Garuda - Garba Rujukan Digital

Article Per Year (5 Year)

All

Journal of Islamic and Law Studies (JILS)

jils
Website

Published by Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin

ISSN : 26568683 EISSN : 26568683 DOI : 10.18592/jils.v5i1.4577

Core Subject : Religion, Humanities, Social,

Religion Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

The Journal of Islamic and Law Studies is a multi-disciplinary publication dedicated to the scholarly study of all aspects of science and of the Islamic in Indonesia. Particular attention is paid to works dealing with history geography political science economics anthropology sociology law literature religion philosophy international relations environmental and developmental issues as well as ethical questions related to scientific research. The Journal seeks to place Islam and the Islamic tradition as its central focus of academic inquiry and to encourage comprehensive consideration of its many facets; to provide a forum for the study of Islam and Muslim societies in their global context; to encourage interdisciplinary studies of the Islamic world that are crossnational and comparative; to promote the diffusion exchange and discussion of research findings; and to encourage interaction among academics from various traditions of learning.

Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum

Articles 174 Documents

5 6 7 8 9

Posisi Al-Qur’an Serta Peranan Pentingnya Sebagai Penetapan Hukum Islam Ahmad Rifani
JOURNAL OF ISLAMIC AND LAW STUDIES Vol 3, No 2 (2019)
Publisher : Fakultas Syariah UIN Antasari

Abstract:In Islam the Qur'an is a complete and perfect scripture in various aspects, both world and hereafter, because the Qur'an is a revelation of Allah which is sent down to the Prophet Muhammad through Malaikat Jibril. The position of the sentence in the Al-Qur'an becomes a miracle and makes him stand up to the criticisms and make the Arabic writers do not move.The authenticity of the Qur'an itself is guaranteed because it is reportedly worrying about its position which has never been forgotten by Muslims because it has become a scientific center both in terms of law and others.In this paper we can conclude in a small conclusion, namely: why is the Qur'an so important to be discussed and known in Islamic law and how the position of the Qur'an in the source or determination of Islamic law.Abstrak:Dalam Islam Al-Qur’an adalah kitab suci yang komplit dan sempurna dalam berbagai aspek apa pun, baik dunia maupun akhirat, karena Al-Qur’an adalah wahyu Allah yang di turunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui Malaikat jibril. Kehabatan dalam sususan kalimat Al-Qur’an menjadi Mu’jizat dan membuat dia tahan dengan kritikan-kritikan serta membuat para sastrawan arab tidak berkutik di buatnya. Al-Qur’an itu sendiri terjamin keasliannya karena di riwayatkan secara Mutawatir lagi posisinya yang tak pernah terlupakan oleh umat Islam karena dia menjadi sentral keilmuan baik dari segi hukum ataupun yang lainnya. Dalam tulisan ini dapat kita kerucutkan dalam kesimpulan yang kecil yaitu : mengapa Al-Qur’an sangat penting di bahas dan di ketahui dalam hukum islam dan bagaimana posisi Al-Qur’an dalam sumber atau penetapan hukum Islam.

Kebijakan Pemerintah terhadap Pelaksanaan Majelis Taklim Di Banjarmasin Yusna Zaidah; Arie Sulistyoko; Ibnu Haikal Jabbar
JOURNAL OF ISLAMIC AND LAW STUDIES Vol. 6 No. 1 (2022)
Publisher : Fakultas Syariah UIN Antasari

