Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP)
Tulisan-tulisan di JIHHP akan memberikan kontribusi signifikan terhadap pemikiran kritis dalam bidang ilmiah secara umum, khususnya di bidang Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik. Lingkup bidang yang terkandung dalam JIHHP mencakup bidang-bidang berikut: Hukum Internasional Hukum Tata Negara Hukum Perdata Hukum Ekonomi Hukum Lingkungan Hukum Pidana Hukum Administrasi Negara Hukum Teknologi, Informasi, dan Komunikasi Hukum Hak Asasi Manusia Hukum Islam dan Keluarga Hukum Agraria Ilmu Politik Hubungan Internasional Ilmu Administrasi (Niaga, Negara, Publik, Pembangunan, Dll) Kriminologi Ilmu Hukum Ilmu Pemerintahan dan Manajemen Ilmu Sosial dan Politik Studi Pembangunan (Perencanaan Pembangunan, Wilayah, Kota) Ketahanan Nasional Ilmu Kepolisian Kebijakan Publik Bidang Ilmu Politik Lain Yang Belum Tercantum Ilmu Kesejahteraan Sosial Sosiologi Humaniora Kajian Wilayah (Eropa, Asia, Jepang, Timur Tengah Dll) Arkeologi Ilmu Sosiatri Kependudukan (Demografi, dan Ilmu Kependudukan Lain) Sejarah (Ilmu Sejarah) Kajian Budaya dan Pendidikan Komunikasi Penyiaran Islam Ilmu Komunikasi Antropologi
Articles
2,020 Documents
<![CDATA[Strategi Komunikasi PT Telkom Semarang sebagai Video Storytelling ]]>
<![CDATA[Aurelia Putri Dianti]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 5 No. 1 (2024): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik ]]>
Publisher : <![CDATA[Dinasti Review Publisher ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.38035/jihhp.v5i1.3146
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi komunikasi PT Telkom Semarang dalam menggunakan video storytelling sebagai sarana promosi, edukasi, dan penyebaran ide kreatif di era digital. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus melalui wawancara mendalam dan analisis konten. Hasil penelitian menunjukkan bahwa video storytelling tidak hanya meningkatkan brand awareness tetapi juga efektif dalam mempengaruhi keputusan konsumen melalui pendekatan narasi yang emosional dan visual yang kuat. Selain itu, penggunaan media cetak dan online, seperti brosur dan situs web, melengkapi strategi ini dengan menjangkau audiens yang lebih luas. Kesimpulan dari penelitian ini adalah strategi komunikasi berbasis video storytelling yang diterapkan oleh PT Telkom Semarang berhasil meningkatkan keterlibatan audiens dan memperkuat citra merek melalui pendekatan yang kreatif dan relevan. Namun, tantangan dalam konsistensi dan inovasi konten tetap menjadi perhatian utama dalam menjaga efektivitas komunikasi.]]>
<![CDATA[Implementasi Prinsip Perlindungan Investasi Asing di Indonesia ]]>
<![CDATA[Salim Saleh Thalib]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 5 No. 1 (2024): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik ]]>
Publisher : <![CDATA[Dinasti Review Publisher ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.38035/jihhp.v5i1.3148
<![CDATA[Investasi asing telah menjadi salah satu pilar utama dalam perkembangan ekonomi global bagi negara tuan rumah, investasi asing dapat memberikan manfaat yang signifikan, seperti aliran modal, penciptaan lapangan kerja, dan lain-lain. Bagi investor asing, melakukan investasi di negara asing memberikan peluang pertumbuhan dan keuntungan. Dalam perjanjian investasi internasional mengatur mengenai pengaturan prinsip-prinsip investasi yang merupakan bagian terpenting. Prinsip yang dalam Hukum Investasi Internasional yaitu prinsip Fair and Equitable Treatment, Non-Discrimination yang meliputi National Treatment, Most Favoured Nations, Full Protection and Security serta Compensation for Expropriation. oleh karena itu penulisan ini bertujuan untuk mengkaji secara normatif-yuridis melalui pendekatan perundang-undangan (statue approach) bagaimana implementasi dan pelaksanaan prinsip-prinsip hukum investasi Internasional di Indonesia.]]>
