Garuda - Garba Rujukan Digital

Article Per Year (5 Year)

All

Journal of Islamic and Law Studies (JILS)

jils
Website

Published by Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin

ISSN : 26568683 EISSN : 26568683 DOI : 10.18592/jils.v5i1.4577

Core Subject : Religion, Humanities, Social,

Religion Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

The Journal of Islamic and Law Studies is a multi-disciplinary publication dedicated to the scholarly study of all aspects of science and of the Islamic in Indonesia. Particular attention is paid to works dealing with history geography political science economics anthropology sociology law literature religion philosophy international relations environmental and developmental issues as well as ethical questions related to scientific research. The Journal seeks to place Islam and the Islamic tradition as its central focus of academic inquiry and to encourage comprehensive consideration of its many facets; to provide a forum for the study of Islam and Muslim societies in their global context; to encourage interdisciplinary studies of the Islamic world that are crossnational and comparative; to promote the diffusion exchange and discussion of research findings; and to encourage interaction among academics from various traditions of learning.

Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum

Articles 174 Documents

4 5 6 7 8

Penegakan Pelanggaran Hak Asasi Manusia (Ham) Berat Dalam Politik Hukum Di Indonesia: Studi Kasus Timor Timur Ozi Saputra; Surajiman Surajiman
JOURNAL OF ISLAMIC AND LAW STUDIES Vol. 5 No. 1 (2021)
Publisher : Fakultas Syariah UIN Antasari

Abstract: Inti dari Hak Asasi Manusia (HAM)Â merupakanÂ upayaÂ menjagaÂ keselamatan eksistensiÂ Â manusiaÂ Â secaraÂ Â utuhÂ Â melaluiÂ Â aksiÂ Â keseimbanganÂ Â antaraÂ Â kepentingan perseoranganÂ denganÂ kepentinganÂ umum. Salah satu kasus pelanggaran HAM berat di Indonesia adalah kasus di Timor-Timur, yang telah mendorong dunia internasional agar dibentuk peradilan internasional (international tribunal) bagi para pelakunya. Desakan untuk adanya peradilan internasional khususnya bagi pelanggaran HAM yang berat yang terjadi di Timor-Timur semakin menguat bahkan Komisi Tinggi PBB mengeluarkan ketentuan agar mengungkapkan kemungkinan terjadinya pelanggaran HAM berat di Timor-Timur. Tujuan penelitian ini adalah melihat penegakan pelanggaran HAM di Timor Timur dalam hukum politik Indonesia. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa dari kasus Timor Timur banyak para terdakwa yang menjadi konstitusi atau undang-undang sebagai tameng hukum. Disisi lain, proses pengadilan yang lambat bahkan tertunda merupakan hasil dari faktor-faktor perangkat dan sistem hukum yang tidak dibangun secara serius, sehingga membuktikan bahwa saat itu pemerinta bekerja bukan berdasarkan kesadara, namun karena menguat atau melemahnya tekanan publik.Abstract: The essence of Human Rights (HAM) is an effort to maintain the safety of human existence as a whole through a balance between individual interests and public interests. One of the cases of gross human rights violations in Indonesia is the case in East Timor, which has prompted the international community to establish an international tribunal for the perpetrators. The urge for an international tribunal, especially for the gross human rights violations that occurred in East Timor, is getting stronger and even the UN High Commission has issued a provision to disclose the possibility of serious human rights violations in East Timor. The purpose of this study is to examine the enforcement of human rights violations in East Timor in Indonesian political law. The results of this study indicate that in the East Timor case, many of the defendants became the constitution or laws as legal shields. On the other hand, the slow and even delayed judicial process was the result of factors and the legal system that was not developed seriously, thus proving that at that time the government worked not based on awareness, but because of the strengthening or weakening of public pressure

