupakan suatu upaya yang bagus dilakukan para penegak hukum dalam menanggulangi maraknya tindak pidana korupsi.]]>
<![CDATA[Perlindungan Hukum Terhadap Kepemilikan Atas Tanah Kawasan Hutan Register 40 di Kecamatan Simangambat Kabupaten Padang Lawas Utara ]]>
<![CDATA[Mikrot Siregar]]>
<![CDATA[ Locus Journal of Academic Literature Review Volume 1 Issue 4 - August 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[LOCUS MEDIA PUBLISHING ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.56128/ljoalr.v1i4.71
<![CDATA[Isu hukum yang semakin menarik terkait penunjukan kawasan hutan register 40, khususnya di Kecamatan Simangambat Kabupaten Padang Lawas Utara, di mana wilayah tersebut sudah lama ada berdiri permukiman penduduk desa, dan bahkan sudah ada pemerintahan desa, kantor-kantor pemerintahan lainnya, namun ditunjuk oleh Kementerian Kehutanan sebagai Kawasan Hutan. Implikasi ke depan disangsikan akan terjadinya penggusuran terhadap masyarakat yang sudah lama tinggal di kecamatan Simangambat tersebut karena ditunjuk sebagai kawasan hutan. Oleh sebab itu, tulisan ini ditujukan untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum atas kepemilikan tanah di kawasan hutan register 40 pada Kecamatan Simangambat Kabupaten Padang Lawas Utara. Berdasarkan penelitian ditemukan bahwa perlindungan hukum atas kepemilikan tanah di kawasan hutan register 40 dapat dilakukan melalui pemberian pengakuan tanah hak ulayat masyarakat adat sebagaimana yang diamanatkan dalam putusan Mahkamah Konstitusi.]]>
<![CDATA[Legal Consequences of Delaying the Obligation to Repay Home Ownership Loans by Debtors Affected by the Covid-19 Pandemic : (Study at PT. Bank Tabungan Negara Syariah Banda Aceh) ]]>
<![CDATA[Muhammad Syauqie Alihamna]]>
<![CDATA[ Locus Journal of Academic Literature Review Volume 1 Issue 4 - August 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[LOCUS MEDIA PUBLISHING ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.56128/ljoalr.v1i4.72
<![CDATA[The government has declared the Covid-19 pandemic to be an emergency rather than a natural disaster based on Presidential Decree No. 12 of 2020, which has a very detrimental impact on the debtor, especially Home Ownership Credit debtors because it is unavoidable and unpredictable. The government through the Financial Services Authority issued POJK 11 / POJK.03 / 2020 concerning National Economic Stimulus as an effort to save the economy in the form of providing credit relaxation due to the co-19 pandemic. Therefore, research was conducted to find out and analyze the legal consequences of postponing the obligation to repay mortgage loans by debtors affected by the co-19 pandemic. The results of the study found that the legal consequences of granting credit delays or home ownership credit financing at Bank BTN Syariah Banda Aceh are changes in the agreement between the creditor and the debtor in terms of the implementation of the rights and obligations of the parties to the credit agreement, but the credit agreement is not canceled or canceled.]]>
<![CDATA[Ancaman Pidana Cambuk Dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat Terhadap Kasus Tindak Pidana Maisir: (Studi Kasus Di Wilayah Hukum Kabupaten Gayo Lues Provinsi Aceh) ]]>
<![CDATA[Ayu Anisa]]>;
<![CDATA[Madiasa Ablisar]]>;
<![CDATA[Mohammad Ekaputra]]>;
<![CDATA[Marlina Marlina]]>
<![CDATA[ Locus Journal of Academic Literature Review Volume 1 Issue 5 - September 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[LOCUS MEDIA PUBLISHING ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.56128/ljoalr.v1i5.74
<![CDATA[Keistimewaan dan Otonomi Khusus yang diberikan untuk Daerah Istimewa Aceh diberikan berdasarkan UU No. 44 Tahun 1999, UU No. 18 Tahun 2001, serta UU No. 11 Tahun 2006. Keistimewaan ini menyangkut beberapa hal, salah satunya mengenai hukum pidana. Hukum yang diberlakukan adalah Hukum Islam yang diimplementasikan dalam bentuk Qanun. Diantara Qanun yang telah diberlakukan Di Aceh yaitu Qanun No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, merupakan Qanun yang mengatur tentang tindak pidana khusus di Aceh yang pengaturannya tidak ada atau berbeda dengan Undang-undang di Indonesia. Salah satu jenis tindak pidana yang diatur dalam Qanun ini yaitu tindak pidana maisir (judi), sebelumnya tindak pidana maisir ini diatur dalam Qanun Aceh No. 13 Tahun 2003 tentang maisir, kemudian diperbaharui kedalam Qanun No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Tulisan ini akan mengkaji lebih mendalam terhadap pengaturan tindak pidana maisir di Aceh dengan mengkaji rumusan formulasi tindak pidana maisir, alasan penjatuhan hukuman cambuk terhadap pelaku tindak pidana maisir, serta hambatan dan upaya yang dilakukan penegak hukum dalam pelaksaan pidana cambuk terhadap pelaku tindak pidana maisir di Kabupaten Gayo Lues Provinsi Aceh. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penjatuhan pidana cambuk ini ditujukan sebagai upaya edukatif agar pelaku malu dan masyarakat yang menyaksikan agar takut akan berbuat kesalahan yang sama, pidana cambuk ini diberlakukan juga karena melihat beberapa keunggulan dibandingkan dengan pidana penjara, seperti dari segi biaya yang lebih efektif dibandingkan dengan pidana penjara. Hambatan yang dialami oleh Wilayatul Hisbah dan Mahkamah Syar’iyah Blangkejeren seperti kurangnya tingkat penyidik, kurangnya sarana dan prasarana serta keterbatasan dana, namun dalam hal ini juga telah dilakukan upaya seperti mengajukan tambahan penyidik serta mengajukan anggaran dana untuk mencukupi dana dalam pelaksanaan pidana cambuk di Kabupaten Gayo Lues.]]>
<![CDATA[Penafsiran Klausul Perjanjian Kerja Sama Program Pengembangan Operasional Antara PT. Bank X Dengan Universitas Y ]]>
<![CDATA[Zam Zam Jamilah]]>;
<![CDATA[Hasyim Purba]]>;
<![CDATA[Sunarmi Sunarmi]]>;
<![CDATA[Dedi Harianto]]>
<![CDATA[ Locus Journal of Academic Literature Review Volume 1 Issue 5 - September 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[LOCUS MEDIA PUBLISHING ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.56128/ljoalr.v1i5.75
<![CDATA[Perbedaan interprestasi dan pemahaman terhadap isi perjanjian oleh para pihak yang disebabkan di antaranya karena tidak semua kata, istilah, kalimat yang menunjukkan suatu kaidah hukum, hubungan hukum atau peristiwa hukum yang dikemukan secara tertulis dalam suatu kontrak itu sudah jelas dan mudah dipahami. Oleh sebab itu tulisan ini akan membahas tentang bagaimana menafsirkan klausul-klausul dalam Perjanjian Kerja Sama PPO antara PT. Bank X, Tbk. dengan Universitas Y. Hasil dari penelitian ditemukan bahwa Perjanjian Kerjasama PPO dibuat berdasarkan Asas Kebebasan berkontrak sebagaimana diatur pada Pasal 1338 KUHPerdata, Perjanjian PPO sendiri digolongkan sebagai jenis perjanjian tidak bernama pada hukum perjanjian, Perjanjian PPO sendiri dibuat dengan memenuhi Pasal 1320 KUHPerdata tentang syarat sah perjanjian, Apabila terjadi multitafsir pada klausul perjanjian maka pemahaman yang digunakan adalah pengertian berdasarkan perundang-undangan yang berlaku hal tersebut sebagaimana diatur pada Pasal 12 Perjanjian PPO antara PT Bank X dan Universitas Y.]]>
<![CDATA[Pemberian Bantuan Hukum Oleh Lembaga Bantuan Hukum Medan Terhadap Masyarakat Kurang Mampu di Kota Medan ]]>
<![CDATA[M. Arie Wahyudi]]>;
<![CDATA[Syafruddin Kalo]]>;
<![CDATA[Edi Yunara]]>;
<![CDATA[Sutiarnoto Sutiarnoto]]>
<![CDATA[ Locus Journal of Academic Literature Review Volume 1 Issue 5 - September 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[LOCUS MEDIA PUBLISHING ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.56128/ljoalr.v1i5.78
<![CDATA[UUD 1945 menjamin persamaan di depan hukum, dimana Pasal 27 ayat 1 menyatakan, "Setiap warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan tanpa kecuali". Bantuan Hukum merupakan hak masyarakat miskin yang dapat diperoleh tanpa membayar (pro bono publico) sebagai penjabaran dari equality before the law. Peran dan fungsi Lembaga Bantuan Hukum Medan sangat penting untuk dapat mengakomodir pusaran semakin beragamnya permasalahan hukum yang timbul, serta meningkatnya kebutuhan hukum masyarakat dan semakin luasnya tuntutan keadilan khususnya di kota Medan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dinamika dan perkembangan bantuan hukum dan implementasinya di masyarakat serta untuk menambah pengetahuan di bidang bantuan hukum khususnya mengenai pelaksanaan pemberian bantuan hukum khususnya bagi masyarakat miskin di Kota Medan. Hasil penelitian menunjukan bahwa bantuan hukum memegang peranan penting dalam penegakan hukum dalam melindungi hak-hak hukum masyarakat yang kurang beruntung tersebut. Tanpa adanya