Garuda - Garba Rujukan Digital

Article Per Year (5 Year)

All

Syiah Kuala Law Journal

SKLJ
Website

Published by Universitas Syiah Kuala

ISSN : 25491742 EISSN : 25809059 DOI : 10.24815/sklj.v5i3.23030

Core Subject : Humanities, Social,

Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

We are interested in topics relating to domestic and international legal issues. it accepts articles relating to Civil Law, Criminal Law, Civil Procedural Law, Criminal Justice Process, Commercial Law, Constitutional Law, International Law, State Administrative Law, Adat Law, Islamic Law, Agrarian Law, Environmental Law and Constitutional Procedural Law.

Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum

Articles 185 Documents

10 11 12 13 14

Pelaksanaan Perjanjian Sewa Menyewa Safe Deposit Box Yastina Faradila; Azhari Yahya; M. Adli
Syiah Kuala Law Journal Vol 3, No 2: Agustus 2019
Publisher : Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk lainnya dalam rangka mengingkatkan taraf hidup rakyat banyak. Salah satu bentuk jasa perbankan lainnya yaitu safe deposit box. Simpanan dalam safe deposit box biasanya berupa barang- barang seperti surat-surat berharga, perhiasan atau logam mulia. Untuk menentukan tempat menyimpan barang-barang berharga tersebut, haruslah memilih tempat yang aman seperti pada Bank Mandiri yang memberikan jasa pelayanan sewa menyewa safe deposit box. Didalam pelaksanaan perjanjian sewa menyewa konsumen sebagai pihak penyewa menundukkan diri terhadap ketentuan dan peraturan dari perbankan. Perjanjian sewa menyewa tersebut bersifat baku dimana antara pihak konsumen dan pihak perbankan tidak terdapat kesepakatan tawar menawar mengenai klausula perjanjian. Sehingga memberikan peluang kerugian bagi pihak penyewa dan menimbukan terjadinya perselisihan antara penyewa safe deposit box dengan pihak perbankan.Banks are business entities that collect funds from the public in the form of deposits and distribute to the public in the form of credit or other forms in order to improve the standard of living of the people. One form of other banking services, namely safe deposit box. Deposits in safe deposit boxes are usually in the form of items such as securities, jewelry or precious metals. In determining the choice for the right storage place, of course we choose a trusted place like PT. Bank Mandiri which provides leasing agreement services for safe deposit boxes. In the implementation of the lease agreement, hiring consumers as the tenant submits themselves to the banking regulations and regulations. The lease agreement is standard in that there is no bargaining agreement between the consumer and the banking party regarding the agreement clause. So as to provide opportunities for loss to the tenants and lead to disputes between tenants of safe deposit boxes with banks.

Implementasi Pemenuhan Hak Atas Reparasi Bagi Perempuan Korban Konflik Aceh Ditinjau Dari Hukum Internasional Lily Husni Putri; Maya Permatasari
Syiah Kuala Law Journal Vol 2, No 3: Desember 2018
Publisher : Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji implementasi pemenuhan hak atas reparasi bagi perempuan korban konflik Aceh berdasarkan hukum internasional. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dan yuridis empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertama, implementasi pemenuhan hak atas reparasi bagi perempuan korban konflik Aceh belum berjalan sesuai dengan hukum internasional. Kedua, ada faktor-faktor yang menyebabkan pemenuhan hak atas reparasi bagi perempuan korban konflik Aceh belum berjalan sebagaimana mestinya.This research aims to examine the implementation of fulfillment of the right to reparations for women victims of armed conflict in Aceh and its compliance with international law. The methods employed in this research are doctrinal and empirical legal research. The research found that firstly, the fulfillment of right to reparations for women victims of armed conflict in Aceh has not been implemented in compliance with international law. Secondly, there are factors that cause the right to reparation for women victims of armed conflict in Aceh has not been properly implemented.