Menilik Problematika Dispensasi Nikah Dalam Upaya Pencegahan Pernikahan Anak Pasca Revisi UU Perkawinan Ahmad Muqaffi; Rusdiyah Rusdiyah; Diana Rahmi
JOURNAL OF ISLAMIC AND LAW STUDIES Vol. 5 No. 2 (2021)
Publisher : Fakultas Syariah UIN Antasari

Abstract: Highlighting the potential discrepancy between the Child Protection Law (No. 35/2014) and the Marriage Law (No. 16/2019) in the issue of marrying children under the minimum age of marriage, which is 19 years. Parents are obliged to "prevent child marriage" according to Article 26 paragraph 1 letter c of the Child Protection Law (No. 35/2014), but Article 7 Paragraph 2 of the Marriage Law (No. 16/2019) actually opens up opportunities for parents to marry off. the child is still not old enough without violating state regulations. As a normative legal research with a statute approach, juxtaposing the two seemingly out of synchrony of the two laws in question and analyzing the law. In addition, it also describes the problems of child marriage so that it is prohibited by the state.Â Abstrak: Menyoroti potensi ketidaksinkronan antara Undang-Undang Perlindungan Anak (No. 35/2014) dan Undang-Undang Perkawinan (No. 16/2019) dalam isu menikahkan anak di bawah usia minimal kawin, yakni 19 tahun. Orang tua wajib â€œmencegah terjadinya perkawinan pada usia anakâ€ menurut Pasal 26 ayat 1 huruf c UU Perlindungan Anak (No. 35/2014), namun Pasal 7 Ayat 2 UU Perkawinan (No. 16/2019) justru membuka peluang orang tua dapat menikahkan anaknya yang masih belum cukup umur tanpa melanggar aturan negara. Sebagai penelitian hukum secara normatif dengan pendekatan perundang-undanganÂ (statute approach), menyandingkan kedua pasal yang tampak tidak sinkron dari dua UU dimaksud dan menganalisis implikasi hukumnya. Selain itu juga menjabarkan problematika pernikahan anak di bawah umur sehingga dilarang oleh negara.

Urgensi Dan Gagasan Konsep Pengadilan Khusus Pemilihan Kepala Daerah Saifudin Saifudin; Anang Zubaidy
JOURNAL OF ISLAMIC AND LAW STUDIES Vol 4, No 2 (2020)
Publisher : Fakultas Syariah UIN Antasari

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 jo Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (UU Pilkada) mengamanatkan dibentuknya pengadilan khusus Pilkada. Meskipun terbentuknya pengadilan khusus Pilkada mempunyai landasan yuridis, akan tetapi sampai sekarang pengadilan itu belum terbentuk. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini mengenai apa urgensi dibentuknya pengadilan khusus Pilkada dan bagaimana konsep kelembagaan pengadilan khusus Pilkada ke depan. Penggalian data penelitian dilakukan melalui metode wawancara dan diskusi kelompok terfokus (Focus Group Discussion). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembentukan pengadilan khusus pemilihan kepala daerah mendesak karena amanat UU Pilkada serta untuk mewujudkan proses penyelesaian sengketa yang efektif dan efisien. Ada tiga model konsep yang ditawarkan yaitu, Pertama, Penyelesaian Sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN); Kedua, Pembentukan Pengadilan Khusus yang Bersifat Ad hoc; Ketiga, Pembentukan Pengadilan Khusus yang Bersifat Permanen.

KONSEP HUKUMAN DALAM ISLAM (Telaah Ayat Ahkam tentang Hukum dalam Perspektif Hukum Tata Negara) Bahran Basri; Nisa Aulia Rahmah
JOURNAL OF ISLAMIC AND LAW STUDIES Vol 1, No 1 (2017)
Publisher : Fakultas Syariah UIN Antasari

