cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Helda Risman
Contact Email
jsps-ridu@idu.ac.id
Phone
+6221-29618754
Journal Mail Official
jsps-ridu@idu.ac.id
Editorial Address
Universitas Pertahanan Republik Indonesia (UNHAN RI) Kompleks IPSC Sentul, Sukahati, Kec. Citeureup, Kab. Bogor, Jawa Barat 16810 (Kampus Pusat) Telp. (021) 29618754 Fax. (021) 29618773 Website : www.idu.ac.id Email : jurnal.unhan@idu.ac.id
Location
Kota bogor,
Jawa barat
INDONESIA
STRATEGI PERANG SEMESTA
Published by Universitas Pertahanan Republik Indonesia
ISSN : 28302869     EISSN : 28302877     DOI : -
Core Subject : Humanities, Science, Social,
Humanities Decision Sciences, Operations Research & Management Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Strategi Perang Semesta (Total War Strategy) is a journal published by the Faculty of Defense Strategy, the Republic of Indonesia Defense University. Strategi Perang Semesta is an interdisciplinary journal which is mainly concerned with the field of defense and war theory and analysis. Whilst attempting to be scholastic, Strategi Perang Semesta is designed for exchange of ideas, methodological approaces in defense studies, and supporting academic development as well as involved in the analysis of war, defense and military strategy. Strategi Perang Semesta is a journal focused on strategic studies promoting the fresh thinking among scholars and practitioners alike. The specifying feature of Strategi Perang Semesta is it dedicates to interdisciplinary spheres to the study of defense and war. It is designed to be a forum for exchanging perspectives, ideas, and concepts among scholars and practitioners. It is open for articles discussing and analyzing a wide range of modern warfare, defense policy and modern strategy. The editors welcome contributions to Strategi Perang Semesta that fall within the following subject categories: 1. Warfare and Strategy 2. Defense politics, policy, and intelligence 3. transformation of war and contemporary security issues 4. territorial defense, homeland security, and low-intensity operations 5. historical patterns, social and legal aspect of war, defense and armed forces
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Sosiologi dan Ilmu Politik
Articles 73 Documents
 1   2   3   4   5 
SINERGITAS KOMISI NASIONAL HAM DENGAN KEJAKSAAN RI DALAM PENANGANAN PERKARA HAM BERAT TIMOR-TIMUR GUNA MEMPERKUAT KONTRIBUSI PENANGKALAN DIBIDANG HUKUM TAHUN 1999 Sukma Rambe; Syaful Anwar
Strategi Perang Semesta Vol 6, No 2 (2020): Jurnal Strategi Perang Semesta
Publisher : Universitas Pertahanan Republik Indonesia (UNHAN RI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (321.564 KB)

Abstract

Komnas HAM dan Kejaksaan RI merupakan dua lembaga yang independen dan memiliki visi yang hamper sama, kedua lembaga tersebut sebagai kekuatan pertahanan nirmiliter harus bersinergi untuk melindungi HAM dan Kedaulatan Hukum, sebagaimana amanat UU RI  Nomor 3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara bahwa dalam penegakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, keselamatan bangsa dari segala ancaman harus dilaksanakan secara semesta dengan cara dipersiapkan secara dini oleh pemerintah dan diselenggarakan secara total, terpadu, terarah dan berlanjut. Dalam menghadapi ancaman non militer berdimensi legislasi dan hukum, Komnas HAM dan Kejaksaan RI adalah komponen utama dengan dibantu oleh komponen lain untuk menghasilkan daya tangkal pada situasi tertentu. Apabila pelanggaran HAM Timor-timur 1999 tidak diselesaikan melalui mekanisme hukum nasional, maka akan diambil alih oleh mekanisme hukum internasional, sehingga membawa dampak yang tidak baik pertahanan negara khususnya kedaulatan hukum. Tujuan penelitian Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan desain fenomenologi dan teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan dokumentasi untuk dianalisa menggunakan triangulasi. Hasil penelitian sinergitas kedua lembaga dari aspek komunikasi dan koordinasi sudah baik namun hambatannya masih ada perbedaan pemahanan atas penerapan regulasi UU Nomor 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, sehingga  kontribusinya terhadap penangkalan dibidang hukum sudah memuaskan, tetapi tidak sepenuhnya, ditandai dengan pengaruh intervensi pihak lain. , sehingga disimpulkan komunikasi dan koordinasi sudah berjalan namun masih bersifat respectful belum meningkat menjadi synergistic, masih adanya intervensi pihak lain terhadap warga negara Indonesia sedangkan penyelesaian hukum HAM Berat Timur-timur tahun 1999 sudah selesai melalui mekanisme hukum nasional
Strategi Kerjasama Sipil dan Militer Bidang Pembangunan Infrastruktur Daerah Dalam Rangka Memperkuat Pertahanan Negara (Studi di Provinsi Jawa Barat) Giri Satrio; I Wayan Midhio; Deni D.A.R.
Strategi Perang Semesta Vol 4, No 2 (2018): Jurnal Prodi Strategi Perang Semesta
Publisher : Universitas Pertahanan Republik Indonesia (UNHAN RI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (397.226 KB)

