cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Isdian Anggraeny
Contact Email
dedikasihukum@umm.ac.id
Phone
+6282232791088
Journal Mail Official
dedikasihukum@umm.ac.id
Editorial Address
KAMPUS III UMM Jalan Raya Tlogomas No. 246 Malang, Jawa Timur, Indonesia 65144 Tel: (+62) 341 464318 | Fax: (+62) 341 460782 Email: dedikasihukum@umm.ac.id
Location
Kota malang,
Jawa timur
INDONESIA
Jurnal Dedikasi Hukum
Published by Universitas Muhammadiyah Malang
ISSN : 27767183     EISSN : 27767191     DOI : https://doi.org/10.22219/jdh.v1i1
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Ruang lingkup jurnal Dedikasi Hukum berkaitan dengan pengabdian kepada masyarakat dengan berbagai topik di bidang hukum yang berbasis penelitian seperti: Riset Berbasis Masyarakat, Pembelajaran Layanan dan advokasi, Pengembangan dan pemberdayaan Masyarakat, Pendampingan Masyarakat, dan Uji Coba Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
Arjuna Subject : Seni dan Humaniora - Seni dan Humaniora (Lain-Lain)
Articles 8 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol. 4 No. 1 (2024): April 2024" : 8 Documents clear
Socialization of Environmental Laws related to Factory Construction to the Village Community of Pondok, Grogol – Sukoharjo Rizka, Rizka; Nurhayati , Nunik; Oktafiana , Nadita; Rifai, M. Ikhsan
Jurnal Dedikasi Hukum Vol. 4 No. 1 (2024): April 2024
Publisher : Universitas Muhammadiyah Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22219/jdh.v4i1.30035

Abstract

A good and healthy living environment is a gift given by God Almighty to all living creatures in this world, therefore the right to enjoy a healthy environment is a right for every human being and all living creatures around him without exception. However, The increasing number of development activities, especially factories, will definitely have an impact on environmental pollution and damage, including water pollution caused by industrial waste, waste produced from activities which are then thrown into rivers or watercourses, causing polluted water and soil pollution. Pondok Village, Grogol District, Sukoharjo Regency is planning to build a factory around community settlements. However, some people do not agree with this plan because it has a negative impact on the environment. On the other hand, residents who reject the plan do not yet know the procedures for rejecting factory construction according to applicable regulations. The method used is to increase knowledge through community-based outreach for Pondok Village residents which aims to increase community and village government awareness of environmental damage disasters by involving Academics, Students, Village Officials and the Pondok Village Community. This service program is able to increase residents' awareness about pollution which is the impact of industrial waste while forming an environmentally conscious community.   Abstrak Sosialisasi Hukum Lingkungan terkait Pembangunan Pabrik kepada Masyarakat Desa Pondok, Grogol – Sukoharjo. Lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan anugerah yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa kepada semua mahluk hidup yang ada di dunia ini. Oleh sebab itu hak untuk menikmati lingkungan yang sehat merupakan hak bagi setiap manusia beserta seluruh makluk hidup di sekitarnya tanpa terkecuali.Namun, semakin bertambahnya kegiatan pembangunan terutama pabrik pasti akan berdampak pada pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, diantaranya pencemaran air yang disebabkan oleh limbah industrial limbah yang dihasilkan dari kegiatan yang kemudian dibuang ke sungai atau tempat aliran air sehingga menyebabkan air tercemar, pencemaran tanah. Desa Pondok, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo dalam rencana akan dibangun pabrik di sekitar pemukiman masyarakat. Namun sebagian masyarakat tidak setuju dengan rencana ini karena berdampak buruk terhadap lingkungan hidup. Disamping itu, warga yang menolak rencana tersebut belum tahu prosedur penolakan pembangunan pabrik sesuai aturan yang berlaku. Metode yang dilakukan adalah dengan melakukan peningkatan pengetahuan melalui sosialisasi berbasis komunitas warga Desa Pondok yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dan pemerintah desa terhadap bencana rusaknya lingkungan dengan melibatkan Akademisi, Mahasiswa, Perangkat Desa serta Masyarakat Desa Pondok. Program pengabdian ini mampu meningkatkan kesadaran warga tentang pencemaran yang merupakan dampak limbah industrial sekaligus membentuk komunitas sadar lingkungan di desa Pondok Grogol.  
Legalitas BUMDesa : Pendampingan BUMDesa Lemujud dalam Pemenuhan Good Corporate Governance Phahlevi, Rifqi Ridlo; Purwaningsih, Sri Budi; Choiriyah, Ilmi Usrotin; Moh. Faizin; Maulana, Asrul; Prasetyo, Andika Bujang
Jurnal Dedikasi Hukum Vol. 4 No. 1 (2024): April 2024
Publisher : Universitas Muhammadiyah Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22219/jdh.v4i1.31066

