Maksigama : Jurnal Ilmiah Hukum Universitas Wisnuwardhana Malang
MAKSIGAMA : Jurnal Ilmiah Hukum Universitas Wisnuwardhana Malang merupakan jurnal di bidang Hukum yang diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Wisnuwardhana Malang. MAKSIGAMA merupakan jurnal yang telah terbit secara cetak dengan nomor ISSN 1410-8763 dan secara online dengan Nomor E-ISSN 2723-570X. Jurnal MAKSIGAMA ini terbit sebanyak dua kali dalam setahun yaitu pada bulan Mei dan Nopember. Maksigama sebagai jurnal ilmiah telah hadir dengan memuat sejumlah artikel pilihan, baik yang berupa artikel konseptual, maupun artikel laporan hasil penelitian. Jurnal ini terbuka bagi kalangan internal maupun eksternal Universitas Wisnuwardhana Malang. Jurnal ini diterbitkan sebagai wadah bagi para penulis dan ilmuwan di bidang hukum untuk mempublikasikan hasil penelitiannya maupun konseptualnya sehingga dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang Ilmu Hukum di Indonesia. Redaksi menerima tulisan orisinil dan belum diterbitkan di media lain, dengan lingkup penulisan mengenai Ilmu Hukum.
Articles
137 Documents
<![CDATA[PRINSIP KETERBUKAAN DALAM PENERBITAN IJIN MENDIRIKAN BANGUNAN SEBAGAI SARANA PERLINDUNGAN HUKUM DAN MENCEGAH KONFLIK TERHADAP WARGA MASYARAKAT ]]>
<![CDATA[ MAKSIGAMA Vol 10 No 2 (2016) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Wisnuwardhana Malang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (627.167 KB)
<![CDATA[Prinsip keterbukaan merupakan salah satu landasan penting dalam penyelenggaraan pemerintahan. Prinsip ini selain merupakan asas bagi para penyelenggara negara secara normatif merupakan ketentuan hukum yang harus dipedomani dalam penyelenggaraan pemerintahan. Sebagai landasan dalam penyelenggaraan pemerintahan yang berlakuannya telah memiliki kekuatan hukum yakni Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) dan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Melalui ke dua instrumen hukum tersebut keterbukaan harus menjadi dasar para penyelenggara pemerintahan dalam mengeluarkan kebijakan berupa ijin mendirikan bangunan (IMB) yang diajukan oleh warga negara baik untuk perorangan maupun kelompok. Melalui instrumen ijin legalitas kegiatan rakyat dapat dikendalikan dan dipertanggungjawabkan. Melalui penerapan prinsip keterbukaan dalam menerbitkan ijin perlindungan hukum kepada rakyat yang berpotensi kena dampak sekitar diadakannya bangunan itu. Hal ini mengingat adanya dampak sosial dan juga lingkungan yang ditimbulkan dari kegiatan pengadaan bangunan yang telah dilegalkan oleh pemerintah melalui ijin. Kata kunci: Keterbukaan, Ijin Mendirikan Bangunan, Perlindungan Hukum, Masyarakat ]]>
<![CDATA[PENERAPAN PRINSIP GOOD GOVERNANCE DALAM TATA KELOLA PEMERINTAHAN DESA DI KECAMATAN TELAGA JAYA KABUPATEN GORONTALO ]]>
<![CDATA[ MAKSIGAMA Vol 11 No 1 (2017) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Wisnuwardhana Malang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (124.292 KB)
<![CDATA[Sejak lahirnya UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan tanggungjawab yang besar bagi pemerintah desa, pemberian tanggungjawab yang besar tersebut tidak dibarengi dengan penyiapan sumber daya manusia yang baik. Alhasil, lahirnya tata kelola pemerintahan yang baik dilingkungan pemerintahan desa masih jauh dari harapan. Hal ini dapat dilihat dari kurang disiplinnya aparat desa dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya, di sisi lain pemberian otonomi desa melahirkan kantong korupsi baru di negara. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan prinsip good governance dalam tata kelola pemerintahan desa di Kecamatan Telaga Jaya Kabupaten Gorontalo dan untuk mengetahui faktor-faktor yang menghambat dan mendukung penerapan prinsip good governance dalam tata kelola pemerintahan desa di Kecamatan Telaga Jaya Kabupaten Gorontalo. Jenis penelitian dalam penulisan penelitian ini adalah penelitian yuridis empirik. Penelitian hukum yang dilakukan secara empirik dapat juga disebut sebagai penelitian yang bersifat sosiologis yang menjawab permasalahannya melalui studi lapangan (Field Research). Sedangkan pendekatan penelitian dilakukan melalui pendekatan kualitatif. Sehingga dalam penelitian ini, peneliti akan mendeskripsikan dan menganalisis tentang penerapan prinsip good governance dalam tata kelola pemerintahan desa. Hasil penelitian menunjukan bahwa prinsip good governance telah diterapkan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Faktor-faktor penghambat penerapan prinsip good governance adalah partisipasi masyarakat, sumber daya manusia, dan kedisiplinan aparat. Sedangkan faktor pendukung penerapan prinsip good governance adalah kerjasama dan komunikasi.]]>
<![CDATA[MAHASISWA SEBAGAI AGENT OF TOLERANCE DALAM MEMBANGUN HUKUM DAN KEBIJAKAN HAK BERAGAMA DI PERGURUAN TINGGI ISLAM DIY ]]>
<![CDATA[ MAKSIGAMA Vol 11 No 1 (2017) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Wisnuwardhana Malang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (167.986 KB)
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hukum dan kebijakan yang ideal dan toleran dalam melindungi hak asasi mahasiswa, khusunya dalam hal kebebasan beragama yang diterapkan di Perguruan Tinggi Islam. Toleransi dalam hal ini menjadi kunci untuk bersatunya masyarakat Indonesia di tengah banyaknya perbedaan yang terjadi. Perguruan Tinggi Islam yang terdapat banyak di Daerah Istimewa Yogyakarta dengan mahasiswa yang beranekaragam agamanya memiliki peran penting dalam membangun toleransi, sehingga tercipta kondisi yang dinamis dalam kehidupan yang multikultural. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif, dengan sumber data sekunder. Sumber sekunder dalam penelitian ini dilakukan dengan studi pada jurnal, buku, media berita, dan dokumentasi lainnya mengenai teori, konsep serta contoh kasus permasalahan yang berkaitan dengan kebijakan toleransi di Perguruan Tinggi Islam. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadikan mahasiswa sebagai Agent of tolerance yang berkewajiban untuk memperjuangkan toleransi di lingkungan Perguruan Tinggi. Agen toleransi ini perlu pendekatan bersama dengan dosen Agama, dosen Pancasila, dan Biro Urusan Kemahasiswaan untuk mengarahkan rumusan kebijakan yang legal kepada pimpinan Perguruan Tinggi. Dengan demikian, mahasiswa tidak hanya berperan sebagai objek kebijakan, melainkan juga sebagai subyek dalam merumuskan dan membangun hukum dan kebijakan yang toleran terhadap kebebasan beragama bagi seluruh civitas akademik di Perguruan Tinggi.]]>
<![CDATA[MAHASISWA SEBAGAI AGENT OF TOLERANCE DALAM MEMBANGUN HUKUM DAN KEBIJAKAN HAK BERAGAMA DI PERGURUAN TINGGI ISLAM DIY ]]>
<![CDATA[ MAKSIGAMA Vol 11 No 1 (2017) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Wisnuwardhana Malang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (167.986 KB)