Abstract

Abstrak -- Koordinasi atau kerjasama sipil dan militer di Indonesia telah dilakukan, namun belum memiliki prosedur tetap atau doktrin dan juga belum terstruktur. Amanat dari Undang-Undang Pertahanan adalah menjadi tugas pemerintah untuk mempersiapkan secara dini sistem pertahanan negara yang juga memerlukan dukungan dari berbagai sektor, salah satunya adalah pembangunan sarana dan prasarana penunjang (Infrastruktur) khususnya di daerah. Undang-Undang TNI juga menyatakan tugas pokok TNI dilakukan dengan operasi militer selain perang untuk membantu tugas pemerintahan di daerah dalam kondisi dan situasi yang memerlukan sarana, alat dan kemampuan TNI untuk menyelesaikan permasalahan yang sedang dihadapi, antara lain merehabilitasi infrastruktur. Tujuan Penelitian yaitu Menganalisis Strategi dan bentuk kerjasama di daerah Jawa Barat antara Pemda, Kodam III/Slw, dan dinas teknis terkait seperti Bina Marga. Metode penelitian yang digunakan adalah Kualitatif. Data yang dikumpulkan adalah dari Wawancara, Observasi dan desk study berupa pengumpulan dokumentasi dan studi kepustakaan. Hasil penelitian ini adalah tujuan dari kerjasama tersebut masih perlu dioptimalkan dengan menggunakan segenap sumber daya yang ada baik SDM, SDA, Dana yang didukung oleh regulasi yang selaras dengan cara dan sarana untuk mencapai tujuan bersama yaitu memperkuat pertahanan negara kedepannya. Begitupun harapan adanya strategi kerjasama yang intensif antara Perangkat di Daerah seperti  Bappeda, Dinas Teknis terkait, Tokoh Masyarakat dan pihak TNI sendiri dalam hal ini Kodam III/Slw. Sehingga pembangunan kesejahteraan masyarakat yang mengacu pada RTRW Pemda Jawa Barat akan seiring sejalan dengan pembangunan wilayah pertahanan dalam hal ini dalam konteks di wilayah Jawa Barat yang juga mendukung wilayah perbatasan di sekitarnya.Kata kunci : Strategi Kerjasama, Sipil dan Militer, Infrastruktur Daerah, Pertahanan Negara Abstract -- Civil and military coordination or cooperation in Indonesia has been carried out, but has not had a fixed procedure or doctrine and has not yet been structured. The mandate of the Defense Law is the duty of the government to prepare early on the national defense system which also requires support from various sectors, one of which is the construction of supporting facilities and infrastructure, especially in the regions. The TNI Law also states that the TNI's main task is to carry out military operations other than war to assist the task of government in the regions in conditions and situations that require the TNI's means, tools and capabilities to resolve the problems being faced, including rehabilitating infrastructure. The research objective is to analyze the strategy and form of cooperation in the West Java area between the local government, Kodam III / Slw, and related technical services such as Bina Marga. The research method used is Qualitative. The data collected are from Interviews, Observations and desk studies in the form of documentation collection and literature study. The results of this study are that the purpose of the collaboration still needs to be optimized by using all available resources, including human resources, natural resources, funds that are supported by regulations that are in line with the means and means to achieve a common goal of strengthening the country's defense in the future. Likewise, the hope of an intensive collaboration strategy between the Regional Devices such as Bappeda, related Technical Services, Community Leaders and the TNI itself in this case Kodam III / Slw. So that community welfare development that refers to the RTRW of the West Java Regional Government will be in line with the development of defense areas in this case in the context of the West Java region which also supports the surrounding border areas. Keywords: Cooperation, Civil and Military Strategy, Regional Infrastructure, State Defense
Pengaruh Komunikasi Sosial dan Deteksi Dini Aparat Teritorial Dalam Pencegahan Konflik Sosial di Wilayah Kodim 0618/BS Joko Sunarto; Triyoga Budi Prasetyo; Dohar Sianturi
Strategi Perang Semesta Vol 5 No 1 Jurnal Strategi Perang Semesta (April 2019)
Publisher : Universitas Pertahanan Republik Indonesia (UNHAN RI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (397.274 KB)