<![CDATA[Mewujudkan Perseroan Perseorangan bagi Usaha Mikro dan Kecil Menurut PP No.8 Tahun 2021 tentang Modal Dasar Perseroan serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perseroan yang Memenuhi Kriteria untuk Usaha Mikro dan Kecil ]]>
<![CDATA[Suartini]]>;
<![CDATA[Zuhad Aji Firmanto]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 5 No. 1 (2024): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik ]]>
Publisher : <![CDATA[Dinasti Review Publisher ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.38035/jihhp.v5i1.3149
<![CDATA[PP No. 8 Tahun 2021 mengatur mengenai modal dasar perseroan dan prosedur pendaftaran, perubahan, serta pembubaran perseroan untuk usaha mikro dan kecil (UMK). Peraturan ini bertujuan mempermudah iklim bisnis di Indonesia dengan mempermudah proses pendirian usaha, terutama bagi UMK. Fokus utama dari peraturan ini adalah pada pembentukan perseroan perorangan yang dirancang untuk memudahkan UMK dalam memulai dan menjalankan usaha mereka. Penelitian ini mengkaji bagaimana cara mewujudkan perseroan perorangan sesuai dengan PP No. 8 Tahun 2021 serta mengidentifikasi keefektifan peraturan tersebut dalam memfasilitasi UMK. Metode penelitian yang digunakan adalah riset kepustakaan dengan pendekatan normatif yuridis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PP No. 8 Tahun 2021 telah berhasil mempermudah proses pendirian perseroan perorangan, dengan prosedur yang lebih sederhana dan mudah diakses oleh UMK. Hal ini memungkinkan pelaku usaha mikro dan kecil untuk mendirikan badan hukum dengan lebih mudah, tanpa harus menghadapi proses yang rumit dan biaya yang tinggi.]]>
<![CDATA[Perlindungan Hukum terhadap Notaris yang diduga Melakukan Tindak Pidana (Ditinjau dari Aspek Hukum Pidana Formil) ]]>
<![CDATA[Edi Mulyanto]]>;
<![CDATA[Hibnu Nugroho]]>;
<![CDATA[Budiyono]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 5 No. 1 (2024): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik ]]>
Publisher : <![CDATA[Dinasti Review Publisher ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.38035/jihhp.v5i1.3150
<![CDATA[Hal ini penting untuk memahami bahwa notaris memiliki peran yang krusial dalam sistem hukum pidana. Mereka bertanggung jawab dalam membuat dan memvalidasi dokumen-dokumen hukum yang terkait dengan transaksi pidana, seperti akta perjanjian atau akta jual beli. Namun, dalam menjalankan tugasnya, notaris juga bisa terlibat dalam kasus-kasus pidana. Misalnya, jika notaris terlibat dalam pemalsuan dokumen atau pelanggaran hukum lainnya yang terkait dengan jabatannya. Dalam situasi seperti itu, notaris bisa menjadi tersangka dalam kasus pidana. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pemeriksaan terhadap Notaris yang diduga melakukan tindak pidana dalam tahap penyidikan sesuai dengan UUJN dan Ketentuan yang mengatur perlindungan hukum Notaris yang diduga melakukan tindak pidana yang sekarang berlaku, sudah cukup mengatur tentang perlindungan hukum Notaris. Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian dengan metode pendekatan yuridis sosiologis (socio-legal approach). Proses pemeriksaan terhadap Notaris yang diduga melakukan tindak pidana dalam tahap penyidikan belum sesuai dengan Undang-Undang Jabatan Notaris, karena dalam proses pemeriksaan maupun pemanggilan Notaris tidak terdapat persetujuan dari Majelis Kehormatan Notaris sesuai dengan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris. Ketentuan yang mengatur perlindungan hukum bagi Notaris yang diduga melakukan tindak pidana selama ini masih dirasa kurang, karena dalam penerapannya belum terdapat harmonisasi antara peraturan satu dengan peraturan lainnya, terlebih dalam perlindungan hukum bagi Notaris yang diduga melakukan tindak pidana belum diatur secara rigid oleh peraturan perundang-undangan.]]>
