cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Baiq Nurul Aini
Contact Email
baiqaini@unram.ac.id
Phone
+6287765101177
Journal Mail Official
privatelaw@unram.ac.id
Editorial Address
Jl. Majapahit No. 62 Mataram
Location
Kota mataram,
Nusa tenggara barat
INDONESIA
Private Law
Published by Universitas Mataram
ISSN : -     EISSN : 16159857     DOI : https://doi.org/10.29303/prlw.v2i2
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Jurnal Private Law merupakan Jurnal Fakultas Hukum Universitas Mataram yang pertama kali terbit di tahun 2021. Private Law menerbitkan artikel dari jurnal Mahasiswa S1 khususnya bidang Hukum Perdata. diharapkan kedepannya private law dapat ikut meningkatkan kualitas jurnal ke arah nasional maupun internasional dengan menerima tulisan dari penulis luar lainnya.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 520 Documents
 23   24   25   26   27 
PERBUATAN MELAWAN HUKUM DALAM PEMBERIAN HAK TANGGUNGAN Trenadi Kahlil Gibran; Hasan Asy’ari
Private Law Vol. 3 No. 3 (2023): Private Law Universitas Mataram
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/prlw.v3i3.3496

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganilis faktor-faktor tentang terjadinya peristiwa perbuatan melawan hukum kreditur dalam pemberian hak tanggungan dan untuk mengetahui prosedur pemberian hak tangungan, dan untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim terkait perbuatan melawan hukum dalam pemberian hak tanggungan pada Putusan Nomor 234/Pdt.G/2021/PN.Mtr. Jenis penelitian adalah penelitian normatif, dengan metode pendekatan yaitu pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Kesimpulan penelitian ini adalah alasan terjadinya perbuatan melawan hukum yaitu Pelanggaran perjanjian kontrak, pelanggaran hukum, kecurangan atau penipuan, dan kekuasaan tidak seimbang.
TINJAUAN YURIDIS IKRAR TALAK MELALUI MEDIA WHATSAPP DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG PERKAWINAN DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM Cantika Chairunissa; Allan Mustafa Umami
Private Law Vol. 3 No. 3 (2023): Private Law Universitas Mataram
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/prlw.v3i3.3497

Abstract

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui kedudukan dan akibat hukum ikrar talak melalui media whastapp. Penelitian ini merupakan penelitian Hukum Normatif, sedangkan metode pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perceraian melalui media whastapp menurut UUPerkawinan dan Kompilasi Hukum Islam dianggap tidak sah karena tidak dilakukan sesuai prosedur administrasi dan mengucapakan talak di depan sidang pengadilan, Akibat hukum dari ikrar talak melalui media whatsapp ini adalah status suami istri yang masih dalam ikatan perkawinan sehingga suami wajib memberikan nafkah kepada istri dan harta bersama tidak dapat dibagi dan digugat ke Pengadilan.
IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA (PMI) PASCA PENEMPATAN DI LUAR NEGERI MENURUT PP NO. 59 TAHUN 2021 Muttami Maturrahmah; Any Suryani Hamzah
Private Law Vol. 3 No. 3 (2023): Private Law Universitas Mataram
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/prlw.v3i3.3498

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Implementasi Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Pasca Penempatan di Luar Negeri menurut PP No.59 Tahun 2021 di Kabupaten Lombok Tengah, yang membahas tentang bagaimana pengaturan Pekerja Migran Indonesia Pasca Penempatan di Luar Negeri menurut PP No.59 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Serta faktor apa saja yang menjadi hambatan atau kendala perlindungan pasca penempatan buruh Migran Indonesia di kabupaten Lombok Tengah. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum Normatif–Empiris. Berdasarkan hasil penelitian di ketahui bahwa Pelaksanaan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia pasca penempatan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia telah dilaksanakan secara maksimal sesuai dengan yang diamanatkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2021. Adapun faktor yang menjadi hambatan atau kendala dalam pelaksanaan perlindungan pasca penempatan buruh Migran Indonesia yaitu kurangnya sosialisasi dari perangkat yang terkait, status Pekerja Migran Indonesia yang ilegal, dan rendahnya pengetahuan pekerja Migran Indonesia sehingga mereka dapat ditipu oleh pihak lain.
PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJASAMA BONGKAR MUAT ANTARA PT MUARA DELTA KAYANGAN DENGAN PT ESA SARWAGUNA ADINATA Fajar Virnanda; Diangsa Wagian
Private Law Vol. 3 No. 3 (2023): Private Law Universitas Mataram
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/prlw.v3i3.3499

