cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Ebit Bimas Saputra
Contact Email
ebitbimas99@gmail.com
Phone
+62 878 9658 6407
Journal Mail Official
editor@dinastirev.org
Editorial Address
Case Amira Prive Jl. H. Risin No. 64D Pondok Jagung Timur, Serpong Utara, Tangerang Selatan
Location
Unknown,
Unknown
INDONESIA
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP)
Published by DINASTI REVIEW
ISSN : 27472000     EISSN : 27471993     DOI : https://doi.org/10.38035/jihhp
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Tulisan-tulisan di JIHHP akan memberikan kontribusi signifikan terhadap pemikiran kritis dalam bidang ilmiah secara umum, khususnya di bidang Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik. Lingkup bidang yang terkandung dalam JIHHP mencakup bidang-bidang berikut: Hukum Internasional Hukum Tata Negara Hukum Perdata Hukum Ekonomi Hukum Lingkungan Hukum Pidana Hukum Administrasi Negara Hukum Teknologi, Informasi, dan Komunikasi Hukum Hak Asasi Manusia Hukum Islam dan Keluarga Hukum Agraria Ilmu Politik Hubungan Internasional Ilmu Administrasi (Niaga, Negara, Publik, Pembangunan, Dll) Kriminologi Ilmu Hukum Ilmu Pemerintahan dan Manajemen Ilmu Sosial dan Politik Studi Pembangunan (Perencanaan Pembangunan, Wilayah, Kota) Ketahanan Nasional Ilmu Kepolisian Kebijakan Publik Bidang Ilmu Politik Lain Yang Belum Tercantum Ilmu Kesejahteraan Sosial Sosiologi Humaniora Kajian Wilayah (Eropa, Asia, Jepang, Timur Tengah Dll) Arkeologi Ilmu Sosiatri Kependudukan (Demografi, dan Ilmu Kependudukan Lain) Sejarah (Ilmu Sejarah) Kajian Budaya dan Pendidikan Komunikasi Penyiaran Islam Ilmu Komunikasi Antropologi
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 2,020 Documents
 184   185   186   187   188 
Perlindungan Hukum Atas Publikasi Negatif Identitas Notaris Oleh Media Massa dalam Menghadapi Kasus Hukum Pidana di Pengadilan Esmeralda Aurelia Gracia; Ali Abdullah
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 5 No. 6 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v5i6.5734

Abstract

Publikasi identitas notaris oleh media massa sebelum putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap merupakan permasalahan krusial dalam sistem hukum Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif untuk menganalisis praktik publikasi media, kerangka hukum perlindungan, dan dampak psikososial terhadap profesi notaris. Melalui studi pustaka komprehensif, penelitian mengeksplorasi kompleksitas perlindungan identitas notaris dalam konteks hukum dan media massa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa publikasi prematur melanggar prinsip praduga tak bersalah, merusak integritas profesional, dan menimbulkan stigmatisasi sosial berkepanjangan. Kerangka hukum Indonesia memiliki kelemahan struktural dalam melindungi identitas profesional, ditandai dengan ketidakjelasan mekanisme perlindungan dan lemahnya sanksi hukum. Penelitian merekomendasikan penguatan regulasi, pembentukan tim pengawas lintas lembaga, pengembangan protokol etika media, dan program edukasi berkelanjutan. Pendekatan multidisipliner yang mensinergikan berbagai pemangku kepentingan diperlukan untuk melindungi martabat dan integritas profesi hukum di Indonesia.
Analisis Yuridis Gugatan Itsbat Nikah Kontensius terhadap Perkawinan yang Tidak dicatatkan (Studi Putusan Nomor 86/Pdt.G/2021/Ms. Skl dan Putusan 85/Pdt.G/2023/Ms. Skl) Rasiyati Rasiyati; Utary Maharany Barus; Idha Aprilyana Sembiring
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 5 No. 6 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v5i6.5741