sarana fasilitas tertentu, mustahil penegakan hukum dapat berjalan dengan lancar. Fasilitas atau sarana antara lain meliputi sumber daya manusia yang terdidik dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang memadai, dan sebagainya. Pemerintah dan lembaga bantuan hukum yang ada harus berjalan bersama dalam melakukan terobosan dalam penerapan pemberian bantuan hukum berupa penyuluhan hukum dan pendampingan langsung kepada masyarakat yang kurang mampu yang bermasalah dengan hukum dan pemerintah harus membuat peraturan daerah terkait bantuan hukum, perhatian pemerintah terhadap pendanaan yang diberikan kepada LBH Medan perlu dilakukan untuk menfasilitiasi dan memberi akses kepada masyarakat kurang mampu melalui pemberian bantuan hukum.]]>
<![CDATA[Kebakaran Hutan Dan Bencana Asap Sebagai Dasar Force Majeure Dalam Pemenuhan Kewajiban Kontraktual ]]>
<![CDATA[Muhammad Zhafran]]>;
<![CDATA[Sunarmi Sunarmi]]>;
<![CDATA[Hasyim Purba]]>;
<![CDATA[Detania Sukarja]]>
<![CDATA[ Locus Journal of Academic Literature Review Volume 1 Issue 5 - September 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[LOCUS MEDIA PUBLISHING ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.56128/ljoalr.v1i5.79
<![CDATA[Struktur perjanjian umumnya selalu termaktub klausul force majeure, bertujuan agar para pihak mengerti pembatasan antara kelalaian yang disebabkan oleh para pihak itu sendiri dan kelalaian yang terjadi karena adanya keadaan yang memaksa. Apabila kelalaian nyatanya terjadi disebabkan oleh para pihak itu sendiri, maka tentu saja para pihak dapat dinyatakan wanprestasi. Artinya, dalam suatu perkara wanprestasi, apabila salah satu pihak berdalih kelalaiannya terjadi karena force majeure, maka pihak tersebut haruslah membuktikan unsur-unsur force majeure tersebut. Lalu, pertanyaan dalam penelitian ini apakah peristiwa kebakaran hutan dan bencana asap dikategorikan force majeure dalam hukum kontrak Indonesia, serta bagaimana penerapan hukum dalam putusan pengadilan berkaitan dengan kebakaran hutan dan bencana asap sebagai dasar force majeure. Hasil penelitian menunjukan bahwa peristiwa kebakaran hutan dapat dikatakan sebagai force majeure dengan ketentuan terpenuhinya syarat-syarat force majeure itu sendiri. Hal ini dilakukan dengan maksud membatasi penghilangan perbuatan melawan hukum terhadap pihak-pihak yang sengaja melakukan pembakaran hutan guna menghilangkan tanggung jawabnya. Penerapan hukum dalam putusan pengadilan berkaitan dengan kebakaran hutan dan bencana asap sebagai dasar force majeure dalam Putusan PT DKI Nomor Nomor 540/PDT/2017/PT.DKI yang mana hakim membatalkan putusan PN Jkt.Sel Nomor 591/Pdt.GLH/2015/PN.Jkt.Sel dan menyatakan kebakaran hutan sebagai force majeure dengan alasan dan pertimbangan tertentu.]]>
<![CDATA[Qualification of Ultra Vires Act by Board of Directors Company in Indonesian Law and Court ]]>
<![CDATA[Andika Pribadi Waruwu]]>
<![CDATA[ Locus Journal of Academic Literature Review Volume 1 Issue 5 - September 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[LOCUS MEDIA PUBLISHING ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.56128/ljoalr.v1i5.81
<![CDATA[Ultra vires actions are actions without authority / outside the authority in the representation contract given by a legal entity to a person. But in fact, cases and arrangements regarding Ultra Vires have not fully accommodated what parameters actually become a benchmark for an action referred to as ultra vires action. Is it only if one of the company's organs takes action outside of its authority that harms the company, but what if one of the company's organs takes action outside of its authority but does not harm the company. Court decisions that are also different in deciding cases about ultra vires actions are also an issue that continues to be disputed today. Therefore, this paper is intended to find out and analyze the regulation of Ultra Vires actions in Indonesian legislation, the size of the board of directors' actions can be qualified as ultra vires actions, as well as the opinion of the Court by the Supreme Court judges in the case of ultra vires lawsuits. This research includes normative legal research and is descriptive in nature, using primary, secondary and tertiary legal materials collected by the library research method. Furthermore, legal material data is analyzed using qualitative data analysis methods. The results of the study found that the application of the ultra vires doctrine in Indonesia is more likely to be associated with a criminal act committed by the board of directors or management, which is made beyond or outside the authority stipulated in the company's Articles of Association. This is what should be a special concern for lawmakers in terms of formulating things that can be a benchmark for actions referred to as ultra vires, so that legal certainty can be achieved.]]>