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hukum dan kebijakan yang ideal dan toleran dalam melindungi hak asasi mahasiswa, khusunya dalam hal kebebasan beragama yang diterapkan di Perguruan Tinggi Islam. Toleransi dalam hal ini menjadi kunci untuk bersatunya masyarakat Indonesia di tengah banyaknya perbedaan yang terjadi. Perguruan Tinggi Islam yang terdapat banyak di Daerah Istimewa Yogyakarta dengan mahasiswa yang beranekaragam agamanya memiliki peran penting dalam membangun toleransi, sehingga tercipta kondisi yang dinamis dalam kehidupan yang multikultural. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif, dengan sumber data sekunder. Sumber sekunder dalam penelitian ini dilakukan dengan studi pada jurnal, buku, media berita, dan dokumentasi lainnya mengenai teori, konsep serta contoh kasus permasalahan yang berkaitan dengan kebijakan toleransi di Perguruan Tinggi Islam. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadikan mahasiswa sebagai Agent of tolerance yang berkewajiban untuk memperjuangkan toleransi di lingkungan Perguruan Tinggi. Agen toleransi ini perlu pendekatan bersama dengan dosen Agama, dosen Pancasila, dan Biro Urusan Kemahasiswaan untuk mengarahkan rumusan kebijakan yang legal kepada pimpinan Perguruan Tinggi. Dengan demikian, mahasiswa tidak hanya berperan sebagai objek kebijakan, melainkan juga sebagai subyek dalam merumuskan dan membangun hukum dan kebijakan yang toleran terhadap kebebasan beragama bagi seluruh civitas akademik di Perguruan Tinggi.]]>
<![CDATA[PENEGAKAN HUKUM YANG BERKEADILAN PANCASILA BAGI PEREMPUAN DAN ANAK ]]>
<![CDATA[ MAKSIGAMA Vol 11 No 1 (2017) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Wisnuwardhana Malang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (196.777 KB)
<![CDATA[Tidak kekerasan seksual saat ini banyak dialami oleh perempuan dan anak, perempuan dan anak menjadi sasaran pelaku kejahatan seksual yang banyak terjadi di Indonesia, perempuan dan anak menduduki posisi yang lemah jika dibandingkan dengan laki-laki yang sebagian besar adalah pelaku kekerasan seksual, Kekerasan terhadap perempuan dan anak meninggalkan bekas traumatik yang begitu mendalam pada korban kekerasan tersebut, sehingga kejahatan ini mempunyai dampak yang besar bagi perkembangan kejiwaan dan fisik bagi korban kejahatan kekerasan seksual, kekerasan seksual pada perempuan dan anak setiap tahun cenderung mengingkat serta mengancam perempuan dan anak.Melihat dampak dari kekerasan seksual pada perempuan dan anak yang banyak terjadi dinegara ini dan merata hapir di seluruh wilayah Indonesia serta memperlihatkan pola yang semakin meluas, sehingga penting agar negara hadir secara maksimal untuk terlibat dalam pencegahan, penanganan, serta tindakan strategis untuk menjamin rasa aman, penegakan hukum yang berkeadilan Pancasila adalah merupakan salah satu alternatif cara pencegahan dan penangan kasusu kekerasan seksual pada anak dan perempuan yang marek terjadi di Indonesia.Anak adalah generasi penerus cita-cita serta perjuangan bangsa, ditangan anak-anaklah kelak nasib bangsa ini di letakkan dan dipundak anak-anak sebagai generasi penerus bangsalah amanat bangsa disematkan, sudah seharusnya anak mendapatkan perlindungan dari kejahatan yang dilakukan oleh orang dewasa seperti kekerasan seksual yang dialami oleh anak, perlindungan serta penegakan hukum harus diberikan secara maksimal dan berkesinambungan serta mencerminkan semangat serta jiwa dari Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum di Indonesia.]]>
<![CDATA[KAJIAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PROSTITUSI DENGAN MENGGUNAKAN SARANA MEDIA ONLINE ]]>
<![CDATA[ MAKSIGAMA Vol 11 No 1 (2017) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Wisnuwardhana Malang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (213.229 KB)