Abstract

Penelitian ini menganalisis gugatan itsbat nikah kontensius terhadap perkawinan yang tidak dicatatkan, dengan studi kasus pada Putusan Nomor 86/Pdt.G/2021/Ms.Skl dan Putusan Nomor 85/Pdt.G/2023/Ms.Skl di Mahkamah Syar'iyah Singkil. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui latar belakang pengajuan itsbat nikah kontensius, akibat hukum dari putusan yang diterima atau ditolak, serta pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan undang-undang, kasus, dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa itsbat nikah kontensius diajukan untuk memperoleh kepastian hukum terkait status perkawinan, hak waris, dan administrasi kependudukan. Putusan yang diterima memberikan perlindungan hukum bagi istri dan anak, sementara putusan yang ditolak disebabkan oleh ketidaksesuaian dengan syarat dan rukun nikah serta pelanggaran terhadap Undang-Undang Perkawinan. Pertimbangan hakim didasarkan pada fakta hukum, alat bukti, serta prinsip maqashid syariah untuk mencapai kemaslahatan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa itsbat nikah kontensius berperan penting dalam memberikan kepastian hukum dan melindungi hak-hak pihak yang terlibat dalam perkawinan tidak tercatat.
Analisis Yuridis Terhadap Pertanggungjawaban Perdata Perusahaan Atas Kegiatan Pertambangan Ilegal Ditinjau Dari Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup: (Studi Kasus Pertambangan Ilegal Di Jawa Barat) Safaat Nugraha; Muhammad Abas; Yuniar Rahmatiar
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 5 No. 6 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v5i6.5748

Abstract

Aktivitas pertambangan ilegal yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan di wilayah Jawa Barat menimbulkan kerusakan lingkungan yang serius dan merugikan masyarakat sekitar. Perbuatan ini bertentangan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan dan melanggar ketentuan hukum lingkungan hidup. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk pertanggungjawaban perdata perusahaan atas kerusakan lingkungan akibat kegiatan pertambangan ilegal ditinjau dari ketentuan Pasal 87 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, serta mengevaluasi efektivitas strategi pemerintah dalam pencegahan dan penanggulangan pertambangan ilegal di Jawa Barat. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif-analitis, serta dianalisis berdasarkan bahan hukum primer, sekunder, dan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam praktiknya, pertanggungjawaban perdata perusahaan tambang ilegal belum dijalankan secara optimal. Sebagian besar penyelesaian kasus hanya berhenti pada penutupan tambang tanpa adanya kewajiban ganti rugi ataupun pemulihan lingkungan. Padahal, ketentuan hukum telah mewajibkan pelaku usaha melakukan kompensasi materiil maupun tindakan rehabilitatif. Selain itu, masyarakat belum memanfaatkan mekanisme gugatan kelompok (class action) sebagai sarana hukum yang sah untuk memperjuangkan keadilan. Strategi pemerintah seperti pembentukan Satgas Pertambangan Ilegal, perbaikan tata ruang wilayah, serta peningkatan koordinasi kelembagaan dinilai telah berjalan, namun implementasinya masih terbatas akibat kendala pengawasan, sumber daya, dan ketegasan hukum. Oleh karena itu, perlu penguatan penerapan prinsip strict liability dan dukungan struktural agar pemulihan ekologis dan perlindungan masyarakat dapat tercapai secara efektif.
Tinjauan Yuridis Pembatalan Sertipikat Hak Milik yang Terbit di Atas Sertipikat Hak Pakai ( Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Purwakarta Nomor 5/Pdt.G/2024/PN.PWK Gynastiar Nugroho; Yuniar Rahmatiar; Muhamad Abas; Suyono Sanjaya
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 5 No. 6 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v5i6.5750

