cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Isdian Anggraeny
Contact Email
dedikasihukum@umm.ac.id
Phone
+6282232791088
Journal Mail Official
dedikasihukum@umm.ac.id
Editorial Address
KAMPUS III UMM Jalan Raya Tlogomas No. 246 Malang, Jawa Timur, Indonesia 65144 Tel: (+62) 341 464318 | Fax: (+62) 341 460782 Email: dedikasihukum@umm.ac.id
Location
Kota malang,
Jawa timur
INDONESIA
Jurnal Dedikasi Hukum
Published by Universitas Muhammadiyah Malang
ISSN : 27767183     EISSN : 27767191     DOI : https://doi.org/10.22219/jdh.v1i1
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Ruang lingkup jurnal Dedikasi Hukum berkaitan dengan pengabdian kepada masyarakat dengan berbagai topik di bidang hukum yang berbasis penelitian seperti: Riset Berbasis Masyarakat, Pembelajaran Layanan dan advokasi, Pengembangan dan pemberdayaan Masyarakat, Pendampingan Masyarakat, dan Uji Coba Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
Arjuna Subject : Seni dan Humaniora - Seni dan Humaniora (Lain-Lain)
Articles 8 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol. 4 No. 2 (2024): August 2024" : 8 Documents clear
Mediation Skill Improvement in Special Branch Leader of ‘Aisyiyah in Malaysia for Effective Dispute Resolution Cahyani, Tinuk Dwi; Nasyithah, Nita
Jurnal Dedikasi Hukum Vol. 4 No. 2 (2024): August 2024
Publisher : Universitas Muhammadiyah Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22219/jdh.v4i2.32015

Abstract

Mediation Skill Improvement in Special Branch of ‘Aisyiyah in Malaysia for Effective Dispute Resolution Law counsel for mediators aims to resolve legal issue faced by the cadres and Indonesian citizens who stay in Malaysia. In contrast, the heads of ‘Aisyiyah Special Branch Leaders (PCIA) do not possess a particular skill that can be used as an alternative in resolving disputes out of court, which is mediation. Mediation is used to bring bargaining value closer to an agreement. Mediators tend to be more focused on the problems or the positions claimed by parties. The counseling method is implemented by arrangement, mediator’s role and function review, tasks division, and dialogue session. During this agenda, all participants participate in experience simulations, which are carried out by each group. The role of the third party, in this case, the mediator, in completing the task is to become a middleman between parties resolving disputes. As a middleman’, it means that mediators must position themselves as neutral parties and must choose nobody's side while resolving disputes. Through this law community service, participants deliver their reviews during dialogue sessions, they reveal that there is a significant improvement in understanding concepts of mediation’s key such as the mediator’s role, negotiation technique, and how to constructively overcome legal issues.   Abstrak Peningkatan Keterampilan Mediasi di Pimpinan Cabang Istimewa ‘Aisyiyah Malaysia dalam Penyelesaian Sengketa yang Efektif Penyuluhan hukum bagi mediator ini bertujuan membantu menyelesaikan masalah hukum yang dihadapi oleh para kader dan warga negara Indonesia yang tinggal di Malaysia. Namun disisi lain, para pimpinan di Pimpinan Cabang Istimewa ‘Aisyiyah (PCIA) belum memiliki keahlian khususnya mengenai alternatif penyelesaian sengketa diluar pengadilan, yaitu mediasi. Mediasi dimaksudkan guna mendekatkan perbedaan nilai tawar atas suatu kesepakatan. Mediator hanya terfokus pada permasalahan atau posisi yang dinyatakan para pihak. Metode penyuluhan ini dilaksanakan dengan persiapan, pemaparan peran dan fungsi mediator, pembagian tugas, hingga tanya jawab. Dalam agenda ini seluruh peserta menyaksikan simulasi mediasi yang dilakukan setiap kelompok. Peranan pihak ketiga, dalam hal ini sebagai mediator, dalam menjalankan tugasnya yaitu menengahi para pihak dalam menyelesaikan sengketa. “Berada di tengah” memiliki arti juga bahwa mediator harus berposisi sebagai pihak yang netral atau tidak memihak dalam menyelesaiakan sengketa. Melalui pengabdian hukum ini, peserta memberikan pesan-kesan dalam sesi tanya jawab bahwa terjadi peningkatan pemahaman yang signifikan tentang konsep-konsep kunci mediasi, seperti peran mediator, teknik negosiasi, dan cara mengatasi konflik secara konstruktif.
Optimalisasi Media Digital sebagai Upaya Hukum Preventif terhadap Penyalahgunaan Narkotika di Jakarta Selatan Hidayah, Nur Putri; AlFawwaz, Nauval; Anggraini, Putri Cahyaning; Komariah
Jurnal Dedikasi Hukum Vol. 4 No. 2 (2024): August 2024
Publisher : Universitas Muhammadiyah Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22219/jdh.v4i2.32250

