Garuda - Garba Rujukan Digital

PERAN HUKUM POSITIF DAN OTORITAS JASA KEUANGAN DALAM POLEMIK TRANSAKSI PINJAMAN ONLINE DI INDONESIA Imelda Martinelli; Ade Adhari; Samantha Elizabeth Fitzgerald; Putri Khalisha Humaira Yusuf
PROSIDING SERINA Vol. 2 No. 1 (2022): PROSIDING SERINA IV 2022
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Tarumanagara

Perkembangan teknologi yang sangat pesat kembali menghasilkan salah satu inovasi terbarunya, khususnya pada bidang financial technology (fintech) yaitu pinjaman online. Pinjaman online merupakan bentuk yang lebih modern jika dibandingkan dengan pinjaman konvensional. Perbedaannya terdapat pada kemudahan debitur untuk mendapatkan pinjaman serta jenis media yang digunakan. Tak terhitung sekian banyak orang yang beralih menggunakan pinjaman online karena transaksi yang dilakukan secara daring. Sehingga, proses tersebut terbilang sangatlah praktis dibandingkan dengan pelayanan jasa pinjaman secara konvensional yang mengharuskan para kliennya untuk bertemu secara langsung dan menyiapkan segala persyaratan administrasi yang dinilai kurang efisien dan aksesibel. Sebagai pengemban ekonomi digital banyak mengubah proses ekonomi di Indonesia diawali dilakukan secara konvensional dan sekarang dilakukan secara virtual. Skema “Three Ways Digitalisation Transforms The Economy” menguraikan lalu lintas perekonomian Indonesia. Pertama, dari segi market, pihak penjual dan pembeli bertemu tidak lagi dibatasi secara tatap muka sehingga jangkauan pasar menjadi semakin luas. Selain itu, digitalisasi juga membuka peluang adanya penawaran pinjaman online menyebabkan transaksi keuangan terhadap produk ditawarkan menjadi semakin global. Penelitian ini berkesimpulan: Transaksi online-legal (berizin), terdaftar dan diawasi oleh OJK. Transaksi pinjam-meminjam uang dengan memakai teknologi informasi antara pemberi pinjaman dan penerima pinjaman kontrak elektronik. Perjanjian model ini mempunyai kelemahan, antara lain: para pihak tidak bertemu secara langsung, penilaian subjektivitas terhadap risiko pengembalian pembayaran, penagihan keterlambatan pembayaran, prinsip kepatutan etika bisnis. Di lain pihak, sudah ada regulasi Peraturan Pelaksana OJK kegiatan bisnis layanan pinjam-meminjam uang, Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik dan ke depannya disiapkan, Rancangan Peraturan Perundang-undangan Layanan Jasa Keuangan Berbasis Teknologi Informasi.

ANALISIS DOMESTIC MARKET OBLIGATION DAN LARANGAN EKSPOR BATU BARA TERHADAP KRISIS DI INDONESIA Viona Widjaja; Tundjung Herning Sitabuana
PROSIDING SERINA Vol. 2 No. 1 (2022): PROSIDING SERINA IV 2022
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Tarumanagara

Indonesia merupakan negara yang kaya dengan sumber daya alamnya. Sumber daya hutan, minyak bumi, gas alam dan batu bara. Selain hasil hutan, minyak bumi dan gas alam, batu bara sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia. Batu bara dimanfaatkan sebagai bahan bakar dalam sektor pembangkit listrik. Dengan kekayaannya akan batu bara menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara terbesar dalam mengekspor batu bara. Negara tujuan ekspor batu bara Indonesia di antaranya adalah Hongkong, Taiwan, China, Korea Selatan, Jepang, India, Italia dan negara Eropa lainnya. Namun, di awal tahun 2022 kita ketahui bahwa Pemerintah mengeluarkan peraturan darurat mengenai larangan ekspor batu bara. Walaupun peraturan larangan tersebut bersifat sementara, namun hal ini tentunya menimbulkan kontra dari berbagai pengusaha ekspor batu bara, juga dari berbagai negara importir dikarenakan betapa pentingnya batu bara sebagai bahan bakar pembangkit listrik. Larangan pemerintah disebabkan karena adanya krisis pasokan yang dialami PLN yang dikarenakan para pengusaha ekspor batu bara tidak menjalankan kewajibannya dalam memenuhi standar Domestic Market Obligation (DMO) sehingga pemerintah merasa harus segera bertindak demi menjaga kestabilan di dalam negeri. Dalam hal ini, penulis melakukan analisa yang bertujuan mencari tahu penyebab krisisnya pasokan batu bara terhadap PLN dimana kita ketahui bahwa ketersediaan batu bara kita seharusnya tidak akan mengalami kekurangan dan juga hal lain yang menjadi penyebab mengapa para pengusaha ekspor lebih mengutamakan ekspor ke luar negeri. Hasil analisa ini bertujuan untuk menerapkan bagaimana seharusnya tindakan pemerintah terhadap para pengusaha ekspor batu bara baik dalam melakukan jual beli maupun dalam menyikapi krisis pasokan yang dialami PLN. Metode yang dipakai dalam analisa ini adalah normatif yang berdasar pada pendekatan undang-undang.

