Articles
520 Documents
<![CDATA[PELAKSANAAN PERJANJIAN FIDUSIA PADA PT. PEGADAIAN UNIT PELAYANAN SYARIAH BTN SWETA ]]>
<![CDATA[Ahmad Ramdani Rahman]]>;
<![CDATA[H. Zaenal Arifin Dilaga]]>
<![CDATA[ Private Law Vol. 1 No. 3 (2021): Private Law Universitas Mataram ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (121.25 KB)
|
DOI: 10.29303/prlw.v1i3.410
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan tentang pelaksanaan perjanjian fidusia pada produk ARRUM BPKB pada PT. Pegadaian Unit Pelayanan Syariah BTN Sweta dan untuk mengetahui bentuk penyelesaian masalah pengalihan objek jaminan fidusia pada produk ARRUM BPKB pada PT. Pegadaian Unit Pelayanan Syariah BTN Sweta. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian empiris. Hasil penelitian menunjukkan Pelaksanaan perjanjian fidusia pada produk ARRUM BPKB pada PT. Pegadaian Unit Pelayanan Syariah BTN Sweta, yaitu perjanjian tersebut dilaksanakan dalam bentuk tertulis yang dituangkan dalam bentuk formulir, mengenai hak dan kewajiban para pihak diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum KUHPerdata pasal 1150 Tentang Jaminan Fedusia, dan bentuk penyelesaian masalah pengalihan objek jaminan fidusia pada produk ARRUM BPKB pada PT. Pegadaian Unit Pelayanan Syariah BTN Sweta, yaitu dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat karena masih berlakunya hukum adat dan rasa sosial dalam menyelesaikan masalah.]]>
<![CDATA[ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA NOMOR : 0565/Pdt.G/2017/PA.Sel TENTANG PEMBATALAN PERKAWINAN KARENA KAWIN PAKSA ]]>
<![CDATA[Kurniawan Hidayat]]>;
<![CDATA[Lalu Hadi Adha]]>
<![CDATA[ Private Law Vol. 1 No. 3 (2021): Private Law Universitas Mataram ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (170.948 KB)
|
DOI: 10.29303/prlw.v1i3.411
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui prosedur pembatalan perkawinan di pengadilan agama di tinjau dari hukum positif dan untuk mengetahui dan menganalisis dasar pertimbangan hukum majelis hakim dalam memutus perkara pembatalan perkawinan Nomor 0565/Pdt.G/2017/PA.Sel. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa prosedur pembatalan perkawinan di pengadilan agama ditinjau dari hukum positif terdiri dari beberapa tahapan diantaranya tahap persiapan, pembuatan permohonan, pendaftaran permohonan, pemeriksaan permohonan, mediasi dan putusan. Sedangkan alasan permohonan pembatalan perkawinan dikabulkan oleh majelis hakim. Karena dari hasil pemeriksaan alat bukti dan fakta-fakta yang didapat selama persidangan terbukti bahwa perkawinan tersebut dilangsungkan dengan cara paksaan. sehingga perkawinan tersebut dipandang mengandung cacat hukum]]>
<![CDATA[EFEKTIFITAS PENCATATAN PERKAWINAN DALAM PASAL 2 AYAT (2) UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 1974 DI KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) BATUKLIANG KABUPATEN LOMBOK TENGAH ]]>
<![CDATA[Nurhaliza Nurhaliza]]>;
<![CDATA[Any Suryani Hamzah]]>
<![CDATA[ Private Law Vol. 1 No. 3 (2021): Private Law Universitas Mataram ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (124.482 KB)
|
DOI: 10.29303/prlw.v1i3.412