bstract: During the pandemic, Majelis ta'lim, which is one form of community-based worship, is encountering difficulties in its execution. The actions of the majelis ta'lim, or collective meetings of many masses, create potential for inconsistencies between field conditions and those that should be governed by policy, resulting in activities that are supposed to be safe instead risking Covid-19 transmission.The theory of the policy application model, which includes communication, resources, tendencies, and ideal bureaucratic structures for the creation of successful policy implementation, was not completely fulfilled in the implementation of the policy for accelerating the handling of Covid-19 during the pandemic at the majelis ta'lim in the city of Banjarmasin during the pandemic. Starting with a lack of communication, the availability of resources, both adequate staff and clear and detailed information on the implementation, the organizers' authority that has yet to be fully maximized, and facilities that are not supportive, the organizers' and congregation's characteristics, and the implementation of technical procedures that have yet to be fully implemented. This occurred as a result of difficulties on the field caused by elements of the organizers and the majelis ta'lim congregation.Â Abstrak: Majelis taâ€™lim yang merupakan salah satu bentuk implementasi kegiatan peribadatan oleh masyarakat kini mengalami tantangan dalam penyelenggaraannya di masa pandemi. Kegiatan majelis taâ€™lim yang kolektif dengan banyak massa membuka peluang untuk terjadinya ketidaksesuian antara keadaan lapangan dengan yang seharusnya diatur kebijakan, sehingga kegiatan yang diharapkan dapat berlangsung dengan aman justru dapat beresiko terjadi penularan Covid-19. Penerapan kebijakan percepatan penanganan Covid-19 selama pandemi pada majelis taâ€™lim di kota Banjarmasin dilihat dari teori model penerapan kebijakan yang meliputi komunikasi, sumber daya, kecenderungan dan struktur birokrasi yang ideal untuk terciptanya keberhasilan penerapan kebijakan ternyata tidak terpenuhi secara menyeluruh. Mulai dari kurangnya komunikasi, ketersediaan sumber daya baik itu staf yang memadai, Informasi penyelenggaraan yang jelas dan rinci, kewenangan penyelenggara yang masih belum maksimal, dan fasilitas yang kurang mendukung, kemudian karakteristik penyelenggara maupun jemaah, serta penerapan teknis prosedur yang belum sepenuhnya. Hal ini terjadi dikarenakan adanya kendala di lapangan yang disebabkan oleh unsur penyelenggara dan jemaah majelis taâ€™lim.

Keterkaitan Antara Hadis dan Politik di Indonesia pada Era Digital (Kajian Hadis Tentang Larangan Memberi Jabatan Bagi Orang yang Meminta Jabatan) Muhammad Torieq Abdillah; Noor Syifa Humairoh; Anwar Hafidzi; Sulaiman Kurdi
JOURNAL OF ISLAMIC AND LAW STUDIES Vol 2, No 1 (2018)
Publisher : Fakultas Syariah UIN Antasari

Abstract: The hadith is one of the guidelines of muslims in the act in addition to the quran, also has a relationship with the travel of the implementation of the political as in Indonesia, especially in terms of power. Especially in this digital era of understanding and to-sharh (explanation) the contents of the hadith is already a little different from time immemorial. Like for example what happened today in Indonesia, the guidelines in politics seems to have forgotten the teachings in the quran and the hadith, with mutual pursuit of office. The purpose of this study was to determine whether the requested post is still relevant today especially in Indonesia using the system of democracy or the shift times will not change in the slightest understanding of the hadith. This research uses the descriptive qualitative method. Data collection techniques in the form of a literature study. The results of this study show that the facts and the reality of what happened in Indonesia often have differences and contrary to the depiction in the hadith, where according to a hadith regarding the provision of office or power, no post for people who ask for a position. While the reality on the political scene in Indonesia opposite happens, where people are a race and seeks to gain power and position which is considered high and features. Abstrak: Hadis yang merupakan salah satu pedoman umat Islam dalam bertindak selain alquran, juga memiliki keterkaitan dengan perjalanan pelaksanaan politik seperti yang ada di Indonesia, khususnya dalam hal kekuasaan. Terlebih di era digital ini pemahaman dan men-syarh (menjelaskan) isi hadis sudah sedikit berbeda dengan zaman dahulu. Seperti contohnya yang terjadi saat ini di Indonesia, pedoman dalam berpolitik sepertinya telah melupakan ajaran dalam alquran maupun hadis, dengan saling mengejar jabatan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah meminta jabatan masih relevan di zaman sekarang terkhusus di Indonesia yang menggunakan sistem demokrasi ataukah pergeseran zaman tidak akan merubah sedikit pun pemahaman tentang hadis tersebut. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data berupa studi kepustakaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa fakta dan realita yang terjadi di Indonesia sering kali memiliki perbedaan dan bertolak belakang dengan penggambaran di dalam hadis, di mana menurut hadis mengenai pemberian jabatan atau kekuasaan, dilarang memberi jabatan bagi orang yang meminta sebuah jabatan. Sedangkan realita di kancah perpolitikan di Indonesia terjadi sebaliknya, di mana orang berlomba dan berusaha untuk mendapatkan kekuasaan dan jabatan yang dirasa tinggi dan bergengsi.