DAMPAK PANDEMI CORONAVIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) TERHADAP EKSISTENSI PEREMPUAN DALAM INDUSTRI PENERBANGAN Chirstine S.T. Kansil; H.K. Martono; Michelle Prawira
PROSIDING SERINA Vol. 2 No. 1 (2022): PROSIDING SERINA IV 2022
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Tarumanagara

Dewasa ini, stabilitas ekonomi di Indonesia mulai terganggu sejak munculnya pandemi Coronavirus Disease 2019 (COVID-19), khususnya pada industri penerbangan baik dari tataran global maupun nasional. Tidak hanya berdampak pada penumpang, situasi pandemi faktanya juga berpengaruh pada jumlah karyawan pada suatu industri penerbangan. Pasalnya, pada bulan Desember tahun 2019, industri penerbangan mengalami penurunan pertumbuhan penumpang global dari 4,9% hingga 1,9% pada bulan Januari 2020. Penurunan jumlah penumpang otomatis mempengaruhi pemasukan suatu maskapai penerbangan, yang berujung pada tindakan merumahkan beberapa pegawai dari industrinya. Berdasarkan data yang didapat, industri penerbangan Boeing merumahkan sejumlah 16.000 orang pegawainya dikarenakan mengalami kerugian sebesar 1,7 miliar USD. Perempuan dalam keterlibatannya pada industri penerbangan, baik sebagai pilot maupun pramugari, tentu tidak lepas dari fenomena tersebut.

ANALISIS PEMBAGIAN HARTA GONO GINI KAWIN KONTRAK Amad Sudiro; Gunardi Lie; Indah Siti Aprilia; Salsabila Putri; Naomi Femilia
PROSIDING SERINA Vol. 2 No. 1 (2022): PROSIDING SERINA IV 2022
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Tarumanagara

Di dalam Hukum Islam, kawin kontrak dinamakan mut’ah yang secara etimologis diartikan sebagai kenikmatan dan kesenangan, sehingga tujuan dari perkawinan tersebut adalah untuk memperoleh kesenangan seksual, selain itu, menurut syara’ mut’ah adalah seorang laki-laki mengawini wanita dengan imbalan harta (uang) dengan batas waktu tertentu. Di Indonesia sendiri, sebagai negara yang masyarakatnya menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan norma masyarakat, penentuan sah atau tidaknya suatu perkawinan sangst dikritisi oleh masyarakat. Oleh karenanya, dirumuskanlah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. digunakan untuk mengungkap aspek-aspek hukum dan ketentuan-ketentuan yuridis tentang pembagian harta gonogini bagi pasangan suami istri nikah yang bercerai. Pembagian Harta Gonogini pada kasus cerai hidup maupun kasus cerai mati, menurut ketentuan yang diatur dalam pasal 128 KUH perdata maupun dalam UU perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan kompilasi hukum islam masing-masing pasangan suami istri mendapat seperdua bagian yang sama. Pembagian harta gonogini mengacu pada ayat al-Qur’an surat an-Nisa’ayat 32, dimana dikemukakan bahwa bagi semua laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan dan semua wanita ada bagian dari apa yang mereka usahakan pula.

LANDASAN YURIDIS PENENGGELAMAN KAPAL ASING DALAM ERA MASYARAKAT EKONOMI ASEAN Ade Adhari
PROSIDING SERINA Vol. 2 No. 1 (2022): PROSIDING SERINA IV 2022
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Tarumanagara

Salah satu upaya yang ditempuh oleh Pemerintah Indonesia untuk menanggulangi maraknya pencurian ikan oleh kapal ikan asing digunakan kebijakan penenggelaman kapal asing. Namun kebijakan tersebut menjadi dilematis ketika harus diterapkan pada era Masyarakat Ekonomi ASEAN yang menghendaki pengoptimalan kerjasama untuk menanggulangi berbagai persoalan termasuk dalam hal ini masalah pencurian ikan. Penelitian ini menjawab pertanyaan mendasar yakni bagaimanakah landasan yuridis kebijakan penenggelaman kapal asing? Permasalahan tersebut dijawab dengan menggunakan metode penelitian doktrinal. Hasil penelitian menunjukan kebijakan penenggelaman kapal asing telah didasarkan pada landasan yuridis yang terdapat dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Namun penenggelaman kapal asing menjadi sesuatu yang menimbulkan sebuah dilema karena bersinggungan dengan ide yang membingkai Masyarakat Ekonomi ASEAN yang menjadi karakteristik “AEC Blueprint 2025”.

