cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Dinasti Publisher
Contact Email
dinasti.info@gmail.com
Phone
+62 811-7404-455
Journal Mail Official
editor@dinastirev.org
Editorial Address
Case Amira Prive Jl. H. Risin No. 64D Pondok Jagung Timur, Serpong Utara, Tangerang Selatan
Location
Unknown,
Unknown
INDONESIA
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP)
Published by DINASTI REVIEW
ISSN : 27472000     EISSN : 27471993     DOI : https://doi.org/10.38035/jihhp
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Tulisan-tulisan di JIHHP akan memberikan kontribusi signifikan terhadap pemikiran kritis dalam bidang ilmiah secara umum, khususnya di bidang Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik. Lingkup bidang yang terkandung dalam JIHHP mencakup bidang-bidang berikut: Hukum Internasional Hukum Tata Negara Hukum Perdata Hukum Ekonomi Hukum Lingkungan Hukum Pidana Hukum Administrasi Negara Hukum Teknologi, Informasi, dan Komunikasi Hukum Hak Asasi Manusia Hukum Islam dan Keluarga Hukum Agraria Ilmu Politik Hubungan Internasional Ilmu Administrasi (Niaga, Negara, Publik, Pembangunan, Dll) Kriminologi Ilmu Hukum Ilmu Pemerintahan dan Manajemen Ilmu Sosial dan Politik Studi Pembangunan (Perencanaan Pembangunan, Wilayah, Kota) Ketahanan Nasional Ilmu Kepolisian Kebijakan Publik Bidang Ilmu Politik Lain Yang Belum Tercantum Ilmu Kesejahteraan Sosial Sosiologi Humaniora Kajian Wilayah (Eropa, Asia, Jepang, Timur Tengah Dll) Arkeologi Ilmu Sosiatri Kependudukan (Demografi, dan Ilmu Kependudukan Lain) Sejarah (Ilmu Sejarah) Kajian Budaya dan Pendidikan Komunikasi Penyiaran Islam Ilmu Komunikasi Antropologi
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 2,037 Documents
 125   126   127   128   129 
Efektivitas Penerapan Sistem Informasi Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas Elektronik di Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Bali I Ketut Sumantara; Rino Ardhian Nugroho; Rahmat Hidayat
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 4 No. 6 (2024): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (September - Oktober 2024)
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v4i6.2465

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis, mengukur, serta mengevaluasi efektifitas penerapan aplikasi SIPPeDE pada Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) Provinsi Bali. Metode penelitian yang digunakan yaitu kuantitatif dengan teknik pengumpulan data melalui penyebaran kuesioner dan jumlah sampel yang diperoleh sebanyak 59 responden. Populasi pada penelitian ini yaitu seluruh pegawai yang masih aktif yang telah menggunakan aplikasi SIPPeDE. Metode pengolahan data dalam penelitian ini menggunakan sofware Smart PLS yang digunakan dalam pengujian uji validitas dan uji reliabilitas serta dalam pengujian hipotesis. Dari hasil uji hipotesis membuktikan bahwa efektifitas akan cenderung meningkat sejalan dengan peningkatan kepuasan pengguna, dengan cara meningkatkan kepercayaan, kualitas informasi, kualitas layanan serta kualitas sistem pada aplikasi.
Penyebab dan Dampak Sikap Apatis Masyarakat Terhadap Sampah di Pantai Loang Baloq: Studi Kognitif Sosial feri anggara saputra; Buah Hati; Dian Ismi Aulia; Rifka Aulia Pebrianti; Yuni Ros Meilasari; Wika Wahyuni
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 4 No. 6 (2024): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (September - Oktober 2024)
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v4i6.2466