Abstract

Sistem hukum pertanahan nasional Indonesia menganut asas kepastian hukum atas hak atas tanah, yang diwujudkan melewati penerbitan Sertipikat oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN). Tetapi dalam praktiknya, sering terjadi persoalan yuridis akibat lemahnya sistem administrasi, salah satunya berupa penerbitan Tanda bukti kepemilikan ganda atas satu bidang tanah. Tujuan dari studi ini agar mencari tahu bagaimana sertipikat hak milik bisa di terbitkan oleh kantor pertanahan yang sebelumnya sudah ada sertipikat hak pakai dan pemikiran Hakim pada Putusan Pengadilan Negeri Purwakarta No. 5/Pdt.G/2024/PN.PWK. Metode yang dimanfaatkan adalah pendekatan yuridis normatif dengan menganalisa dokumen hukum dan salinan putusan pengadilan. Hasil penelitian memperlihatkan bahwasanya sertipikat hak milik terbit karena sertipikat hak pakai belum terpetakan pada sistem di Kantor Pertanahan sehingga terbit sertipikat hak milik tersebut. Pertimbangan Hakim dalam putusan ini menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya, sertipikat hak milik atas nama pemohon cacat hukum dan batal demi hukum. Sehingga memerintahkan Kantor Pertanahan untuk membatalkan sertipikat hak milik tersebut.
Perbandingan Hukum Pengawasan Perlindungan Konsumen di Sektor E-Commerce Pada Era Ekonomi Digital Antara Indonesia dan Australia Mohammad Effan Djodie; Ningrum Natasya Sirait; Dedi Harianto
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 5 No. 6 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v5i6.5769

Abstract

Pesatnya perkembangan e-commerce di era ekonomi digital di Indonesia dan Australia menuntut perlindungan hukum yang efektif bagi konsumen. Namun, implementasi perlindungan tersebut masih menghadapi tantangan, terutama dalam hal kepatuhan pelaku usaha dan efektivitas pengawasan. Penelitian ini bertujuan membandingkan pengawasan perlindungan konsumen e-commerce di Indonesia dan Australia, mengidentifikasi persamaan dan perbedaannya, serta merumuskan pembenahan sistem pengawasan di Indonesia dengan menjadikan Australia sebagai acuan. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif melalui studi kepustakaan dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia mengatur perlindungan konsumen e-commerce melalui berbagai regulasi seperti UU No. 8/1999, PP No. 80/2019, dan Permendag No. 31/2023, dengan pengawasan oleh lembaga seperti Ditjen PKTN, Kominfo, BPKN, BPSK, dan LPKSM. Sementara itu, Australia menggunakan pendekatan terintegrasi melalui Competition and Consumer Act 2010, dengan pengawasan oleh ACCC, ACT, dan OAIC. Persamaan keduanya mencakup pengakuan transaksi elektronik dan penyelesaian sengketa, sedangkan perbedaannya terletak pada efektivitas dan integrasi sistem pengawasan. Indonesia perlu membenahi sistem melalui integrasi regulasi, penguatan lembaga, dan edukasi konsumen untuk menciptakan ekosistem e-commerce yang berkeadilan.
Pertanggungjawaban Pidana Tenaga Medis dalam Malpraktik Yemima Reina Manse; Rospita Adelina Siregar; Mompang L. Panggabean
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 5 No. 5 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v5i5.5771

Abstract

Pertanggungjawaban pidana tenaga medis dalam malpraktik merupakan isu krusial dalam bidang hukum kesehatan yang menuntut kepastian hukum serta perlindungan terhadap hak pasien dan profesionalisme tenaga medis. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep pertanggungjawaban pidana bagi tenaga medis yang melakukan tindakan di luar standar profesi yang berakibat merugikan pasien. Objek penelitian ini adalah praktik malpraktik oleh tenaga medis yang menimbulkan akibat hukum pidana. Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode yuridis normatif melalui pendekatan perundang-undangan, studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tenaga medis dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila terbukti adanya unsur kesalahan, baik berupa kelalaian maupun kesengajaan, yang menyebabkan   kerugian atau kematian pasien. Unsur kesalahan harus dibuktikan secara cermat dengan memperhatikan standar profesi, keterkaitan antara tindakan medis dan akibatnya, serta pendapat ahli medis. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa tidak semua kesalahan medis dapat dikategorikan sebagai tindak pidana, karena penerapan hukum pidana terhadap tenaga medis harus dilakukan secara selektif dan proporsional guna menjaga keseimbangan antara perlindungan hukum bagi pasien dan perlindungan terhadap praktik medis yang bertanggung jawab.
Pemakaian Pas Lintas Batas (PLB) dan Kartu Traditional Boarding Cross (TBC) Sebagai Instrumen Diplomasi dalam Hubungan Indonesia-Papua Nugini di Era Presiden Joko Widodo Helena Tineke Simbiak
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 5 No. 6 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v5i6.5804

