cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Rika Novitasari
Contact Email
rikanovitasari@wisnuwardhana.ac.id
Phone
+62341-713604
Journal Mail Official
admin@wisnuwardhana.ac.id
Editorial Address
Jl. Danau Sentani 99 Malang, Jawa Timur Indonesia - 65199
Location
Kota malang,
Jawa timur
INDONESIA
Maksigama : Jurnal Ilmiah Hukum Universitas Wisnuwardhana Malang
Published by Universitas Wisnuwardhana Malang
ISSN : 14108763     EISSN : 2723570X     DOI : https://doi.org/10.37303/maksigama.v13i2.69
Core Subject : Humanities, Education, Social,
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other
MAKSIGAMA : Jurnal Ilmiah Hukum Universitas Wisnuwardhana Malang merupakan jurnal di bidang Hukum yang diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Wisnuwardhana Malang. MAKSIGAMA merupakan jurnal yang telah terbit secara cetak dengan nomor ISSN 1410-8763 dan secara online dengan Nomor E-ISSN 2723-570X. Jurnal MAKSIGAMA ini terbit sebanyak dua kali dalam setahun yaitu pada bulan Mei dan Nopember. Maksigama sebagai jurnal ilmiah telah hadir dengan memuat sejumlah artikel pilihan, baik yang berupa artikel konseptual, maupun artikel laporan hasil penelitian. Jurnal ini terbuka bagi kalangan internal maupun eksternal Universitas Wisnuwardhana Malang. Jurnal ini diterbitkan sebagai wadah bagi para penulis dan ilmuwan di bidang hukum untuk mempublikasikan hasil penelitiannya maupun konseptualnya sehingga dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang Ilmu Hukum di Indonesia. Redaksi menerima tulisan orisinil dan belum diterbitkan di media lain, dengan lingkup penulisan mengenai Ilmu Hukum.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 137 Documents
 3   4   5   6   7 
AKIBAT HUKUM BAGI NOTARIS YANG RANGKAP JABATAN SEBAGAI PEJABAT NEGARA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2004 JO UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG JABATAN NOTARIS
MAKSIGAMA Vol 13 No 1 (2019): Maksigama : Jurnal Ilmiah Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Wisnuwardhana Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (851.484 KB)

Abstract

Notaris sebagai pejabat publik berfungsi untuk menjamin keaslian tulisannya (perbuatan). Notaris ditunjuk oleh penguasa negara dan diberi kepercayaan, pengakuan dalam memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat sehingga mereka dilarang memiliki posisi ganda jika ia masih memegang posisi bersamaan. Penelitian ini menggunakan metode Statute Approach Approach Approach.
PEMBENTUKAN PERDA PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH BERBASIS PARTISIPASI MASYARAKAT (Studi Proses Pembentukan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Pada DPRD Kabaputen Rembang, Jawa Tengah)
MAKSIGAMA Vol 12 No 2 (2018)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Wisnuwardhana Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (703.285 KB)

Abstract

Salah satu yang menjadi perhatian dalam Sustainable Development Goals (SDGs) adalah masalah kebencanaan, dimana Indonesia tergolong sangat tinggi ancaman bencananya, baik dari sebab potensi bencana alam maupun bencana social. Dan apabila terjadi bencana maka dampaknya adalah adanya korban, baik korban jiwa, harta, psikologi, maupun rusaknya infrastruktur pembangunan. Salah daerah yang cukup beragama ancaman bencananya Kabupaten Rembang Jawa Tengah, terlebih dengan Kabupaten Rembang yang berbenah infrastruktur ekonominya sudah mulai diminati oleh investor.   Untuk itu Pemda Rembang membentuk Perda tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah  untuk antisipasi dalam menghadapi bencana di daerahnya. Penelitian ini mendiskripsikan proses partisipasi masyarakat dalam pembentukan Perda Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rembang, dengan pendekatan kualitatif yang didukung data melalui wawancara mendalam dengan informan kunci, observasi , partisipatif dalam proses pembentukan serta dokumentasi yang mendukung. Untuk validasi data digunakan triangulasi, sedang analisis data menggunakan Miles, Huberman dan Saldana (2014)
POLITIK HUKUM PERUBAHAN ANCAMAN PIDANA TERHADAP PELAKU PENGHINAAN DAN/ATAU PENCEMARAN NAMA BAIK YANG MENGGUNAKAN INFORMASI ELEKTRONIK DAN/ATAU DOKUMEN ELEKTRONIK
MAKSIGAMA Vol 12 No 1 (2018): Maksigama : Jurnal Ilmiah Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Wisnuwardhana Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (233.937 KB) | DOI: 10.37303/maksigama.v12i1.63