Abstract

Abstrak -- Kodim 0618/BS mengemban tugas di komando kewilayahan dengan dinamika dan gejolak perubahan sosial yang terus menerus berubah. Oleh karena itu diperlukan tindakan serius Aparat Teritorial dalam mengantisipasi adanya kerawanan konflik di wilayah Kota Bandung. Melalui komunikasi social dan deteksi dini  diharapkan dapat terwujud ruang juang yang tangguh dalam meningkatkan kewaspadaan terhadap ancaman. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui komunikasi sosial dan deteksi dini  yang dilaksanakan Aparat Teritorial di Wilayah Kodim 0618/BS, bentuk pencegahan konflik sosial yang dilaksanakan serta hubungan antara komunikasi sosial dan deteksi dini  dengan pencegahan konflik sosial yang dilaksanakan Apter. Teknik pengumpulan data melalui observasi, dokumentasi dan kuesioner. Berdasarkan penelitian diperoleh data bahwa kemampuan komsos dan deteksi dini  Apter hingga  saat ini belum sepenuhnya sesuai dengan harapan terutama dalam mendukung pemerintah guna menyiapkan potensi nasional menjadi kekuatan pertahanan negara, upaya pencegahan konflik sosial di wilayah Kodim 0618/BS harus disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan teknologi informasi agar tepat dan efektif, serta hubungan antara komunikasi sosial dan deteksi dini aparat teritorial dalam pencegahan konflik sosial di wilayah Kodim 0618/BS selain diperkuat oleh UU RI No. No. 34 tahun 2004 juga berdasarkan pada kepercayaan masyarakat kepada ApterKata kunci: komunikasi sosial, deteksi dini,  aparat teritorial, konflik sosial Abstract -- KODIM 0618/BS the cantonal command task by turbulence dynamics and social change that is constantly changing. Therefore action is needed serious Territorial Authorities in anticipating the existence of conflicts in the territory of the insecurity of Bandung city. Through social communications and Early Detection are expected to materialize a tough fighting in space increase vigilance against the threat. This research aims to know the social communication implemented and Early Detection the territorial Authorities in the region of Kodim 0618/BS, a form of social conflict prevention is implemented as well as the relationship between social communication with the prevention of social conflicts Apter implemented. The technique of collecting data through observation, documentation and questionnaires.Based on the research data obtained that the ability komsos Apter is currently not fully in accordance with expectations, especially in support of the Government to prepare a national defense force into potential countries, conflict-prevention efforts Kodim region social 0618/BS must be tailored to the needs of the community and the development of information technology so that appropriate and effective, as well as the relationship between the territorial authorities of social communication and Early Detection in the prevention of social conflicts in the region of Kodim 0618/BS In addition strengthened by Regulation No. RI. No. 34-year 2004 are also based on the trust of the community to the Apter.Keywords: social communication, Early Detection,Territorial Authorities, social conflict
PENERAPAN NILAI-NILAI PANCASILA PADA STRATEGI PERANG SEMESTA INDONESIA Imam Imam Taufik; Lukman Yudho Prakorso; Helda Risman
Strategi Perang Semesta Vol 7, No 1 (2021): Jurnal Strategi Perang Semesta
Publisher : Universitas Pertahanan Republik Indonesia (UNHAN RI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (564.749 KB)

Abstract

According to the Constitution Act of 1945, the country's defense Indonesia adopts a people's defense, so that his war strategy in the face of threats to use universal war strategy. In the history of the struggle to seize and defend Indonesian independence, all Indonesian people fought together with the army. Where in this struggle, the values of Pancasila have been applied by all Indonesian people. These values are the values of divinity, humanity, unity, mutual cooperation, leadership, and social justice. These values are part of the Pancasila adopted by the Indonesian nation as the basis for the Indonesian state as contained in the preamble to the 1945 Constitution. wisdom of wisdom in deliberation/representation as well as social justice for all Indonesian people. In the struggle to expel the invaders, the heroes have never abandoned divine values as exemplified by Prince Diponegoro, Tuanku Imam Bonjol, Teuku Umar, and others with their jihad spirit. This was also demonstrated by heroes from non-Muslims such as Patimura, Sisingamangaraja XII, and in the war to defend independence there was I Gusti Ngurah Rai with the puputan margarine war in Bali. Not only that, but other Pancasila values are also applied in the universal war waged by the nation's heroes, especially the values of unity, mutual cooperation, leadership, and justice. Therefore, in implementing Indonesia's universal war strategy, the values of Pancasila must always be instilled in all components of the Indonesian nation.
Peningkatan Peran PT. Daya Radar Utama dalam Pembangunan KRI Jenis Angkut Tank Guna Mendukung Terwujudnya Kemandirian Industri Pertahanan Mochamad Setiadiono Rianto
Strategi Perang Semesta Vol 3, No 3 (2017): Jurnal Prodi Strategi Perang Semesta
Publisher : Universitas Pertahanan Republik Indonesia (UNHAN RI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (491.965 KB)