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui secara yuridis mengenai tindak pidana prostitusi melalui media online dengan menggunakan kajian normatif, yaitu pendekatan yang didasarkan pada kaidah-kaidah yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan didapatkan hasil Prostitusi online dapat terjadi karena adanya akses yang sangat mudah dan juga begitu bebas, Adanya website atau forum yang secara khusus berkecimpung di dunia prostitusi online semakin menegaskan bahwa praktek haram ini sudah sangat terorganisir. Mereka biasanya mengunjungi forum atau website tersebut, didalamnya sudah ruang khusus yang membahas mengenai kegiatan ini, kita tinggal memilih gadis-gadis didalamnya dipaparkan dengan jelas seperti apa gadis-gadis psk ini dari mulai tarif sampai bentuk tubuh. Setelah setuju tinggal menghubungi mucikarinya melalui telepon dan praktek prostitusi melalui media online ini pun terjadi. Faktor- faktor penyebab terjadinya praktek prostitusi melalui media online ini pada dasarnya sama dengan bagaimana praktek prostitusi biasa terjadi, faktor utaman biasanya adalah ekonomi, namun dalam praktek prostitusi melalui media online ini, faktor pendukung yang menjadi kunci utama sehingga kegiatan haram ini bisa terjadi, adanya internet yang memudahkan sehinggak praktek ini bisa terjadi.Hukum positif menanggapi permasalah prostitusi melalui media online inicukup memuaskan bagi masyarakat, walaupun masih ada celah didalamnya. Menggunakan tiga undang-undang yaitu Undang-Undang RI No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang RI No.44 Tahun 2009 Tentang Pornografi dan KUHP sudah cukup untuk menjerat para pelakunya, namun ada celah didalamnya seperti jika server dan pemilik website atau forum prostitusi bukan warga negara Indonesia, maka dia dapat begitu saja lolos dari jeratan hukum Indonesia.Sanksi bagi pelaku prostitusi online yang diatur pada UU ITE dan UU Pornografi menurut penulis masih kurang berat, sebab denda maksimal Rp. 1 miliar masih relatif kecil jika dibandingkan dengan keuntungan yang dapat diperoleh dalam mengelola jaringan prostitusi online ini. Sedangkan pidana penjara maksimal 6 tahun juga masih dianggap ringan jika mengingat prostitusi ini lebih berbahaya daripada bentuk-bentuk pornografi lainnya, sehingga kurang efektif untuk membuat pelaku jera ataupun menakut-nakuti orang lain melakukan kejahatan serupa.]]>
<![CDATA[PERIODESASI SYARAT DAN PROSES PENCALONAN ANGGOTA DPR DAN DPRD DI INDONESIA (Pemilihan Umum Tahun 1955 sampai 2019) ]]>
<![CDATA[ MAKSIGAMA Vol 11 No 1 (2017) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Wisnuwardhana Malang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (244.202 KB)
<![CDATA[Kritik terhadap kualitas lembaga legislatif di setiap periodenya membawa penulis untuk melihat sumber permasalahan dari proses masuknya para anggota legislatif. Anggota legislatif, khususnya anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dipilih melalui sebuah Pemilihan Umum yang dalam prosesnya ada serangkaian mekanisme proses pencalonan. Melalui tulisan ini, penulis akan membahas proses apa saja yang harus dilalui oleh seorang calon beserta dengan syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk dapat mencalonkan diri sebagai anggota legislatif.Proses pencalonan di setiap penyelenggaraan pemilihan umum tentu berbeda, oleh sebab itu maka dalam skripsi ini akan diperbandingkan proses pencalonan serta syarat-syarat pencalonan di setiap periode penyelenggaraan pemilihan umum untuk kemudian dianalisis apakah prses pencalonan telah memenuhi prinsip demokratis dan terbuka. Nyatanya, proses pencalonan menunjukkan kelemahan yang diantaranya didominasi oleh partai politik khususnya dalam hal rekrutmen calon, serta tidak efektifnya mekanisme tanggapan dan masukan masyarakat atas Daftar Calon Sementara dalam proses pencalonan.Pemilihan Umum Nasional serentak pada tahun 2019 pun telah memiliki