Abstract

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana hubungan hukum para pihak dalam perjanjian kerjasama bongkar muat antara PT Muara Delta Kayangan dengan PT Esa Sarwaguna Adinata, kemudian bagaimana pelaksanaan serta hambatan dalam perjanjian kerjasama tersebut serta upaya penyelesaian sengketa jika terjadi wanprestasi. Peneliian ini merupakan penelitian hukum normatif-empiris Hasil dari penelitian ini hubungan hukum para pihak dalam Perjanjian Bongkar Muat antara PT. Muara Delta Kayangan dengan PT. Esa Sarwaguna Adinata merupakan perjanjian kerjasama. Pelaksanaan dari hak dan kewajiban dalam perjanjian kerjasama bongkar muat tersebut sudah terlaksana dengan baik dan adapun hambatan dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama ini berupa, faktor alam, alat, dan keterlambatan angkutan darat. Upaya penyelesaian sengketa jika terjadi wanprestasi adalah dengan cara negosiasi dan musyawarah mufakat.
TINJAUAN YURIDIS PERJANJIAN BAGI HASIL PETERNAKAN SAPI ANTARA PEMILIK DAN PETERNAK Husnani Muliati; Arief Rahman
Private Law Vol. 3 No. 3 (2023): Private Law Universitas Mataram
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/prlw.v3i3.3500

Abstract

Tujuan dilakukannya penelitian untuk mengetahui bentuk pelaksanan perjanjian bagi hasil peternakan sapi di Kecamatan Suralaga serta untuk mengetahui hambatan yang terjadi dalam perjanjian bagi hasil peternakan sapi antara pemilik dan peternak di Kecamatan Suralaga Kabupaten Lombok Timur, mamfaat yang bisa di peroleh dari penelitian ini untuk akademis agar bisa memperoleh gelar S1 pada Fakultas Hukum Universitas Mataram serta menambah wawasan dan pengetahan khususnya konsentrasi hukum perdata mengenai perjanjian bagi hasil, metode penelitian yang digunakan yaitu empiris normatif kesimpulan yang dapat ditarik dalam penelitian ini yaitu bahwa pelaksanaan perjanjian bagi hasil peternakan sapi antara pemilik dan peternak di Kecamatan Suralaga Kabupaten Lombok Timur dilaksanakan secara lisan atau tidak tertulis, cara pembagian hasilnya yaitu melalui dua cara yang pertama bagi hasil anak dan yang kedua bagi hasil dalam bentuk uang, hambatan yang terjadi dalam perjanjian bagi hasil tersebut yaitu ketidaktauan para pihak yang melakukan perjanjian bagi hasil akan adanya hukum yang berlaku yang dapat digunakan dalam melakukan perjanjian serta hambatan yang di hadapi dalam perjanjian bagi hasil ini apabila sapi tersebut mati, sapi hilang dan peternak sapi melanggar prestasi.
WANPRESTASI PERJANJIAN UTANG PIUTANG Elsa Rizki Utami; Salim HS
Private Law Vol. 3 No. 3 (2023): Private Law Universitas Mataram
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/prlw.v3i3.3501