ABSTRACT: The ultimate goal of God's law is to preserve the benefits of human beings, whether it is for the benefit of themselves or for the public. The act deemed guilty and no suggestion to work shall be punished in accordance with the prevailing provisions. Therefore, this study is to examine how the concept of punishment in Tafsir ayat Ahkam and views of the Law of State. In this study uses a comparative analysis of three interpretations, namely the interpretation of Al-Misbah, the interpretation of Al-Qurthubi, and Ibn Katsir.The data used to make this paper is the primary data derived from the Qur'an and the secondary data is sourced from other sources related to this problem. This study is done by interpretation method through comparison techniques between verses of the Qur'an, or concerning the editorial of different sentences but with the same problem, and the opinions of the scholars in the interpretation. Based on the results of the study of QS.Yusuf verse 33 and verse 42 and QS.Al-Maidah verse 33 shows about the punishment for those who forget the provisions Allah. ABSTRAK: Tujuan utama disyariatkannya hukum oleh Allah untuk melindungi kemaslahatan manusia, baik untuk kemaslahatan diri sendiri ataupun orang banyak. Perbuatan yang dianggap bersalah dan tidak ada anjuran untuk mengerjakan maka akan dihukum sesuai ketentuan yang berlaku. Maka, penelitian ini untuk menelaah bagaimana konsep hukuman dalam Tafsir ayat Ahkam dan pandangan Hukum Tata Negara. Dalam penelitian ini menggunakan analisis komparatif terhadap tiga tafsir yaitu tafsir Al-Misbah, tafsir Al-Qurthubi, dan Ibnu Katsir.Data yang digunakan untuk membuat makalah ini adalah data primer bersumber dari Al-Qur’an dan data sekunder bersumber dari sumber lain yang berkaitan mengenai masalah ini.Penelitian ini dilakukan dengan metode penafsiran melalui teknik perbandingan antar ayat-ayat Al-Qur’an, ataupun mengenairedaksi kalimat yang berbeda tetapi dengan masalah yang sama, dan berbagai pendapat para ulama dalam penafsiran.Berdasarkan hasil penelitian dari QS.Yusuf ayat 33 dan ayat 42 serta QS.Al-Maidah ayat 33 menunjukan mengenai hukuman bagi orang-orang yang lupa terhadap ketentuan Allah.

Analisis Hukum Menghadiri Walimatul Ursy Saat Pandemi Covid 19 Rina Septiani
JOURNAL OF ISLAMIC AND LAW STUDIES Vol 5, No 1 (2021)
Publisher : Fakultas Syariah UIN Antasari

bstract: This study discusses legal analysis both from the perspective of Islamic law and positive law related to the law of attending walimatul ursy during the COVID-19 pandemic, this research will focus on the law of attending a wedding during the pandemic. The method used is literature study with a normative-comparative analysis approach, data analysis used is from qualitative data to secondary data. The results of the study found that the law of attending walimatul ursy during a pandemic, both Islamic and positive, is not mandatory, but permissible if those invited are in good health and are ready to carry out health protocols that have been set by the government, but if those invited are not healthy or confirmed. Corona virus, attendance is haram because it will cause greater fade if the person concerned is present.Abstrak: Penelitian ini membahas tentang analisis hukum baik dilihat dari segi hukum islam maupun hukum positif terkait dengan hukum menghadiri walimatul ursy saat pandemic covid 19, penelitian ini akan focus pada hukum menghadiri pesta pernikahan saat pandemic. Metode yang digunakan adalah studi pustaka dengan pendekatan analisis normatif-komparatif, analisis data yang digunakan adalah mulai dari data kualitatif sampai dengan data skunder. Hasil penelitian menemukan bahwa hukum menghadiri walimatul ursy saat pandemic baik secara hukum islam maupun positif tidak menjadi wajib melainkan di perbolehkan jika yang diundang dalam keadaan sehat serta siap melakukan protocol kesehatan yang sudah di tetapkan oleh pemerintah, namun apabila yang diundang dalam keadaan tidak sehat atau terkonfirmasi virus corona maka menghadirinya menjadi haram karena akan menimbulkan kemudaratan yang lebih besar jika yang bersangkutan hadir.