<![CDATA[Tinjauan Hukum Hilangnya Status Kewarganegaraan Anak dari Perkawinan Campuran (Gloria Natapradja Hamel) pada Penetapan MK No.80/PUU-XIV/2016 Mengenai Status Kewarganegaraan ]]>
<![CDATA[Syahna Yolanda]]>;
<![CDATA[Rizki]]>;
<![CDATA[Amalia Zylvy Rangkuti]]>;
<![CDATA[Edwin Simanullang]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 5 No. 1 (2024): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik ]]>
Publisher : <![CDATA[Dinasti Review Publisher ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.38035/jihhp.v5i1.3152
<![CDATA[Pada kajian ini, Penulis menilik hilangnya status kewarganegaraan Gloria Natapradja Hamel, seorang anak dari pernikahan campuran, disebut dalam Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU-XIV/2016 tentang status kebangsaan. Gloria kehilangan status kewarganegaruannya dikarenakan ketidaktahuan orang tuanya dengan hadimya UU 12/2006 tentang status kewargangeraan. Namun orang tua Gloria merasa hak konstitusional anaknya dirugikan, oleh karena itu sang Ibu mengajukan permohonan pengujian konstitusional terhadap UU 12/2006 kepada Mahkamah Konstitusi. Untuk mengetahui penyebab hilangnya status kewarganegaraan Indonesia Gloria, penulis akan melakukan penelitian dengan mengaplikasikan pendekatan penelitian hukum normatif melalui pendekatan deskriptit. Metode int dipakai berdasarkan sumbef sumber yang didapatkan dari studi literature serta tinjauan peraturan yang relevan.]]>
<![CDATA[Pelanggaran Kemitraan pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah dalam Perspektif Hukum Bisnis ]]>
<![CDATA[Marvin Candra]]>;
<![CDATA[Gunardi Lie]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 5 No. 1 (2024): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik ]]>
Publisher : <![CDATA[Dinasti Review Publisher ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.38035/jihhp.v5i1.3155
<![CDATA[Penelitian berjudul “Pelanggaran Kemitraan Pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah Dalam Perspektif Hukum Bisnis” merupakan penelitian hukum mengkaji bentuk pelanggaran kemitraan dalam pelaksanaan kerja sama kegiatan usaha dan upaya hukum melalui komisi pengawas persaingan usaha atas terjadinya indikasi pelanggaran kemitraan pada usaha mikro, kecil, dan menengah terhadap pelanggaran ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008. Usaha mikro, kecil, dan menengah memiliki peran yang penting terhadap perekonomian bangsa namun usaha mikro, kecil dan menengah kerap mengalami diskriminasi oleh pelaku usaha besar sebagai mitra usaha. Pelanggaran tersebut tidak mencerminkan adanya pemenuhan terhadap prinsip demokrasi ekonomi prinsip dasar pelaksanaan kegiatan usaha sehingga tidak mewujudkan adanya iklim usaha yang kondusif. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan melakukan pendekatan peraturan perundang-undangan dan studi kasus menggunakan data sekunder. Penelitian ini bersifat deskriptif analisitis dengan metode penarikan kesimpulan secara deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelanggaran kemitraan seringkali terjadi dalam bentuk penguasaan sumber daya usaha mikro, kecil, dan menengah oleh usaha besar dan upaya hukum atas terjadinya indikasi pelanggaran kemitraan dapat dilakukan melaui pengaduan atau atas insiatif mandiri komisi pengawas persaingan usaha itu sendiri.]]>
<![CDATA[Urgensi Pembentukan Pengadilan Khusus Agraria dalam Menangani Konflik Sengketa Pertanahan ]]>
<![CDATA[Endah Wirastutik]]>;