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pertimbangan hakim dan akibat hukum wanprestasi. Jenis penelitian ini adalah hukum normatif bahwa pertimbangan hakim menyatakan Tergugat telah melakukan wanprestasi perjanjian hutang piutang pada surat autentik/tertulis tangan yang tidak dibantah karena Tergugat melalaikan kewajibannya sebagai debitur yang melakukan wanprestasi/cidera janji dengan pertimbangan hukum yang tegas dan jelas serta memenuhi Pasal 332 Rv, dan pokok sengketa mengenai bezitsrecht. Wanprestsi yang terjadi antara pihak Penggugat dan Tergugat proses penyelesaian perkara yang diselesaikan melelui pengadilan yang dimenangkan oleh pihak Penggugat karena pihak Tergugat menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan wanprestasi/cidera janji dengan tidak memenuhi prestasi sesuai isi perjanjian yang telah disepakati pada tanggal 5 Mei 2021. Penelitian ini berjudul “Wanprestasi Perjanjian Utang Piutang (Studi Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 176/Pdt.G/2021/PN.Mtr)”.
PENGATURAN PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING (TKA) DI KAWASAN EKONOMI KHUSUS MANDALIKA Lalu Hadi Adha
Private Law Vol. 3 No. 3 (2023): Private Law Universitas Mataram
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/prlw.v3i3.3502

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk membahas Pengaturan Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) di Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika. Dengan ditetapkannya Kawasan Mandalika sebagai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) berdasarkan PP. Nomor 52 Tahun 2014, pariwisata menjadi sector unggulan pengembangan dan pembangunan Kawasan ini dengan perspektif distinasi wisata berdaya saing internasional. Dalam konteks ketenagakerjaan KEK Mandalika telah memiliki payung hukum pelaksanaan pengaturan di bidang penggunaan tenagakerja, khusus pada penggunaan Tenaga Kerja Asing, KEK Mandalika memiliki ketentuan dan peraturan baik yang dikeluarkan dari pusat dalam bentuk undang-undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Kementerian maupun regulasi yang di terbitkan di pemerintah daerah (Peaturan Daerah, Peraturan Gubernur dan Peraturan Bupati). Metode yang digunakan untuk membuat penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika tidak banyak diisi oleh tenaga kerja asing untuk menempati jenis-jenis pekerjaan yang tersedia karena jenis pekerjaan yang ada telah dapat di kerjakan oleh tenaga kerja Indonesia sehinnga dengan datangnya atau penggunaan TKA di Kawasan Mandalika perlindungan dan kepastian hukum tenaga kerja nasional masih berjalan dengan baik. Selain itu Peningkatan Pembinaan Perlindungan, pengawasan pelaksanaan regulasi ketenagakerjaan yang dilakukan pemerintah Daerah melalui Disnakertrans Lombok tengah terhadap perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Kawasan KEK sudah cukup baik walaupun masih terdapat kendala dalam pelaksanaan pengawasan yang dilakukan.
Perjanjian sewa Pelaksanaan Perjanjian Sewa-Menyewa Lahan Di Area Sekitar Pantai (Studi Di Kecamatan Maluk,KSB): perjanjian sewa lahan Desy Rahmadani, Ayu; Rahman, Arief
Private Law Vol. 4 No. 3 (2024): Private Law Universitas Mataram
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This research aims to determine the legal position of the land subject tothe rental agreement and to determine the implementation of land leasing in thearea around Maluk Beach, West Sumbawa Region. The type of research used isempirical legal research, with the use of the statute approach, conceptualapproach, and sociological approach as the methods. The result of this researchdetermines that the legal position of the research object's land is land borderingthe coast it is controlled directly by the state. The Pasir Putih village governmentis utilizing coastal border land supported by the regulations regarding the tourismdevelopment master plan for the West Sumbawa district. The land useimplementation carried out is a land rental agreement, in the written form by thePasir Putih village government and signed by the land lessee.
PERTANGGUNGJAWABAN RUMAH SAKIT AKIBAT KELALAIAN TENAGA KESEHATAN DALAM PELAYANAN TERHADAP PASIEN NON COVID PADA MASA PANDEMI COVID-19 Ni Putu Yogi Satya Ardiniswari; Irfan, Muhammad
Private Law Vol. 4 No. 3 (2024): Private Law Universitas Mataram
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This study aims to identify the factors causing negligence by healthcare workers in providing services to non-COVID patients during the COVID-19 pandemic and the accountability for such negligence in patient care during the pandemic at the Public Hospital of Mataram City. The research employs an empirical legal study with legislative, conceptual, and field data approaches, utilizing sources and types of data gathered through literature reviews and interviews with patient families and the Head of the Public Hospital of Mataram City. The results indicate: First, the factors leading to healthcare worker negligence include the failure to meet medical service obligations in accordance with professional standards, operational procedure standards, and patient needs. When a healthcare worker fails to fulfill these obligations, it can result in severe consequences for the patient. Second, the legal accountability of the Public Hospital of Mataram City for healthcare worker negligence during the COVID-19 pandemic relies on collaboration with the Indonesian Medical Association (IDI) and the police. Other forms of accountability are governed by civil law based on Article 1365 of the Civil Code, criminal law under Article 351 of the Criminal Code, and administrative law in the form of license revocation.
Wanprestasi Perjanjian Hutang Piutang Dengan Objek Jaminan Sertifikat Hak Milik Atas Nama Orang Lain: Studi Putusan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN.Praya Jannatun, Baiq Haulia; Wahyuningsih, Wiwiek
Private Law Vol. 4 No. 3 (2024): Private Law Universitas Mataram
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The main objectives this research is to determine the concept of granting credit with Ownership Certificate in the name of another person, as well as the considerations of the Judge in Decision Number 8/Pdt.G/2023/PN.Praya. This study classified as normative legal research. Based on the results obtained, it is shows that the concept of granting credit with others' Ownership Certificate is as follows: firstly, the bank shall adhere to the principle of prudence; secondly, the making of a Deed of Mortgage concerns to ensure legal certainty; lastly, the registration of the latter deed is indeed aims to obtain legal certainty. In Decision Number 8/Pdt.G/2023/PN.Praya, the judge granted some of the plaintiff's claims, one of which stated that the defendant had committed a breach of contract, as stated in the judge's considerations Number 24. From the principle of legal certainty, the decision in this case seems appropriate. However, from the principles of justice and legal protection, it is less appropriate, namely the dismissal of the plaintiff's claim in the form of seizing the collateral, which should have been possible because the defendant was proven to have committed a breach of contract.

