cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Ebit Bimas Saputra
Contact Email
ebitbimas99@gmail.com
Phone
+62 878 9658 6407
Journal Mail Official
editor@dinastirev.org
Editorial Address
Case Amira Prive Jl. H. Risin No. 64D Pondok Jagung Timur, Serpong Utara, Tangerang Selatan
Location
Unknown,
Unknown
INDONESIA
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP)
Published by DINASTI REVIEW
ISSN : 27472000     EISSN : 27471993     DOI : https://doi.org/10.38035/jihhp
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Tulisan-tulisan di JIHHP akan memberikan kontribusi signifikan terhadap pemikiran kritis dalam bidang ilmiah secara umum, khususnya di bidang Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik. Lingkup bidang yang terkandung dalam JIHHP mencakup bidang-bidang berikut: Hukum Internasional Hukum Tata Negara Hukum Perdata Hukum Ekonomi Hukum Lingkungan Hukum Pidana Hukum Administrasi Negara Hukum Teknologi, Informasi, dan Komunikasi Hukum Hak Asasi Manusia Hukum Islam dan Keluarga Hukum Agraria Ilmu Politik Hubungan Internasional Ilmu Administrasi (Niaga, Negara, Publik, Pembangunan, Dll) Kriminologi Ilmu Hukum Ilmu Pemerintahan dan Manajemen Ilmu Sosial dan Politik Studi Pembangunan (Perencanaan Pembangunan, Wilayah, Kota) Ketahanan Nasional Ilmu Kepolisian Kebijakan Publik Bidang Ilmu Politik Lain Yang Belum Tercantum Ilmu Kesejahteraan Sosial Sosiologi Humaniora Kajian Wilayah (Eropa, Asia, Jepang, Timur Tengah Dll) Arkeologi Ilmu Sosiatri Kependudukan (Demografi, dan Ilmu Kependudukan Lain) Sejarah (Ilmu Sejarah) Kajian Budaya dan Pendidikan Komunikasi Penyiaran Islam Ilmu Komunikasi Antropologi
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 2,020 Documents
 186   187   188   189   190 
Peran Budaya Pernikahan Adat Antara Hindu Bali dengan Hindu India Suku Tamil yang Berada di Indonesia yogita Dewi; Yuniar Rahmatiar; Muhamad Abas; Suyono Sanjaya
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 5 No. 5 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v5i5.5934

Abstract

Indonesia adalah negara multikultural dengan keragaman etnis, bahasa, dan budaya. Salah satu bentuk interaksi budaya terlihat pada pernikahan adat antara masyarakat Hindu Bali dengan masyarakat Hindu India Tamil. Penulis akan membahas pandangan masyarakat terhadap praktik perkawinan adat antara Hindu Bali dan Hindu India Tamil di Indonesia, serta dampaknya terhadap budaya perkawinan antara Hindu Bali dan Hindu India Tamil di Indonesia dengan sikap toleransi. Penelitian ini bertujuan untuk memahami dinamika budaya dalam pernikahan tersebut dan dampaknya terhadap pelestarian identitas dan tradisi. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris melalui wawancara dan observasi. Saat ini, banyak prosesi pernikahan yang disederhanakan untuk menyesuaikan biaya dan efisiensi waktu, namun tetap mencerminkan sikap saling menghormati dan toleransi antar budaya.
Implementasi Asas Keadilan dalam Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Proyek Embung Di Kabupaten Manggarai Barat Benediktus Peter Lay; Mary Grace Megumi Maran; Genoveva Sumanti
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 5 No. 6 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v5i6.5951