Abstract

Pengembangan BUMDesa merupakan salah satu cara yang digunakan pemerintah untuk mengembangkan dan meningkatkan perekonomian masyarakat desa serta meningkatan perolehan Pendapatan Asli Desa termasuk juga bagi desa lemujut. Desa lemujut mempunyai BUMDesa yang sudah beroperasi dengan beberapa unit usaha yang ada diantaranya Unit usaha sewa menyewa kios, PAMSIMAS, Bank desa dan Pengelolaan TPS, dimana kendala yang dihadapi adalah  adanya belum adanya legalitas hukum dari BUMDesa lemujut. Tujuan dari pengabdian ini adalah untuk membantu legalitas BUMDesa Lemujut. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan metode empiris dengan pendekatan wawancara. Adapun hasil penelitian ini adalah adanya penataan dan penyesuaian AD/ART, Perdes tentang BUMDesa dan tata lembaga BUMDesa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Setelah dilakukannya penataan dan penyesuaian AD/ART, Perdes sesuai ketentuan hukum, selanjutnya dilakukan pendaftaran legalitas BUMDesa melalui system informasi desa kementerian desa dan terakhir adalah terbitnya legalitas badan hukum BUMDesa Lemujut yang dikeluarkan oleh kementerian Hukum dan HAM. Abstract Legal status of BUMDesa: Assisting BUMDesa Lemujud in Fulfilling Good Corporate Governance The development of the Village-Owned Enterprises (BUMDesa) is one of the government's strategies to enhance and boost the rural community's economy, including in Lemujut village. Lemujut village has an operational BUMDesa comprising various business units such as rental kiosks, PAMSIMAS, a village bank, and waste management. However, a significant challenge faced is the lack of legal status for the BUMDesa in Lemujut. The objective of this service is to assist in obtaining legal recognition for BUMDesa Lemujut. This research employs a juridical-normative method using a statutory approach and an empirical method involving interviews. The research findings involve the restructuring and adaptation of the Articles of Association and Village Regulations concerning BUMDesa, aligning them with legal provisions. Once the restructuring and alignment of regulations comply with legal requirements, the next steps involve registering the BUMDesa's legality through the Ministry of Village's information system. Finally, the issuance of legal recognition as a corporate entity for BUMDesa Lemujut is expected from the Ministry of Law and Human Rights.
Defending Democracy Through Democracy Defenders Accelerator Bootcamp in Estonia Al-Fatih, Sholahuddin; Hirmo, Meelika
Jurnal Dedikasi Hukum Vol. 4 No. 1 (2024): April 2024
Publisher : Universitas Muhammadiyah Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22219/jdh.v4i1.31985

Abstract

Democracy is becoming mainstream in modern countries. Even though many people choose it, implementing democracy does not always run smoothly. Some countries show inappropriate democratic practices. Through this international community service, the service tries to share stories with the world about the practice of democracy in Indonesia, especially for the younger generation. This community service agenda will occur in Estonia from March 27 to April 5, 2023. The service method is a mixed model, with socialization sessions, discussions, and class material. It is hoped that the results of this service will provide benefits to democracy activists throughout the world. Maintaining democracy requires methods and strategies, such as strengthening godship values ​​in legal products, both at the central and regional levels, accommodating developing values ​​and culture in society as living law, and protecting oneself from values ​​not by the identity of the nation and state.   Abstrak Membela Demokrasi Melalui Pelatihan Akselerator Pembela Demokrasi di Estonia Demokrasi menjadi arus utama bagi negara-negara modern. Meskipun banyak dipilih, implementasi demokrasi tidak selamanya berjalan lancar. Beberapa negara, menunjukkan praktik demokrasi yang tidak semestinya. Melalui pengabdian kepada masyarakat bertaraf Internasional ini, pengabdi mencoba berbagi cerita kepada dunia, praktik demokrasi di Indonesia, khususnya bagi generasi muda. Agenda pengabdian kepada masyarakat ini berlangsung di Estonia, pada tanggal 27 Maret hingga 5 April 2023. Metode pengabdian yang digunakan adalah model campuran, dimana ada sesi sosialisasi, diskusi juga materi di kelas. Hasil dari pengabdian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pegiat demokrasi di seluruh dunia, bahwa untuk mempertahankan demokrasi dibutuhkan cara dan strategi, seperti: memperkuat nilai-nilai ketuhanan dalam produk hukum, baik di tingkat pusat maupun daerah, mengakomodasi nilai-nilai dan budaya yang berkembang di tengah masyarakat sebagai living law dan memproteksi diri dari nilai yang tidak sesuai dengan jati diri bangsa dan negara.
Perlindungan Hukum Pekerja Sektor Informal terhadap Kesesuaian Upah di Indonesia Yosephine Adinda; Jefri Hari Akbar
Jurnal Dedikasi Hukum Vol. 4 No. 1 (2024): April 2024
Publisher : Universitas Muhammadiyah Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22219/jdh.v4i1.30356