Nasikh Dan Mansukh Alquran Menurut dr. Hamka Ruslan Ruslan
JOURNAL OF ISLAMIC AND LAW STUDIES Vol 3, No 2 (2019)
Publisher : Fakultas Syariah UIN Antasari

AbstractIs there in the Qur'an nasakh (removed the law of sharak). Ulama differ on this matter. Differences of opinion about two things: first for scholars who say there are scriptures because there are several verses that can be made basic and both facts there are several verses of the Qur'an that are difficult to change must accept the concept of nasakh. For the modern, there is no contradiction in the Koran. There is no proposition that can be used as the basis of the text and if there is a verse that seems difficult to understand, then it must be studied because of its descent, takhshis, sociolinguistics, guidance, and rationality so that our hearts will be peaceful.Keywords: naskh, nasikh and mansukh AbstrakApakah dalam Alquran ada nasakh (penghapusan hukum syarak). Ulama berbeda pendapat dalam hal ini. Perbedaan pendapat tsb disebabkan dua hal: pertama bagi ulama yang menyatakan ada nasakh karena ada beberapa ayat yang dapat dijadikan dasar dan kedua faktanya ada beberapa ayat Alquran yang sulit dipahami kecuali harus menerima konsep nasakh. Bagi ulama yang modern menyatakan Alquran tidak ada yang kontradiksi . Tidak ada dalil yang bisa dijadikan dasar adanya nasakh dan kalau ada ayat yang kelihatannya sukar dipaham, maka harus dikaji sebab turunnya, takhshis, sosiolinguistiknya, petunjuknya, dan rasionalitasnya maka hati kita akan damai. Kata-kata kunci: naskh, nasikh dan mansukh

IMPLIKASI SISTEMIK DARI REKRUTMEN KEPALA DAERAH OLEH PARTAI POLITIK Adlina Adelia
JOURNAL OF ISLAMIC AND LAW STUDIES Vol 4, No 1 (2020)
Publisher : Fakultas Syariah UIN Antasari

AbstrakAda sejumlah gejala yang tidak kondusif bagi proses membangun demokrasi saat ini salah satunya adalah problematika rekrutmen politik dalam sistem politik Indonesia. Berdasarkan problematika tersebut maka penulis mengangkat dua masalah utama, pertama, bagaimana pola sistem rekrutmen Kepala Daerah melalui partai politik saat ini? Kedua, apa implikasi sistemik dari rekrutmen Kepala Daerah oleh partai politik? Penelitian ini bertujuan pertama, untuk mengkaji dan mengetahui pola sistem rekrutmen Kepala Daerah melalui politik saat ini. Kedua, menganalisis dan menjelaskan implikasi sistemik dari rekrutmen Kepala Daerah oleh partai politik. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menelaah buku-buku, makalah, jurnal ilmiah yang berhubungan dengan objek penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kasus. Metode analisis yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Penelitian ini menyimpulkan, pertama, pola sistem rekrutmen kepala daerah melalui partai politik saat ini merubah dirinya menjadi “pedagang kekuasaan”. Partai politik menjual belikan jabatan kepada calon yang ingin mengikuti pemilihan umum Kepala Daerah. Sehingga calon yang ingin merebut hati suatu partai politik harus melakukan “mahar politik” terlebih dahulu. Kedua, implikasi sistemik dari rekrutmen Kepala Daerah oleh partai politik saat ini yaitu terjadinya mahar politik, lahirnya raja-raja kecil di daerah, koalisi partai politik pendukung Kepala Daerah sangat pragmatis, menunjukkan bahwa hukum di Indonesia dapat dibeli, dan munculnya praktik korupsi.Kata Kunci : Rekrutmen Kepala Daerah, Partai Politik AbstractThere are a few symptoms that are not conducive to the current process of building democracy, one of which is the problem of political recruitment in the Indonesian political system. Based on these problems, therefore the writer raises two main problems, firstly, what is the Regional Head recruitment system through political parties in this current of time? Secondly, what are the systemic implications of the recruitment of Regional Heads by political parties? This research was written and aims to: Firstly, to study and find out the pattern of Regional Head recruitment systems through current politics, Secondly, analyze and explain the systemic implications of the recruitment of Regional Heads by political parties. This research is normative legal research by examining books, papers, scientific journals related to the object of the research. This research uses a case approach. The analytical method used is qualitative descriptive. The study concludes that, firstly, the pattern of regional head recruitment systems through political parties is changing itself to become a "power trader". Political parties sell positions to candidates who want to run in the Regional Head elections. Candidates who want to win the heart of a political party must do the "political dowry". Secondly, the systemic implications of the recruitment of Regional Heads by political parties today are the occurrence of political dowry, the birth of minor potentate in the region, the coalition of political parties supporting Regional Heads is very pragmatic, showing that law in Indonesia can be bought, and the emergence of corrupt practices.Keywords: Recruitment of Regional Heads, Political Parties