Abstract

Pemberantasan tindak pidana narkotika menjadi isu utama di berbagai negara. Hal ini disebabkan karena akibat buruk dari dampak penyalahgunaan narkotika yang muldimensi yakni pada aspek kesehatan fisik dan mental, perekonomian, sampai menjadi pendorong. terjadinya tindak kejahatan. Pengabdian ini bertujuan untuk melakukan pencegahan penyalahgunaan narkotika di Jakarta Selatan. Metode yang digunakan adalah sosialisasi. Aktifitas pengabdian yang dilakukan dalam pelaksanaan penvegahan tindak pidana narkotika cukup efektif dilaksanakan dengan metode sosialisasi secara daring mengingat jangkauan yang lebih luas dan tidak terbatas waktu. Dalam sosialisasi, dipaparkan materi terkait definisi dan ragam maca narkotika, dampak buruk penyalahgunaan narkotika hingga ancaman hukuman yang akan didapatkan oleh penyalahguna narkotika.   Abstract Optimizing Digital Media as a Preventive Legal Effort against Drug Abuse in South Jakarta.The eradication of narcotics crime has become a major issue in various countries. This is due to the adverse effects of the multidimensional impact of narcotics abuse, namely on aspects of physical and mental health, the economy, to become a driver of crime. This service aims to prevent drug abuse in South Jakarta. The method used is socialization. The service activities carried out in the implementation of drug crime prevention are quite effective with the online socialization method considering the wider reach and unlimited time. In the socialization, material was presented related to the definition and variety of narcotics, the adverse effects of narcotics abuse to the threat of punishment that will be obtained by narcotics abusers.
Legal Counseling to Teachers and Students regarding Educational Actions towards Students at SMP Muhammadiyah 2 Malang Kurniawan, Wahyudi; Hartini, Rahayu
Jurnal Dedikasi Hukum Vol. 4 No. 2 (2024): August 2024
Publisher : Universitas Muhammadiyah Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22219/jdh.v4i2.32371

Abstract

The problem of teachers and education personnel at SMP Muhammadiyah 2 Malang is the ignorance of parents or guardians, including students, about the actions of educating teachers at school. Considering that this educational action is a process of educating and disciplining students, knowledge about this is needed, considering that legal proceedings often occur against teachers and staff who are deemed to have committed violence against students. So the community service feels the need to contribute to help provide appropriate counseling or education needed by society. So the role of a teacher in educating, teaching, guiding, directing, training, assessing, and evaluating so that educators are given the authority to rewards and punishment to students is not violence.   Abstrak Permasalahan yang dihadapi oleh Guru dan Tenaga Kependidikan di SMP Muhammadiyah 2 Malang adalah ketidaktahuan orang tua atau wali murid termasuk siswa tentang tindakan mendidik guru di sekolah. Mengingat bahwa tindakan mendidik ini, merupakan proses mendidik dan mendisiplinkan siswa maka pengetahuan tentang hal tersebut sangat dibutuhkan, mengingat sering terjadi proses hukum kepada guru maupun tenaga kependidikan yang dianggap melakukan kekerasan kepada siswa.. Maka pengabdi merasa perlu untuk berkontribusi membantu memberikan penyuluhan atau edukasi yang dibutuhkan oleh masyarakat. Maka peran seorang guru dalam mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik, sehingga pendidik diberi kewenangan untuk memberikan penghargaan dan punishment kepada siswa bukanlah sebuah kekerasan.
Pemberdayaan Perempuan Melalui Perkumpulan Untuk Mendorong Kesetaraan Gender Hanisah, Fairuz; Sari, Nuzulia Kumala
Jurnal Dedikasi Hukum Vol. 4 No. 2 (2024): August 2024
Publisher : Universitas Muhammadiyah Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22219/jdh.v4i2.33193