Abstract

Dewasa ini, perkembangan sektor ekonomi yang semakin maju tidak luput dari pekerja yang ikut serta memegang peran penting. Peranan andil pekerja tidak hanya terbatas pada sektor formal tetapi juga sektor informal. Meninjau realitas di Indonesia, mayoritas pekerja masih termasuk dalam pekerja sektor informal. Pekerja sektor informal tergolong dalam kelompok rentan karena kurangnya akan perlindungan sosial terkait hak-hak yang dimilikinya, khususnya realita bahwa seringkali upah yang diterima jauh dari kategori layak. Penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana perkembangan peraturan hukum di Indonesia yang tertuang dalam melindungi upah yang layak bagi pekerja sektor informal dan perbaikan yang bisa dilakukan dalam memastikan kesejahteraan pekerja sektor informal. Metode penelitian menggunakan studi kepustakaan dengan mengumpulkan aturan-aturan hukum yang ada dan dokumen-dokumen lain terkait yang mendukung dalam kelengkapan topik yang diusung. Penelitian ini menemukan bahwasanya pemenuhan hak akan upah yang layah bagi pekerja sektor informal melalui regulasi yang ada masih belum tertuang secara implisit maupun eksplisit. Abstract Protection of Informal Sector Workers regarding Wage Compliance in Indonesian RegulationsToday, the advancing development of the economic sector is inseparable from the crucial role played by workers. The contribution of workers extends beyond the formal sector to include the informal sector. Surveying the reality in Indonesia, the majority of workers are still classified as informal sector workers. Informal sector workers belong to a vulnerable group due to the lack of social protection concerning their rights, particularly the often inadequate wages they receive. This research aims to understand how the development of legal regulations in Indonesia, aimed at protecting fair wages for informal sector workers, has unfolded and what improvements can be made to ensure the well-being of these workers. The research methodology employs a literature review by collecting existing legal regulations and other relevant documents that support the completeness of the discussed topic. The study reveals that the fulfillment of the right to fair wages for informal sector workers through existing regulations is still not explicitly or implicitly stated.
Perlindungan Hak Asasi Manusia bagi Tersangka dan Terdakwa dalam Sistem Pemasyarakatan di Rutan Kelas IIA Kota Yogyakarta Gunawan, Yordan; Anggriani, Reni; Yusmiastuti, Tsaniya
Jurnal Dedikasi Hukum Vol. 4 No. 1 (2024): April 2024
Publisher : Universitas Muhammadiyah Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22219/jdh.v4i1.31423