The Role of Micro Small and Medium Enterprises (MSMEs) in the Recovery of the National Economic Ikhsan Lubis
Syiah Kuala Law Journal Vol 5, No 2: Agustus 2021
Publisher : Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

The application of Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) has a considerable influence in contributing and developing as the main supporter in the implementation of National Economic Recovery (NER) programs. This paper leads to a qualitative descriptive approach. This research has been developed using a literature review approach. This conceptual approach is carried out by referring to sources, namely books, journals and the internet.” The research design uses descriptive qualitative which can be interpreted that a series of activities aimed at getting the results of the research as it is at the conclusion. problems that exist with existing policies in order to realize the program from (NER) and as a result of the Covid19 pandemic, there are still some obstacles and problems in the protection and empowerment of cooperatives and MSMEs.

Kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (Kajian Terhadap Pelaksanaan Fungsi Legislasi Tahun 2009-2016) Faisal Faisal; Faisal A. Rani; Syarifuddin Hasyim
Syiah Kuala Law Journal Vol 1, No 1: April 2017 (Print Version)
Publisher : Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Pasal 23 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh mengatur bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) mempunyai kewenangan untuk memebentuk qanun Aceh yang dibahas dengan Gubernur untuk mendapat persetujuan bersama. Kinerja DPRA dalam menjalankan kewenangannya dalam bidang legislasi tersebut turut menentukan arah pembangunan dan arah kebijakan pemerintahan di Aceh. Banyak elemen-elemen publik yang menganggap kinerja DPRA sejak tahun 2009-2016 belum optimal. Hal ini tersebut sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor. Peran pemerintah Aceh dalam proses pembentukan legislasi ikut berpengaruh terhadap kinerja DPRA dibidang legislasi. Hasil penelitian menunjukkan produktivitas DPRA periode 2009-2016 dalam bidang legislasi lemah, dimana dalam rentang waktu tersebut hampir setiap tahunnya DPRA tidak pernah mencapai target dalam pembentukan produk legislasi sesuai dengan jumlah rancangan prolega prioritas. Faktor yang mempengaruhi kinerja DPRA periode 2009-2016 dalam bidang legislasi yaitu faktor kekuasaan formal lembaga DPRA, kualitas anggota DPRA, kemauan dan ruang politik yang dimiliki DPRA dan iklim politik serta pola komunikasi yang dibangun DPRA dengan Pemerintah Aceh. Konsep persetujuan bersama yang dijalankan oleh DPRA bersama pemerintah Aceh dalam membentuk qanun sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.Article 23 point (1) (a) the Law Number 11 of 2006 on Government of Aceh regulate that the House of Representative of Aceh Province (DPRA) has authority to enact Qanun Aceh along with the Governor based on bilateral consent. DPRA’s performance in regard to its authority in legislation has influence to development and policy of Aceh’s Government. During 2009-2016, several public elements consider that DPRA is lack to perform its function as legislative body. This view is triggered by some factors. Also, the role of executive body in legislation process has influence to DPRA’s performance as bill maker. The research describes that the productivity of DPRA within 2009-2016 as legislature body is delicate. During this period, almost each year DPRA failed to reach quantity target to enact bills as mention in annual program of bills priority. The lack of performance of DPRA in operating its function as legislative board is affected by several factors, inter alia, the formal power of DPRA, the quality of Members of Parliament, willingness and political chance of DPRA, and political climate including the pattern of communication that has been constructed by the Aceh Parliament with the Aceh Government.

The Challenges of Micro, Small and Medium Enterprises in Indonesia in the Era of the ASEAN Economic Community Rina Shahriyani Shahrullah; Febri Jaya; Inal Arifin
Syiah Kuala Law Journal Vol 5, No 1: April 2021
Publisher : Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

This study analyzes the challenges of Indonesian MSMEs under Law No. 20 of 2008 concerning Micro, Small and Medium Enterprises in the era of AEC 2015-2020 and the readiness of MSMEs under Law No.11 of 2020 concerning Job Creation (the Omnibus Law) in facing the era of AEC 2025. It adopted a normative legal research and found that MSMEs faced many challenges in the AEC era under the MSMEs Law. However, the amendment of this Law by the Omnibus Law constitutes a better strategy to improve and develop the Indonesian MSMEs to be ready in facing the AEC 2025.

