Articles
520 Documents
<![CDATA[PELAKSANAAN PERJANJIAN BERLANGGANAN INDIHOME ANTARA PT. TELKOM DENGAN PEMILIK INDEKOS ]]>
<![CDATA[Muhammad Samsul]]>;
<![CDATA[Wiwiek Wahyuningsih]]>
<![CDATA[ Private Law Vol. 1 No. 3 (2021): Private Law Universitas Mataram ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (131.666 KB)
|
DOI: 10.29303/prlw.v1i3.431
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian berlangganan produk Indihome antara PT. Telkom Indonesia (Persero) Tbk dengan pemilik indekos.Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan metode pendekatan perundang-undangan, pendekatan sosiologis, dan pendekatan konseptual. Data yang diolah sebagai sumber penulisan penelitian ini merupakan data primer dan data sekunder. Mengacu pada hasil dari penelitian ini,dapat diketahui bahwa perjanjian berlangganan adalah perjanjian yang dibuat secara tertulis yang ditanda tangani para pihak. Perjanjian berlangganan pada dasarnya sejenis dengan perjanjian jual beli sebagaimana dikenal pada umumnya. Akan tetapi, perjanjian berlangganan dilakukan secara terus menerus dan dalam kurun waktu tertentu sesuai kesepakatan para pihak yang terlibat dalam perjanjian tersebut. Penelitian inidalam pembahasannya juga turut membahasa mengenaimekanisme penyelesaian sengketa dalam hal salah satu pihak yang bersangkutan melakukan wanprestasi. Berdasarkan data yang diperoleh dan diolah dalam penelitian ini, mekanisme penyelesaian sengketa yang berkaitan dengan perjanjian sedemikian bisa di lakukan melalui jalur litigasi atau jalur pengadilanmaupun melalui jalur non litigasi, atau yang juga dikenal dengan penyelesaian sengketa alternatif.]]>
<![CDATA[PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA KURIR ATAU PENGANTAR BARANG : (Studi Ginta Cargo Logistik) ]]>
<![CDATA[Ari Junaidi]]>;
<![CDATA[H. Zaeni Asyhadie]]>
<![CDATA[ Private Law Vol. 1 No. 3 (2021): Private Law Universitas Mataram ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (120.73 KB)
|
DOI: 10.29303/prlw.v1i3.432
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan perlindungan hukum bagi pekerja kurir dan apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan perlindungan hukum bagi pekerja kurir di Ginta Cargo Logistik. Jenis penelitian yang digunakan dalam melakukan penelitian ini adalah jenis penelitian hukum normatif-empiris. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan diperoleh hasil penerapan pelaksanaan peraturan terkait waktu kerja, mengaso, cuti, upah dan jaminan sosial tenaga kerja terhadap pekerja kurir di Ginta Cargo Logistik dan terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi pelaksanaan perlindungan hukum bagi pekerja kurir baik itu faktor pendukung dan faktor penghambat.]]>
<![CDATA[Sistem Peralihan Hak Atas Tanah Sebelum dan Sesudah Berlakunya UUPA Ditinjau Dari Perspektif Abstract dan Causal System ]]>
<![CDATA[M. Yazid Fathoni]]>;
<![CDATA[Sahruddin Sahruddin]]>;
<![CDATA[Zaenal Arifin Dilaga]]>
<![CDATA[ Private Law Vol. 2 No. 1 (2022): Private Law Universitas Mataram ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (408.066 KB)
|
DOI: 10.29303/prlw.v2i1.575
<![CDATA[Peralihan hak atas tanah di indonesia merupakan persoalan klasik yang sampai saat ini belum memiliki pengaturan yang tidak begitu jelas dalam sistem hukum positif di Indonesia. berkaitan dengan hal itu, penelitian ini bertujuan untk untuk menelusuri sejarah pengaturan dan perkembangan terkait peralihan hak atas tanah di Indonesia dengan coba menjawab perumusan masalah: Bagaimanakah perbedaan mekanisme peralihan hak atas tanah melalui perjanjian baik sebelum dan sesudah diberlakukan UUPA? Dan Bagaimanakah sistem peralihan hak atas tanah jika dilihat dari abstract system dan causal system peralihan hak kebendaan sebelum dan sesudah berlakunya UUPA?. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan statute approach, analytical approach, dan comparative approach. Peralihan Hak atas tanah sebelum diberlakukan UUPA, khususnya pada saat zaman pendudukan Belanda, pengaturan peralihan hak atas tanah secara tertulis tunduk kepada ketentuan Overschrijvings Ordonantie 1834. Untuk peralihan hak atas tanah, perpindahan/balik namanya harus melalui overschrijving ambtenaar. Jika melihat konsep dan pola yang diterapkan dalam peralihan hak atas tanah sebelum diberlakukan UUPA maka sangat jelas pola yang diterapkan dalam menentukan keabsahan peralihan hak atas tanah adalah pola campuran mix causal-abstract system. Berbeda dengan hal tersebut, setelah diberlakukan UUPA, peralihan hak atas tanah secara normatif mengacu pada PP Nomor 24 Tahun 1997 yang menegaskan bahwa peralihan hak atas tanah hanya dapat dibuktikan dengan akta PPAT sehingga konsepnya ini lebih dekat dengan konsep abstract system.]]>