Abstract

Kesadaran untuk mengakhiri stigma, diskriminasi, dan kekerasan terhadap manusia dengan alasan apa pun merupakan cita-cita luhur para pendiri bangsa sebagaimana terlihat dalam rumusan Pancasila, UUD 1945, dan beberapa peraturan peurndang-undangan lainnya di Indonesia. Salah satunya berkaitan dengan sistem pemasyarakatan yang mengedepankan konsep rehabilitasi dan reintegrasi sosial terhadap tersangka dan terdakwa. Tersangka dan terdakwa telah dipandang sebagai subjek dengan hak asasi yang melekat, sehingga harus dihormati dan dilindungi. Beberapa hak tersangka dan terdakwa yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, yang antara lain adalah hak untuk mendapatkan penyuluhan hukum, konsultasi hukum, dan bantuan hukum. Pusat Konsultasi dan Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta bekerja sama dengan Rumah Tahanan Kelas IIA Kota Yogyakarta melaksanakan pengabdian hukum dalam rangka memastikan tahanan mengetahui dan menyadari hak-hak yang seharusnya mereka dapatkan hingga memfasilitasi para tahanan yang membutuhkan layanan berupa penyuluhan hukum, kosultasi hukum, dan bantuan hukum secara gratis.   Abstract Protection of Human Rights for Suspects and Defendants in the Correctional System at Class IIA Detention Center, Yogyakarta City.The fervent commitment to eradicate stigma, discrimination, and violence against individuals on any grounds stands as a lofty aspiration, echoing the principles enshrined in Pancasila, the 1945 Constitution, and various legislative enactments. Of particular significance is the realm of the penal system, which espouses the principles of rehabilitation and social reintegration for individuals designated as suspects and defendants. These individuals are regarded as subjects possessing inherent human rights that demand due respect and protection. The delineation of the rights accorded to suspects and defendants is delineated within the framework of the Criminal Code and Law Number 22 of 2022 concerning Corrections. This legal corpus enumerates privileges such as the entitlement to legal counseling, legal consultation, and legal assistance. The Collaborative Initiative between the Legal Consultation and Assistance Center (PKBH) at the Faculty of Law, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, and the Class IIA Detention Center in Yogyakarta City exemplifies a dedicated legal service endeavor. This involves facilitating detainees who require services such as legal counseling, legal consultation, and legal assistance, all provided free of charge.
Urgensi Pendaftaran Badan Hukum Badan Usaha Milik Desa Moncek Timur-Sumenep Guna Penguatan Perekonomian Desa Mukmin, Muhammad Shidiq; Sholehah, Putri Liadatus; Kusniyah; Afrobi, Hari Zaky Achmad; Yogaastama, Riesta
Jurnal Dedikasi Hukum Vol. 4 No. 1 (2024): April 2024
Publisher : Universitas Muhammadiyah Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22219/jdh.v4i1.31692

Abstract

Pemerintah Desa Moncek Timur membentuk BUMDes untuk menjadi penggerak ekonomi desa, namun dalam proses pengelolaannya kurang baik. Dalam menjalankan Badan Usaha Milik Desa ada beberapa kendala atau hambatan seperti sumber daya manusia yang kurang baik sehingga akuntabilitas pengelolaannya kurang baik, juga keterbatasan modal yang disebabkan oleh sulitnya mendapat bantuan suntikan dana dari pemerintah. Bantuan sulit untuk didapatkan disebabkan BUMDes Sera’ Berkat belum mendaftar badan hukum. Tim pengabdian kepada masyarakat Universitas Trunojoyo Madura mendampingi penyusunan dokumen-dokumen pendukung untuk melakukan pendaftaran badan hukum. Abstract The Urgency of Legal Entity Registration of Village-Owned Enterprises in East Moncek-Sumenep for Strengthening the Village Economy.Moncek Timur Village government formed BUMDes to drive the village economy, but the management process is not good. In running the BUMDes, there are several obstacles or barriers, such as poor human resources that result in poor management accountability, as well as capital limitations caused by the difficulty of obtaining funding injections from the government. Assistance is difficult to obtain because BUMDes Sera' Berkat has not yet registered as a legal entity. The community service team of Trunojoyo University Madura assisted with the preparation of supporting documents to register the legal entity.
Pemahaman Kepastian Hukum Hak Atas Tanah pada Aparatur dan Masyarakat Desa Benjor- Kabupaten Malang Anadi, Yandri Radhi Anadi; Faisol; Rizki, Rizki
Jurnal Dedikasi Hukum Vol. 4 No. 1 (2024): April 2024
Publisher : Universitas Muhammadiyah Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22219/jdh.v4i1.31731