PENDAPAT ULAMA TERHADAP PRAKTIK SEWA-MENYEWA SAWAH DI KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH Abdul Hafiz Sairazi
JOURNAL OF ISLAMIC AND LAW STUDIES Vol 2, No 2 (2018)
Publisher : Fakultas Syariah UIN Antasari

Abstrak: Hukum sewa-menyewa pada dasarnya diperbolehkan oleh ajaran Islam. Di Kabupaten Hulu Sungai Tengah terjadi praktik sewa-menyewa sawah yang dalam pembayaran sewa pemilik sawah menetapkan pembayaran sewa dengan hasil dari sawah tersebut, permasalahannya adalah kalau sawah mengalami kekeringan atau terkena hama yang mengakibatkan petani (penyewa) mengalami kerugian maka pemilik sawah (orang yang menyewakan) tetap mempunyai hak untuk menerima bagian yang telah ditentukan, sehingga dalam hal ini ada salah satu pihak yang dirugikan. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pendapat ulama terhadap praktik sewa-menyewa sawah di kabupaten Hulu Sungai Tengah dan apa yang menjadi alasan dan dasar hukum pendapat ulama terhadap praktik sewa-menyewa sawah di Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Penelitian ini adalah penelitian lapangan, bersifat deskriptif kualitatif yang berlokasi di Kabupaten Hulu Sungai Tengah.Peneliti melakukan wawancara terhadap 10 orang ulama sebagai responden.Hasil penelitian menunjukkan bahwa benar akad ini pada subtansinya ialah sewa-menyewa dan sekilas memang tidak ada permasalahan, akan tetapi pada saat pelaksanaanya terdapat unsur gharar dan indikaasi maysir dikarenakan dalam pembayaran sewa bahwasanya pemilik sawah akan menerima pembayaran sewa yang telah ditentukan jumlahnya dan dipastikan sekian belek (takaran)nya, padahal total jumlah perolehan hasil padi dari sawah yang akan dipenen penyewa (penggarap) pun belum diketahui secara pasti baik kualitas maupun kuantitasnya. Oleh karena itu menurut penulis praktik tersebut harus dihindari. Terdapat tiga kesimpulan hukum dari pendapat ulama Kabupaten Hulu Sungai Tengah terhadap praktik sewa-menyewa sawah, yaitu boleh, tidak boleh dan makruh.

Problematika Proses Peradilan Perkara Pelanggaran Ham Di Indonesia Kumbul Kusdwidjanto Sudjadi; Yusuf Setyadi
JOURNAL OF ISLAMIC AND LAW STUDIES Vol. 6 No. 1 (2022)
Publisher : Fakultas Syariah UIN Antasari