Abstract

Penelitian ini membahas mengenai pemakaian kartu lintas batas, yakni Pas Lintas Batas (PLB) dan kartu Traditional Boarding Cross (TBC) sebagai alat diplomasi dalam hubungan Indonesia-Papua Nugini di era Presiden Joko Widodo. Fokus utama dalam dalam penelitian ini adalah bagaimana pemakaian kedua kartu lintas batas tersebut mendukung penguatan hubungan bilateral. Kebijakan ini merupakan Persetujuan Dasar dari Indonesia-Papua Nugini dan agar berjalan dengan baik, ini diatur dalam Pengaturan Khusus. Meningkatkan keamanan perbatasan, pertumbuhan ekonomi lokal, dan memfasilitasi mobilitas masyarakat. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah Liberalisme dan konsep Cross Border Approach (CBA). Metode penelitian yang dipakai adalah analisis kualitatif dengan fokus pada studi kasus PL Skouw. Sumber data yang dikumpulkam terdiri dari data primer yang dilakukan wawancara dan data sekunder dari buku, karya ilmiah, laporan, dokumen, serta website. Dari hasil tersebut dapat menunjukan bahwa pemakaian kartu lintas batas tradisional menciptakan hubungan bilateral yang semakin erat antara Indonesia-Papua Nugini.
Analisis Yuridis Terhadap Penyelamatan Kredit Macet Pada Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Nuzul Adnin Tasry; Farhan Asyhadi; Yuniar Rahmatiar
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 5 No. 6 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v5i6.5805

Abstract

Bank Perkreditan Rakyat (BPR) mempunyai peran strategis untuk mendukung perekonomian masyarakat kecil dan menengah. Namun, dalam pelaksanaannya, BPR kerap menghadapi persoalan kredit macet (Non-Performing Loan/NPL) yang dapat mengganggu kinerja keuangan dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga tersebut. Contoh yang terjadi di BPR Kabupaten Karawang wilayah industri padat penduduk, kasus kredit macet pada BPR PT. Karawang Jabar menjadi perhatian khusus, salah satu kredit macetnya yaitu peminjaman modal usaha. Latar belakang di atas di temukan permasalahan yang menjadi bahan krusial peneliti diantaranya dua rumusan, yaitu: (1) Apa saja faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kredit macet di BPR Karawang Jabar? dan (2) Bagaimana proses penyelamatan serta penyelesaian kredit macet di BPR Karawang Jabar. Penelitian ini menggunakan pendekatan legislatif, studi kasus, dan metodologi penelitian hukum normatif. Untuk memahami bagaimana hukum digunakan dalam menyelesaikan kredit bermasalah, data dikumpulkan melalui tinjauan pustaka undang-undang dan peraturan, literatur ilmiah, dan dokumen terkait. Data kemudian dievaluasi secara deskriptif dan analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kredit macet di BPR Karawang Jabar disebabkan oleh kombinasi faktor internal dan eksternal. Faktor internal meliputi lemahnya sistem pengawasan dan kurangnya analisis kelayakan kredit. Faktor eksternal mencakup kondisi ekonomi yang tidak stabil, penurunan pendapatan debitur, dan kebutuhan sosial mendesak. Penyelesaian dilakukan melalui dua pendekatan, yaitu restrukturisasi kredit dan penyelesaian hukum berupa eksekusi jaminan atau gugatan ke pengadilan. Penelitian ini menegaskan pentingnya penguatan manajemen risiko dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia di lingkungan BPR.
Efek CNN: Konstruksi Narasi Konflik Israel-Palestina oleh CNN Indonesia Reports Rashifa Nindya
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 5 No. 6 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v5i6.5811