Abstract

Penghinaan dan/atau Pencemaran nama baik menggunakan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik di Indoesia merupakan kejahatan sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (3) dan 45 ayat (3) Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tahun 2008. Semua tersangka ditahan oleh polisi, dan hanya sebagain kecil yang dibebaskan oleh pengadilan. Penahanan tersebut menyebabkan trauma bagi masyarakat dan hukum tersebut diangsap represif sehingga pasal tersebut perlu diubah atau di-decriminalisasi. Penggiat perjuangan HAM menganggap pasal tersebut terlalu membatasi kebabasan berpendapat dan berekspresi sehingga dapat menghambat perkembangan demokratisasi. Namun, banyak orang yang berpendapat bahwa negara Indonesia juga wajib memberikan perlindungan kepada setiap orang agar tujuan pengembangan demokratisasi tidak melanggar hak setiap orang untuk memperoleh kehormatan. Berdasarkan beberapa pertimbangan, ketentuan ancaman pidananya dalam Pasal 45 ayat (3) diturunkan dari ancaman pidana penjara paling lama 6 tahun menjadi 4 tahun, dan pidana denda dari ancaman pidana denda paling banyak 1 milyar rupiah menjadi 750 juta rupiah. Perubahan pasal tersebut merupakan “jalan tengah” antara pihak yang pro dan kontra pada tindak pidana tersebut, dalam rangka menumbuhkembangkan demokratisasi tanpa mengabaikan kehormatan orang. Politik hukum perubahan pasal tersebut adalah memperkecil kemungkinan penahanan tersangka oleh penegak hukum dan agar pasal tersebut tidak menjadi penghalang orang berpendapat dalam upaya peningkatan demokratisasi. Namun, jika pendapat orang tersebut melanggar kehormatan orang lain, maka pelaku bisa dipidana atas pengaduan korban. Politik hukum perubahan pasal tersebut sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, ketentuan UUD NRI Tahun 1945, yang dijabarkan dalam RPJPN, dan RPJMN. Antara tujuan perubahan dengan pasal yang dibah juga konsisten sehingga perubahan ancaman pidana tersebut dapat menunjang pelaksanaan prinsip keseimbangan antara hak dengan kewajiban warganegara di negara demokrasi. Kata Kunci: politik hukum, ancaman pidana, penghinaan, pencemaran nama baik, informasi elektronik, dokumen elektronk
HUKUM SEBAGAI AGEN PENGENDALI SOSIAL DALAM MASYARAKAT DITINJAU DARI SEGI SOSIOLOGI HUKUM
MAKSIGAMA Vol 13 No 2 (2019): Maksigama : Jurnal Ilmiah Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Wisnuwardhana Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (754.136 KB) | DOI: 10.37303/maksigama.v13i2.64