Abstract

Abstrak -- Industri pertahanan adalah komponen penting dalam mewujudkan kemandirian pertahanan nasional. Kemandirian pertahanan ditandai dengan kemampuan negara dalam membuat dan menyiapkan kebutuhan Alutsista pertahanan sendiri tanpa bergantung kepada produk alutsista dari negara lain. Dengan katan lain, kemandirian pertahanan mengandaikan industri pertahanan dalam negeri mampu membuat dan memproduksi Alutsista yang memenuhi Minimum Essential Force (MEF) dengan kualitas dan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan operasional. Upaya menuju kemandirian pertahanan dapat dimulai dengan mendorong keterlibatan aktif pelaku industri pertahanan dalam negeri. Dukungan kebijakan dan sinergitas antara BUMN dan BUMS diharapkan menjadi langkah strategis untuk menuju kemandirian industri pertahanan. Tesis ini akan menganalisa kesiapan PT Daya Radar Utama sebagai salah satu BUMS yang bergerak dalam pembangunan kapal angkut tank. Rumusan masalah tesis ini adalah untuk mengetahui sejauh mana kemampuan PT Daya Radar Utama ditinjau dari aspek manajemen, aspek sumber daya manusia dan penguasaan teknologi, serta aspek fasilitas dan infrastruktur. Metodologi yang digunakan tesis ini adalah penelitian kualitatif melalui analisa data primer dan sekunder, wawancara, dan penelitian lapangan. Hasil analisis dan pembahasan menunjukkan PT Daya Radar Utama telah memiliki kemampuan dan kapasitas baik dari aspek manajemen, sumber daya manusia dan penguasaan teknologi, maupun kesiapan fasilitas dan infrastruktur sehingga layak untuk ditingkatkan perannya dalam pembangunan kapal angkut tank. Meski demikian, perbaikan dan peningkatan pada ketiga aspek tersebut masih harus dilakukan. Pembenahan internal perusahaan yang dibarengi dengan dukungan kebijakan dan sinergitas dengan stakeholder lainnya merupakan kunci bagi PT Daya Radar Utama untuk mengambil peran penting dalam kemandirian industri pertahanan.    Kata Kunci: Peningkatan peran, PT Daya Radar Utama, industri pertahanan, kapal angkut tank, kemandirian Abstract -- Defense industry is a critical component in nation’s self-reliant defense. Defense self-reliance marked by state’s capability in producing and preparing its own armament needs without dependence on armament produced by foreign vendors. In other words, defense self-reliance requires domestic defense industries are capable of inventing and producing armaments in compliance with minimum essential force (MEF) with quality and technology that math with operational requirements. Efforts towards defense self-reliance could begin with encouraging active engagement of domestic defense industries. Policy support and synergetic between state and private-owned enterprise is considered as strategic approach towards defense industry self-reliance. This thesis analyzes the readiness of PT Daya Radar Utama as one of private-owned enterprise in defense industry in light of its capacity in management, human resources and technology, facilities and infrastructures. The method employed by this thesis is of qualitative research by analyzing primary and secondary data, conducting interview and field research. The analysis and discussion reveal that PT Daya Radar Utama is able and deserves higher empowerment in building tank carrier ships. However, quality improvement in the three aspects is required. Internal improvement for the company supported by government policy and synergetic with other stakeholders are keys for PT Daya Radar Utama to take leading part in defense industry self-reliance.      Keywords: Higher empowerment, Daya Radar Utama Ltd., defense industry, tank carrier ship, self-reliance
Strategi Pemberdayaan Wilayah Pertahanan Laut Dalam Meningkatkan Kesadaran Bela Negara di Kabupaten Tangerang, Banten (Studi di Lantamal III/JKT) Achmad Bastari; TSL Toruan; Suhirwan Suhirwan
Strategi Perang Semesta Vol 4, No 3 (2018): Jurnal Prodi Strategi Perang Semesta
Publisher : Universitas Pertahanan Republik Indonesia (UNHAN RI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (449.468 KB)