HUKUM MENGULANG SALAT JAMAAH DALAM SATU MASJID MENURUT EMPAT MAZHAB Miftah Faridh; Afif Amrullah
JOURNAL OF ISLAMIC AND LAW STUDIES Vol 2, No 1 (2018)
Publisher : Fakultas Syariah UIN Antasari

Abstract: This study aims to determine the law and legal basis (istidlāl) of repeating congregational prayers in one mosque according to the opinions of four schools, namely the Hanafi, Maliki, Syafi'i, and Hanbali schools. This research is a normative descriptive analytical study with a comparative approach. The results showed: First, the Hanafi, Maliki, and Syafi'i schools argued that the law of repeating (ie establishing) congregational prayers after the first congregation is makruh. This is if the mosque already has an imam, muezzin, and regular congregation. Meanwhile, the Hanbali school is of the opinion that it is permissible in addition to the Grand Mosque and the Prophet's Mosque. Second, the arguments used by the Hanafi school, the Maliki school, and the Syafi'i school are: (1) the hadith of the Prophet. never been late to pray then he did not do it in congregation at the mosque, (2) the history of the friends praying individually if they missed the congregational prayer, (3) repeating the congregation is not an act of salaf, (4) causing division of the Muslims, and (5) opening up opportunities underestimating congregational prayers. Meanwhile, the arguments of the Hanbali school are: (1) the generality of the hadith about the virtue of congregational prayer, (2) the hadith of the Prophet. advising someone to accompany a friend who has not prayed in congregation, (3) there is an age that is not used as a habit, and (4) it is not an intention to separate himself from the Muslim congregation.Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hukum dan dasar hukum (istidlāl) mengulang pelaksanaan salat jamaah dalam satu masjid menurut pendapat empat mazhab, yakni mazhab Hanafi, maliki, Syafi’i, dan Hanbali. Penelitian ini merupakan penelitian normatif yang bersifat deskriptif analitis dengan pendekatan komparatif. Hasil penelitian menunjukkan: Pertama, mazhab Hanafi, Maliki, dan Syafi’i berpendapat bahwa hukum mengulang (yakni mendirikan) salat jamaah setelah jamaah pertama adalah makruh. Hal ini jika di masjid tersebut sudah memiliki imam, muazin, dan jamaah tetap. Sedangkan mazhab Hanbali berpendapat boleh selain di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Kedua, argumentasi yang digunakan mazhab Hanafi, mazhab Maliki, dan mazhab Syafi’i adalah: (1) hadis Nabi Saw. pernah terlambat salat kemudian beliau tidak melakukannya berjamaah di masjid, (2) riwayat para sahabat salat sendiri-sendiri apabila ketinggalan salat jamaah, (3) mengulang jamaah bukan perbuatan salaf, (4) menimbulkan perpecahan kaum muslimin, dan (5) membuka peluang orang meremehkan salat berjamaah. Sedangkan argumentasi mazhab Hanbali adalah: (1) keumuman hadis tentang keutamaan salat berjamaah, (2) hadis Nabi Saw. menganjurkan seseorang untuk menemani sahabatnya yang belum salat berjamaah, (3) ada uzur yang tidak dijadikan kebiasaan, dan (4) bukan niat untuk memisahkan diri dari jamaah kaum muslimin.