Abstract: The settlement of human rights violations in Indonesia is based on the Law on the Human Rights Court, that any person and/or group who has a strong reason that their human rights have been violated can submit reports and complaints verbally or in writing to Komnas HAM. . The law also contains provisions on the establishment of a special (ad-hoc) human rights court to try past human rights violations that occurred before the law was enacted, while a permanent human rights court only deals with crimes that occurred after the law was passed. . However, these ad-hoc courts are only established to hear special cases and are established through special procedures. The president can only establish an ad hoc court like this if there is a firm recommendation from the DPR. The process of resolving human rights violations begins with the arrest of alleged human rights violations by the investigators of the Attorney General's Office and the Public Prosecutor who are authorized to conduct detention and prosecution for the purposes of investigation and prosecution. there will be a prosecution by the attorney general or public prosecutor and an examination will be carried out in a human rights court. The weakness of the settlement of human rights violations in Indonesia based on the Law on the Human Rights Court, that the settlement of human rights violations in Indonesia is carried out in court, is by no means intended to reveal the facts of the violations that occurred, let alone to rectify history. These trials are only designed to prove whether those suspected of being most responsible for crimes against humanity or genocide are really most responsible or not. The truth that the court wants to prove is the material truth which is limited by the evidentiary procedure as regulated in the Criminal Procedure Code. Weaknesses in resolving human rights violations in Indonesia based on the Law on Human Rights Courts in the general court environment make them very dependent on the bureaucracy and administration of the general justice they occupy, there are articles that are misinterpreted so as to allow the perpetrators to be free, and there is also an age limit for both investigators and prosecutors. general public, as well as ad hoc judges, thereby preventing the entry of competent personsÂ Abstrak: Penyelesaian pelanggaran HAM di Indonesia didasarkan pada Undang-Undang Pengadilan HAM, bahwa setiap orang dan/atau kelompok yang mempunyai alasan kuat bahwa hak asasinya dilanggar dapat menyampaikan laporan dan pengaduan secara lisan atau tertulis kepada Komnas HAM. Undang-undang tersebut juga memuat ketentuan tentang pembentukan pengadilan HAM khusus (ad-hoc) untuk mengadili pelanggaran HAM masa lalu yang terjadi sebelum undang-undang tersebut diundangkan, sedangkan pengadilan HAM permanen hanya menangani kejahatan yang terjadi setelah undang-undang tersebut disahkan. Namun, pengadilan ad-hoc ini hanya dibentuk untuk mengadili kasus-kasus khusus dan dibentuk melalui prosedur-prosedur khusus. Presiden hanya bisa membentuk pengadilan ad hoc seperti ini jika ada rekomendasi tegas dari DPR. Proses penyelesaian pelanggaran HAM diawali dengan penangkapan terhadap dugaan pelanggaran HAM oleh penyidik Kejaksaan Agung dan Kejaksaan yang berwenang melakukan penahanan dan penuntutan untuk kepentingan penyidikan dan penuntutan. akan ada penuntutan oleh jaksa agung atau penuntut umum dan pemeriksaan akan dilakukan di pengadilan hak asasi manusia. Lemahnya penyelesaian pelanggaran HAM di Indonesia berdasarkan UU Pengadilan HAM, bahwa penyelesaian pelanggaran HAM di Indonesia dilakukan di pengadilan, sama sekali tidak dimaksudkan untuk mengungkap fakta pelanggaran yang terjadi. , apalagi untuk meluruskan sejarah. Pengadilan ini hanya dirancang untuk membuktikan apakah mereka yang diduga paling bertanggung jawab atas kejahatan terhadap kemanusiaan atau genosida benar-benar paling bertanggung jawab atau tidak. Kebenaran yang ingin dibuktikan oleh pengadilan adalah kebenaran materiil yang dibatasi oleh acara pembuktian sebagaimana diatur dalam KUHAP. Kelemahan dalam menyelesaikan pelanggaran HAM di Indonesia berdasarkan UU Pengadilan HAM di lingkungan peradilan umum membuat mereka sangat bergantung pada birokrasi dan administrasi peradilan umum yang mereka tempati, ada pasal-pasal yang disalahartikan sehingga memungkinkan pelakunya untuk bebas, dan juga ada batasan usia bagi penyidik dan jaksa. masyarakat umum, serta hakim ad hoc, sehingga mencegah masuknya orang-orang yang berkompeten