Abstract

Tulisan ini hadir untuk mengkaji secara mendalam masalah implementasi asas keadilan harusnya mencakup seluruh wilayah Indonesia, sesuai yang diamanatkan Sila kelima, Pancasila.Dalam hal ini penulis berfokus pada satu kasus di Kenari, Desa Warloka, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT) yang merupakan tempat dilangsungkan proyek Embung, yang sekarang sudah beroperasi sebagai tempat wisata, tetapi karena tidak adanya kepastian ganti kerugian sesuai kesepakatan kepada masyarakat dalam hal ini pemilik tanah, dimana ganti rugi lahan warga yang belum dibayar sampai sekarang mengakibatkan munculnya konflik dan ketidakadilan. Menggunakan penelitian hukum normatif dengan melibatkan analisis literatur atau data sekunder.Jenis penelitian ini juga dikenal sebagai penelitian doktrinal. Adapun bahan hukum tersier berfungsi sebagai penuntun navigatif yang menjembatani pemahaman atas bahan hukum primer dan sekunder, sekaligus memperluas cakrawala interpretasi hukum secara sistematis. dianalisis secara kualitatif dengan mengkaji temuan penelitian.Tujuan analisis data kualitatif adalah untuk memperoleh pemahaman yang lengkap tentang suatu situasi dan mengembangkan teori mengenai konteks sosial tertentu. Proses pengadaan tanah bagi pembangunan Embung Anak Munting di Desa Warloka, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat menunjukkan beberapa penyimpangan mendasar yang mencerminkan pengabaian terhadap hak konstitusional masyarakat atas kepemilikan tanah serta perlindungan atas kepentingan sosial-ekonomi warga terdampak.
Evaluasi Efektivitas Peta Proses Bisnis dalam Mendukung Fungsi Operasional KORBRIMOB Polri Rico Agistra Bastyan; Endeh Suhartini; R. Yuniar Anisa Ilyanawati; Galang Adi Saputra
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 6 No. 1 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v6i1.5954

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis aspek hukum Business Process Map (BMP) dalam pelaksanaan operasional Korps Brigade Mobil (Korbrimob) Kepolisian Negara Republik Indonesia. Penelitian ini difokuskan pada evaluasi efektivitas BPM dalam mendukung tugas dan fungsi Korbrimob, khususnya dalam beradaptasi dengan ancaman keamanan yang terus berkembang dan perubahan lingkungan strategis. Dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris yang bersifat deskriptif analitis, pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka, observasi, dan analisis terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BPM Korbrimob Polri memiliki landasan hukum yang kuat melalui Keputusan Komandan Nomor: Kep/183/V/2024, yang selaras dengan peraturan yang lebih tinggi. Penerapannya telah meningkatkan efektivitas operasional, meskipun masih terdapat tantangan dalam koordinasi antar unit. Pemahaman personel terhadap BPM bervariasi, terutama pada tingkat kognitif dan operasional, tetapi kurang pada tingkat strategis, yang berdampak pada kemampuan beradaptasi terhadap ancaman keamanan kontemporer. Studi ini menyimpulkan bahwa optimalisasi struktur organisasi, pengembangan kerangka hukum yang adaptif, dan peningkatan kapasitas personel sangat penting untuk meningkatkan efektivitas BPM dalam mendukung pemeliharaan keamanan dan ketertiban umum. Rekomendasi yang diberikan meliputi penguatan mekanisme koordinasi dan pembinaan pemahaman tingkat strategis di antara personel untuk lebih beradaptasi dengan lingkungan keamanan yang dinamis.
Adopsi Nilai Kearifan Lokal ”Ngaha Aina Ngoho” Dalam Pencegahan Krisis Ekologi Pada Masyarakat Adat Sambori Erham Erham; Muhammad Aminullah
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 6 No. 1 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v6i1.5966

