cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Dinasti Publisher
Contact Email
dinasti.info@gmail.com
Phone
+62 811-7404-455
Journal Mail Official
editor@dinastirev.org
Editorial Address
Case Amira Prive Jl. H. Risin No. 64D Pondok Jagung Timur, Serpong Utara, Tangerang Selatan
Location
Unknown,
Unknown
INDONESIA
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP)
Published by DINASTI REVIEW
ISSN : 27472000     EISSN : 27471993     DOI : https://doi.org/10.38035/jihhp
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Tulisan-tulisan di JIHHP akan memberikan kontribusi signifikan terhadap pemikiran kritis dalam bidang ilmiah secara umum, khususnya di bidang Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik. Lingkup bidang yang terkandung dalam JIHHP mencakup bidang-bidang berikut: Hukum Internasional Hukum Tata Negara Hukum Perdata Hukum Ekonomi Hukum Lingkungan Hukum Pidana Hukum Administrasi Negara Hukum Teknologi, Informasi, dan Komunikasi Hukum Hak Asasi Manusia Hukum Islam dan Keluarga Hukum Agraria Ilmu Politik Hubungan Internasional Ilmu Administrasi (Niaga, Negara, Publik, Pembangunan, Dll) Kriminologi Ilmu Hukum Ilmu Pemerintahan dan Manajemen Ilmu Sosial dan Politik Studi Pembangunan (Perencanaan Pembangunan, Wilayah, Kota) Ketahanan Nasional Ilmu Kepolisian Kebijakan Publik Bidang Ilmu Politik Lain Yang Belum Tercantum Ilmu Kesejahteraan Sosial Sosiologi Humaniora Kajian Wilayah (Eropa, Asia, Jepang, Timur Tengah Dll) Arkeologi Ilmu Sosiatri Kependudukan (Demografi, dan Ilmu Kependudukan Lain) Sejarah (Ilmu Sejarah) Kajian Budaya dan Pendidikan Komunikasi Penyiaran Islam Ilmu Komunikasi Antropologi
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 2,020 Documents
 147   148   149   150   151 
Tindakan Organisasi Papua Merdeka (Opm) Bedasarkan Undang - Undang No 34 Tahun 2004 Rasji; Whisnu Aji P. S
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 5 No. 2 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v5i2.3532

Abstract

Hingga saat ini kompleksitas permasalahan keamanan di Papua yang tidak hanya mencakup keanekaragaman etnis dan budaya, tetapi juga berbagai isu historis, geopolitik, dan ketidakadilan sosial. Meski Papua kaya akan sumber daya alam, ketidakpuasan masyarakat lokal terhadap pemerintah pusat dan ancaman separatisme terus menjadi tantangan yang signifikan. Untuk mengatasi hal ini, pemerintah Indonesia mengesahkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI), yang memberi kewenangan TNI untuk menangani ancaman separatis. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan UU TNI di Papua, mengidentifikasi kendala yang dihadapi, dan mengevaluasi efektivitas pendekatan yang digunakan. Metode penelitian yang diimplementasikan pada penelitian ialah penelitian hukum normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi UU TNI di Papua telah berkembang, terutama sejak era Reformasi. Meskipun pendekatan militeristik, seperti Operasi Nemangkawi, dianggap efektif dalam mengatasi kelompok separatis, pendekatan ini juga memperburuk hubungan antara pemerintah pusat dan masyarakat Papua. Di bawah pemerintahan Presiden Joko Widodo, fokus bergeser pada pembangunan infrastruktur sebagai langkah untuk mengurangi ketegangan. Namun, penelitian ini menekankan bahwa pendekatan yang lebih seimbang antara kekuatan militer dan dialog serta diplomasi yang inklusif diperlukan untuk mencapai stabilitas yang berkelanjutan.
Analisis Penyelesaian Sengketa Dalam Penanaman Modal Asing Berdasarkan Joint Venture Agreement Obed Robbani
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 5 No. 2 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v5i2.3541

