cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Rika Novitasari
Contact Email
rikanovitasari@wisnuwardhana.ac.id
Phone
+62341-713604
Journal Mail Official
admin@wisnuwardhana.ac.id
Editorial Address
Jl. Danau Sentani 99 Malang, Jawa Timur Indonesia - 65199
Location
Kota malang,
Jawa timur
INDONESIA
Maksigama : Jurnal Ilmiah Hukum Universitas Wisnuwardhana Malang
Published by Universitas Wisnuwardhana Malang
ISSN : 14108763     EISSN : 2723570X     DOI : https://doi.org/10.37303/maksigama.v13i2.69
Core Subject : Humanities, Education, Social,
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other
MAKSIGAMA : Jurnal Ilmiah Hukum Universitas Wisnuwardhana Malang merupakan jurnal di bidang Hukum yang diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Wisnuwardhana Malang. MAKSIGAMA merupakan jurnal yang telah terbit secara cetak dengan nomor ISSN 1410-8763 dan secara online dengan Nomor E-ISSN 2723-570X. Jurnal MAKSIGAMA ini terbit sebanyak dua kali dalam setahun yaitu pada bulan Mei dan Nopember. Maksigama sebagai jurnal ilmiah telah hadir dengan memuat sejumlah artikel pilihan, baik yang berupa artikel konseptual, maupun artikel laporan hasil penelitian. Jurnal ini terbuka bagi kalangan internal maupun eksternal Universitas Wisnuwardhana Malang. Jurnal ini diterbitkan sebagai wadah bagi para penulis dan ilmuwan di bidang hukum untuk mempublikasikan hasil penelitiannya maupun konseptualnya sehingga dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang Ilmu Hukum di Indonesia. Redaksi menerima tulisan orisinil dan belum diterbitkan di media lain, dengan lingkup penulisan mengenai Ilmu Hukum.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 137 Documents
 10   11   12   13   14 
HUKUM PERSAINGAN USAHA YANG SEHAT: MENDORONG INOVASI DAN EFISIENSI PASAR Waskito, Sarwo
MAKSIGAMA Vol 18 No 2 (2024): Maksigama : Jurnal Ilmiah Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Wisnuwardhana Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37303/maksigama.v18i2.193

Abstract

Penelitian ini menguraikan tentang kontribusi penelitian ini terhadap pemahaman dan praktik di bidang inovasi dan efisiensi pasar dalam hukum persaingan usaha. Metodologi penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan analisis dokumen peraturan perundang-undangan terkait hukum persaingan usaha, serta melakukan kajian pustaka mendalam dengan tentang hukum dan ekonomi inovasi dan efisiensi pasar. Data yang terkumpul dianalisis secara sistematis untuk menghasilkan pemahaman yang mendalam tentang dampak inovasi terhadap efisiensi pasar, serta sinergi antara keduanya dalam praktik persaingan usaha. Peran inovasi dalam meningkatkan daya saing pelaku usaha sangat penting dalam memperkuat posisi pasar mereka. Inovasi memberikan keunggulan kompetitif yang memungkinkan pelaku usaha untuk menghadapi persaingan dengan lebih baik. Implementasi hukum persaingan usaha memiliki dampak yang signifikan terhadap inovasi dan efisiensi pasar di Indonesia. Meninjau hubungan antara hukum persaingan usaha dengan inovasi dan efisiensi pasar, terlihat bahwa hukum persaingan usaha dapat mendorong perusahaan-perusahaan untuk terus berinovasi dan meningkatkan kualitas serta efisiensi produk dan layanan mereka.
KEDUDUKAN DAN KEKUATAN HUKUM SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG TENTANG LARANGAN PAILIT KEPADA PENGEMBANG (DEVELOPER) Yitawati, Krista; Sarjiyati, Sarjiyati
MAKSIGAMA Vol 19 No 1 (2025): Maksigama : Jurnal Ilmiah Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Wisnuwardhana Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37303/maksigama.v19i1.194