Abstract

Kabupaten Bima merupakan wilayah dengan tingkat kerusakan lahan tertinggi di Provinsi NTB. Alih fungsi kawasan hutan menjadi lahan pertanian komoditas jagung berdampak negatif terhadap lingkungan, seperti banjir dan longsor saat musim hujan serta kekeringan di musim kemarau. Penelitian bertujuan untuk mengetahui pola krisis ekologi pada masyarakat adat Sambori, juga ingin mengetahui internalisasi nilai-nilai kearifan lokal “ngaha aina ngoho” dalam pencegahan krisis ekologi di Kabupaten Bima. Metode yang digunakan berupa penelitian hukum empiris, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Sumber data meliputi data primer dan data sekunder, data primer berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi, data sekunder berupa buku, jurnal, norma hukum, dan putusan hakim. Hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya krisis ekologi yang cukup besar di Kabupaten Bima akibat alih fungsi hutan menjadi lahan pertanian jagung, kondisi inilah yang menimbulkan banjir, longsor, dan kekeringan berkepanjangan. Maka lewat pendekatan kearifan lokal “ngaha aina ngoho” masyarakat mampu membentuk kesadaran kolektif, menjaga ekosistem dengan baik, dan menerapkan cara bertani yang berkelanjutan. Kesimpulannya, internalisasi nilai-nilai kearifan lokal menjadi strategi penting dalam pengelolaan lingkungan hidup berbasis kearifan lokal serta mencegah krisis ekologi di Kabupaten Bima. Pendekatan “ngaha aina ngoho” menjadi simbol tanggung jawab sosial, nilai pelestarian, dan simbol keseimbangan antara manusia dengan alam semesta.
Judicial Independence sebagai Syarat Good Governance dalam Demokrasi Konstitusional Ali Mannagalli; Radian Salman; Rosa Ristawati; Dri Utari Christina Rachmawati
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 6 No. 1 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v6i1.5973

Abstract

Independensi kekuasaan kehakiman (judicial independence) merupakan elemen kunci dalam mewujudkan good governance di dalam sistem demokrasi konstitusional. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana judicial independence berkontribusi terhadap indikator utama good governance, serta mengevaluasi tantangan struktural dan kelembagaan yang dihadapi oleh sistem peradilan Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif yang diperkuat dengan data sekunder dari putusan pengadilan, laporan lembaga internasional, serta studi komparatif terhadap praktik negara lain. Temuan penelitian menunjukkan bahwa meskipun secara normatif Indonesia telah menjamin kemandirian kekuasaan kehakiman, dalam praktiknya masih terdapat berbagai hambatan, antara lain kesenjangan antara norma dan praktik, ketergantungan administratif terhadap eksekutif, intervensi politik dalam rekrutmen hakim, dan lemahnya pengawasan etik. Ketiadaan judicial independence berdampak langsung pada menurunnya akuntabilitas, transparansi, serta efektivitas pemerintahan. Oleh karena itu, dibutuhkan reformasi menyeluruh yang meliputi aspek regulatif, institusional, dan kultural agar peradilan dapat berfungsi secara optimal sebagai pilar demokrasi dan pengawal tata kelola pemerintahan yang baik.
Peran Wto Dalam Penyelesaian Gugatan Uni Eropa Terhadap Indonesia (Sengketa Bijih Nikel) dikaitkan dengan Prinsip Fair Competition Siti Nurkholidah; R.Eriska Ginalita Dwi Putri
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 6 No. 1 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v6i1.5993

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji kedudukan World Trade Organization (WTO) yang memiliki peran penting dalam penyelesaian sengketa perdagangan internasional, termasuk sengketa bijih nikel yang melibatkan Indonesia. Yang mana sengketa ini bermula sejak 1 Januari 2020, Indonesia melarang ekspor bijih nikel mentah melalui Peraturan Mentri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) No.11 Tahun 2019 untuk mendukung hilirisasi atau industri pengolahan dalam negeri, yang kemudian digugat oleh Uni Eropa ke WTO karena dianggap melanggar pasal Xl:1 General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) 19994. Pasal tersebut menilai bahwa kebijakan Indonesia dalam membatasi ekspor merupakan bentuk pelanggaran dan tidak sesuai dengan ketentuan WTO. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Yuridis Normatif, yang mengkaji, menganalisis ketentuan hukum yang relavan, dan menelaah putusan Dispute Settlement Body (DSB), serta dampaknya terhadap kebijakan perdagangan Indonesia. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa WTO berperan sebagai mediator dan penegak aturan perdagangan dalam sengketa ini, meskipun WTO telah memutuskan bahwa kebijakan Indonesia dalam membatasi ekspor bijih nikel melanggar aturan perdagangan internasional, Indonesia tetap mempertahankan kebijakan hilirisasi dengan mengajukan banding. Indonesia menghadapi tantangan yang berpotensi mempengaruhi kebijakan ekspor di masa depan, maka dari itu penulis berharap dapat memberikan wawasan bagi masyarakat dan dasar perbaikan strategi yang lebih adaptif dalam menghadapi regulasi perdagangan global.
Penanganan Konfik Berbasis Kearifan Lokal “Mbolo Weki” di Kabupaten Bima ahmad ahmad; juhriati juhriati
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 6 No. 1 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v6i1.5998