Abstract

Joint Venture Agreement sebagai salah satu instrumen penanaman modal asing di Indonesia memiliki potensi sengketa/perselisihan yang cukup besar. Penelitian ini bermaksud untuk mengetahui bagaimana pengaturan penanaman modal asing dalam bentuk Joint Venture di Indonesia dan memahami penyelesaian sengketa antara para pemegang saham dalam Joint Venture Company yang didasarkan pada Joint Venture Agreement. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum doktrinal. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa bentuk Joint Venture yang umumnya dikenal di Indonesia ialah di mana penanam modal asing dan penanam modal dalam negeri membentuk suatu Joint Venture Agreement yang mendasari berdirinya suatu Joint Venture Company. Dasar hukum praktik Joint Venture di Indonesia sendiri dapat ditemukan pada Pasal 1 angka (3) UUPM, sedangkan dasar hukum pendirian Joint Venture Company dapat ditemukan pada Pasal 5 ayat (3) UUPM. Adapun penyelesaian sengketa antara pemegang saham dalam Joint Venture Company dapat dilihat dari 2 (dua) sisi. Sisi pertama ialah apabila salah satu pihak yang bekerja sama dengan penanam modal asing adalah pemerintah Indonesia, maka penyelesaian sengketa mengikuti ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 32 UUPM. Namun, sisi kedua, apabila kedua belah pihak merupakan dari swasta, maka penyelesaian sengketa merujuk pada klausula penyelesaian sengketa, choice of forum, dan governing law yang diatur di dalam Joint Venture Agreement mereka.
Tinjauan Regulasi Investasi Berkelanjutan di Sektor Energi Terbarukan Indonesia dengan Indikator ESG Parardhya Amaraputri Puntarangi
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 5 No. 2 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v5i2.3542

Abstract

Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan berbagai kebijakan dan regulasi untuk mengatur investasi berkelanjutan dalam sektor energi terbarukan yang selaras dengan komitmen daripada Indonesia sendiri yang mencanangkan bebas emisi karbon pada tahun 2030 untuk memenuhi kewajiban internasionalnya terhadap pelestarian lingkungan hidup. Prinsip ESG harus diperhatikan bagi Pemerintah Indonesia sebagai indikator untuk dapat menarik investor asing guna mengembangkan industri energi terbarukan yang baru saja dimulai. Prinsip ESG penting untuk perusahaan dalam memberikan jaminan pada konsumen mengenai komitmen perusahaan terhadap pengembangan berkelanjutan untuk menghindari berbagai implikasi sosial ataupun ekonomi apabila tidak dapat mematuhinya. Timbulnya urgensi penerapan prinsip ESG menjadi tantangan bagi Indonesia, guna menyediakan kebutuhan perusahaan selaku investor asing untuk memenuhi persyaratan prinsip ESG. Kesigapan Pemerintah Indonesia dalam menyikapi penerapan prinsip ESG menjadi krusial mengingat stigma buruk yang diberikan dunia internasional bagi negara berkembang dalam konteks penanaman modal asing. Sehingga, Pemerintah Indonesia perlu memberikan solusi konkret untuk mendapatkan kepercayaan investor asing dalam menerapkan prinsip ESG. Tulisan ini menggunakan pendekatan penelitian hukum normatif yang mengevaluasi keselarasan aturan hukum dengan norma dan prinsip hukum serta kesesuaian perilaku individu dengan norma hukum. Penelitian ini menggunakan metode preskriptif dan analisis hukum deduktif untuk menemukan solusi hukum praktis.
Pengembangan Regulasi Penggunaan Artificial Intelligence pada Bidang Kesehatan di Indonesia pada Aspek Hukum dan Etika Ermita Ekalia Mita; Ariawan Gunadi; Muhammad Abdurrohim
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 5 No. 2 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v5i2.3548