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penyebab dan dampak sikap apatis masyarakat terhadap sampah di Pantai Loang Baloq. Metode yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik rekaman, wawancara, dan analis dokumen. Teori yang digunakan adalah teori sosial koginitif yang dikemukakan oleh Albert Bandura yang mengemukakan bahwa pembelajaran seseorang dipengaruhi oleh tiga peran yaitu peran pribadi, peran perilaku, dan peran lingkungan sosial. Hasil penelitian menunjukkan berbagai penyebab dan dampak dari sikap apatis masyarakat di Pantai Loang Baloq. Adapun penyebab sikap apatis masyarakat terhadap sampah di Pantai Loang Baloq adalah dikarenakan masyarakat di sekitar Kali Bernyok masih banyak membuang sampah di sekitarnya,  kurangnya kesadaran pengunjung akan kebersihan pantai, fasilitas yang kurang memadai, dan adanya persepsi bahwa kebersihan pantai bukan tanggung jawab semua orang. Dampak yang diberikan dari sikap apatis masyarakat dari sampah di Pantai Loang Baloq terbilang sangat kompleks yaitu berdampak pada lingkungan, ekonomi, dan keberlangsungan wisata di pantai tersebut.
Pengaruh K.H. Ma’mun Nawawi Dengan Kitab Mukhtasor Kafi Tentang Kebudayaan Sunda di Cibarusah Kabupaten Bekasi Jawa Bar Zainal Abidin
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 4 No. 6 (2024): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (September - Oktober 2024)
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v4i6.2467

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Siapakah tokoh Di balik kemunculan adat Fidyah ini yang disinyalir berasal dari Kyai Haji Ma'mun Nawawi. Tujuan yang kedua adalah untuk mengetahui praktek dari kebudayaan fiqhiyah di Cibarusah Kabupaten Bekasi. Sedangkan tujuan yang ketiga adalah untuk mengetahui sikap masyarakat di Cibarusah dan sekitarnya terhadap penerimaan adat istiadat Fidyah ini. Metode yang digunakan yang berkaitan dengan teori adalah Histori analisis dan juga kualitatif analisis. Metode analisis data ini adalah penerapan metode dengan cara wawancara dan observasi langsung dengan mengajukan berbagai pertanyaan seperti apa yang kamu ketahui tentang praktek Fidyah?, mengapa harus melakukan praktek Fidyah ? atau bagaimana praktek pelaksanaan Fidyah ini?. Data-data yang didapatkan dan dianalisa dengan menggunakan metode ini berupa teks atau narasi. Setelah itu dari keseluruhan data yang berhasil dikumpulkan itu, akan dilakukan pengklasifikasian dan penyesuaian berdasarkan kebutuhan dengan proses pencodingan. Kemudian pada tahap terakhir metode ini adalah interpretasi data. Proses interpretasi data sebenarnya dilakukan secara bersamaan selama coding. Upaya interpretasi dilakukan bersamaan dalam mengklasifikasikan data. Langkah interpretasi untuk menganalisa data untuk menghasilkan informasi yang dibutuhkan. Hasil dari penelitian ini adalah sebuah kesimpulan dari beberapa data yang diambil.  yang nantinya bisa digunakan untuk keperluan penelitian lainnya, Walaupun tentunya penelitian ini belum sempurna, masih perlu adanya perbaikan-perbaikan di sana-sini, akan tetapi penelitian ini bisa dijadikan landasan ide atau gagasan dalam penelitian yang serupa.
Analisis Kepuasan Masyarakat Di Kabupaten Wajo Tentang Pelayanan Jaringan Gas Bumi Suhesti Randa; Syamsiar; Besse Herlina
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 4 No. 6 (2024): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (September - Oktober 2024)
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v4i6.2480

Abstract

Gas alam merupakan sumber energi non-terbarukan penting yang memenuhi sebagian besar kebutuhan energi dunia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kepuasan masyarakat terhadap layanan jaringan gas alam di rumah-rumah di Kabupaten Wajo. Penelitian dilakukan di PT Pertagas Niaga sebagai penyedia jaringan gas alam untuk daerah Tempe, Maniangpajo, Pammana, dan Tanasitolo. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif dengan mengukur Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). Hasil penelitian menunjukkan angka 89.4. Layanan jaringan gas alam di Kabupaten Wajo dinilai sebagai layanan yang baik, dengan setiap indikator seperti prosedur layanan, kebutuhan layanan, kejelasan petugas layanan, disiplin petugas layanan, tanggung jawab petugas layanan, kemampuan petugas layanan, kecepatan layanan, keadilan dalam layanan, kesopanan dan keramahan, kebijaksanaan dan kepastian biaya layanan, kepastian jadwal layanan, kenyamanan lingkungan, dan keamanan layanan, semuanya mencapai kategori "Sangat Baik". Dengan demikian, kepuasan masyarakat terhadap layanan jaringan gas alam untuk rumah tangga di Kabupaten Wajo dikategorikan sebagai sangat baik.
Pelaksanaan Parate Executie Terhadap Objek Hak Tanggungan Berdasarkan UU No.4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Syakirah Salsabila; Syaddan Dintara Lubis
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 4 No. 5 (2024): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Juli - Agustus 2024)
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v4i5.2489