Does Kafa'ah Apply To The Descendants Of The Prophet Muhammad. Examine The Concept Of Kafaah Towards The Alawites In Martapura, Banjar Nadiyah Nadiyah; Norlaila Norlaila; Anwar Hafidzi
JOURNAL OF ISLAMIC AND LAW STUDIES Vol. 5 No. 2 (2021)
Publisher : Fakultas Syariah UIN Antasari

Abstract: This study emerged when there were problems among Habib and Syarifah in re -interpreting the concept of kafa'ah in marriage for the Alawiyin in the city of Martapura, South Kalimantan. This study is different from other researchers because the problem of endogamy is seen from sekufu or not in the sociological approach of society. The method used in this study is an empirical study with a sociological legal approach to the Alawiyin community who will hold a marriage. The finding of the research is that Kafa'ah in the alawiyin approach is as blood and as a descendant of the Prophet. If no similarity is found, then a discussion approach will be conducted on the agreement of all relatives to determine whether kafa'ah or not for the prospective companion later.Â Abstrak: Penelitian ini muncul Ketika ada permasalahan di kalangan Habib dan Syarifah dalam memaknai ulang konsep kafaâ€™ah dalam pernikahan bagi kaum Alawiyin di Kota Martapura, Kalimantan Selatan. Penelitian ini berbeda dengan peneliti lainnya karena permasalahan endogami dilihat dari sekufu atau tidaknya dalam pendekatan sosiologi masyarakat. MetodeÂ yang digunakan dalam penelitian ini adalah kajian empiris dengan pendekatan sosiologi hukum terhadap masyarakat alawiyin yang akan melangsungkan pernikahan. Temuan penelitian adalah bahwa Kafaâ€™ah dalam pendekatan alawiyin adalah sedarah dan senasab dzuriyat Rasulullah. Jika tidak ditemukan yang senasab, maka akan dilakukan pendekatan diskusi terhadap kesepakatan semua kerabat untuk menentukan apakah kafaâ€™ah atau tidak bagi calon pendampingnya nanti.

Penggunaan Sosial Media Twitter dalam Komunikasi Organisasi (Studi Kasus Pemerintah Provinsi Dki Jakarta Dalam Penanganan Covid-19) Syailendra Reza Irwansyah Rezeki
JOURNAL OF ISLAMIC AND LAW STUDIES Vol 4, No 2 (2020)
Publisher : Fakultas Syariah UIN Antasari

ABSTRAKTulisan ini mengulas mengenaipenggunaansosial media khususnya twitter dalam konteks komunikasi organisasi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam hal ini Gubernur Anies Bawes dan dalam penangan Covid-19. Metode Penelitian dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dreskriftif, dengan menggunakan desain penelitian yang spesifik pada studi kasus. Penggunaan media sosial twitter untuk menginformasikan kegiatan dan hal – hal yang berkaitan dengan penanganan Covid-19 dan kinerja Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Hal ini bertujua nmendapatkan respon yang cepa tdari para warga Jakarta yang menggunakan platform media sosial. Pendekatan kualitatif digunakan karena pada dasarnya tweetan yang ada di media sosial twitter merupakan salah satu bentuk dari dokumen yang dapat dianalisa dengan analisis tekstual. Pemanfaatan twitter yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam hal ini Gubernur yang dibantu jajarannya dalam mencegah dan menangani Covid-19 sudah dilakukan dengan baik, dengan tidak mengabaikan manfaat dari media sosial bagi organisasi besar pemerintahan dan fungsi dari esensi komunikasi. Keberhasilan yang dilakukan oleh Gubernur DKI Jakarta melalui akun twitter @DKIJakarta dapat dilihat melalui umpan balik (feedback) yang diberikan masyarakatnya melalui kritik, saran dan informasi pengaduan dari masyarakat.Kata kunci: Sosial Media, Twitter, KomunikasiOrganisasi,Penanganan Covid-19 ABSTRACTThis paper explores the use of social media, especially Twitter in the context of the communication of the DKI Jakarta Provincial Government in this case Governor Anies Bawesdan in the handling of Covid-19. The research method in this research uses a descriptive qualitative approach, using a specific research design on a case study.The use of social media twitter to inform activities and matters relating to the handling of Covid-19 and the performance of the Provincial Government of DKI Jakarta. it aims to get a quick response from Jakarta residents who use social media platforms. The qualitative approach is used because basically tweetan on Twitter social media is a form of document that can be analyzed by textual analysis. The use of Twitter by the Provincial Government of DKI Jakarta in this case the Governor who assisted his staff in preventing and handling Covid-19 has been done well, by not ignoring the benefits of social media for large government organizations and functions of the essence of communication. The success made by the Governor DKI of Jakarta through the Twitter account @DKI Jakarta can be seen through the feedback provided by the community through criticism, suggestions and information complaints from the public.Keywords: Social Media, Twitter, Organizational Communication, Covid-19 Handling