Abstract

Penelitian ini membahas pengembangan regulasi terkait penggunaan Kecerdasan Buatan (AI) dalam bidang kesehatan di Indonesia, dengan fokus pada aspek hukum dan etika. Teknologi AI telah berkembang pesat di seluruh dunia, khususnya di sektor kesehatan, dan menawarkan solusi yang menjanjikan untuk mengatasi tantangan sistemik dalam sistem kesehatan Indonesia. Dengan jumlah penduduk sekitar 270 juta dan struktur geografis yang kompleks, Indonesia menghadapi ketimpangan besar dalam akses layanan kesehatan. Masalah ini diperburuk oleh kurangnya infrastruktur kesehatan di daerah terpencil. Potensi AI untuk mengatasi kesenjangan ini sangat besar, karena dapat membantu dalam memberikan layanan kesehatan yang lebih efisien dan terjangkau. Penelitian ini menggali kerangka hukum yang diperlukan untuk mengatur penggunaan AI dalam sektor kesehatan, memastikan kepatuhan pada standar etika dan perlindungan hak pasien. Studi ini juga mempertimbangkan dampak regulasi AI terhadap sistem hukum Indonesia dan mengusulkan solusi kebijakan untuk mendukung inovasi sambil memastikan keselamatan publik dan keadilan dalam penyelenggaraan layanan kesehatan.
Penghapusan Peran Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara di Kabupaten Bandung Amanda Salsabila Fauziyah; Tjhong Sendrawan
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 5 No. 4 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v5i4.3549

Abstract

Kewenangan membuat akta autentik di bidang pertanahan diberikan kepada PPAT. Selain PPAT, tugas dan kewenangan membuat akta di bidang pertanahan diberikan kepada PPATS untuk daerah terpencil yang masih belum memiliki cukup PPAT. Tujuan ditunjuknya PPATS untuk membuat akta autentik di bidang pertanahan bagi daerah yang belum memiliki cukup PPAT adalah untuk mempermudah dan memfasilitasi masyarakat yang hendak melakukan pembuatan akta di bidang pertanahan. Namun, saat ini jumlah PPAT sudah sangat banyak ditemukan di daerah-daerah, khususnya di daerah Kabupaten Bandung. Meskipun sudah terdapat banyak PPAT di daerah Kabupaten Bandung, namun hingga saat ini peran PPATS tetap dipertahankan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peran dari PPATS di Kabupaten Bandung dan mengetahui pengaturan mengenai PPATS yang seharusnya diberlakukan di Kabupaten Bandung. Metode yang digunakan adalah metode doktrinal dengan menggunakan sumber data primer dan data sekunder. Sumber data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara langsung dengan narasumber. Sumber data sekunder pada penelitian ini diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa peran PPATS di Kabupaten Bandung tidak diperlukan lagi mengingat jumlah PPAT yang sudah banyak di Kabupaten Bandung dan dengan mempertimbangkan beberapa dampak dari tetap dijalankannya peran PPATS di Kabupaten Bandung. Penghapusan peran PPATS di Kabupaten Bandung sudah dimungkinkan karena saat ini lebih banyak masyarakat yang mengajukan permohonan kepada PPAT dibandingkan PPATS. Dengan demikian, pemerintah dapat lebih fokus untuk memaksimalkan peran dari PPAT.
Analisis Tingkat Kesadaran Hukum Masyarakat Kelurahan Belo Terhadap Pendaftaran Tanah Rosalia Martha Jawa Kelen; Benediktur Peter Lay
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 5 No. 2 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v5i2.3550

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk Mengetahui Tingkat Kesadaran Hukum Masyarakat di Kelurahan Belo terhadap pendaftaran tanah, dan Mengetahui Faktor Penyebab Tingkat Kesadaran tersebut dan faktor penghambat pendaftaran tanah oleh masyarakat Kelurahan Belo. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris dengan model penelitian hukum yuridis-sosiologis. Hasil dari penelitian menemukan,  bahwa (1)tingkat kesadaran hukum masyarakat di Kelurahan Belo khususnya wilayah RT 03, cukup baik dari sisi pengetahuan, sikap terhadap pendaftaran tanah, dan perilaku yang sesuai dengan peraturan, dimana dilakukannya pendaftaran tanah oleh masyarakat, dan (2)ditemukan faktor-faktor penyebab dari tingkat kesadaran hukum tersebut, bahwa beberapa masyarakat justru  mengetahui pendaftaran tanah dari kerabat dan  tetangga, bukan melalui usaha-usaha penyebaran informasi dari pihak-pihak yang berwenang, dan faktor-faktor penghambat yang dapat menjadi tolak-ukur terjadinya ketidakinginan untuk mendaftarkan tanah oleh masyarakat, yakni dikarenakan biaya dan prosedur yang dianggap rumit.
Implementasi Hukum Lingkungan di Indonesia: Analisis Kebijakan dan Praktik Penegakan Hukum Donny Setha
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 5 No. 2 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v5i2.3555