<![CDATA[Pelaksanaan Alih Debitur Dalam Perjanjian Jual Beli Motor: (Studi Di FIF Group Cabang Selong Lombok Timur) ]]>
<![CDATA[Apriyandi Akbar]]>;
<![CDATA[Aris Munandar]]>
<![CDATA[ Private Law Vol. 2 No. 1 (2022): Private Law Universitas Mataram ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (434.526 KB)
<![CDATA[The purpose of this study is to find out the implementation and legal consequences of the debtors transfer in motorbike sale agreement and legal protection of the parties in implementing debtors transfer in motorbike sale agreement. The method of this research is normative-empirical legal research using statute, conceptual and sociological approaches. The result of this research is that the implementation of debtors transfer conducted without permit of creditors is not valid. The legal consequence of debtors transfer in motorbike sale agreement is default and debtor conducted over credit without creditor permit is breach the Article 36 Law Number 42 of 1999 concerning Fiduciary. The second problem is about legal protection for the parties in implementing debtors transfer in motorbike sale agreement covers legal protection for creditors, PT FIF group, and debtors or consumers. The legal protection of creditors is regulated in Article 36 Law Number 42 of 1999 Concerning Fiduciary.]]>
<![CDATA[Implementasi Perjanjian Jual Beli Padi Dengan Sistem Ijon: (Studi Kasus Desa Darek Kecamatan Praya Barat Daya Kabupaten Lombok Tengah) ]]>
<![CDATA[Nurul Latifa]]>;
<![CDATA[Shinta Andriyani]]>
<![CDATA[ Private Law Vol. 2 No. 1 (2022): Private Law Universitas Mataram ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (786.237 KB)
<![CDATA[This research has the purpose to find out clearly how the implementation of the rice purchase agreement with Ijon System in Darek Village, West Praya district, Center Lombok Regency and How the ijon buy and sell systems based on the Indonesian Civil Code and Islamic law. This research has been doing by implemented the normative-empirical legal research method that using a statute approach, a conceptual approach, and a sociological approach. Based on the research problem and the purpose of the study namely the deep analysis of how the implementation of the ijon buy and sell rice system from the beginning of implementation until the end of the ijon buy and sell rice system. Because of this, the researcher found out the validity of the Ijon buy and sell rice system based on Indonesia Civil Code and Islamic Law]]>
<![CDATA[Tanggung Jawab Bank Terhadap Pencurian Saldo Rekening: (Studi Di Bank BRI) ]]>
<![CDATA[I Made Widiasmara]]>;
<![CDATA[H. Djumardin Djumardin]]>
<![CDATA[ Private Law Vol. 2 No. 1 (2022): Private Law Universitas Mataram ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (394.393 KB)
<![CDATA[This study aims to discuss two problems, namely the form of legal protection and responsibility and the bank's efforts in solving the problem of theft of account balances with customers. This study uses the Normative Empirical legal method by using the legal, conceptual and sociological approach. From the results of the study, it was found that the bank as a place to store funds is fully responsible and will compensate for all losses if it is true that the lost funds are caused by Skimming or Pishing and the settlement efforts use non-litigation channels by means of mediation based on the provisions of Bank Indonesia Regulation Number 10/1/PBI. /2008 amendment to Bank Indonesia Regulation Number 8/5/PBI/2006 concerning banking mediation.]]>
<![CDATA[Perbuatan Melanggar Hukum Dalam Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Hotel: (Studi Putusan Nomor : 263/ Pdt. G/2014/ PN. Mtr) ]]>
<![CDATA[Rifqi Khaeratul Ihsan]]>;
<![CDATA[M. Yazid Fathoni]]>