KONSEP TAAT KEPADA PEMIMPIN (ULIL AMRI) DI DALAM SURAH AN-NISA : 59, AL-ANFAL :46 DAN AL-MAIDAH : 48-49 (ANALISIS TAFSIR TAFSIR AL-QURTHUBI, AL-MISHBAH, DAN IBNU KATSIR) Sulaiman Kurdi; , Jumratul Mubibah; Ummul Faizah
JOURNAL OF ISLAMIC AND LAW STUDIES Vol 1, No 1 (2017)
Publisher : Fakultas Syariah UIN Antasari

Abstract: Leadership is a mandatory goal. in each interpretation of al-ulil amri, al-Kitab (al-qur'an) obedience to Allah and His Messenger. The research method uses the interpretations of Al-Qurthubi, Al-Mishbah, and Ibnu Katsir to analyze the subject matter per verse and the meaning using the theory to support the meaning of the meaning. The Obedient Concern to the Apostle and Ulil Amri in this verse is absolute, as Ulil Amri does not instruct the forbidden by Allah swt. The Apostle has two positions. First, explain the laws of God and keep His message. Second, managing public affairs and explaining government regulations based on needs. Abstrak : Taat kepada pemimpin merupakan tujuan yang wajib. dalam masing-masing tafsir mengenai ulil amri, al- kitab ( al-qur’an) ketaatan kepda Allah dan RasulNya. Metode penelitian menggunakan tafsir Al-Qurthubi, Al-Mishbah, dan Ibnu Katsir menganilsis pokok permasalahan per ayat dan makna menggunakan teori untuk mendukung pengertian makna.Konsep Taat kepada Rasul dan Ulil Amri dalam ayat ini bersifat mutlak, selama Ulil Amri tidak memerintahkan kepada yang dilarang oleh Allah swt. Rasul memiliki dua kedudukan. Pertama, menjelaskan hukum-hukum Tuhan dan menunaikan risalahNya. Kedua, mengelola urusan masyarakat dan menjelaskan peraturan-peraturan pemerintahan berdasarkan kebutuhan.

Politik Hukum Pembentukan Legislasi Bidang Ekonomi Syariah Di Indonesia Ichwan Ahnaz Alamudi; Ahmadi Hasan
JOURNAL OF ISLAMIC AND LAW STUDIES Vol 5, No 1 (2021)
Publisher : Fakultas Syariah UIN Antasari

Abstract: This study will disclose that the construction of legal legislates in the Islamic area is influenced by a sharia-based law polit. This is because community elements are Muslim majority. This study's method is more likely to be a legal-normative study with a legal-political approach. The government's function as a legislator in the establishment of Sharia economic law, according to this study, cannot be separated from the participation of users, the majority of whom are Muslims. Abstrak: Penelitian ini akan mengungkap bahwa pembentukan legislasi hukum bidang Syariah di Indonesia dipengaruhi oleh politk hukum berbasis Syariah. Hal ini dikarenakan factor masyarakat yang mayoritas muslim. Metode yang digunakan dalam penelitian ini lebih cenderung pada kajian yuridis-normatif dengan pendekatan politik hukum.Penelitian ini menemukan bahwa pemerintah sebagai legislator dalam pembentukan hukum ekonmi Syariah tidak terlepas dari peranan pengguna, yang mayoritasnya beragama Islam.