Abstract

ABSTRACT This study explores and analyses the position and legal force of the Supreme Court Circular Letter (SEMA) issued by the Supreme Court, which regulates the prohibition of bankruptcy or suspension of debt payment obligations (PKPU) experienced by developers. The approach applied in this study is normative legal research. SEMA does not have a position in the hierarchy of laws and regulations and is only a circular issued by the leadership of the Supreme Court in the form of instructions, admonitions, or warnings, and its validity is only binding for judicial institutions under it. However, this legal product should not reduce the freedom of judges in examining and making decisions on a case. The prohibition on filing for bankruptcy and PKPU for developers of apartments and flats hinders the right of creditors or consumers to obtain justice. Meanwhile, bankruptcy and PKPU are tools that can help companies that are facing financial difficulties. Although consumers still have another legal alternative, namely civil suits, to obtain justice, this step is less effective given the large number of housing consumers. This mechanism can legally restructure the company's debt and provide legal certainty for creditors.
PELUANG PEMIMPIN PERGURUAN TINGGI DALAM PENCEGAHAN PAHAM RADIKAL TERORISME MENGGUNAKAN PENDIDIKAN PANCASILA Kumalasari, Klara
MAKSIGAMA Vol 19 No 1 (2025): Maksigama : Jurnal Ilmiah Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Wisnuwardhana Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37303/maksigama.v19i1.196

Abstract

Ideologi Pancasila merupakan materi pokok dalam Matakuliah Pancasila. Jika setiap mahasiswa memahami ideologi Pancasila maka akan menjadi warganegara yang aktif dan partisipatif dalam mewujudkan cita-cita negara. Namun, 39 % di banyak perguruan tinggi mahasiswa justru terindikasi terpapar paham radikalisme yang bertentangan dengan ideologi Pancasila, bahkan ada yang ditangkap Polisi. Eksistensi penyelenggaraan matakuliah Pancasila sebagai pendidikan ideologi Pancasila diragukan. Penyebab mereka terpapar paham tersebut, apa tantangan yang dihadapi Pemimpin perguruan tinggi agar penyelenggaraan matakuliah Pancasila bisa mencegah mahasiswa tidak radikal. Mahasiswa yang terpapar Paham Radikal Terorisme karena idealisme nya tinggi, pengguna media sosial aktif, ekspresif, mencari jati diri, berkepribadian labil, bayak teman baru di dunia fisik dan dunia virtual. Kondisi tersebut dimanfaatkan tokoh dan simpatisan Paham Radikal Terorisme untuk melakukan radikalisasi. Tantangan Pemimpin perguruan tinggi: (1) faktor internal ideologi, yaitu kelemahan pemahaman ideologi, dan pembelajaran materi ideologi Pancasila; dan (2) faktor eksternal, yaitu berkembangnya ideologi non-Pancasila di beberapa negara. Pemimpin perguruan tinggi perlu meraih peluang agar mahasiswa tidak terpapar paham radikal terorisme, yaitu cara meningkatkan mutu penyelenggaraan pembelajaran bermakna dalam pendidikan Pancasila agar lebih progresif dengan cara mengembangkan materi, metode, profesionalisme dosen, serta pembiasaan (habituasi) bertingkah laku yang santun pada mahasiswa.
BIROKRASI PEMERINTAH DAERAH JAKARTA MENDORONG INKLUSIVITAS HAK KERJA BAGI PENYANDANG DISABILITAS DALAM SEKTOR FORMAL Watanata, Ghaniya Raisa; Tan, Josephine Milhan; Nugraha, Dwi Putra
MAKSIGAMA Vol 19 No 1 (2025): Maksigama : Jurnal Ilmiah Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Wisnuwardhana Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37303/maksigama.v19i1.197

Abstract

The absorption of persons with disabilities into the workforce in Indonesia remains low. As the capital city, Jakarta plays a strategic role in promoting work inclusivity for persons with disabilities and setting an example for other regions. According to the Jakarta Social Service Agency, in 2019, there were 14,471 registered persons with disabilities in the region. To enhance employment accessibility, the Jakarta Provincial Government has taken progressive measures, including the establishment of the Disability Service Unit (Unit Layanan Disabilitas or ULD) in the employment sector and coordination with various related institutions. Another initiative is the Inclusive Job Center (IJC), which aims to connect persons with disabilities with companies willing to employ them, fostering an Inclusive Labour Market (ILM). This study employs a normative legal research method with a statute approach. The data used is secondary data obtained through a literature study, encompassing primary, secondary, and tertiary legal sources. The findings indicate that while various policies have been developed to enhance workforce inclusivity for persons with disabilities, implementation challenges remain, particularly in employer awareness and workplace accessibility. Therefore, strengthening policies and enhancing oversight are necessary to ensure the effectiveness of regulations in creating an inclusive labor market. Keywords: Local Government Bureaucracy, Persons with Disabilities, Work Inclusion, Disability Service Unit, Inclusive Job Center
PERBANDINGAN PENGATURAN PMH DI INDONESIA DAN AMERIKA SERIKAT DALAM MENANGANI KASUS KECELAKAAN KERJA Sinaga, Irene Putri Alfani Sofia; Sii, Jung Nelson; Sabela, Louise Shania
MAKSIGAMA Vol 19 No 1 (2025): Maksigama : Jurnal Ilmiah Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Wisnuwardhana Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37303/maksigama.v19i1.202