Abstract

Kabupaten Bima merupakan wilayah dengan keberagaman sosial dan budaya yang tinggi, namun dibalik itu rawan dengan potensi konflik baik konflik horizontal, agraria, maupun konflik antar kelompok masyarakat. Penyelesaian konflik yang mengandalkan pendekatan hukum positif sering kali tidak efektif dalam meredam akar masalah dan memulihkan hubungan sosial. Penelitian bertujuan untuk mengetahui bentuk konflik di Kabupaten Bima dan ingin mengetahui penanganan konflik berbasis kearifan lokal “mbolo weki” di Kabupaten Bima. Metode yang digunakan berupa penelitian hukum empiris dengan pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Sumber data meliputi data primer berupa hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi, data sekunder berupa literatur, norma hukum, dan putusan-putusan hakim yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konflik yang terjadi di Bima seringkali berkepanjangan akibat kurangnya pemulihan dan relasi sosial. Namun, dengan pendekatan penanganan dan penyelesaian berbasis kearifan lokal “mbolo weki” seperti musyawarah adat, dialog kebudayaan, kesetaraan, dan keterlibatan penegak hukum, tokoh masyarakat mampu membangun rekonsiliasi yang mendalam dan menciptakan perdamaian yang berkelanjutan, serta memperkuat solidaritas sosial. Kesimpulannya, pendekatan “mbolo weki” menjadi penting untuk terus dilakukan dalam penanganan dan penyelesaian konflik, pendekatan penanganan konflik berbasis budaya lokal, tidak hanya menyentuh aspek hukum, tetapi juga dimensi sosial dan moral masyarakat Bima.
Paralelitas Penyelesaian Perkara Perdata dan Pidana: Studi Putusan mengenai Sengketa Pra Yudisial Umar Mubdi; Aisha Nurul Fadilla; Ibaq Suryo Gupito
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 6 No. 1 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v6i1.5999

Abstract

Penelitian ini berfokus untuk menganalisis sepuluh putusan yang mengargumentasikan mengenai sengketa pra yudisial yang diputus pada tahun 2021. Putusan-putusan a quo kemudian dianotasi dan dianalisis untuk melihat pola-pola terkait pokok perkara yang disengketakan, pola amar putusan, pola petitum, dan pertimbangan hukum hakim. Hasil analisis tersebut kemudian digunakan untuk menyusun kerangka pengaturan ius constituendum penyelesaian sengketa pra yudisial di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan berfokus pada data sekunder berupa putusan-putusan hakim. Data sekunder tersebut kemudian dipadukan dengan beberapa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan sengketa pra yudisial. Hasil penelitian ini antara lain adalah pokok perkara yang muncul adalah mengenai penipuan, penggelapan, pencurian, dan tindak pidana lingkungan hidup. Selanjutnya, dasar hukum mengenai penyelesaian sengketa pra yudisial telah mengalami perkembangan dalam praktiknya sehingga perlu mendapat revisi. Perbaikan tersebut antara lain meliputi aspek formiil, materii, serta prosedur yang fungsional.
Peran Media sebagai Bukti Pendukung dalam Proses Peradilan Mahkamah Internasional (Studi Kasus Tuntutan Afrika Selatan terkait Perang Israel dengan Palestina Tahun 2023–2024) Maria Anggriani Sori Anawoli; Made Fitri Maya Padmi
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 6 No. 1 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v6i1.6020