Indahnya Kemitraan Laki-Laki Dan Perempuan Dalam Hukum Islam Masyithah Umar
JOURNAL OF ISLAMIC AND LAW STUDIES Vol 3, No 1 (2019)
Publisher : Fakultas Syariah UIN Antasari

Abstrak Hukum Islam senantiasa mengedepankan konsep/rasa keadilan, kemitraan, persamaan, untuk memberi peluang pemberdayaan bagi laki-laki dan perempuan secara seimbang/setara. Pemahaman keagamaan dalam tulisan ini bermuara pada aturan yang dimuat dalam hukum Islam mengenai kedudukan dan peran laki-laki dan perempuan, dan pemahaman itu seringkali menjadi titik pangkal dari wacana yang dikembangkan dan bahkan menjadi dasar berpijak dalam tindakan dan prilaku keseharian. Kemudian berikutnya menjadi pangkal tolak dalam melaksanakan peran-peran dan tanggung jawabnya dalam kehidupan, sehingga pada gilirannya akan meentukan posisi laki-laki dan perempuan dalam dunia domestik dan publik. Harmoni hubungan kemitraan laki-laki dan perempuan serta praktek yang berkaitan dengan peran laki-laki dan perempuan telah dikonstruksi secara turun temurun dari waktu kewaktu berdasarkan budaya setempat. Konstrusinya bisa berubah sesuai dengan perubahan struktur sosial, politik, ekonomi, dan pemahaman keagamaan lapisan masyarakat (gender). Oleh karena itu, diperlukan pemahaman hukum Islam yang dapat menuntun sehingga relasi laki-laki dan perempuan berjalan dengan harmoni, baik dan indah. Kata Kunci: Persamaan, Perbedaan, Keadilan, Kesetaraan, Kemitraan.

Page 7 of 18 | Total Record : 174

5 6 7 8 9

Filter by Year

2017 2025

Filter By Issues

All Issue Vol. 9 No. 3 (2025) Vol. 9 No. 2 (2025): Special Issue: International Conference on: "Inclusive Legal Futures: Islamic P Vol. 9 No. 1 (2025) Vol. 8 No. 2 (2024) Vol. 8 No. 1 (2024) Vol. 7 No. 2 (2023) Vol. 7 No. 1 (2023) Vol. 6 No. 2 (2022) Vol. 6 No. 1 (2022) Vol. 5 No. 2 (2021) Vol. 5 No. 1 (2021) Vol 5, No 1 (2021) Vol 4, No 2 (2020) Vol 4, No 1 (2020) Vol 3, No 2 (2019) Vol 3, No 1 (2019) Vol 2, No 2 (2018) Vol 2, No 1 (2018) Vol 1, No 1 (2017) More Issue

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
Anwar Hafidzi

Contact Email
prodi.htn@uin-antasari.ac.id

Phone
+6285251295964

Journal Mail Official
anwar.hafidzi@uin-antasari.ac.id

Editorial Address
Jalan Ahmad Yani Km. 4.5 Banjarmasin

Location
Kota banjarbaru,

Kalimantan selatan

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name Anwar Hafidzi

Contact Email prodi.htn@uin-antasari.ac.id

Phone +6285251295964

Journal Mail Official anwar.hafidzi@uin-antasari.ac.id

Editorial Address Jalan Ahmad Yani Km. 4.5 Banjarmasin

Location Kota banjarbaru, Kalimantan selatan INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
Anwar Hafidzi

Contact Email
prodi.htn@uin-antasari.ac.id

Phone
+6285251295964

Journal Mail Official
anwar.hafidzi@uin-antasari.ac.id

Editorial Address
Jalan Ahmad Yani Km. 4.5 Banjarmasin

Location
Kota banjarbaru,

Kalimantan selatan

INDONESIA