Abstract

Kecelakaan kerja merupakan isu krusial dalam perlindungan ketenagakerjaan yang dapat menimbulkan kerugian fisik, psikologis, dan ekonomi bagi pekerja. Di Indonesia, peristiwa kecelakaan kerja akibat kelalaian pemberi kerja dapat dikualifikasikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum (PMH) berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata. Namun, implementasi gugatan PMH dalam konteks kecelakaan kerja masih menghadapi tantangan serius, mulai dari ketidakpastian hukum hingga lemahnya penegakan keselamatan kerja. Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan pengaturan PMH antara Indonesia dan Amerika Serikat dalam menangani kasus kecelakaan kerja, serta memberikan rekomendasi untuk reformasi hukum di Indonesia. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan komparatif dan historis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Amerika Serikat, dengan sistem common law, menyediakan jalur litigasi perdata melalui tort law dan kompensasi administratif melalui sistem workers’ compensation. Selain itu, mekanisme pertanggungjawaban negara atas kelalaian institusional juga tersedia melalui Federal Tort Claims Act (FTCA). Sebaliknya, di Indonesia, mekanisme gugatan PMH belum terintegrasi secara efektif, khususnya dalam perlindungan bagi pekerja informal dan penegakan standar K3. Kesimpulannya, Indonesia perlu mereformasi sistem hukum ketenagakerjaan dengan memperkuat regulasi gugatan PMH, memperluas perlindungan pekerja informal, dan meningkatkan akuntabilitas negara dalam pengawasan keselamatan kerja.
PEMANFAATAN PSIKOLOGI FORENSIK UNTUK PENCEGAHAN KEKERASAN SEKSUAL BERBASIS ELEKTRONIK ANTAR-WARGA KAMPUS Mustika, Ulfa Dyah; Widodo, Widodo; Utami, Wiwik
MAKSIGAMA Vol 19 No 1 (2025): Maksigama : Jurnal Ilmiah Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Wisnuwardhana Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37303/maksigama.v19i1.209

Abstract

Setiap warga kampus berhak memperoleh perlindungan dari ancaman kekerasan kekerasan seksual berbasis elektronik. Kementerian pendidikan dan perguruan tinggi sudah membuat aturan hukum secara detail tentang kebijakan pencegahan dan penanganan, legislator sudah membuat Undang-Undang. Namun, warga kampus, terutama mahasiswa sebagai salah satu komponen warga kampus seringkali menjadi korban kekerasan seksual. Perlu ada kebijakan komprehensif di tingkat perguruan tinggi agar kampus sebagai tempat penyelenggaraan tri dharma perguruan tinggi dapat aman. Kebijakan tersebut tidak dapat disusun tanpa dipahami dahulu berdasarkan kajian ilmiah. Berdasarkan kebutuhan tersebut, maka agar artikel dapat menjadi dasar penyusunan kebijakan internal kampus, maka permasalahannya di fokuskan pada 2 masalah, yaitu: (1) mengapa ada warga kampus melakukan kekerasan seksual berbasis teknologi informasi terhadap warga kampus, (2) mengapa warga kampus berpotensi menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual berbasis elektronik, (3) bagaimana cara memanfaatkan hasil kajian psikologi forensik, teori psikologi siber, dan teori kriminologi siber untuk pembentukan kebijakan pemimpin perguruan tinggi agar warga kampus tidak menjadi pelaku atau menjadi korban. Penelitian ini berbasis pada studi kepustakaan menggunakan data sekunder, dokumen kebijakan, dan berbagai sumber hukum. Berdasarkan hasil penelitian, (1) penyebab internal warga kampus melakukan kekerasan seksual berbasis elektronik terhadap sesama warga kampus karena: tidak menyadari adanya aturan hukum di dunia siber, tidak mampu menahan keinginan seksual, dan kelainan biologis atau kepribadian. (2) warga kampus berpotensi menjadi pelaku atau menjadi korban karena semua menggunakan perangkat teknologi berbasis elektronik, media sosial, saling terlibat dalam penyelenggaraan perkuliahan di ruang fisik maupun ruang virtual, banyak menjadi anggota grup di media sosial. (3) pencegahan dilakukan dengan pemimpin perguruan tinggi: (a) membuat panduan aturan hukum, rencana kerja, rencana aksi, modul, buku saku, (b) membentuk satuan tugas (taskforce), (c) sosialisasi dan habituasi kepada semua warga kampus atas aturan internal kampus dalam bermedia sosial, dan menggunakan perangkat teknologi informasi, (d) mengontrol, memonitor, mengevaluasi pelaksanaan rencana kerja.
URGENSI PEMBENTUKAN REGULASI GREENWASHING : STUDI KOMPARATIF DAN IMPLIKASI BAGI INDONESIA Rahmawati, Debrina
MAKSIGAMA Vol 19 No 1 (2025): Maksigama : Jurnal Ilmiah Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Wisnuwardhana Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37303/maksigama.v19i1.210