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi hukum lingkungan di Indonesia dengan fokus pada kebijakan yang ada dan praktik penegakan hukum. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif, penelitian ini mengumpulkan data dari berbagai sumber melalui wawancara mendalam, analisis dokumen, dan observasi lapangan. Penelitian ini menyoroti peran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) serta aparat penegak hukum, termasuk polisi dan jaksa, dalam upaya penegakan hukum lingkungan. Proses penegakan hukum meliputi penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pengadilan kasus-kasus pelanggaran lingkungan. Studi kasus kebakaran hutan di Sumatera dan Kalimantan digunakan untuk menggambarkan respon pemerintah dan efektivitas penegakan hukum dalam mengatasi masalah lingkungan yang serius ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun kerangka hukum lingkungan di Indonesia sudah cukup kuat, implementasi di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan sumber daya, koordinasi antar lembaga, dan praktik korupsi. Partisipasi masyarakat dan pendidikan lingkungan juga merupakan faktor penting yang perlu ditingkatkan untuk mendukung keberhasilan kebijakan dan penegakan hukum lingkungan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa peningkatan kapasitas institusi penegak hukum, penguatan regulasi, dan partisipasi aktif masyarakat merupakan kunci untuk mencapai pengelolaan lingkungan hidup yang efektif dan berkelanjutan di Indonesia.
Intervensi Orang Tua Terhadap Urusan Rumah Tangga Anak Ditinjau dari Konsep Mashlahah Mursalah Itsna Neyla
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 5 No. 3 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v5i3.3558

Abstract

Setiap keluarga mendambakan kehidupan yang harmonis (sakinah, mawaddah, warahmah). Untuk mencapainya, diperlukan kerjasama, keharmonisan, dan hubungan yang baik dalam keluarga serta masyarakat. Pernikahan menjadi sarana membentuk keluarga yang sah dan melanjutkan keturunan. Namun, tantangan sering muncul ketika terjadi intervensi orang tua terhadap rumah tangga anak mereka, terutama jika tinggal berdekatan. Intervensi ini, meski bertujuan membantu, dapat menyebabkan konflik dalam rumah tangga anak, seperti ketergantungan pada orang tua dan terganggunya pelaksanaan hak dan kewajiban dalam keluarga. Fenomena ini sering terjadi di masyarakat, khususnya pada pasangan yang tinggal bersama orang tua.Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode normatif, mengkaji dokumen seperti Al-Qur'an, Hadis, dan literatur terkait, serta konsep maslahah mursalah. Hasil penelitian menunjukkan pentingnya memahami batasan intervensi orang tua untuk menciptakan hubungan yang harmonis, sambil tetap memberikan dukungan dan bimbingan kepada anak yang telah menikah.
Efektivitas Hukum Terkait Kontrol Sosial Larangan Impor Pakaian Bekas di Kota Tanjung Balai Agata Kurniati; Dedi Harianto; Muhammad Yamin; Saidin Saidin
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 5 No. 3 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v5i3.3579