Abstract

Hukum sebagai agen pengendali sosial berperan aktif sebagai sesuatu yang mampu menetapkan tingkah laku manusia yang menyimpang terhadp aturan-aturan hukum. Sehingga hukum dapat memberikan sanksi bagi para pelanggarnya. Manusia sendiri sebagai subjek hukum dalam pergaulan masyarkat juga tidak lepas dari kodrat alami manusia yang tertu juga mamopu berbuat suatu kesalahan baik yang pada akhirnya merugikan diri sendiri ataupun orang lain. Oleh karenanya Hukum sebagai agen pengendali soasial yang dipadang darui teori sosiologi hukum memiliki peranan penting dalam kehidupan masyarakat. Demi mencapai keadilan, kepastian hukum, ketertiban hidup masyarakat maka hukum harus ditegakkan. Konsep penegakan hukum ini tidak terlepas dari tujuan hukum yang ingin membentuk suatu tatanan masyarakat yang adik dan makmur. Kata Kunci: Hukum, Pengendali Sosial, Sosiologi Hukum
MENELUSURI JEJAK KEPENTINGAN ASING DALAM UNDANG-UNDANG PENANAMAN MODAL DI INDONESIA
MAKSIGAMA Vol 13 No 2 (2019): Maksigama : Jurnal Ilmiah Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Wisnuwardhana Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (658.585 KB) | DOI: 10.37303/maksigama.v13i2.66

Abstract

Indonesia telah mendeklarasikan dirinya sebagai negara hukum. Sehingga segala aktifitas kehidupan masyarakat dan pemerintahan harus berdasarkan aturan hukum atau konstitusi yang berlaku. Amandemen undnag-undang dan peraturan pemerintahan yang diwarnai dengan semangat privatisasi dan liberalisasi di bidang ekonomi telah membuka ruang yang sangat luas bagi dominasi asing di Indonesia. Metode yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini merupaka metode hukum normatif (normative law research). Teknik pengumpulan data dilakukan dengan pengumpulan bahan pustaka dan kajian litelatur. Teknis analisis data dalam penelitian ini, menggunakan metode analisis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa; 1) bagi sebagain negara berkembang Penanaman Modal baik dalam negeri maupun asing berperan dalam mendukung peningkatan stabilitas ekonomi negara, 2) Keluarnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal atau Undang-Undang Penanaman Modal (UUPM) semakin memperkuat dominasi investor asing dalam ekonomi Indonesia. 3) Melaluli sejarah panjang UUPM menjadi sebuah bukti adanya kepentingan asing untuk mencari keuntungan sebanyak mungkin dan semakin mendominasi perekonomian Indonesia. Jejak kepentingan asing di Indonesia semakin kuat karena terbukanya ruang bagi para investor dimana tidak adanya pembantas penguasaan asing di Indonesia. Kata Kunci: Kepentingan, Undang-undang, Penanaman, Modal, Indonesia.
TELAAH FILSAFAT HUKUM DALAM MEMANDANG TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA
MAKSIGAMA Vol 11 No 2 (2017)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Wisnuwardhana Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (847.202 KB) | DOI: 10.37303/maksigama.v11i2.67

Abstract

Korupsi sudah menjadi bahan perbincangan dan bukan hal baru lagi di Indonesia. Sejumlah analisis tentang korupsi dan beberapa upaya untuk pemberantasanya telah dilakukan bahkan oleh para akademisi melalui buah pikiran mereka. Umumnya hasil analisis tersebut menunjukkan bahwa adanya pengesampingan penegakan hukum atas upaya pemberantasan korupsi. Gagasan semacam ini memberikan tantangan serius terhadap bidang keilmuan hukum, sehingga disinilah peranan filsafat hukum dalam mendampingi melakukan sebuah analisis untuk mencapai sebuah cara berfikir yang bijaksana untuk menghadapi ujian pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia. Kata Kunci: Filsafat, Hukum, Korupsi, Indonesia
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TENAGA KERJA SEKTOR INFORMAL UD. GANGSAR DI DESA NGUNUT KECAMATAN NGUNUT KABUPATEN TULUNGAGUNG
MAKSIGAMA Vol 13 No 2 (2019): Maksigama : Jurnal Ilmiah Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Wisnuwardhana Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (672.376 KB) | DOI: 10.37303/maksigama.v13i2.69