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektifitas Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Batukliang Kabupaten Lombok Tengah, serta untuk mengetahui faktor yang menghambat pencatatan perkawinan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Batukliang Kabupaten Lombok Tengah. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris. Hasil penelitian terungkap bahwa efektifitas Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Batukliang Kabupaten Lombok Tengah belum efektif. Sedangkan faktor yang menghambat pelaksanaan pencatatan perkawinan dibagi menjadi tiga yakni faktor pemahaman masyarakat, birokrasi dan cultur. Pertama, faktor pemahaman masyarakat, kurangnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat akan kehadiran undang-undang perkawinan terutama tentang pentingnya pencatatan perkawinan yang di atur dalam pasal 2 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 membuat masyarakat tidak menerapkan undang-undang perkawinan terutama mengenai pencatatan perkawinan. Kedua, birokrasi adalah instansi atau organisasi yang menjalankan roda pemerintahan dalam bidang pencatatan perkawinan yakni KUA Kecamatan Batukliang Kabupaten Lombok Tengah. Faktor penghambat pencatatan perkawinan di KUA adalah NIK calon pengantin tidak aktif/valid, masih di bawah umur dan tidak memiliki akta cerai. Ketiga, cultur (budaya) merarik yang tidak mengenal usia perkawinan, yang menyebabkan banyak masyarakat yang merarik masih di bawah umur.]]>
<![CDATA[ANALISIS YURIDIS PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJASAMA IKLAN LAYANAN MASYARAKAT DI RRI MATARAM TAHUN 2020 ]]>
<![CDATA[I Dewa Gede Wira Mahardika]]>;
<![CDATA[Aris Munandar]]>
<![CDATA[ Private Law Vol. 1 No. 3 (2021): Private Law Universitas Mataram ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (123.332 KB)
|
DOI: 10.29303/prlw.v1i3.414
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan membahas prosedur pelaksanaan dalam pemasangan iklan layanan masyarakat di RRI Mataram dan proses penyelesaian wanprestasi Perjanjian Kerjasama antara Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Mataram dengan Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat tentang Siaran Dialog Interaktif “Jaksa Menyapa”. Penelitian dilakukan dengan metode penelitian hukum normatif dan metode penelitian hukum empiris. Dari hasil penelitian ditemukan bahwa pihak RRI Mataram dalam melakukan prosedur pemasangan iklan yang diawali dengan tahap pra-contractual, tahap contractual, tahap post-contractual. selanjutnya RRI Mataram dalam menyelesaikan permasalahan wanprestasi dengan Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat yaitu dilakukan dengan cara non-litigasi atau diluar pengadilan dengan cara musyawarah dan mufakat.]]>
<![CDATA[PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU (PKWT) DI PT. INDOCARE PACIFIC CABANG LOMBOK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA ]]>
<![CDATA[M. Ali Pahmi]]>;
<![CDATA[H. Zaeni Asyhadie]]>
<![CDATA[ Private Law Vol. 1 No. 3 (2021): Private Law Universitas Mataram ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (124.794 KB)
|
DOI: 10.29303/prlw.v1i3.415
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian kerja waktu tertentu dan faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksaaan perjanjian kerja waktu tertentu di PT. Indocare Pacific cabang Lombok.Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris dengan menggunakan metode pendekatan perundang-undangan, pendekatan koseptual, pendekatan sosiologis.Teknik pengumpulan data menggunakan data kepustakaan dan data lapangan dari hasil wawancara yang dianalisis secara deskriptif-kualitatif. Hasil penelitian setelah dianalisis bahwa pelaksanaan perjanjian kerja waktu tertentu di PT. Indocare Pacific cabang Lombok tidak sesuai dengan Undang-Undang Cipta Kerja.Dan faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan perjanjian kerja waktu tertentu di PT. Indocare Pacific cabang Lombok yaitu faktor yuridis dan faktor non yuridis.]]>
<![CDATA[TANGGUNG JAWAB PEMILIK JASA CUCI PAKAIAN (LAUNDRY) TERHADAP KERUGIAN YANG DIALAMI OLEH PENGGUNA JASA: (Studi Kasus di Cahaya Laundry Brang-Bara Kecamatan Sumbawa Besar) ]]>