POLA AKAD PERSONAL SHOPPER DALAM JUAL BELI ONLINE DI KOTA BANJARMASIN KALIMANTAN SELATAN Sa'adah Sa'adah; Hanafiah Hanafiah; Emelia Rizki Maulida
JOURNAL OF ISLAMIC AND LAW STUDIES Vol 3, No 1 (2019)
Publisher : Fakultas Syariah UIN Antasari

Abstract"Personal Shopper" is a buy-in service or better known as an online deposit service, a system offered by individuals to "buy" something which is then added to the cost of compensation or service, which is usually called a jastip fee. explained Personal Shopper which is a job in and out of shops, malls or large marchants with several well-known brands in accordance with the wishes of customers who believe in their services. The items sought are not only at the local level, it is not uncommon for requests for goods from abroad. This research is based on the background of many contract variations used by the shopper personal so that the contract that is supposed to be seen according to the muqalah fiqh perspective must therefore be known how the entrusted services and perceptions of practitioners on online entrusted services. The formulation of the problem in this study is How Online Shop Practitioners' Perception of Service Contracts Received Online is then analyzed according to the Muamalah Fiqh Perspective as for the purpose of the study is to find out the perceptions of online shop practitioners on the contract of online deposit services. The analysis technique is qualitative descriptive, to collect data needed by the author using observing techniques followed by interview techniques with shopper personal and online shop practitioners. After the collected data is processed with editing and categorization techniques. To obtain conclusions, an analysis of the data obtained is carried out. In the analysis there are 3 different case variations, so that there are 3 different laws of each shopper personal variation, variation 1 (cases III, IV and V) of this practice is not justified in Islam because of the element of combining two contracts in one transaction, in variation 2 ( case II) this practice is permissible because it is in accordance with the greeting and ijarah agreement, and in variation 3 (case I) the practice of personal shopper is invalid because of the element of dishonesty and gharar. Abstrak“Personal Shopper” adalah Jasa titip beli atau yang lebih dikenal jasa titip online merupakan sistem yang ditawarkan oleh perorangan untuk “membelikan” sesuatu yang kemudian ditambahkan biaya imbalan atau uang jasanya yang biasa disebut ongkos jastip. jelasnya Personal Shopper yaitu sebuah pekerjaan keluar masuk toko, mall atau marchant besar dengan beberapa merek terkenal sesuai dengan keinginan para pelanggan yang percaya pada jasa mereka. Barang yang dicari tidak hanya ditingkat lokal, tidak jarang adanya permintaan untuk barang-barang dari luar negeri. Penelitian ini dilatar belakangi menggenai banyak nya variasi akad yang digunakan oleh personal shopper shingga teraibaikan akad yang seharusnya dilihat menurut perspektif fiqih muamalah oleh karena itu harusnya diketahui bagaimana jasa titip dan persepsi praktisi pada jasa titip online. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana Persepsi Praktisi Online Shop Terhadap Akad Jasa Titip Online kemudian dianalisis menurut Perspektif Fiqih Muamalah adapun tujuan penelitian adalah untuk mengetahui persepsi praktisi online shop terhadap akad jasa titip online. Teknik analisis adalah deskripti kualitatif, untuk mengumpulkan data yang diperlukan penulis menggunakan teknik mengamati di lanjutkan dengan teknik wawancara dengan para personal shopper dan praktisi online shop. Setelah data terkumpul diolah dengan teknik editing dan kategorisasi. Untuk memperoleh kesimpulan, dilakukan analisis terhadap data yang didapat. Pada analisis terdapat 3 variasi kasus yang berbeda, sehingga terdapat 3 hukum yang berbeda dari setiap variasi personal shopper, variasi 1 (kasus III,IV dan V) praktik ini tidak dibenarkan dalam islam karena unsur penggabungan dua akad dalam satu transaksi, pada variasi 2 (kasus II) praktik ini dibolehkan karena sesuai dengan akad salam maupun ijarah, dan pada variasi 3 (kasus I) praktik yang dilakukan personal shopper tidak sah karena adanya unsur ketidak jujuran dan gharar.Kata kunci : Persepsi, Praktisi, Akad.