<![CDATA[ Private Law Vol. 2 No. 1 (2022): Private Law Universitas Mataram ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (360.642 KB)
<![CDATA[This study is a normative one with statute, conceptual, and case approach. The study is conducted by analyzing issues-related cases that are settled already with permanent legal force. Sources and materials in this study are secondary ones, which are laws and regulations related to the case and issue, obtained through literature study. Results of this study identify indicators as judges’ consideration material in deciding the act of abusing the law, in particular, in the cooperation agreement of hotel management (A Study of Decision No : 263/ pdt. G/2014/ PN. Mtr).]]>
<![CDATA[Tanggung Jawab Debitur Terhadap Objek Jaminan Fidusia Dalam Perjanjian Kredit Kendaraan: (Studi Di PT. FIF Group Mataram) ]]>
<![CDATA[I Nyoman Yudi Mahendra]]>;
<![CDATA[Mohammad Irfan]]>
<![CDATA[ Private Law Vol. 2 No. 1 (2022): Private Law Universitas Mataram ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (425.579 KB)
<![CDATA[This study aims to find out how to settle credit, if an event occurs where the object of the guarantee is lost at the time of the agreement or the installment period has not been completed in the vehicle loan agreement and to find out the responsibility of the creditor for the object that is guaranteed to be lost during the installment has not been completed. This type of research is empirical normative legal research. The method used in this research is a statutory approach, conceptual and sociological approach. The results of the study reveal that the responsibility of the debtor can be accounted for by the creditor by providing relevant evidence and the settlement process can be through the courts but to make it easier and faster it is chosen through negotiations or by deliberation.]]>
<![CDATA[Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pemakai Air PDAM Atas Pelayanan Yang Merugikan Konsumen: (Studi Di Kota Mataram) ]]>
<![CDATA[Nunuk Ieka Juliana Sari]]>;
<![CDATA[H. Djumardin Djumardin]]>
<![CDATA[ Private Law Vol. 2 No. 1 (2022): Private Law Universitas Mataram ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (360.945 KB)
<![CDATA[This research has the purpose to find out the right and duty regulations in the PDAM Mataram agreement that make damages for customers, and find out the type of legal protections against customers who got damages by the services of PDAM Mataram City. This research uses normative-empirical legal research. The consumer's legal protection against water services by PDAM that make damages for the customers, namely the legal protection on their agreement on the implementation uses written on their form. This form is about rights and duties the parties regulate in Act Number 8 of 1999 about consumer protection. The type of legal protection against customers for water services by PDAM Mataram City that makes damages for the customers, namely if they break the consumer's rights so the customers can use the provisions as stipulated in Act Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection to make a lawsuit. Meanwhile, lawsuits against the business actors, namely the PDAM Kota Mataram, can be imposed through civil, criminal, or state administrative law process.]]>
<![CDATA[Analisis Peralihan Hak Atas Tanah Adat Menjadi Hak Milik Perorangan: (Studi Desa Rarak Ronges Kecamatan Brang Rea Kabupaten Sumbawa Barat) ]]>
<![CDATA[Tri Purwanto]]>;
<![CDATA[Arief Rahman]]>
<![CDATA[ Private Law Vol. 2 No. 1 (2022): Private Law Universitas Mataram ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (366.235 KB)
<![CDATA[This study examines the origin of acquisition, as well as the transfer process from customary land ownership rights to individual one. This study is an empirical one with statute, conceptual, and sociological approaches. The origin of customary land in Rarak Ronges Village before village separation had come from forestry land. Local community, then, collectively cleared the land. Over time, these lands has been abandoned. The basis for individual acquisition over those previously abandoned customary land is by cultivating them continuously for over 20 years.]]>