Abstract

This article discusses the implementation of parate execution of Mortgage Rights based on Law No. 4 of 1996 in Indonesia. The urgency of this study lies in the importance of providing legal certainty and protection of the rights of creditors and debtors in the auction execution process, which is a primary mechanism in resolving non-performing loans. Issues raised include the potential misuse of rights by creditors, the limited space for debtors to raise objections, and the lack of stringent supervisory mechanisms in the execution auction process. To address these issues, the research method used is a case study on the execution auction of Mortgage Rights at the State Wealth and Auction Service Office (KPKNL) in Medan. This study analyzes the auction implementation procedures, document verification, auction announcements, and the auction execution itself, as well as reviewing related court decisions. The research findings indicate that the execution auction process of Mortgage Rights at KPKNL Medan has been conducted in accordance with the provisions of Law No. 4 of 1996. Open auction announcements through print and electronic media, as well as open bidding, ensure transparency and wide public participation. However, the study also found criticisms regarding the potential misuse of rights by creditors and the lack of protection for debtors. To address these issues, more detailed regulations and stricter supervisory mechanisms are recommended, including the involvement of independent supervisory bodies, to ensure fairness and transparency in the execution auction of Mortgage Rights. These findings underscore the importance of balancing the interests of creditors and debtors in the execution auction process, as well as the need to improve supervisory mechanisms to prevent potential abuse and conflicts.
Klasifikasi Penyalahgunaan Wewenang dalam Konteks Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah Asmuni Asmuni
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 4 No. 6 (2024): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (September - Oktober 2024)
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v4i6.2494

Abstract

Indonesia merupakan negara hukum. Dalam konteks hukum administrasi negara baik dalam pengertian yang luas yaitu negara, dan/atau dalam pengertian yang lebih sempit seperti badan, institusi, lembaga, kantor, kementrian, dewan, mahkamah, pengadilan, Desa atau dalam istilah apapun namanya yang dibentuk berdasarkan Peraturan Perundang-undangan. Didalam jabatan- jabatan tersebut ditempatkan pemangku-pemangku jabatan yaitu orang yang menduduki jabatan-jabatan yang disebut dengan pejabat pemerintahan. diatur dalam Undang-Undnag Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan Metode penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah normatif. Metode pendekatan Undang-undang dilakukan dengan menelaah semua Undang-Undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Dengan menggunakan pendekatan ini dapat diketahui bahwa apakah suatu permasalahan hukum yang sedang diteliti sudah diatur atau belum dala undang-undang lalu kesesuain antara regulasi dengan kenyataan yang terjadi. Setiap pemberian Wewenang kepada Pejabat Pemerintah selalu dengan maksud dan tujuan tertentu (asas Spesialitas). Tidak ada pemberian wewenang tanpa maksud dan tujuan tertentu, ketika wewenang tersebut digunakan, dialihkan diluar maksud dan tujuan tertentu yang dimaksud di dalam peraturan dasar yang menjadi dasar wewenangnya, maka telah apa yang disebut dengan perbuatan Penyalahgunaan Wewenang. Penyalahgunaan Wewenang merupakan suatu larangan oleh Undang-Undang akan diberi akibat hukum yaitu yang diberikan oleh hukum adanya suatu kenyataan, peristiwa hukum yang diberikan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan oleh Keputusan yang dibuat yang telah diuji dan ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap menimbulkan akibat hukum untuk dapat dibatalkan dan tidak sah.
Perlindungan Hukum bagi Karyawan Notaris yang Menerima Upah di Bawah Upah Minimum di Kota Pekanbaru Anggi Putri Carolinza; M. Hasbi M. Hasbi; Misnar Syam
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 4 No. 6 (2024): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (September - Oktober 2024)
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v4i6.2497