Abstract

Abstrak -- Berdasarkan UU RI  No.34 tahun 2004 Tentang TNI Tugas TNI AL, pada pasal 9 ayat (e); Melaksanakan Dawilhanla. Implementasi dari Dawilhanla adalah pemberdayaan masyarakat pesisir melalui Binpotmar, yang dilaksanakan Lantamal III/JKT di Kabupaten Tangerang, Banten dalam hal ini di wilayah pesisir yang diwakili oleh Desa Tanjung Pasir, Kecamatan Teliknaga dan Desa Tanjung Anom, Kecamatan Mauk.Tujuan dari Penyelenggaraan Pemberdayaan Wilayah Pertahanan Laut adalah: Dalam perspektif kepentingan Hanneg bertujuan untuk menyiapkan wilayah pertahanan laut dan kekuatan pendukungnya secara dini dalam rangka memenangkan peperangan. Dalam perspektif kepentingan masyarakat bertujuan untuk membantu mengatasi kesulitan masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat maritim. Dalam perspektif kepentingan TNI bertujuan untuk tercapainya tugas pokok TNI Angkatan Laut, dalam meningkatkan kesadaran bela negara. Tujuan umum dari Penelitian ini adalah untuk menganalisis Strategi Pemberdayaan Wilayah Pertahanan Laut oleh Lantamal III/JKT Dalam Meningkatkan Kesadaran Bela Negara Di Kabupaten Tangerang, Banten. Penelitian menggunakan metode kualitatif. Data diperoleh dari para informan yang ditetapkan dan selanjutnya dianalisis dengan teknik analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa kesadaran bela negara di wilayah pesisir  masih rendah dikarenakan dalam melaksanakan pemberdayaan masyarakat pesisir belum sesuai dengan teori strategi pemberdayaan yang disampaikan oleh Suharto dalam strategi pemberdayaan dengan 5P, selain itu juga pelaksanaan sinergitas tidak dilaksanakan secara berkesinambungan, hal tersebut belum sesuai dengan teori sinergitas menurut Hampdan-Turner dan menurut F.M. Hartanto. Kesimpulan pelaksanaan strategi pemberdayaan masyarakat pesisir dalam meningkatkan kesadaran bela negara di wilayah pesisir di Kabupaten Tangerang, belum berhasil.Kata kunci: Lantamal III/JKT, Kesadaran Bela Negara, Strategi Pemberdayaan Wilayah Pertahanan Laut Abstract -- Based on the Republic of Indonesia Law No.34 of 2004 concerning TNI, the task of the Navy, in Article 9 paragraph (e); Carry out Dawilhanla. The implementation of Dawilhanla was empowerment of coastal communities through Binpotmar, which was carried out by Lantamal III / JKT in Tangerang Regency, Banten in this case in the coastal area represented by Tanjung Pasir Village, Teliknaga District and Tanjung Anom Village, Mauk District. The purpose of Organizing Empowerment of Marine Defense Areas is: In the perspective of Hanneg's interests, it aims to prepare the area of marine defense and its supporting forces early in order to win the war. In the perspective of public interest aims to help overcome community difficulties and improve the welfare of the maritime community. In the perspective of the interests of the TNI, it aims to achieve the main task of the Navy, in increasing awareness of defense of the state The general purpose of this study was to analyze the Empowerment Strategy of the Sea Defense Region by Lantamal III / JKT in Increasing the National Defense Awareness in Tangerang Regency, Banten. Research uses qualitative methods. Data obtained from the informants determined and then analyzed by qualitative analysis techniques. The results showed that awareness of defending the country in coastal areas was still low because in carrying out the empowerment of coastal communities not in accordance with the theory of empowerment strategies delivered by Suharto in empowerment strategies with 5P, besides that the implementation of synergy was not carried out continuously, it was not in accordance with the theory synergy according to Hampdan-Turner and according to FM Hartanto. The conclusion of the implementation of the strategy of empowering coastal communities in increasing awareness of defense of the country in coastal areas in Tangerang Regency has not been successful.Key Words: Lantamal III / JKT, National Defense Awareness, Marine Defense Area Empowerment Strategy
PEMBERDAYAAN KOMUNITAS SIBER OLEH PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DARI PERSPEKTIF STRATEGI PERANG SEMESTA Devis Lebo; Syaiful Anwar
Strategi Perang Semesta Vol 6, No 1 (2020): Jurnal Strategi Perang Semesta
Publisher : Universitas Pertahanan Republik Indonesia (UNHAN RI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (330.56 KB)