Abstract

Ketidaksetaraan gender seringkali menjadi salah satu penyebab utama kemiskinan yang berkepanjangan karena perempuan seringkali memiliki akses yang lebih terbatas terhadap sumber daya dan peluang ekonomi. Perkumpulan dan pemberdayaan perempuan telah muncul sebagai kekuatan penting yang mendukung perubahan sosial yang positif. Artikel ini bertujuan untuk memahami peran dan pentingnya perkumpulan serta program pemberdayaan perempuan dalam mendukung kesetaraan gender. Penelitian ini akan menggunakan analisis dokumen hukum untuk mempelajari kerangka hukum serta studi literatur untuk mengumpulkan dan mengevaluasi berbagai sumber tertulis. Perkumpulan perempuan memberikan ruang bagi perempuan untuk saling mendukung dan berbagi pengalaman serta pengetahuan. Namun, dukungan yang berkelanjutan diperlukan untuk memberikan pendanaan, pelatihan, dan pengembangan jaringan bagi perkumpulan perempuan. Perkumpulan perempuan memiliki potensi besar untuk menjadi agen perubahan dalam mencapai kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan secara luas.   Abstract Women's Empowerment through Associations to Promote Gender Equality.Gender inequality is often one of the main causes of persistent poverty as women often have more limited access to resources and economic opportunities. Women's associations and empowerment have emerged as important forces supporting positive social change. This article aims to understand the role and importance of women's associations and empowerment programs in supporting gender equality. The research will use legal document analysis to study the legal framework as well as literature review to collect and evaluate various written sources. Women's associations provide a space for women to support each other and share experiences and knowledge. However, ongoing support is needed to provide funding, training and network development for women's associations. Women's associations have great potential to be agents of change in achieving gender equality and women's empowerment at large.
Pelatihan Citizen Journalism sebagai Upaya Penguatan Literasi Keamanan Digital Cholifah, Nur; Asmawati, Rika Inggit; Amnesti, Sheila Kusuma Wardani
Jurnal Dedikasi Hukum Vol. 4 No. 2 (2024): August 2024
Publisher : Universitas Muhammadiyah Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22219/jdh.v4i2.35001

Abstract

Program citizen journalism merupakan salah satu kegiatan pelibatan Masyarakat guna melakukan update informasi secara cepat dengan dukungan derasnya penggunaan internet di Indonesia saat ini. Pondok pesantren Luhur memiliki kendala dalam mempublikasikan kegiatan dalam web resmi yayasan. Penting adanya sosialisasi terkait pembekalan softskill maupun hardskill untuk membekali citizen journalism khususnya yang terjadi di Pondok Pesantern Luhur Kota Malang sebagai sarana untuk membantu publikasi dan penyebarluasan kegiatan yang dilakukan oleh yayasan kepada masyarakat umum. Tujuan dari sosialisasi ini adalah membantu citizen journalism agar sesuai dengan nilai-nilai moderasi beragama dan meningkatkan literasi keamanan digital. Metode yang digunakan dalam artikel ini adalah ABCD (Asset Based Community Development) yang menitik beratkan pada pemberdayaan asset, kekuatan, dan potensi yang dimiliki oleh Masyarakat. Hasil sosialisasi yang dilakukan adalah terjadinya peningkatan pengetahuan audiens dengan pendampingan penulisan berita atau kegiatan secara mandiri sesuai etika jurnalistik terkait prinsip moderasi beragama pada jurnalis, serta penguatan literasi keamanan digital bagi citizen journalism.   Abstract Citizen Journalism Training as an Effort to Strengthen Digital Security Literacy.The citizen journalism program is one of the community involvement activities to update information quickly with the support of the rapid use of the internet in Indonesia today. The Luhur Islamic Boarding School has obstacles in publishing activities on the foundation's official website. It is important to have socialization related to the provision of soft skills and hard skills to equip citizen journalism, especially those that occur at the Luhur Islamic Boarding School in Malang City as a means to help publish and disseminate activities carried out by the foundation to the general public. The purpose of this socialization is to help citizen journalism to be in accordance with the values of religious moderation and increase digital security literacy. The method used in this article is ABCD (Asset Based Community Development) which focuses on empowering assets, strengths, and potentials owned by the community. The results of the socialization carried out are an increase in audience knowledge with assistance in writing news or activities independently according to journalistic ethics related to the principles of religious moderation in journalists, as well as strengthening digital security literacy for citizen journalism.
Tax Disputes in the Digital Era: Challenges and Opportunities Toward Legal Certainty Yusuf, Burhanudin; Feriadi; Indriawati, Anita
Jurnal Dedikasi Hukum Vol. 4 No. 2 (2024): August 2024
Publisher : Universitas Muhammadiyah Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22219/jdh.v4i2.35351