Pelaksanaan Hak Saksi/Ahli Mendapatkan Penggantian Biaya Rizki Septimaulina; Suhaimi Suhaimi; Mujibussalim Mujibussalim
Syiah Kuala Law Journal Vol 2, No 1: April 2018
Publisher : Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Ketentuan Pasal 229 ayat (1) KUHAP menjamin pemenuhan hak penggantian biaya bagi saksi/ahli yang telah hadir memenuhi panggilan dan memberikan keterangan di semua tingkat pemeriksaan. Namun pada praktiknya ketentuan tersebut tidak dijalankan sebagaimana mestinya. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pelaksanaan, prosedur dan hambatan dalam memberikan penggantian biaya bagi saksi/ahli sesuai dengan peraturan yang berlaku. Penelitian ini dilakukan menggunakan metode penelitian yuridis empiris dan bersifat deskriptif analitis. Sumber data yang digunakan diperoleh dari penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Data dikumpulkan, diseleksi, diklasifikasi, dan disusun dalam bentuk naratif dan dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan penggantian biaya di Polresta Banda Aceh belum sebagaimana mestinya. Prosedur pelaksanaan tidak ada ketentuan khusus. Hambatan pelaksanaan disebabkan karena tidak tersedia anggaran yang memadai dan tidak adanya aturan lebih lanjut tentang letak pos anggaran untuk penggantian biaya terutama bagi saksi dikarenakan aturan tentang standar biaya masukan tentang honorarium bagi saksi sebagai penggantian biaya saat memberikan keterangan belum diatur dalam PMK Nomor 33/PMK.02/2016 tentang standar biaya masukan tahun anggaran 2017. Disarankan kepada pemerintah agar memberikan pemahaman lebih mendalam kepada aparatur penegak hukum agar tidak melakukan diskriminasi dalam konteks pemenuhan hak saksi dan ahli mendapatkan penggantian biaya. Diperlukan perubahan KUHAP dan peraturan lanjutan tentang letak pos anggaran untuk penggantian biaya.The provisions of Article 229 paragraph (1) of the Criminal Procedure Code guarantee the fulfillment of the reimbursement rights of the witnesse/experts who have attended the call and provide information at all examination levels. But in practice the provisions are not executed properly. This study aims to examine the implementation, procedures and barriers in providing cost reimbursement for witnesses/experts in accordance with applicable regulations. This research was conducted using empirical juridical and analytical descriptive method. Sources of data used were obtained from literature research and field research. Data are collected, selected, classified, and arranged in narrative form and analyzed qualitatively. The results show that the implementation of reimbursement in The City Resort Police of Banda Aceh is not as it should be. Implementation procedure there is no special provisions. Implementation barriers are caused by insufficient budget and no further rules on where to place budget for reimbursement of costs for witness especially at PMK Number. 36/PMK.02/2016 about maximum cost standart. It is advisable to the government to provide a deeper understanding to law enforcement apparatuses in order not to discriminate in the context of witness rights fulfillment and experts get reimbursement of costs. Required changes to the Criminal Procedure Code and further regulations on the location of budget items for reimbursement of costs.

Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Warga Negara Asing Pelaku Penyalahgunaan Izin Tinggal Ainal Hadi; Yudianto Syahputra
Syiah Kuala Law Journal Vol 4, No 1: April 2020
Publisher : Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Pasal 122 huruf a Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian menentukan bahwa : Setiap Warga Negara Asing yang dengan sengaja menyalahgunakan atau melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan pemberian izin tinggal yang diberikan kepadanya dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 ( lima ) tahun dan dipidana denda paling banyak Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah). Namun dalam kenyataannya masih terjadi adanya penyalahgunaan izin tinggal yang dilakukan oleh Warga Negara Asing yang tidak diterapkan sanksi pidana. Penulisan artikel ini bertujuan untuk menjelaskan alasan terhadap pelaku tidak diterapkan sanksi pidana, upaya yang dilakukan untuk menanggulangi terjadinya penyalahgunaan izin tinggal, dan hambatan yang dialami dalam menanggulangi terjadinya penyalahgunaan izin tinggal. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa alasan terhadap pelaku penyalahgunaan izin tinggal tidak diterapkan sanksi pidana adalah penanganan kasus lebih singkat, masalah anggaran dana karantina yang terbatas. Upaya penanggulangan melalui upaya preventif dan upaya represif. Adapun hambatan yang dialami dalam menanggulangi terjadinya penyalahgunaan izin tinggal adalah faktor kemudahan dalam pemberian perizinan bebas visa terhadap warga negara asing. Disarankan kepada pihak imigrasi agar selalu mengawasi keberadaan dan kegiatan orang asing agar pelaku tidak menyalahgunakan izin keimigrasian.