Abstract

Berdasarkan Keputusan Gubernur Riau Nomor Kpts 7618/XI/2023 tentang Upah Minimum di Kabupaten/Kota Pekanbaru yaitu Rp.3.451.584,95,-.berikut sebagai acuan dalam menentukan upah di Kota Pekanbaru. Berdasarkan peraturan tersebut belum sepenuhnya diberikan dan bisa sebagai rujukan notaris terhadap penerapan upah minimum terhadap karyawannya.Perlindungan hukum terhadap pekerja atas hasil kerja yang dilakukan maka ditetapkan oleh pemerintah upah minimum sebagai acuan upah sehingga terciptanya keseimbangan antara hak-hak karyawan Notaris dengan kewajiban-kewajiban yang telah dilaksanakannya. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimana bentuk pengaturan hukum ketentuan upah minimum di kota Pekanbaru? 2) Bagaimana bentuk hubungan hukum antara notaris dan karyawan notaris di kota Pekanbaru? 3) Bagaimana upaya perlindungan hak karyawan Notaris dengan menerapkan standar upah minimum di kota Pekanbaru ?. Penelitian ini merupakan penelitian hukum dengan metode empiris sosiologis. Penelitian ini dilakukan di beberapa kantor Notaris di kota Pekanbaru. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder dan teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dan studi kepustakaan.       Hasil penelitian ini adalah 1) Pemerintah membuat kebijakan pengupahan untuk melindungi pekerja. Salah satunya adalah dengan mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku. 2) Bentuk hubungan hukum hak dan kewajiban karyawan notaris dalam hubungan kerja yang terjalin antara pekerja dan notaris di kota Pekanbaru masih ada hanya berbentuk perjanjian kerja secara lisan dan tidak di dahului dengan perjanjanjian kerja tertulis.3) Upaya perlindungan upah ada dalam UU Ketenagakerjaan yang secara terus terang menetapkan sesuai upah minimum untuk kesejahteraan pekerja, namun notaris belum bulat menetapkan upah sesuai dengan upah minimum di kota Pekanbaru masih ada yang menetapkan dibawah upah minimum.
Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 510 K/Tun/2023: Implikasi terhadap Penyelenggaraan Lelang Negara Melinda Lorenza; Maudy Nurwidianti; Mohammad Faridz Fathurrohman; Muhammad Hasbi R; Ummi Maskanah
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 4 No. 6 (2024): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (September - Oktober 2024)
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v4i6.2506

Abstract

implikasi Putusan Mahkamah Agung Nomor 510 K/TUN/2023 terhadap penyelenggaraan lelang umum di Indonesia. Putusan ini sangat penting dalam menjelaskan peran dan kewenangan peradilan tata usaha negara dalam menyelesaikan pengaduan terkait hasil pelelangan umum yang sebelumnya ditangani oleh peradilan umum. Dengan menetapkan bahwa pengadilan tata usaha negara mempunyai yurisdiksi yang lebih tepat dalam hal ini, putusan tersebut memberikan perlindungan hukum yang lebih jelas dan meyakinkan bagi kontraktor. Implikasi dari keputusan ini juga mencakup perlunya peninjauan dan perbaikan prosedur administrasi pelelangan umum untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas dan keadilan. Analisis mendalam mengenai implikasi hukum dan praktis dari keputusan ini tidak hanya memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai perubahan hukum yang mungkin mempengaruhi pengelolaan pelelangan umum di masa depan, namun juga menekankan pentingnya penguatan prinsip-prinsip hukum dalam konteks administratif yang diperlukan.
Evaluasi Kebijakan Tentang Pelaksanaan dan Penataan Pembangunan Pasar di Kecamatan Sumedang Utara Kabupaten Sumedang Tahun 2023 Ratu Wulan Nur Cahya; Samugyo Ibnu Redjo; Dede Sri Kartini
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 4 No. 6 (2024): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (September - Oktober 2024)
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v4i6.2509