Abstract

Penelitian ini mengkaji perlindungan hukum terhadap pekerja sektor informal UD. Gangsar yang memproduksi kacang shanghai atom di Desa Ngunut,Kecamatan Ngunut, Kabupaten Tulungagung, dalam hal ini bertujuan untuk mengetahui proses perjanjian kerja antara pengusaha dan pekerja (staff/karyawan) dan peraturan perusahaan yang berlaku di perusahaan UD. Gangsar serta untuk mengetahui hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian kerja, dan untuk mengetahui proses penyelesaian perkara dalam perusahaan. Sebagai penelitian hukum sosiologis maka penelitian ini akan diawali dengan studi dokumen terhadap Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang hasilnya akan dilanjutkan dengan pengamatan di lapangan yang digunakan untuk mencatat dan mendeskripsikan perilaku, kegiatan dan pelaksanaan obyek penelitian. Pengolahan dan analisa data pada penelitian ini, tunduk pada cara analisa ilmu-ilmu sosial dengan menggunakan analisa kualitatif atau analisa non statistik. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh tiga simpulan hasil penelitian sebagai berikut; 1) Tidak ada kepastian hukum untuk perlindungan hukum terhadap hak-hak pekerja sektor informal menurut Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Hal ini menjadi masalah dikarenakan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan tidak membedakan secara jelas pekerja di sektor formal dan informal, 2) Perusahaan ini melaksanakan perlindungan hukum untuk melindungi pekerja dengan hukum yang dibuat sendiri oleh pemilik, yang kemudian hukum tersebut disebut kontrak kerja atau sesuai perjanjian yang telah disepakati. Berdasarkan hasil penelitian ini, dapat disarankan kepada para Pengusaha di sektor informal hendaknya menjamin secara penuh dan benar hak-hak pekerjanya hal ini dapat dilakukan dengan pembuatan kontrak kerja yang memuat hak dan kewajiban pekerja dan pengusaha secara adil yang meliputi perlindungan dari jam kerja yang tidak pasti, jaminan kesehatan serta kepastian jenjang karir. Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Tenaga Kerja, Sektor Informal
KESADARAN MASYARAKAT TERHADAP PERATURAN LALU LINTAS (STUDI PELANGGARAN LALU LINTAS DI APILL SIMPANG EMPAT NGORESAN)
MAKSIGAMA Vol 12 No 1 (2018): Maksigama : Jurnal Ilmiah Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Wisnuwardhana Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (330.435 KB) | DOI: 10.37303/maksigama.v12i1.70

Abstract

Menurut UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pasal 287 ayat (1) telah disebutkan bahwa pelanggar APILL akan dipidana kurungan paling lama 2 bulan dan denda paling banyak lima ratus ribu rupiah, namun APILL Simpang Empat Ngoresan malah dianggap tidak ada oleh pengguna jalan. Artikel ini bertujuan untuk mengetahui kesadaran masyarakat terhadap peraturan lalu lintas dengan studi kasus pelanggaran lalu lintas yang terjadi di APILL Simpang Empat Ngoresan, Surakarta. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan analisis deskriptif. Analisis data menggunakan data reduction, data display, dan conclusion drawing/verification. Hasil penelitian ini adalah kesadaran hukum masyarakat rendah karena tidak adanya penegak hukum dan kurangnya fasilitas yang mendukung tertib hukum masyarakat. Kata Kunci: kesadaran hukum, pelanggaran lalu lintas, APILL Simpang Empat Ngoresan
PENEGAKAN DISIPLIN GUNA MEMINIMALISIR TINGKAT PELANGGARAN DISIPLIN ANGGOTA SESUAI UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2014 TENTANG HUKUM DISIPLIN MILITER DI GARNISUN III SURABAYA
MAKSIGAMA Vol 12 No 1 (2018): Maksigama : Jurnal Ilmiah Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Wisnuwardhana Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (211.106 KB) | DOI: 10.37303/maksigama.v12i1.71