Pemenuhan Hak Kesehatan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Langsa Nazaryadi Nazaryadi; Adwani Adwani; Dahlan Ali
Syiah Kuala Law Journal Vol 1, No 1: April 2017 (Print Version)
Publisher : Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, menetapkan hak-hak narapidana meliputi hak mendapatkan perawatan, pelayanan kesehatan dan makanan yang layak. Kenyataannya, pemenuhan hak kesehatan narapidana belum terpenuhi, antara lain : ruang hunian yang tidak memenuhi standar kesehatan (luas 3x5 m dihuni 9 narapidana), terdapat 1 kamar mandi dan WC didalam kamar serta ventilasi udara yang kecil. Begitu juga jika narapidana memerlukan pengobatan, tidak ada tenaga medis yang siaga. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan pemenuhan hak kesehatan dan kalori bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas III Langsa. Jenis penelitian ini adalah yuridis Empiris, dengan pendekatan studi kasus di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas III Langsa. Data terdiri dari data sekunder (berupa Undang-Undang Pemasyarakatan, Undang-Undang Kesehatan, Peraturan Pemerintah tentang pemenuhan Hak Narapidana dan Tahanan) dan data Primer (pengamatan dan wawancara kepada responden dan informan). Hasil Penelitian, pemenuhan hak kesehatan belum sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku, belum sesuai standar minimal pelayanan kesehatan narapidana dan pelaksanaan pemenuhan kalori dalam makanan narapidana di Lapas tersebut, belum memenuhi standar angka kecukupan gizi. Kesimpulan, pemenuhan hak kesehatan dan pelaksanaan pemenuhan kalori bagi narapidana di Lapas tersebut belum sesuai seperti yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Article 14 act 12 of 1995 the rights of the prisoners; to have treatment, rights to have health service and decent food. In fact, they are rights not well fulfilled the detaining room of 3x5m with 9 prisoners, one toilet and bathroom and narrow ventilation. Besides, when the prisoners savere sickness, there is no paramedis available on call. The problems, how is the fulfillment of the rights to health and how is the implementation of fulfillment of nutrision standar to the prisioners in the class III probation center of langsa?. This aims at knowing and explaining the fulfillment and protection of the rights to health to the prisioners and knowing and explaining implementation of fulfillment of nutrision standar to the prisioners. The kind of this research is yuridical-empirical by using case-study. The result, the fulfillment of rights to health of prisioners does not meet the standar of existing regulation implementation of fulfillment the nutrition of food of the prisioners does not meet index of the nutrition that decided in existing regulation. The conclution is fulfillment of rights to health of prisioners and implementation of fulfilment the nutrition of food of the prisioners in existing regulation.

Implementation of Criminal Sanctions for Prospection of Newspapers Reviewed From the Book of Criminal Law Steven Johan
Syiah Kuala Law Journal Vol 5, No 1: April 2021
Publisher : Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

The practical purpose of writing this journal is to find out whether the act of spreading newspaper news can be accounted for by its actions in terms of the Criminal Code. In this case it is not appropriate to be charged article 310 of the Criminal Code because the core of article 310 of the Criminal Code is that the product used to defame must be made by the person himself while the news from the newspaper is not a homemade result. If seen in Article 311 of the Criminal Code concerning criminal acts of defamation, the element is fulfilled.