Abstract

Keberadaan kepastian hukum merupakan sebuah bentuk perlindungan bagi pencari keadilan terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu secara pasti. pada wilayah Desa Benjor masih terdapat kekurangan pemahaman terhadap sejauh mana kepastian hukum hak atas tanah yang harus diterapkan, baik dilingkup aparatur desa itu sendiri maupun untuk masyarakat. Maka dengan itu diperlukan ekskalasi pemahaman terhadap kepastian hukum hak atas tanah agar tercipatanya tata kelola pemerintahan yang baik dan perwujudan cita-cita untuk keadilan bagi masyrakat melalui pendaftaran tanag yang sudah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Permasalahan dalam penelitian ini diantaranya intensitas pengetahuan aparatur desa dan masyarakat desa terhadap kepastian hukum hak atas tanah di Desa Benjor serta hambatan aparatur desa dan masyarakat Desa Benjor untuk mendapatkan kepastian hukum terhadap hak atas tanah. Jenis Penelitian yang digunakan adalah penelitia yuridis empiris, dengan menggunakan pendekatan yuridis sosilogis.   Abstract Understanding of Legal Certainty of Land Rights in the Apparatus and Communities of Benjor Village, Malang Regency.The existence of legal certainty is a form of protection for justice seekers against arbitrary actions, which means that someone will and can get something that is expected under certain circumstances with certainty. in the Benjor Village area there is still a lack of understanding of the extent to which legal certainty of land rights must be applied, both within the village apparatus itself and for the community. So with that it is necessary to escalate understanding of legal certainty of land rights so that good governance is created and the realization of the ideals of justice for the community through land registration which has been determined by laws and regulations. The problems in this study include the intensity of knowledge of village officials and village communities regarding legal certainty of land rights in Benjor Village and obstacles to village apparatus and the people of Benjor Village in obtaining legal certainty regarding land rights. The type of research used is empirical juridical research, using a sociological juridical approach.
Advokasi Hukum sebagai Pilar Kedaulatan Energi: Kajian Putusan World Trade Organization tentang Regulasi Pembatalan Ekspor Mineral Mentah Amelia, Alya; Firdaus, Farhan; Wibowo, Ridhwan
Jurnal Dedikasi Hukum Vol. 4 No. 1 (2024): April 2024
Publisher : Universitas Muhammadiyah Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22219/jdh.v4i1.32217

Abstract

Mineral mentah merupakan sumber daya alam tak terbarukan yang mempunyai peranan penting dalam memenuhi hajat hidup orang banyak, serta memberi nilai tambah secara nyata bagi perekonomian nasional dalam usaha mencapai kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Negara memiliki tanggung jawab untuk mengelola dan mengefisienkan penggunaan sumber daya mineral mentah untuk kemakmuran rakyat sebagaimana yang tertera dalam pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945. Melalui Keputusan pelarangan ekspor bijih nikel yang tertuang dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 11 Tahun 2019 yang merupakan perubahan atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara merupakan upaya negara dalam memaksimalkan potensi sumber daya alam untuk kemakmuran rakyat. Ternyata mendapat respon negatif dari Uni Eropa. Tentunya hal ini memunculkan implikasi terhadap Indonesia yang digugat oleh Uni Eropa karena indonesia dianggap telah melanggar komitmen sebagai anggota WTO Sebagaimana yang tertera dalam Pasal XI:1 dari General Agreement on Tariffs and Trade tahun 1994 tentang larangan melakukan pembatasan ekspor. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Maka dari itu penulis akan menguraikan kasus ini menggunakan teori kedaulatan energi dengan memanfaatkan konsep kepentingan nasional. Abstract Case of analysis of WTO decisions about the regulation of cancellation of raw mineral exports perspective of energy sovereignty. Raw minerals are non-renewable natural resources that play an important role in fulfilling the livelihood needs of many people, as well as providing real added value to the national economy in an effort to achieve prosperity and welfare for the people. The state has the responsibility to manage and streamline the use of raw mineral resources for the prosperity of the people, as stated in Article 33, paragraph (3) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. The state's effort to maximize the potential of natural resources for the prosperity of the people is reflected in the Decree prohibiting the export of nickel ore, as stated in the Minister of Energy and Mineral Resources Regulation Number 11 of 2019, which amends the Minister of Energy and Mineral Resources Regulation Number 25 of 2018 concerning Mineral and Coal Mining Businesses. Nevertheless, it seems that the European Union has expressed a negative response to this.Of course, this has implications for Indonesia being sued by the European Union because Indonesia is deemed to have violated its commitments as a member of the WTO, as stated in Article XI:1 of the 1994 General Agreement on Tariffs and Trade concerning the prohibition of export restrictions. The research method used is normative juridical with a statutory approach, conceptual approach, and case approach. Therefore, the author will describe this case using the theory of energy sovereignty by utilizing the concept of national interests.

Page 1 of 1 | Total Record : 8

 1 

Filter by Year

2024 2024


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 4 No. 3 (2024): December 2024 Vol. 4 No. 2 (2024): August 2024 Vol. 4 No. 1 (2024): April 2024 Vol. 3 No. 3 (2023): December 2023 Vol. 3 No. 2 (2023): August 2023 Vol. 3 No. 1 (2023): April 2023 Vol. 2 No. 3 (2022): December 2022 Vol. 2 No. 2 (2022): August 2022 Vol. 2 No. 1 (2022): April 2022 Vol. 1 No. 3 (2021): Desember 2021 Vol. 1 No. 2 (2021): Agustus 2021 Vol. 1 No. 1 (2021): April 2021 More Issue