<![CDATA[Yandi Kardiatman]]>;
<![CDATA[Diangsa Wagian]]>
<![CDATA[ Private Law Vol. 1 No. 3 (2021): Private Law Universitas Mataram ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (176.15 KB)
|
DOI: 10.29303/prlw.v1i3.416
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengtahui dua permasalahan yaitu bagaimana hubungan hukum dan bagaimana tanggung jawab pemilik jasa cahaya laundry terhadap kerugian yang dialami oleh pengguna jasa. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dan penelitian hukum empiris dengan menggunakan metode pendekatan Perundang-Undangan, Konseptual dan Sosiologis. Dari hasil penelitian yang didapat bahwa hubungan hukum antara pemilik jasa dan pengguna jasa yaitu pasal 1601 KUHPerdata yaitu selain perjanjian-perjanjian untuk melakukan jasa-jasa, yang diatur oleh ketentuan-ketentua yang khusus untuk itu dan oleh syarat-syarat yang diperjanjikan. Adapun tanggung jawab hukum yang dilakukan oleh pengguna jasa yaitu pengantian kerugian yang harus dilakukan apabila terjadi kerugian yang dialami oleh pengguna jasa yang berupa pengembalian uang atau barang sejenisnya atau senilai sesuai pasal 19 ayat (2) Jo Hukum Perlindungan Konsumen.]]>
<![CDATA[PERAN HAKIM MEDIATOR DALAM PROSES MEDIASI PADA KASUS PERCERAIAN: (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Praya Lombok Tengah) ]]>
<![CDATA[Irpan Manik Pujiana]]>;
<![CDATA[M. Yazid Fathoni]]>
<![CDATA[ Private Law Vol. 1 No. 3 (2021): Private Law Universitas Mataram ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (117.938 KB)
|
DOI: 10.29303/prlw.v1i3.417
<![CDATA[Penelitian ini berutujuan mengetahui proses pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Praya Lombok Tengah dan kendala-kendala yagn terjadi dalam proses mediasi di Pengadilan agama Praya Lombok Tengah. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hokum normatif empiris. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan sosiologis. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan berupa studi kepustakaan dan studi lapangan. Sedangkan analisis data yang digukanakan adalah metode analisis kualitatif. Peran hakim mediator dalam proses mediasi pada kasus perceraian memiliki beberapa proses yaitu tahapan pramediasi, pembentungan forum, pendalaman masalah, penyelasaian akhir dan penentuan hasil kesepakatan. Selain itu, ada juga kendala yang dihadapi pada saat proses mediasi pada kasus perceraiannya di Pengadilan Agama Praya Lombok Tengah seperti kurangnya tenaga hakim mediator, keinginan para pihak yang sangat kuat untuk bercerai, adanya campur tangan pihak ketiga dan jarak tempuh yang sangat jauh.]]>
<![CDATA[ASPEK HUKUM PERALIHAN BANK NTB KONVENSIONAL MENJADI BANK NTB SYARIAH: (Studi Kasus di Bank NTB Syariah) ]]>
<![CDATA[Yeni Trisnawati]]>;
<![CDATA[Diangsa Wagian]]>
<![CDATA[ Private Law Vol. 1 No. 3 (2021): Private Law Universitas Mataram ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (119.797 KB)
|
DOI: 10.29303/prlw.v1i3.418
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan membahas dua permasalahan yaitu dasar hukum dan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya peralihan Bank Konvensional menjadi Bank Syariah. Penelitian ini menggunakan metode hukum Empiris dengan menggunakan metode pendekatan Perundang-Undangan, Konspetual dan Sosiologis. Dari hasil penelitian didapat bahwa dasar hukum terjadinya peralihan yaitu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 64/POJK.03/2016 tentang Perubahan Kegiatan Usaha Bank Konvensional Menjadi Bnak Syariah dan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat No. 8 Tahun 2018 tentang Konversi PT. Bank NTB Menjadi PT. Bank NTB Syariah dan faktor-faktor yang menyebabkan peralihan yaitu karena mayoritas penduduk Nusa Tenggara Barat beragama Islam sehingga kebutuhan akan jasa perbankan syariah serta ingin memperkenalkan halal destinastion untuk mengembangkan potensi ekonomi daerah.]]>