payung hukum pelaksanaan dengan diundangkannya Undang Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Namun, terkesan tidak ada upaya serius untuk menyusun regulasi yang memiliki perspektif terhadap kebutuhan wakil rakyat yang berkualitas dan berintegritas. Peraturan tata cara pencalonan anggota DPR dan DPRD dalam UU Pemilu yang baru masih menempatkan Partai Politik sebagai institusi paling kuat dalam melakukan rekrutmen calon anggota DPR dan DPRD. Tidak ada yang berubah, proses rekrutmen dan pendaftaran calon dilakukan partai Politik secara demokratis dan terbuka sesuai anggaran dasar, anggaran rumah tangga, dan peraturan internal partai politik. Tulisan ini berusaha memberi argumentasi bahwa persyaratan yang longgar ini memiliki kelemahan.]]>
<![CDATA[TELAAH PASCA “KARTU KUNING JOKOWI”, PEMBERIAN OTSUS BAGI PAPUA: EPENKAH? CUPENTOH? ]]>
<![CDATA[ MAKSIGAMA Vol 11 No 1 (2017) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Wisnuwardhana Malang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (149.406 KB)
<![CDATA[Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat menjadi wilayah terakhir yang diperebutkan dalam perang kemerdekaan Indonesia. Papua menjadi wilayah istimewa bagi eksistensi Republik Indonesia saat ini dan masa depan. Papua menjadi salah satu wilayah yang terus bergejolak hingga kini. Rangkaian permasalahan yang timbul di Papua, seperti kelaparan, buruknya fasilitas kesehatan dan pendidikan, kemiskinan, dan sparatisme, menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Papua hingga kini. Interupsi langsung dari Presma UI kepada Presiden Jokowi yang heboh sebagai “kartu kuning Jokowi” telah mengingatkan kita semua tentang bagaimana kondisi Papua saat ini dengan berbagai permasalahan yang ada. Interupsi tersebut mengingatkan kita semua bahwa Papua yang kaya dengan sumber daya alamnya nyatanya belum bisa mensejahterakan masyarakatnya. Pemberlakuan daerah Otonomi Khusus (Otsus) bagi Papua dirasa belum membawa dampak yang signifikan bagi pembangunan di Papua. Pembangunan yang dimaksud tentu tidak hanya pembangunan fisik namun juga pembangunan manusiannya. Dana otus yang digelontorkan dari pemerintah pusat yang mencapai 11,67 triliun seharusnya berdampak besar bagi pembangunan disegala aspek kehidupan masyarakat Papua. Banyak anggapan bahwa dana Otsus bagi Papua hanya menimbulkan masalah baru, yaitu korupsi. Tulisan ini akan menampilkan analisa terkait efektivitas pemberlakuan Otsus bagi Papua. Metode penulisan menggunakan pendekatan deskriptif dengan megacu pada data dari buku, jurnal, dan informasi yang terkait dengan Otsus Papua. Tulisan ini akan bermanfaat untuk menjadi salah satu referensi bagi perkembangan pemberlakuan Otsus bagi Papua.]]>
<![CDATA[DAMPAK KEWARGANEGARAAN ETNIS ROHINGYA DI MYANMAR TERHADAP PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA DAN NEGARA SEKITAR ]]>
<![CDATA[ MAKSIGAMA Vol 11 No 1 (2017) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Wisnuwardhana Malang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (134.847 KB)
<![CDATA[Etnis Rohingnya merupakan masyarakat yang tinggal di daerah Arakan Wilayah negara bagian Myanmar. Etnis ini mengalami problematika dalam hal kewarganegaraan. Etnis Rohingnya ttidak memiliki kewarganegaraan mulai dari berlakunya akta negara asing 1864, akta kewarganegaraan Myanmar 1948 yang disusun oleh pemerintah Inggris. Dan puncaknya terjadi saat diberlakukan undang-undang kewarganegaraan Myanmar pada tahun 1982. Dalam undang-undang tersebut disebutkan bahwa kelompok etnis yang diakui sebagai warga Myanmar adalah mereka yang memiliki nenek moyang dan hidup di Rohingnya sejak tahun 