Efektivitas Penerapan Hukuman Terhadap Pelaku Tindak Pidana Maisir Dalam Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Ridha Hidayatullah; A. Hamid Sarong; Dahlan Ali
Syiah Kuala Law Journal Vol 1, No 3: Desember 2017
Publisher : Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat sebagai bentuk penyempurnaan dari qanun sebelumnya. Salah satu tindak pidana dalam qanun tersebut adalah maisir. Tindak pidana maisir diatur pada Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 22. Dalam pasal-pasal di atas telah ditentukan batasan hukuman minimal dan maksimal terhadap pelaku, tergantung pada nilai taruhan. Pada penelitian ini terdapat dua rumusan masalah: Mekanisme pelaksanaan hukuman terhadap pelaku tindak pidana maisir dan efektivitas penerapan hukuman terhadap pelaku tindak pidana maisir di Banda Aceh. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan dan menganalisis pentingnya mekanisme pelaksanaan hukuman terhadap pelaku tindak pidana maisir dalam Qanun Jinayat dan efektivitas penerapan hukuman terhadap pelaku tindak pidana maisir di Banda Aceh. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan jenis penelitian yuridis empiris. Pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan putusan terhadap pelaku tindak pidana maisir berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Penerapan hukuman terhadap terpidana maisir dalam wilayah hukum Banda Aceh berjalan efektif.Qanun Number 6, 2014 on the Law Jinayat (islamic criminal law) as the revision of the previous qanuns. Maisir (gambling) is regulated by Articles 18, 19, 20, 21, 22. This is not set in the previous qanun. This research, are going to rise the problems, namely: The mechanism of punishment for gamblers and the effectiveness of the application of criminal penalties against gambling in Banda Aceh. This study aims to describe and analyze the importance of the implementation mechanisms of the criminal punishment of gambling in qanun jinayat and effectiveness of the application of criminal penalties against gamblers in Banda Aceh. This is empirical legal research with empirical juridical kind. The approach in this study is the approach of law (statute approach). The findings show that the mechanism of inquiry, investigation, prosecution and judgment to the criminal run in accordance with applicable regulations. The application of the punishment against the convicted gamblers in the jurisdiction of Banda Aceh has not been effective.

Page 12 of 19 | Total Record : 185

10 11 12 13 14

Filter by Year

2017 2023

Filter By Issues

All Issue Vol 7, No 2: Agustus 2023 Vol 7, No 1: April 2023 Vol 6, No 3: Desember 2022 Vol 6, No 1: April 2022 Vol 5, No 3: Desember 2021 Vol 5, No 2: Agustus 2021 Vol 5, No 1: April 2021 Vol 4, No 3: Desember 2020 Vol 4, No 2: Agustus 2020 Vol 4, No 1: April 2020 Vol 3, No 3: Desember 2019 Vol 3, No 2: Agustus 2019 Vol 3, No 1: April 2019 Vol 2, No 3: Desember 2018 Vol 2, No 2: Agustus 2018 Vol 2, No 1: April 2018 Vol 1, No 3: Desember 2017 Vol 1, No 2: Agustus 2017 Vol 1, No 1: April 2017 (Print Version) More Issue

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
Rizanizarli

Contact Email
rizanizarli@unsyiah.ac.id

Phone
+62651-7410147

Journal Mail Official
sklj@unsyiah.ac.id

Editorial Address
Jln. Putroe Phang Street No.1. Darussalam, Provinsi Aceh, 23111

Location
Kab. aceh besar,

Aceh

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name Rizanizarli

Contact Email rizanizarli@unsyiah.ac.id

Phone +62651-7410147

Journal Mail Official sklj@unsyiah.ac.id

Editorial Address Jln. Putroe Phang Street No.1. Darussalam, Provinsi Aceh, 23111

Location Kab. aceh besar, Aceh INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
Rizanizarli

Contact Email
rizanizarli@unsyiah.ac.id

Phone
+62651-7410147

Journal Mail Official
sklj@unsyiah.ac.id

Editorial Address
Jln. Putroe Phang Street No.1. Darussalam, Provinsi Aceh, 23111

Location
Kab. aceh besar,

Aceh

INDONESIA