<![CDATA[AKIBAT HUKUM WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN SEWA BANGUNAN KIOS ANTARA PEDAGANG DENGAN DISPERINDAG: (Studi di Kabupaten Lombok Barat) ]]>
<![CDATA[Manda Afyan Nugraha]]>;
<![CDATA[H. Zaenal Arifin Dilaga]]>
<![CDATA[ Private Law Vol. 1 No. 3 (2021): Private Law Universitas Mataram ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (126.269 KB)
|
DOI: 10.29303/prlw.v1i3.419
<![CDATA[Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tentang pelaksanaan isi dan bentuk dalam perjanjian sewa bangunan kios antara pedagang dengan Disperindag Kabupaten Lombok Barat serta bagaimana penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian sewa bangunan kios antara pedagang dengan Disperindag Kabupaten Lombok Barat. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum normatif empiris dengan menggunakan metode pendekatan perundang-undangan, konseptual dan sosiologis. Berdasarkan hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan bahwa bentuk perjanjian yang dilakukan antara pedagang dan Disperindag adalah perjanjian tertulis yang merupakan perjanjian timbal balik, karena perjanjian tersebut menimbulkan hak serta kewajiban yang mempunyai hubungan satu dengan yang lain. Isi perjanjian sewa bangunan kios antara pedagang dengan Disperindag Kabupaten Lombok Barat yaitu tertuang dalam Surat Perjanjian Penggunaan Pasar Grosir dan atau Pertokoan/Kios/Tanah nomor : 510/326.22/Perindag/2012 yang berisi 14 butir pasal. Dalam butir pasal 5 di dalam surat perjanjian antara pedagang dan Disperindag terdapat larangan yaitu tidak memindahtangankan kepada pihak lain dan merubah bentuk kios tanpa sepengetahuan pihak pengelola (Disperindag Kabupaten Lombok Barat), namun masih ada pedagang yang melakukan wanprestasi terhadap perjanjian tersebut. Penyelesaian wanpretasi terhadap perjanjian sewa bangunan kios antara pedagang dengan Disperindag Kabupaten Lombok Barat dilakukan dengan cara musyawarah/mufakat agar tercapainya jalan damai yakni apabila pihak penyewa ingin mengalihkan kepada pihak lain, diharuskan untuk memberitahukan pihak Disperindag Kabupaten Lombok Barat terlebih dahulu, agar dapat dibuatkan perjanjian atau kontrak baru untuk penyewa yang baru, sehingga tidak terjadi wanprestasi.]]>
<![CDATA[PERANAN FORUM KOORDINASI GERAKAN ANTI MERARIK KODEQ (GAMAQ) MENURUT PERATURAN DAERAH NO. 9 TAHUN 2019: (Studi Kabupaten Lombok Barat) ]]>
<![CDATA[Agung Pratama]]>;
<![CDATA[Musakir Salat]]>
<![CDATA[ Private Law Vol. 1 No. 3 (2021): Private Law Universitas Mataram ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (117.875 KB)
|
DOI: 10.29303/prlw.v1i3.420
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peranan forum koordinasi GAMAQ menurut Peraturan daerah No. 9 Tahun 2019 dan apa saja faktor-faktor pengahambat GAMAQ dalam melaksanakan Peraturan Daerah No. 9 tahun 2019. Jenis penelitian ini adalah penelitian normatif empiris. Hasil penelitian ini adalah peranan forum koordinasi GAMAQ melibatkan peranan unsur pemerintah daerah, tokoh agama, tokoh masyarakat, akademisi, organisasi sosial kemasyarakatan di bidang pendewasaan usia pernikahan dan faktor-faktor penghambat GAMAQ dalam melaksanakan Peraturan daerah No. 9 Tahun 2019 di Kabupaten Lombok Barat.]]>