Abstract

Perkembangan Teknologi Informasi dan Komputer (TIK) saat ini telah membuat perubahan yang berpengaruh pada konsep keamanan. Dampak dari perkembangan TIK ini menimbulkan ancaman siber terhadap Infrastruktur informasi kritis nasional (IIKN) . Upaya pemberdayaan komunitas siber bertujuan untuk membantu pemerintah, Lembaga dan pihak swasta terkait bidang TIK dalam menjaga dan mengamankan IIKN dari serangan siber yang dampaknya dapat meruntuhkan suatu negara jika tidak diantisipasi lebih awal. Untuk itu diperlukan strategi yang mampu mendukung pemberdayaan komunitas siber oleh pemerintah dalam perspektif perang semesta. Didalam penulisan artikel ini, penulis menggunakan metode dengan cara mengumpulkan data dan informasi melalui bantuan bermacam -macam materi yang terdapat dalam kepustakaan (buku) atau disebut juga jenis penelitian fenomologis yang dikaitkan dengan deskriptif kualitatif. Dari hasil penelitian pustaka yang penulis dapatkan diketahui bahwa komunitas siber belum sepenuhya ikut membantu pemerintah dalam pertahanan negara, ada sebagian komunitas siber yang belum dilibatkan, dibutuhkan peran pemerintah, Lembaga dan pihak swasta terkait TIK untuk dapat mewujudkan pemberdayaan komunitas siber oleh Pemerintah dalam perspektif perang semesta.Kata Kunci: Pemberdayaan, Komunitas Siber, Pemerintah RI, Strategi Perang Semesta
Pemahaman dan Implementasi Bela Negara Masyarakat Pesisir Sekitar Obyek Vital Nasional Bandara Juanda Mohamad Suhari
Strategi Perang Semesta Vol 3, No 1 (2017): Jurnal Prodi Strategi Perang Semesta
Publisher : Universitas Pertahanan Republik Indonesia (UNHAN RI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (776.855 KB)

Abstract

Abstrak: Bela Negara merupakan komponen penting dalam sistem pertahanan Negarayang bersifat semestaguna membangun daya tangkaldari ancaman dan gangguan terhadap kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Masyarakat pesisir yang tinggal disekitar Obvitnas Bandara Juanda perlu memahami nilai-nilai Bela Negara sebagai landasan dalam mengimplementasikan Bela Negara. Keterkaitan antara Obvitnas Bandara Juanda dengan masyarakat pesisir disekitarnya seharusnya saling mendukung dan berkontribusi dalam upaya penangkal potensi kerawananancaman dan gangguan. Hasil penelitian menggunakan metode Deskriptif Kualitatif menunjukkan bahwa pemahaman dan immplementasi Bela Negara masyarakat pesisir saat ini masih rendah belum sesuai dengan nilai-nilai Bela Negara dan merupakan dampak dari tingkat pendidikan mereka yang rendah, ekonomi yang pas-pasan dan kultur mereka yang berwatak keras dan sulit diajak berkembang serta dari kurang maksimalnya konstribusi instansi terkait berkenaan Bela Negara. Rendahnya Bela Negara masyarakat memungkinkan menjadi potensi masuknya pengaruh-pengaruh negatif, dan jika dibiarkan dapat berdampak menjadi potensi kerawanan Obvitnas Bandara Juanda yang letak wilayahnya berdampingan. Perlu peningkatan pola pelaksanaan progamkegiatan yang sudah rutin dilakukan oleh instansi terkait terhadap masyarakat, sehingga dapat memotivasi dan merubah pola pikir mereka lebih maju  serta terwujudnya program Pembinaan Kesadaran Bela Negara terhadap masyarakat yang sampai saat ini secara khusus belum ada.Kata kunci : Bela Negara, Masyarakat Pesisir, Pemahaman dan Implementasi. Abstrack: Defending the country is the right and duty of every citizen. The participation of citizens in the State Defense is one of the important components in national defense systems that are universal to build deterrence of threats and harassment against national sovereignty, territorial integrity, and safety of the entire nation and the Unitary Republic of Indonesia (NKRI). Coastal communities living around the national vital obyects Juanda Airport need to understand of the State Defense values as a basic in implements Defending the country. The linkage between the national vital obyects Juanda airport with surrounding coastal communities should be mutually supportive and contribute to prophylactic potential vulnerability threats and harassment. Through research using qualitative descriptive methods show that understanding and immplementasi State Defense coastal communities today is low is not in accordance with the values of the State Defense and the impact of their low level of education, a mediocre economy and culture of those who rampart and hard to deal evolved and the maximum contribution of less relevant agencies regarding State Defense. Low Defending the country becomes a potential influx of people allow negative influences, and if left unchecked can become a potential vulnerability affects the national vital obyects Juanda Airport which lies adjacent territory. Need to increase the pattern of implementation of program activities that have been routinely carried out by the relevant agencies of the community, so as to motivate and change the mindset of their more advanced and the creation of State Defense Awareness Development program to people who until now specifically yet.Keyword : defending the country, coastial communities, understanding and implementation.
PERAN OPERASI PSIKOLOGI DALAM MENDUKUNG KEBERHASILAN TUGAS TNI AD (STUDI KASUS PADA OPERASI PSIKOLOGI DI WILAYAH ACEH) Erry Dwianto; Sovian Aritonang; Mochamad Rofiq
Strategi Perang Semesta Vol 5 No 2 Jurnal Strategi Perang Semesta (Agustus 2019)
Publisher : Universitas Pertahanan Republik Indonesia (UNHAN RI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (356.935 KB)