Abstract

Permasalahan evaluasi kebijakan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2018 tentang pengembangan, penataan dan pembinaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan toko swalayan dalam Pelaksanaan dan Penataan Pembangunan Pasar di Kabupaten Sumedang merupakan indikator paling nyata dalam kegiatan ekonomi masyarakat suatu wilayah. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh 5 dimensi dari teori Howlett dan Ramesh (1995) effort, performance, effectiveness, efficiency, dan process. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan metode deskriptif. Sumber data diperoleh dari data primer dan melalui observasi langsung dan wawancara kepada Pemerintah Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja, DISKOPUKMPP, Anggota DPRD, Pedagang, dan Masyarakat. Hasil penelitian dari 5 dimensi, effort evaluation program dan tujuan yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk masyarakat (pedagang) pasar, performance evaluation output yang dihasilkan dari adanya pembangunan pasar, effectiveness evaluation kesesuaian tujuan pemerintah untuk meningkatkan pendapatan para pedagang dengan revitalisasi pasar, efficiency evaluation anggaran pembangunan pasar untuk peningkatan perekonomian masyarakat dan process evaluation menilai proses pembangunan pasar dan peraturan terkait.
Paradigma Restorative Justice dalam Penegakan Hukum Pidana (Studi Kasus Pencurian 1 Unit Handphone di Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023) Niko Muhammad Insani
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 4 No. 6 (2024): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (September - Oktober 2024)
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v4i6.2510

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami Sistem Pemidanaan di Indonesia dan urgensi Pendekatan Restorative Justice dalam penyelesaian perkara tindak pidana pencurian 1 (satu) unit handphone di Nusa Tenggara Barat pada Tahun 2013. Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis normatif yang berfokus pada analisis bahan-bahan kepustakaan, asas-asas hukum, teori-teori hukum, serta peraturan perundang-undangan yang relevan. Pendekatan yang digunakan terdiri dari dua macam. Pertama, pendekatan perundang-undangan (Statute Approach) yang menelaah kesesuaian dan konsistensi antara berbagai peraturan dan undang-undang. Kedua, pendekatan konseptual (Conceptual Approach) yang menggali pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin dalam ilmu hukum, khususnya terkait konsep Restorative Justice, untuk membangun argumentasi hukum yang dapat memecahkan isu yang dihadapi. Hasil penelitian bahwa Hukum pidana di banyak negara berasal dari masa kolonial dan sering kali dianggap usang, tidak adil, serta tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat modern. Di negara asalnya, hukum pidana telah diperbarui untuk mengikuti perkembangan zaman. Hukum pidana mencakup norma dan sanksi, dengan tujuan membentuk masyarakat ideal, menegakkan nilai luhur, dan mempertahankan nilai-nilai baik. Sistem peradilan pidana di Indonesia cenderung mengakhiri kasus dengan hukuman penjara. Namun, pendekatan restorative justice yang berfokus pada pemulihan korban dan pelibatan masyarakat telah diterapkan, memberikan alternatif yang lebih adil dan efektif untuk menyelesaikan kasus pidana.

Page 127 of 204 | Total Record : 2037

 125   126   127   128   129 

Filter by Year

2020 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 6 No. 3 (2026): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 6 No. 2 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 6 No. 1 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 5 No. 6 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 5 No. 5 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 5 No. 4 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 5 No. 3 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 5 No. 2 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 4 No. 6 (2024): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (September - Oktober 2024) Vol. 4 No. 5 (2024): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Juli - Agustus 2024) Vol. 4 No. 4 (2024): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Mei - Juni 2024) Vol. 4 No. 3 (2024): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Maret - April 2024) Vol. 4 No. 2 (2024): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Januari - Februari 2024) Vol. 5 No. 1 (2024): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 4 No. 1 (2023): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (November - Desember 2023) Vol. 3 No. 4 (2023): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Agustus 2023) Vol. 3 No. 3 (2023): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Mei 2023) Vol. 3 No. 2 (2023): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Februari 2023) Vol. 3 No. 1 (2022): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (November 2022) Vol. 2 No. 4 (2022): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Agustus 2022) Vol. 2 No. 3 (2022): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Mei 2022) Vol. 2 No. 2 (2022): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Februari 2022) Vol. 2 No. 1 (2021): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (November 2021) Vol. 1 No. 4 (2021): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Agustus 2021) Vol. 1 No. 3 (2021): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Mei 2021) Vol. 1 No. 2 (2021): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Februari 2021) Vol. 1 No. 1 (2020): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (November 2020) More Issue