Abstract

Tax is an important source of state revenue for national development. However, in practice, there are often disputes between taxpayers and the Directorate General of Taxes (DGT) that result in tax disputes. These disputes can hamper the smooth process of tax revenue and create legal uncertainty for taxpayers. Disputes are a legal mechanism provided by the Government of the Republic of Indonesia to ensure the achievement of justice and legal certainty for the parties involved in the dispute, but in practice, various controversies arise during the legal process. Tax disputes may arise due to differences in evidence used by tax officers and taxpayers. Different views or disagreements in determining the amount of tax to be paid can trigger complex tax disputes. In the digital age, tax disputes are further complicated by the emergence of new tools and rapid changes in regulations. The rapid development of the digital economy is the growth and presence of corporate offices in the country. The development of digital technology has complicated the government and different digital technologies in different disputes. The research method uses normative juridical with a literacy approach. Primary data is obtained through literature studies and secondary data is obtained from laws and regulations, court decisions and court decisions.   Abstrak Sengketa Perpajakan di Era Digital: Tantangan dan Peluang Menuju Kepastian HukumPajak adalah satu sumber pendapatan negara yang penting untuk pembangunan nasional. Namun, dalam pelaksanaannya, seringkali terjadi perselisihan antara Wajib Pajak (WP) dan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang berakibat pada timbulnya sengketa pajak. Perselisihan ini dapat menghambat proses penerimaan pajak yang lancar dan menimbulkan ketidakpastian hukum bagi para pembayar pajak. Perselisihan adalah mekanisme hukum yang diberikan oleh Pemerintah Republik Indonesia untuk memastikan tercapainya keadilan dan kepastian hukum bagi para pihak yang terlibat dalam perselisihan, namun dalam praktiknya, berbagai kontroversi muncul selama proses hukum berlangsung. Sengketa perpajakan dapat timbul karena perbedaan bukti yang digunakan oleh petugas pajak dan wajib pajak. Perbedaan pandangan atau ketidaksepakatan dalam penentuan jumlah pajak yang harus dibayar dapat memicu timbulnya sengketa pajak yang kompleks. Pada zaman digital, perselisihan pajak semakin rumit dengan munculnya beberapa cara baru dan perubahan yang cepat dalam regulasi. Perkembangan pesat ekonomi digital adalah berkembang dan keberadaan kantor perusahaan di negara. Perkembangan teknologi digital telah mempersulit pemerintah dan teknologi digital yang berbeda-beda dan berbeda-beda dalam perselisihan yang berbeda-beda. Metode penelitian menggunakan yuridis normatif dengan pendekatan literasi. Data primer diperoleh melalui studi literatur dan data sekunder diperoleh dari peraturan perundang- undangan, putusan pengadilan pajak, dan data statistik Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Mengatasi sengketa pajak di era digital memerlukan pendekatan yang komprehensif dan kolaboratif. Negara-negara perlu bekerja sama untuk menciptakan regulasi yang harmonis dan menggunakan teknologi untuk meningkatkan transparansi dan efisiensi dalam administrasi pajak. Dengan demikian, tantangan yang ditimbulkan oleh digitalisasi dapat diatasi secara efektif, dan sengketa pajak dapat diminimalisir.
Penyuluhan Hukum Bahaya Narkoba bersama Badan Narkotika Kabupaten Tangerang di Desa Pangkalan Teluknaga Kadir, Abdul
Jurnal Dedikasi Hukum Vol. 4 No. 2 (2024): August 2024
Publisher : Universitas Muhammadiyah Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22219/jdh.v4i2.35845

Abstract

Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) yang dilakukan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Tangerang bekerjasama dengan Badan Narkotika Nasional Kabupaten Tangerang di Desa Pangkalan Kecamatan Teluknaga Kabupaten Tangerang dengan tema dampak penyalahgunaan narkoba di kalangan Masyarakat pada tanggal 26 Juli 2024 diikuti oleh Masyarakat Desa Pangkalan berjalan dengan lancar. Tujuannya adalah untuk menciptakan kesadaran bersama kaitan dampak narkotika dan komitmen bersama memerangi narkotika bersama. Metode pelaksanaan dalam Pengabdian Masyarakat ini adalah dalam bentuk penyuluhan hukum. Penyampaian materi berkaitan dengan penegakan hukum dan dampak bagi penayalahgunaan narkotika.   Abstract Legal Counseling on the Dangers of Drugs with the Narcotics Board of Tangerang Regency in Pangkalan Teluknaga Village The Community Service carried out by the Faculty of Law, Muhammadiyah University of Tangerang in collaboration with the Tangerang Regency National Narcotics Agency in Pangkalan Village, Teluknaga District, Tangerang Regency with the theme of the impact of drug abuse among the community on July 26 2024, attended by the Pangkalan Village Community, went smoothly. The aim is to create shared awareness of the impact of narcotics and a shared commitment to fighting narcotics together. The implementation method for this Community Service is in the form of legal counseling. Submission of material related to law enforcement and the impact on narcotics abuse.
Strategi Pencegahan dan Penanganan Sengketa Pertanahan di Kelurahan Lempake-Kota Samarinda Andini, Orin Gusta; Noesti; Putri, Septyanda Annishafa; Hariyanti, Ditha
Jurnal Dedikasi Hukum Vol. 4 No. 2 (2024): August 2024
Publisher : Universitas Muhammadiyah Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22219/jdh.v4i2.35933