Abstract

Abstrak -- TNI melaksanakan tugas Operasi Militer untuk Perang dan Operasi Militer Selain Perang. Tugas tersebut diimplementasikan oleh satuan jajaran TNI AD melalui pelaksanaan operasi psikologi dalam rangka mendukung OMSP, salah satunya yaitu melalui pengerahan Satgas Leuser untuk mengatasi gerakan separatis bersenjata dalam rangka mendukung keberhasilan pelaksanaan tugas operasi memulihkan kondisi di wilayah NAD. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pelaksanaan operasi psikologi yang telah dilaksanakan oleh Dispsiad saat ini serta untuk menganalisis strategi operasi psikologi terhadap keberhasilan tugas TNI AD. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, yang dilakukan dengan menggunakan teknik pengumpulan data melalui pelaksanaan wawancara dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukan bahwa Pelaksanaan tugas Operasi Psikologi yang dilaksanakan oleh Satgas Leuser di wilayah Provinsi Aceh merupakan bagian dari tugas TNI AD yang dilaksanakan dengan melakukan BKO kepada Satgas Bais dalam rangka meniadakan ide separatisme dan meningkatkan rasa cinta tanah air masyarakat indonesia di Provinsi Nangroe Aceh Darussalam.  Hasil pelaksanaan operasi yang dilaksanakan oleh Satgas Leuser adalah terjadinya stabilitas politik di wilayah Aceh. Adapun strategi operasi psikologi yang dilakukan guna mendukung keberhasilan tugas TNI AD dalam rangka operasi intelijen penggalangan dilaksanakan melalui kegiatan mengeliminir separatis, merubah ESTOM, melemahkan konspesi perjuangan GAM, mendorong konflk internal KPA/PA serta memelihara ketidakpercayaan AGT terhadap pimpinannya.Kata kunci: peran operasi psikologi, satgas leuser, tugas tni ad Abstract -- The TNI carried out the task of Military Operations for War and Military Operations Other Than War. The task was implemented by the army unit through the implementation of psychological operations in order to support CSOs, one of which was through the deployment of the Leuser Task Force to overcome the armed separatist movement in order to support the successful implementation of operational tasks to restore conditions in the NAD region.  The purpose of this study is to analyze the implementation of psychological operations that have been carried out by Dispsiad at this time and to analyze the strategy of psychological operations on the success of the tasks of the Indonesian Army. This study uses qualitative research methods, which are carried out using data collection techniques through conducting interviews and library studies. The results showed that the implementation of the Psychological Operations task carried out by the Leuser Task Force in the Aceh Province was part of the Indonesian Army's task carried out by conducting BKO to the Bais Task Force in order to eliminate the idea of separatism and increase the love of the Indonesian people's homeland in Nangroe Aceh Darussalam Province. The results of the operation carried out by the Leuser Task Force were political stability in the Aceh region. The psychological operations strategy carried out to support the success of the TNI AD's task in the context of raising intelligence operations is carried out through eliminating separatists, changing ESTOM, weakening the conspiracy of GAM's struggle, encouraging KPA / PA internal conflicts and maintaining AGT's distrust of its leaders.Keywords:          the role of psychological operations, task force leuser, task of the tni ad 
Peran Korem 083 Bhaladika Jaya dalam Pembinaan Teritorial di Wilayah Pesisir Guna Mendukung Terwujudnya Poros Maritim Indonesia Priyanto Priyanto
Strategi Perang Semesta Vol 3, No 2 (2017): Jurnal Prodi Strategi Perang Semesta
Publisher : Universitas Pertahanan Republik Indonesia (UNHAN RI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (589.097 KB)