<![CDATA[Moh. Saleh]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 5 No. 1 (2024): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik ]]>
Publisher : <![CDATA[Dinasti Review Publisher ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.38035/jihhp.v5i1.3156
<![CDATA[Tanah merupakan tempat bagi manusia dalam melaksanakan dan menjalani keberlanjutan kehidupan. Meningkatnya kebutuhan terhadap tanah, berdampak meningkatnya pula perkara pertanahan. Penyelesaian sengketa pertanahan, diselesaikan melalui lembaga peradilan yang berkompetensi, yaitu PTUN dan Pengadilan Umum. Kewenangan PTUN adalah yang berkaitan dengan aspek administratif, sedangkan Pengadilan Umum adalah yang berkaitan dengan aspek keperdataan. Namun, dalam praktiknya terdapat titik singgung kompetensi antara PTUN dan Pengadilan Umum. Selain itu, terdapat perbedaan putusan hakim di Pengadilan Umum dan PTUN untuk kasus sengketa pertanahan yang sama. Sehingga, menjadikan penyelesaian sengketa pertanahan semakin tidak komprehensif dan menimbulkan ketidakpastian hukum. Oleh karena itu, permasalahan yang diangkat adalah apa karakteristik sengketa pertanahan di Indonesia dan bagaimana konsep ideal lembaga pengadilan sengketa pertanahan. Guna menjawab permasalahan tersebut, penulis menggunakan metode penelitian normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konflik dan sengketa agraria yang terjadi didominasi oleh konflik yang bersifat vertikal maupun horizontal. Sehingga, diperlukan sebuah lembaga pengadilan yang secara khusus diperuntukkan untuk menangani sengketa pertanahan guna meredam perkara-perkara pertanahan yang ada di Indonesia. Pengadilan sengketa pertanahan tersebut secara khusus hanya melakukan pemeriksaan dan persidangan terkait sengketa pertanahan, baik dari sisi Perdata Pertanahan, Pidana Pertanahan, maupun Administrasi Pertanahan yang dikeluarkan oleh pejabat TUN.]]>
<![CDATA[Konfigurasi Partai Politik Hasil Pemilu Legislatif 2019 dan Dampaknya Terhadap Demokrasi di Indonesia ]]>
<![CDATA[Gennta Rahmad Putra]]>;
<![CDATA[Aidinil Zetra]]>;
<![CDATA[Tengku Rika Valentina]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 5 No. 1 (2024): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik ]]>
Publisher : <![CDATA[Dinasti Review Publisher ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.38035/jihhp.v5i1.3160
<![CDATA[Dinamika perkembangan partai politik di Indonesia sangat dinamis dan cair setiap terjadinya pemilihan umum (pemilu). Lebih dari dua dekade reformasi tampaknya tidak memberikan dampak yang cukup signifikan terhadap demokrasi di Indonesia. Seperti hasil pemilu legislatif 2019 yang menghasilkan sembilan partai politik yang masuk di parlemen. Hasil ini berdasarkan 4% parliamentary theshold sebagai ambang batas partai politik untuk dapat masuk di parlemen. Namun, berdasarkan pada konfigurasi yang terjadi setelah Itu melihat kepada pemilihan presiden 2019 terjadinya penggemukan dalam hal koalisi pemerintahan. Kekurangan dalam kekuatan oposisi dalam parlemen Indonesia sudah memiliki dampak yang besar terhadap demokrasi di Indonesia. Berkaca kepada produk hasil legislasi DPR yang banyak mendapatkan pertentangan hingga protes keras dari publik menandakan bahwa terjadinya suatu masalah dalam sistem politik. Keberadaan partai politik sebagai Infrastruktur politik terlalu menonjol dalam konteks hasil pemilu legislatif 2019. partai politik memiliki peran sentral baik sebagai Infrastruktur maupun suprastruktur. Sehingga hal Ini berdampak kepada kualitas demokrasi di Indonesia yang mengarah kepada regresi demokrasi. Implikasi dari fenomena di atas adalah kurangnya pelaksanaan aspek deliberasi oleh DPR dan pemerintah. Partai politik gagal dalam memastikan kepentingan rakyat dan kedaulatan rakyat. Dampak akhir dari situasi di atas menurunnya kualitas demokrasi di Indonesia. Konfigurasi partai politik hasil pemilu 2019 juga turut andil dalam menurunkan kualitas dari demokrasi di Indonesia.]]>