1823. Pemerintah Myanmar beranggapan bahwa etnis Rohingnya merupakan imigran gelap yang berasal dari Banglades karena adanya kesamaan ciri fisik yang dimiliki oleh etnis Rohingnya dan etnis Bengali.Akibat ketidak adaan status kewarganegaran menyebabkan etnis Rohingnya tidak berada dalam perlindungan suatu negara sehingga terjadi banyak pelanggaran Hak Asasi Manusia. Dampak dari terjadinya pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berupa penyiksaan dan pembunuhan dan dilakukannya operasi-operasi militer pemerintah Myanmar adalah terjadinya beberapa kali terjadinya gelombang pengungsian secara besar-besaran keluar dari daerah Arakan. Kondisi di wilayah Arakan kembali memanas pada tahun 2012, hal ini mendorong terjadinya penindasan, penyiksaan, dan pembunuhan menyebabkan warga Rohingnya mengungsi ke beberapa negara sekitar seperti Banglades, Thailand, Malaysia, dan Indonesia.Terjadinya pengungsian besar-besaran dari Myanmar ke beberapa negara sekitar memiliki dampak yang cukup besar baik dari segi ekonomi, sosial, dan budaya. Dampak tersebut antara lain adalah terjadinya kesenjangan sosial antara pengungsi Myanmar dengan penduduk lokal Banglades, terjadinya perdagangan dan penyelundupan manusia dari Thailand ke Malyasia, bertambahnya biaya yang harus dikeluarkan oleh pemerintah diluar biaya yang harus dikeluarkan untuk pembangunan juga harus diadakan biaya untuk penanganan pengungsi dari etnis Rohingnya.]]>
<![CDATA[PENGAWASAN PENCANTUMAN KLAUSULA BAKU OLEH BPSK DAN OJK ]]>
<![CDATA[ MAKSIGAMA Vol 12 No 2 (2018) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Wisnuwardhana Malang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (148.74 KB)
|
DOI: 10.37303/maksigama.v12i2.45
<![CDATA[BPSK dan OJK merupakan Lembaga Alternativ Penyelesaian Sengketa di luar Pengadilan, yang juga sama-sama berwenang untuk menyelesaiakan sengketa yang terjadi antara Konsumen dan pelaku usaha, termasuk juga melakukan pengawasan pencantuan klausula baku. Konsumen dan pelaku usaha merupakan subyek dari perlindungan undang-undang Perlindungan Konsumen, tujuan dari disusunnya undang-undang ini yaitu agar masyarakat mendapatkan haknya sebagai konsumen dengan baik serta meningkatkan kesadaran dan kemampuan konsumen untuk melindungi diri sebelum membeli dan menggunakan barang dan/ jasa pelaku usaha. Perlindungan konsumen hanya dapat dilaksanakan apabila ada kerja sama yang baik antara konsumen, pelaku usaha dan Pemerintah sebagai penengah yang menghasilkan kebijakan-kebijakan mengenai perlindungan konsumen termasuk juag perlindungan terhadap pencantuman klausula baku. Namun tujuan dari perlindungan konsumen tidak akan tercapai apabila kesadaran dari masing-masing unsur tersebut diatas belum terbentuk secara otomatis untuk dapat melaksanakan tugas nya dalam proses penegakan hukumnya. Tulisan ini diharapkan agar pengwasan pencantuman klausula baku dapat dilakukan oleh BPSK dan OJK secara aktif dan maksimal. Namun hal ini juga juga tidak akan terwujud apabila tidak didukung oleh pengetahuan masyarakat akan aturan pencantuman klausula baku dan juga jumlah personil dan dana pendukung yang mencukupi. Tulisan ini disusun dengan metodologi penelitian hukum sosiologis sehingga diawali dengan study dokumen terhadap peraturan perundang-undangan mengenai pengawasan pencantuman klaula baku, yang hasilnya akan dilanjutkan dengan pengamatan di lapangan yang digunakan untuk mencatat dan mendeskripsikan perilaku, kegiatan dan pelaksanaan obyek penelitian. Pengolahan dan analisa data pada penelitian ini, tunduk pada cara analisa ilmu-ilmu sosial dengan menggunakan analisa kualitatif atau analisa non statistik.]]>