<![CDATA[Tinjauan Yuridis Upaya Hukum Peninjauan Kembali Yang Diajukan Oleh Penuntut Umum Dalam Perkara Pidana ]]>
<![CDATA[Muhammad Ridwanta Tarigan]]>;
<![CDATA[Madiasa Ablisar]]>;
<![CDATA[Sunarmi Sunarmi]]>;
<![CDATA[Mahmud Mulyadi]]>
<![CDATA[ Locus Journal of Academic Literature Review Volume 1 Issue 6 - October 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[LOCUS MEDIA PUBLISHING ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.56128/ljoalr.v1i6.82
<![CDATA[Peninjauan kembali merupakan upaya hukum terakhir yang biasanya diajukan oleh terpidana atau ahli warisnya. Namun dalam praktik peradilan pidana di indonesia, upaya hukum peninjauan kembali sering diajukan oleh jaksa penuntut umum. Hal ini kuhap tidak mengatur larangan mengenai jaksa penuntut umum untuk mengajukan peninjauan kembali, begitupula beberapa putusan mahkamah agung diperbolehkan bagi jaksa penuntut umum untuk mengajukan peninjauan kembali. Oleh karena itu, tulisan ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis tentang kewenangan penuntut umum dalam mengajukan peninjauan kembali dalam perkara pidana, serta kerangka konsep pengajuan peninjauan kembali oleh penuntut umum dalam perkara pidana. Metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum normatif, dan didukung dengan sumber data primer dan sekunder, serta dilakukan analisis secara kualitatif. Hasil penelitian ditemuka bahwa jaksa dapat mengajukan permintaan peninjauan kembali, dengan persyaratan apabila dalam putusan yang dimintakan peninjauan kembali itu, suatu perbuatan yang didakwakan telah dinyatakan terbukti akan tetapi tidak diikuti dengan pemindanaan. Meskipun pasal 30C huruf h Undang‑Undang Kejaksaan yang memberikan kewenangan kepada jaksa untuk mengajukan PK menimbulkan polemik, karena keberadaan aturan itu sesungguhnya telah menyimpangi atau mengesampingkan Putusan MK yang bersifat mengikat secara umum. Berlakunya pasal a quo berpotensi menimbulkan ketidakpastian atau ambiguitas dalam pelaksanaan PK. Sehingga, hak Pemohon untuk memperoleh jaminan penegakan hukum yang berkeadilan dan berkepastian hukum terlanggar.]]>
<![CDATA[Kesadaran Hukum Pelaku UMKM di Kabupaten Labuhanbatu Selatan terhadap Sertifikasi Halal Pasca Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja ]]>
<![CDATA[Maria Fitriani Lubis]]>;
<![CDATA[OK. Saidin]]>;
<![CDATA[Agusmidah Agusmidah]]>;
<![CDATA[Detania Sukarja]]>
<![CDATA[ Locus Journal of Academic Literature Review Volume 1 Issue 6 - October 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[LOCUS MEDIA PUBLISHING ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.56128/ljoalr.v1i6.83
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan sertifikasi halal pada produk pangan bagi pelaku UMKM di Kabupaten Labuhanbatu Selatan pasca lahirnya Undang-Undang Cipta Kerja. Berdasarkan Undang-Undang Jaminan Produk Halal, tujuan penyelenggaraan jaminan produk halal adalah untuk memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian ketersediaan produk halal bagi masyarakat dalam mengonsumsi dan menggunakan produk. Juga untuk meningkatkan nilai tambah bagi pelaku usaha untuk memproduksi dan menjual produk halal. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal telah diubah dengan Undang-Undang Cipta Kerja, dimana dalam pasal-pasal yang telah diubah ada menyisipkan satu pasal yaitu pasal 4A yang mewajibkan pelaku usaha mikro kecil dan menengah untuk memiliki sertifikasi halal bagi produk olahannya. Sertifikasi halal sangat penting bagi persaingan usaha dan perlindungan konsumen di Indonesia. Sertifikasi halal merupakan proses yang dilakukan untuk memenuhi standart tertentu. Tujuan akhir dari sertifikasi halal yaitu adanya pengakuan secara legal dan formal bahwa produk yang dijual telah memenuhi ketentuan halal.]]>