Abstract

Studi ini bertujuan menganalisis validitas dan tantangan penggunaan media digital sebagai bukti dalam sidang ICJ. Selain itu, studi ini menilai dampak media dalam membentuk opini publik dan mendorong tekanan diplomatik. Pendekatan studi kasus kualitatif digunakan, yang menampilkan analisis konten naratif dari materi media dan dibingkai oleh teori pembingkaian Entman (1993) dan kerangka pengaturan agenda McCombs & Shaw (1972). Temuan mengungkapkan bahwa media digital melakukan peran ganda: mereka mendokumentasikan pelanggaran hak asasi manusia secara real time dan berfungsi sebagai instrumen pembingkaian yang membangun narasi kemanusiaan, dengan demikian memobilisasi solidaritas global dan memperkuat legitimasi Afrika Selatan dalam membawa kasus tersebut ke ICJ. Namun, kredibilitas bukti media tersebut sering dipertanyakan karena risiko misinformasi, bias editorial, dan manipulasi narasi. Akibatnya, integritas proses peradilan dan kepercayaan publik dapat dirusak tanpa mekanisme verifikasi yang kuat. Studi ini merekomendasikan pengembangan protokol verifikasi media yang transparan, berkolaborasi dengan badan independen (misalnya, organisasi pemeriksa fakta dan forensik digital), dan meningkatkan literasi media di antara para pelaku diplomatik untuk menjaga integritas bukti media dalam proses hukum internasional.
Analisis Efektifitas Non Litigasi penyelesaian Sengketa Pembagian Harta Gono Gini Abdul Azis; Paris Hajri; Zaenal Abidin; Happy Yulia Anggraeni
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 5 No. 6 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v5i6.6028

Abstract

Sengketa penyelesaian harta gono-gini di luar pengadilan (non-litigasi) semakin banyak dipilih oleh masyarakat karena dinilai lebih cepat, hemat biaya, dan menjaga privasi. Namun efektivitas jalur ini belum sepenuhnya menjamin keadilan, terutama jika tidak ada perjanjian pra-nikah yang secara tegas mengatur kepemilikan aset. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penyelesaian sengketa harta gono-gini melalui jalur non-litigasi dalam perspektif hukum, khususnya dalam situasi ketiadaan perjanjian pra-nikah. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan pendekatan pada dan studi kasus, salah satunya adalah fenomena selebgram Dilan Janiyar yang menyelesaikan harta gono-gini tanpa melalui pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun non-litigasi memiliki keunggulan praktis, tetapi belum cukup kuat dari sisi perlindungan hukum jika tidak disertai mediator profesional dan kesepakatan yang adil. Selain itu, tidak adanya kekuatan hukum yang mengikat juga menjadi kendala. Oleh karena itu, diperlukan dukungan hukum yang lebih jelas dan peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya perjanjian pra-nikah.  

Page 188 of 202 | Total Record : 2020

 186   187   188   189   190 

Filter by Year

2020 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 6 No. 2 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 6 No. 1 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 5 No. 6 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 5 No. 5 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 5 No. 4 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 5 No. 3 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 5 No. 2 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 4 No. 6 (2024): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (September - Oktober 2024) Vol. 4 No. 5 (2024): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Juli - Agustus 2024) Vol. 4 No. 4 (2024): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Mei - Juni 2024) Vol. 4 No. 3 (2024): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Maret - April 2024) Vol. 4 No. 2 (2024): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Januari - Februari 2024) Vol. 5 No. 1 (2024): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 4 No. 1 (2023): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (November - Desember 2023) Vol. 3 No. 4 (2023): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Agustus 2023) Vol. 3 No. 3 (2023): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Mei 2023) Vol. 3 No. 2 (2023): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Februari 2023) Vol. 3 No. 1 (2022): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (November 2022) Vol. 2 No. 4 (2022): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Agustus 2022) Vol. 2 No. 3 (2022): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Mei 2022) Vol. 2 No. 2 (2022): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Februari 2022) Vol. 2 No. 1 (2021): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (November 2021) Vol. 1 No. 4 (2021): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Agustus 2021) Vol. 1 No. 3 (2021): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Mei 2021) Vol. 1 No. 2 (2021): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Februari 2021) Vol. 1 No. 1 (2020): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (November 2020) More Issue