Abstract

Konsep hukum sebagai kontrol sosial merujuk pada peran hukum dalam mengatur dan mengendalikan perilaku masyarakat sehinga terwujud ketertiban yang diimplementasikan sebagian besar melalui aturan hukum tertulis. Salah satu contoh upaya kontrol sosial melalui hukum dapat ditelaah pada kendala pemberlakuan larangan impor pakaian bekas (ballpress). Meskipun telah terdapat larangan impor pakaian bekas melalui Permendag No. 40/2022, perdagangan dan permintaan pakaian bekas masih tinggi, didorong oleh faktor ekonomi dan preferensi konsumen terhadap tren berbusana dengan harga terjangkau. Dalam penelitian ini, digunakan metode penelitian hukum normatif-empiris dan pendekatan sosiolegal untuk menjelaskan kesenjangan antara idealitas hukum (sollen) dan realitas sosial (sein). Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum yang tidak efektif dan pengaruh sosial ekonomi, seperti keterbatasan lapangan kerja dan rendahnya daya beli, menghambat efektivitas implementasi peraturan tersebut. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi kebijakan dalam rangka menciptakan kerangka hukum yang mampu berfungsi sebagai kontrol sosial sekaligus memberikan keadilan dan kemanfaatan hukum bagi masyarakat.
Urgensi Kepolisian dalam Judicial Review atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan Jamiatur Robekha; Dimas Verdy Firmansyah
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 5 No. 3 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v5i3.3581

Abstract

Tujuan dari didirikannya suatu negara adalah memberikan kesejahteraan kepada warga negara sebagai imbalan atas kepercayaan yang diberikan terhadap pemerintahan yang mengelola negara tersebut. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan pun hadir guna mewujudkan cita-cita tersebut. Namun, dalam prakteknya sejumlah pihak mengajukan judicial review terhadap Undang-Undang terkait sehubungan dengan kewenangan penyidikan tunggal oleh satu lembaga penegak hukum yaitu Otoritas Jasa Keuangan. Kewenangan ini diketahui berpotensi merugikan para korban yang mengalami kehilangan kesejahteraan akibat tindak kejahatan di sektor keuangan. Makalah ini pun disusun dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh yang ditimbulkan dan alasan di belakang judicial review tersebut. Melalui pendekatan kualitatif, hasil penelitian ini menemukan: (1) judicial review terhadap Undang-Undang terkait telah menarik kewenangan penyidikan tunggal dari Otoritas Jasa Keuangan dan membuka partisipasi bagi Subdit II Dittipideksus Bareskrim Polri untuk melakukan penyidikan kolaboratif guna mewujudkan pengusutan kasus yang efektif dan efisien; dan (2) judicial review ini dilakukan sehubungan dengan potensi kerugian yang dialami oleh korban tindak pidana kejahatan keuangan karena Otoritas Jasa Keuangan memegang kewenangan penyidikan tunggal. Dengan demikian, penyidikan akan menjadi lebih obyektif, efektif, dan efisien sehingga korban kejahatan keuangan benar-benar memperoleh keadilan.

Page 149 of 202 | Total Record : 2020

 147   148   149   150   151 

Filter by Year

2020 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 6 No. 2 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 6 No. 1 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 5 No. 6 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 5 No. 5 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 5 No. 4 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 5 No. 3 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 5 No. 2 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 4 No. 6 (2024): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (September - Oktober 2024) Vol. 4 No. 5 (2024): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Juli - Agustus 2024) Vol. 4 No. 4 (2024): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Mei - Juni 2024) Vol. 4 No. 3 (2024): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Maret - April 2024) Vol. 4 No. 2 (2024): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Januari - Februari 2024) Vol. 5 No. 1 (2024): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 4 No. 1 (2023): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (November - Desember 2023) Vol. 3 No. 4 (2023): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Agustus 2023) Vol. 3 No. 3 (2023): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Mei 2023) Vol. 3 No. 2 (2023): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Februari 2023) Vol. 3 No. 1 (2022): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (November 2022) Vol. 2 No. 4 (2022): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Agustus 2022) Vol. 2 No. 3 (2022): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Mei 2022) Vol. 2 No. 2 (2022): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Februari 2022) Vol. 2 No. 1 (2021): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (November 2021) Vol. 1 No. 4 (2021): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Agustus 2021) Vol. 1 No. 3 (2021): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Mei 2021) Vol. 1 No. 2 (2021): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Februari 2021) Vol. 1 No. 1 (2020): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (November 2020) More Issue