Page 25 of 52 | Total Record : 520

 23   24   25   26   27 

Filter by Year

2021 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 5 No 3 (2025): Private Law Universitas Mataram Vol. 5 No. 2 (2025): Private Law Universitas Mataram Vol 5 No 2 (2025): Private Law Universitas Mataram Vol 5 No 1 (2025): Private Law Universitas Mataram Vol. 5 No. 1 (2025): Private Law Universitas Mataram Vol. 4 No. 3 (2024): Private Law Universitas Mataram Vol 4 No 3 (2024): Private Law Universitas Mataram Vol 4 No 2 (2024): Private Law Universitas Mataram Vol 4 No 1 (2024): Private Law Universitas Mataram Vol. 3 No. 3 (2023): Private Law Universitas Mataram Vol. 3 No. 2 (2023): Private Law Universitas Mataram Vol. 3 No. 1 (2023): Private Law Universitas Mataram Vol. 2 No. 3 (2022): Private Law Universitas Mataram Vol. 2 No. 2 (2022): Private Law Universitas Mataram Vol. 2 No. 1 (2022): Private Law Universitas Mataram Vol. 1 No. 3 (2021): Private Law Universitas Mataram Vol. 1 No. 2 (2021): Private Law Universitas Mataram Vol. 1 No. 1 (2021): Private Law Universitas Mataram More Issue