Abstract

Pertanahan di Indonesia sering kali menjadi sumber konflik yang kompleks dan sulit diselesaikan. Salah satu daerah yang menghadapi tantangan ini adalah wilayah Samarinda, khususnya di RT 42 Kelurahan Lempake. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi dalam pencegahan dan penanganan sengketa pertanahan sebagai upaya pencegahan konflik di wilayah tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada beberapa strategi yang dapat diterapkan dalam pencegahan dan penanganan sengketa pertanahan di RT 42 Kelurahan Lempake. Pertama, pendekatan komunitas melalui pembentukan forum dialog antara pihak-pihak terkait untuk membangun pemahaman bersama. Kedua, penguatan peran lembaga penyelesaian sengketa untuk memberikan alternatif penyelesaian yang cepat dan adil. Ketiga, peningkatan akses informasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai hak-hak dan prosedur hukum terkait tanah. Selain itu, keberhasilan strategi ini juga bergantung pada kolaborasi yang baik antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta dalam mengelola konflik pertanahan. Penelitian ini memberikan rekomendasi untuk meningkatkan implementasi strategi yang ada, termasuk pengembangan kebijakan yang lebih inklusif dan berkelanjutan serta perluasan jaringan kerjasama antarlembaga. Kesimpulannya, strategi dalam pencegahan dan penanganan sengketa pertanahan di RT 42 Kelurahan Lempake Samarinda dapat menjadi model untuk daerah lain yang menghadapi tantangan serupa. Implementasi strategi ini tidak hanya membantu mengurangi konflik tetapi juga mempromosikan keadilan sosial dan stabilitas sosial ekonomi di tingkat lokal. Studi ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi kebijakan publik dan pengembangan teori dalam penanganan konflik pertanahan di Indonesia.   Abstract Strategy in the Prevention and Handling of Land Disputes in Lempake Village, Samarinda City.Land in Indonesia is often a source of complex and difficult to resolve conflicts. One of the areas facing this challenge is the Samarinda area, especially in RT 42, Lempake Village. This research aims to analyze strategies for preventing and handling land disputes as an effort to prevent conflict in the region. The research results show that there are several strategies that can be implemented in preventing and handling land disputes in RT 42, Lempake Village. First, a community approach through the formation of a dialogue forum between related parties to build mutual understanding. Second, strengthening the role of dispute resolution institutions to provide fast and fair alternative solutions. Third, increasing access to information and education for the public regarding rights and legal procedures related to land. Apart from that, the success of this strategy also depends on good collaboration between the government, society and the private sector in managing land conflicts. This research provides recommendations for improving the implementation of existing strategies, including developing more inclusive and sustainable policies and expanding inter-institutional collaboration networks. In conclusion, the strategy for preventing and handling land disputes in RT 42, Lempake Village, Samarinda, can be a model for other areas that face similar challenges. Implementation of this strategy not only helps reduce conflict but also promotes social justice and socio-economic stability at the local level. It is hoped that this study can contribute to public policy and theory development in handling land conflicts in Indonesia.

Page 1 of 1 | Total Record : 8

 1 

Filter by Year

2024 2024


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 4 No. 3 (2024): December 2024 Vol. 4 No. 2 (2024): August 2024 Vol. 4 No. 1 (2024): April 2024 Vol. 3 No. 3 (2023): December 2023 Vol. 3 No. 2 (2023): August 2023 Vol. 3 No. 1 (2023): April 2023 Vol. 2 No. 3 (2022): December 2022 Vol. 2 No. 2 (2022): August 2022 Vol. 2 No. 1 (2022): April 2022 Vol. 1 No. 3 (2021): Desember 2021 Vol. 1 No. 2 (2021): Agustus 2021 Vol. 1 No. 1 (2021): April 2021 More Issue