Hukum Dan Politik Di Indonesia Pasca Kemerdekaan: Studi Kasus Pengadilan Agama Dan Pengadilan Adat Sulaiman Kurdi; Ichwan Ahnaz Alamudi
JOURNAL OF ISLAMIC AND LAW STUDIES Vol. 5 No. 2 (2021)
Publisher : Fakultas Syariah UIN Antasari

Abstract: One of the important questions that arise after Indonesia's independence is: what law will be applied in Indonesia?. A long debate has come to the fore, involving various groups and views. Broadly speaking, as described by the authors of this article, the debate can be divided into two broad blocks: the first block of debate between supporters of pluralism and supporters of uniformism, and the second block of debate between secular nationalists and Muslims.Â Abstrak: Salah satu pertanyaan penting yang muncul setelah Indonesia merdeka adalah: hukum apa yang akan dipakai di Indonesia?. Perdebatan panjangpun muncul ke permukaan, melibatkan berbagai macam kelampok dan pandangan. Secara garis besar, seperti yang dijabarkan oleh penulis artikel ini, perdebatan tersebut bisa dibagi meniadi dua blok besar: blok pertama perdebatan antara pendukung pluralisme dengan pendukung uniformisme, dan blok kedua perdebatan antara nasionalis sekuler dengan Muslim.

Page 6 of 18 | Total Record : 174

4 5 6 7 8

Filter by Year

2017 2025

Filter By Issues

All Issue Vol. 9 No. 3 (2025) Vol. 9 No. 2 (2025): Special Issue: International Conference on: "Inclusive Legal Futures: Islamic P Vol. 9 No. 1 (2025) Vol. 8 No. 2 (2024) Vol. 8 No. 1 (2024) Vol. 7 No. 2 (2023) Vol. 7 No. 1 (2023) Vol. 6 No. 2 (2022) Vol. 6 No. 1 (2022) Vol. 5 No. 2 (2021) Vol. 5 No. 1 (2021) Vol 5, No 1 (2021) Vol 4, No 2 (2020) Vol 4, No 1 (2020) Vol 3, No 2 (2019) Vol 3, No 1 (2019) Vol 2, No 2 (2018) Vol 2, No 1 (2018) Vol 1, No 1 (2017) More Issue

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
Anwar Hafidzi

Contact Email
prodi.htn@uin-antasari.ac.id

Phone
+6285251295964

Journal Mail Official
anwar.hafidzi@uin-antasari.ac.id

Editorial Address
Jalan Ahmad Yani Km. 4.5 Banjarmasin

Location
Kota banjarbaru,

Kalimantan selatan

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name Anwar Hafidzi

Contact Email prodi.htn@uin-antasari.ac.id

Phone +6285251295964

Journal Mail Official anwar.hafidzi@uin-antasari.ac.id

Editorial Address Jalan Ahmad Yani Km. 4.5 Banjarmasin

Location Kota banjarbaru, Kalimantan selatan INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
Anwar Hafidzi

Contact Email
prodi.htn@uin-antasari.ac.id

Phone
+6285251295964

Journal Mail Official
anwar.hafidzi@uin-antasari.ac.id

Editorial Address
Jalan Ahmad Yani Km. 4.5 Banjarmasin

Location
Kota banjarbaru,

Kalimantan selatan

INDONESIA