Abstract

Eskalasi konflik Israel-Palestina pada Oktober 2023 memicu lonjakan pemberitaan media global dan diskursus publik, termasuk di Indonesia. Studi ini menelaah bagaimana CNN Indonesia membangun narasi seputar konflik tersebut serta bagaimana narasi tersebut memengaruhi opini publik Indonesia. Dengan pendekatan kualitatif deskriptif, penelitian ini menganalisis pemberitaan CNN Indonesia baik dari kanal daring maupun televisi menggunakan perspektif Konstruktivisme dan fenomena CNN Effect. Temuan menunjukkan bahwa CNN Indonesia cenderung mengedepankan framing humanis, menyoroti penderitaan sipil dan bantuan kemanusiaan alih-alih aspek politis atau religius. Meskipun CNN Indonesia secara konsisten menghindari framing agama, selaras dengan sikap resmi pemerintah Indonesia, respons publik, terutama di kolom komentar, sering kali dipengaruhi oleh sentimen keagamaan. Walau terdapat perbedaan persepsi, CNN Indonesia tetap menampilkan laporan yang relatif berimbang dengan menyertakan perspektif dari pihak Israel maupun Palestina. Studi ini menyoroti dinamika kompleks antara narasi media dan persepsi publik, serta menegaskan peran strategis media nasional dalam membentuk pemahaman publik atas konflik internasional, khususnya dalam konteks sosial-politik yang berbeda dari negara-negara Barat.
Dinamika Open Door Policy terhadap Penduduk Lokal dan Pengungsi Suriah di Turki Tahun 2019 - 2024 Verena Lintang Larasati; Christian Herman Johan de Fretes; Indra Wisnu Wibisono
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 5 No. 6 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v5i6.5816

Abstract

Penelitian mengkaji tentang dinamika sosial terhadap penduduk lokal dan pengungsi Suriah di Turki melalui kebijakan Open Door Policy pada rentang waktu tahun 2019-2024. Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis Open Door Policy yang membawa dampak pada dinamika sosial masyarakat melalui prinsip kemanusiaan. Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan mengumpulkan informasi berupa teori, konsep, dan data-data yang berkaitan dengan pokok bahasan. Melalui analisis berdasarkan pandangan teori multikulturalisme menurut Will Kymlicka, kebijakan ini berusaha menciptakan integrasi melalui konsep kohesi sosial. Hasil penemuan sementara dinamika masayarakat melalui Open Door Policy menghasilkan polarisasi, diskriminasi, dan stigma negatif dalam masyarakat. Penelitian ini menekankan perlunya evaluasi kebijakan yang lebih inklusif untuk mengatasi tantangan integrasi sosial dan keamanan manusia secara efektif.

Page 186 of 202 | Total Record : 2020

 184   185   186   187   188 

Filter by Year

2020 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 6 No. 2 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 6 No. 1 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 5 No. 6 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 5 No. 5 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 5 No. 4 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 5 No. 3 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 5 No. 2 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 4 No. 6 (2024): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (September - Oktober 2024) Vol. 4 No. 5 (2024): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Juli - Agustus 2024) Vol. 4 No. 4 (2024): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Mei - Juni 2024) Vol. 4 No. 3 (2024): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Maret - April 2024) Vol. 4 No. 2 (2024): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Januari - Februari 2024) Vol. 5 No. 1 (2024): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 4 No. 1 (2023): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (November - Desember 2023) Vol. 3 No. 4 (2023): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Agustus 2023) Vol. 3 No. 3 (2023): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Mei 2023) Vol. 3 No. 2 (2023): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Februari 2023) Vol. 3 No. 1 (2022): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (November 2022) Vol. 2 No. 4 (2022): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Agustus 2022) Vol. 2 No. 3 (2022): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Mei 2022) Vol. 2 No. 2 (2022): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Februari 2022) Vol. 2 No. 1 (2021): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (November 2021) Vol. 1 No. 4 (2021): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Agustus 2021) Vol. 1 No. 3 (2021): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Mei 2021) Vol. 1 No. 2 (2021): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Februari 2021) Vol. 1 No. 1 (2020): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (November 2020) More Issue