Abstract

Pelaksanaan kegiatan ekonomi di Indonesia harus mengacu pada Pasal 33 ayat (4) UUD 1945 yang menekankan prinsip keberlanjutan dan berwawasan lingkungan. Namun, praktik greenwashing telah menjadi ancaman serius, terutama dalam konteks pasar modal yang seharusnya menjadi sumber pembiayaan strategis yang kredibel. Rumusan masalah yang diambil dalam penelitian ini adalah (1) Mengapa diperlukan pengaturan hukum terkait greenwashing pada pasar modal? dan (2) Bagaimana pengaturan hukum terkait greenwashing dalam pasar modal ke depan.? Tujuan penelitian ini adalah (1) Untuk mengetahui alasan diperlukannya pengaturan hukum terkait greenwashing pada pasar modal dan (2) Untuk mengetahui pengaturan hukum terkait greenwashing dalam pasar modal ke depan. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan perbandingan hukum. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Alasan pengaturan hukum terkait greenwashing dalam pasar modal adalah adanya prinsip keterbukaan, dimana keadilan akan tercapai ketika ada keterbukaan informasi sehingga pihak yang terlibat dalam pasar modal dapat memberikan keputusan yang tepat dan (2) Pengaturan hukum terkait dengan greenwashing di Indonesia dapat ditambahkan dengan mengadopsi beberapa aturan dalam Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) di Uni Eropa dan Federal Trade Commission (FTC) di negara bagian Amerika yang mengatur secara khusus terkait greenwashing

Page 14 of 14 | Total Record : 137

 10   11   12   13   14 

Filter by Year

2015 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 19 No 2 (2025): Maksigama : Jurnal Ilmiah Hukum Vol 19 No 1 (2025): Maksigama : Jurnal Ilmiah Hukum Vol 18 No 2 (2024): Maksigama : Jurnal Ilmiah Hukum Vol 18 No 1 (2024): Maksigama : Jurnal Ilmiah Hukum Vol 17 No 2 (2023): Maksigama : Jurnal Ilmiah Hukum Vol 17 No 1 (2023): Maksigama : Jurnal Ilmiah Hukum Vol 16 No 2 (2022): Maksigama Jurnal Ilmiah Hukum Vol 16 No 1 (2022): Maksigama Jurnal Ilmiah Hukum Vol 15 No 2 (2021): Maksigama : Jurnal Ilmiah Hukum Vol 15 No 1 (2021): Maksigama : Jurnal Ilmiah Hukum Vol 14 No 2 (2020): Maksigama : Jurnal Ilmiah Hukum Vol 14 No 1 (2020): Maksigama : Jurnal Ilmiah Hukum Vol 13 No 2 (2019): Maksigama : Jurnal Ilmiah Hukum Vol 13 No 1 (2019): Maksigama : Jurnal Ilmiah Hukum Vol 12 No 2 (2018) Vol 12 No 1 (2018): Maksigama : Jurnal Ilmiah Hukum Vol 11 No 2 (2017) Vol 11 No 1 (2017) Vol 10 No 2 (2016) Vol 10 No 1 (2016) Vol 9 No 1 (2015) More Issue