<![CDATA[Pengaruh Filsafat Nusantara Dalam Perkembangan Teori Hukum di Indonesia ]]>
<![CDATA[Irene Mariane]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 5 No. 1 (2024): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik ]]>
Publisher : <![CDATA[Dinasti Review Publisher ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.38035/jihhp.v5i1.3162
<![CDATA[Penelitian ini membahas tentang integrasi Filsafat Nusantara dalam sistem hukum Indonesia, dengan fokus pada peran hukum adat sebagai manifestasi utama nilai-nilai lokal yang telah mengakar dalam kehidupan masyarakat. Pengakuan hukum adat sebagai sumber hukum yang sah tercermin dalam berbagai peraturan perundang-undangan, antara lain Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria. Para ahli seperti Van Vollenhoven dan Satjipto Rahardjo menekankan pentingnya hukum adat sebagai refleksi nilai-nilai budaya dan norma-norma sosial yang dinamis. Selain itu, pendekatan terapeutik dan pluralisme hukum yang mencerminkan keselarasan dan keseimbangan dalam Filsafat Nusantara semakin diterima dalam menyelesaikan konflik hukum di Indonesia. Namun demikian, muncul tantangan yang signifikan dalam menyelaraskan nilai-nilai adat dengan hukum modern dan asas-asas hukum yang lebih universal dan legalistik. Penelitian ini menekankan pentingnya dialog yang berkelanjutan antara para pemangku kepentingan untuk memastikan bahwa integrasi Filsafat Indonesia bersifat simbolik dan substantif. Dengan demikian, Filsafat Nusantara dapat terus berperan sebagai pilar utama dalam pengembangan hukum yang inklusif dan berkeadilan sosial di Indonesia dengan tetap menjaga jati diri dan kearifan lokal.]]>
<![CDATA[Eksekusi Jaminan Personal Guarantee atas Kredit Macet di Indonesia ]]>
<![CDATA[Frederick Septian Tuwan]]>;
<![CDATA[Ariawan Gunadi]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 5 No. 1 (2024): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik ]]>
Publisher : <![CDATA[Dinasti Review Publisher ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.38035/jihhp.v5i1.3166
<![CDATA[Bank diarahkan untuk berperan sebagai agen pembangunan (agent of development), yaitu sebagai lembaga yang bertujuan mendukung pembangunan nasional dengan meningkatkan pemerataan pembangunan, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional. Salah satu cara peran bank sebagai agent of development adalah menyalurkan kredit kepada masyrakat tentunya dalam menyalurkan kredit bank tidak secara cuma-cuma, tetapi harus berdasarkan prinsip berhati-hati (prudence). Sehingga dalam menyalurkan kredit, bank menerapkan syarat 5C dalam pemberian kreditnya yakni: (a) character (karakter); (b) capacity (kemampuan); (c) capital (modal); (d) collateral (jaminan); dan (e) condition (keadaan). Collateral atau jaminan dianggap salah satu hal penting karena berjaga-jaga apabila debitur tidak dapat mengembalikan kredit, ada berbagai macam jaminan dalam pemberian kredit yang salah satunya adalah jaminan perorangan (borgtocht) dimana pihak ketiga bersedia pribadinya dijadikan jaminan dalam perjanjian kredit debitur. Namun jaminan perorangan (borgtocht) kurang diminati oleh bank, karena bersifat accecoir sehingga tidak memberikan status privilege kepada bank selaku penerima jaminan dan pelaksanaan eksekusinya yang cukup memakan waktu. Oleh karenanya Peneliti ingin membahas pelaksanaan eksekusi jaminan perorangan (borgtocht), berdasarkan secara normatif dengan pendekatan undang-undang dan kasus, serta teknik analisa data kualitatif.]]>