Abstract

Abstrak - Presiden RI telah menggagas Indonesia sebagai poros maritim, dengan menggali kembali budaya maritim. Wilayah pesisir adalah daerah yang memiliki budaya maritim. Namun  saat ini masih ada permasalahan di wilayah pesisir terhadap timbulnya konflik sosial. Kondisi itu mengindikasikan bahwa  peran teritorial belum optimal. Oleh karenanya penelitian ini, akan menganalisa peran Korem 083 Bhaladika Jaya yang meliputi bagian timur dari Provinsi Jawa Timur, dalam melaksanakan pembinaan teritorial  pada aspek budaya wilayah pesisir dalam mendukung terwujudnya poros maritim. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif.  Dari penelitian ini  dapat diketahui bahwa peran Korem 083 Bhaladika Jaya yang dimulai dari peran pembinaan satuan di bidang intel, operasi dan personel belum akurat. Selanjutnya peran pembinaan teritorial program komando atas sudah akurat. Sedangkan peran pembinaan teritorial  aspek budaya di wilayah pesisir belum akurat. Hal itu disebabkan karena pembinaan teritorial pada aspek budaya dengan unsur teknologi dan unsur kesenian belum terlaksana. Guna mengoptimalkan peran Korem perlu disarankan untuk mengatasi permasalahan yaitu 1) Apter belum memahami sebagai Bapulket; 2) kemampuan teritorial tidak sama; 3) Kekurangan personel; 4) Pembinaan pada unsur teknologi dan unsur kesenian belum terlaksana; 5) Masih ada rasa dendam akibat konflik sosial; 6) Sarana kelautan terbatas; 7)  Penggunaan bom berdetonator untuk mencari ikan; 8) Dugaan peredaran narkoba dikalangan nelayan. Sehingga dengan mengeliminir temuan di atas. Diharapkan pembinaan teritorial di wilayah pesisir dalam rangka mendukung terwujudnya poros maritim Indonesia, sebagai bagian dari pertahanan semesta Indonesia akan lebih optimal.Kata kunci: Peran Korem, Pembinaan Teritorial, Wilayah Pesisir Abstract - President of the Republic of Indonesia has announced, that Indonesia as a maritime-axis. For realizing that, Indonesia needs to raise again  the Maritime Culture. The seashore area is part of mainland which has a link with the Maritime Culture. The issues that happened recently are about the changing of culture in that area. It causes the decreasing of fishermen‘s prosperity and sensitive of social conflict. Those situations are indicated that the role of the army territorial units did not work well.  Basically, that role is a part of effort to maintenance the Indonesian Total Defense. Therefore, this research is about the role of the 083th Military Command Resorts “Bhaladika Jaya” which covers eastern part of East-Java Province and it is focused on the culture perspective in order to support maritime-axis program. The qualitative method has used in this research. As the results we have a knowledge regarding the role of 083 th Military Command Resorts “Bhaladika Jaya”.  The result of the analyzing said that the activity of Intelligent Staff, Operational Staff, and Staff of Human Resources was not accurate yet. But the role of defense territorial management has been accurate. In other hand, the role defense territorial management which is focused in seashore areas was not accurate also, because the 083 th Military Command Resorts “Bhaladika Jaya” did not conduct the programs of technology and art aspects at the seashore’s community. Therefore,   the Defense Territorial Management in seashore areas was not optimum. For improving the Defense Territorial Management in seashore areas, the 083 th military command resorts “Bhaladika Jaya” needs to solve all the matters. Those matters as follow ; 1) many military personnel  did not have knowledge as an intelligent agent; 2) Lack of capabilities; 3) Lack of personnel;  4)  Technology and art aspects programs; 5) Social conflict ; 6) Lack of equipment; 7) The utilize of traditional bombs; 8)  The issues of drugs. If they could solve all the matters in above, it will support Indonesia as a maritime-axis state.  Finally, the strategy of Indonesian total defense as an outcome of this research will be optimum. Keywords: Military Unit‘s role, defense territorial management, seashore area

Page 3 of 8 | Total Record : 73

 1   2   3   4   5 

Filter by Year

2017 2022


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 8, No 2 (2022): JURNAL STRATEGI PERANG SEMESTA Vol 8, No 1 (2022): JURNAL STRATEGI PERANG SEMESTA Vol 6, No 2 (2020): Jurnal Strategi Perang Semesta Vol 7, No 2 (2021): Jurnal Strategi Perang Semesta Vol 7, No 1 (2021): Jurnal Strategi Perang Semesta Vol 6, No 1 (2020): Jurnal Strategi Perang Semesta Vol 5 No 2 Jurnal Strategi Perang Semesta (Agustus 2019) Vol 5 No 1 Jurnal Strategi Perang Semesta (April 2019) Vol 4, No 3 (2018): Jurnal Prodi Strategi Perang Semesta Vol 4, No 2 (2018): Jurnal Prodi Strategi Perang Semesta Vol 4, No 1 (2018): Jurnal Prodi Strategi Perang Semesta Vol 3, No 3 (2017): Jurnal Prodi Strategi Perang Semesta Vol 3, No 2 (2017): Jurnal Prodi Strategi Perang Semesta Vol 3, No 1 (2017): Jurnal Prodi Strategi Perang Semesta More Issue