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis Pelaksanaan Penegakan Disiplin Guna Meminimalisir Tingkat Pelanggaran Disiplin Anggota Di Kogartap III/Surabaya dan mendeskripsikan dan menganalisis faktor yang mendorong dan menghambat Penegakan Disiplin Guna Meminimalisir Tingkat Pelanggaran Disiplin Anggota. Hasil penelitian menunjukkan dalam pelaksanaannya bentuk pelanggaran hukum yang terjadi di wilayah Kogartap III/Surabaya yang sering terjadi dibagi menjadi dua yang pertama adalah pelanggaran dalam satuan, dan yang di luar satuan . Penyelesaian Pelanggaran Hukum Disiplin Prajurit TNI pada kogartap III dilaksanakan melalui kegiatan: pemeriksaan, penjatuhan hukuman, pelaksanaan hukuman dan pencatatan dalam buku hukuman. Alat bukti yang sah yang berlaku dalam Penyelesaian Pelanggaran Hukum Disiplin Prajurit TNI meliputi barang bukti, surat, informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik, keterangan saksi, keterangan ahli dan keterangan tersangka Kata Kunci: Penegakkan Disiplin, Pelanggaran Disiplin Prajurit
TINJAUAN PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 11 TAHUN 2017 TENTANG KESELAMATAN PASIEN
MAKSIGAMA Vol 12 No 1 (2018): Maksigama : Jurnal Ilmiah Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Wisnuwardhana Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (746.885 KB) | DOI: 10.37303/maksigama.v12i1.72

Abstract

Keselamatan Pasien adalah suatu sistem yang membuat asuhan pasien lebih aman, meliputi asasmen resiko, identifikasi dan pengelolaan resiko pasien, pelaporan dan analisis insiden, kemampuan belajar dari insiden dan tindak lanjutnya serta implementasi solusi untuk meminimalkan timbulnya resiko dan mencegah terjadinya cidera yang disebabkan oleh kesalahan akibat melaksanakan suatu tindakan atau tidak mengambil tindakan yang seharusnya diambil. Insiden keselamatan pasien yang selanjutnya disebut insiden, adalah setiap kejadian yang tidak disengaja dan kondisi yang mengakibatkan atau berpotensi mengakibatkan cidera yang dapat dicegah pada pasien. Tinjauan pelaksanaan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien dilakukan terhadap tenaga kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Kanjuruhan Kabupaten Malang, dilakukan oleh dokter penanggung jawab pelayanan berkolaborasi dengan paramedic, apoteker serta tenaga kesehatan lainnya. Berdasarkan Undang-Undang Kesehatan Nomor 23 Tahun 2009 dalam memberikan perlindungan terhadap pasien. Kata Kunci : Keselamatan pasien, perlindungan terhadap pasien.

Page 5 of 14 | Total Record : 137

 3   4   5   6   7 

Filter by Year

2015 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 19 No 2 (2025): Maksigama : Jurnal Ilmiah Hukum Vol 19 No 1 (2025): Maksigama : Jurnal Ilmiah Hukum Vol 18 No 2 (2024): Maksigama : Jurnal Ilmiah Hukum Vol 18 No 1 (2024): Maksigama : Jurnal Ilmiah Hukum Vol 17 No 2 (2023): Maksigama : Jurnal Ilmiah Hukum Vol 17 No 1 (2023): Maksigama : Jurnal Ilmiah Hukum Vol 16 No 2 (2022): Maksigama Jurnal Ilmiah Hukum Vol 16 No 1 (2022): Maksigama Jurnal Ilmiah Hukum Vol 15 No 2 (2021): Maksigama : Jurnal Ilmiah Hukum Vol 15 No 1 (2021): Maksigama : Jurnal Ilmiah Hukum Vol 14 No 2 (2020): Maksigama : Jurnal Ilmiah Hukum Vol 14 No 1 (2020): Maksigama : Jurnal Ilmiah Hukum Vol 13 No 2 (2019): Maksigama : Jurnal Ilmiah Hukum Vol 13 No 1 (2019): Maksigama : Jurnal Ilmiah Hukum Vol 12 No 2 (2018) Vol 12 No 1 (2018): Maksigama : Jurnal Ilmiah Hukum Vol 11 No 2 (2017) Vol 11 No 1 (2017) Vol 10 No 2 (2016) Vol 10 No 1 (2016) Vol 9 No 1 (2015) More Issue