PENGARUH CITRA MEREK DAN KEPERCAYAAN MEREK TERHADAP LOYALITAS MEREK PERALATAN KEBERSIHAN RUMAH TANGGA MEREK X Ervina Ervina; Meike Kurniawati
PROSIDING SERINA Vol. 2 No. 1 (2022): PROSIDING SERINA IV 2022
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Tarumanagara

Kebersihan rumah merupakan salah satu poin penting agar rumah dapat ditempati dengan nyaman oleh setiap anggota keluarga. Peralatan kebersihan rumah tangga merupakan salah satu aspek yang perlu dipenuhi dan dilengkapi dalam sebuah rumah untuk membantu pekerjaan rumah yang berhubungan dengan kebersihan. Dalam proses pembelian peralatan rumah tangga seringkali konsumen memepertimbangkan beberapa aspek seperti citra merek, kepercayaan merek, dan loyalitas merek. Salah satu merek peralatan rumah tangga yang cukup dikenal masyarakat adalah merek Dragon. Dragon merupakan salah satu merek yang menjual berbagai peralatan kebersihan rumah tangga yang sampai saat ini masih dipercaya dan dibeli oleh banyak orang untuk membersihkan rumahnya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa besar pengaruh citra merek dan kepercayaan merek terhadap loyalitas merek Dragon dalam pembelian alat kebersihan rumah tangga. Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif, kuesioner digunakan sebagai alat pengambilan data. Subjek dalam penelitian ini berjumlah 70 orang dewasa dengan rentang usia 21 hingga 40 tahun dan tidak dibatasi oleh jenis kelamin dan pekerjaan. Alasan pemilihan subjek pada rentang usia tersebut adalah karena kebanyakan individu dengan usia tersebut sudah berkeluarga dan membutuhkan peralatan kebersihan rumah tangga untuk membersihkan rumahnya. Hasil penelitian menemukan bahwa citra merek dan kepercayaan merek berpengaruh positif dan signifikan sebesar 48,9% terhadap loyalitas merek peralatan kebersihan rumah tangga merek Dragon. Setelah diuji secara parsial, citra merek Dragon lebih berpengaruh terhadap loyalitas merek dibandingkan dengan kepercayaan merek yaitu sebesar 46.1%.

PENGARUH PEMASARAN DIGITAL TERHADAP MINAT BELI HANDUK PADA MARKETPLACE “X” Wisaka Mustika; Meike Kurniawati
PROSIDING SERINA Vol. 2 No. 1 (2022): PROSIDING SERINA IV 2022
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Tarumanagara

Beberapa tahun ini perubahan teknologi semakin berkembang dengan pesat, salah satu contohnya adalah internet. Internet membuat aktivitas masyarakat menjadi lebih mudah dan dapat terhubung hingga ke berbagai belahan dunia. Begitupula pada sektor perekonomian, adanya internet diikuti dengan hadirnya marketplace yang menggunakan strategi pemasaran digital dalam melakukan pemasaran produk. Online advertising, social media marketing, email marketing dan search engine marketing merupakan indikator yang mempengaruhi pemasaran digital. Strategi pemasaran produk digital dilakukan dengan harapan dapat meningkatkan minat konsumen untuk membeli terhadap suatu produk yang dipasarkan. Tujuan dari studi penelitian ini adalah untuk mengetahui besar pengaruh variabel pemasaran digital terhadap minat beli produk handuk toko miracle shop.id pada marketplace “X”. Penelitian ini bersifat kuantitatif dan pengumpulan data dilakukan melalui kuesioner dengan setiap pertanyaan menggunakan skala Likert. Pengambilan sampel data dilakukan berdasarkan teknik purposive sampling yaitu subjek berjumlah 70 orang dengan kriteria pengguna marketplace “X” dan pernah melihat penawaran produk miracle shop.id. Pengolahan data dilakukan menggunakan teknik analisis regresi linear sederhana. Hasil penelitian menunjukkan pemasaran digital memiliki pengaruh positif sebesar 21.3% terhadap minat beli konsumen miracle shop.id pada marketplace “X”. Tingkat persentase pengaruh pemasaran digital terhadap minat beli ini masih tergolong kategori rendah dengan 78.7% sisa persentase dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak termasuk dalam penelitian ini. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi sebagai referensi untuk penelitian lebih lanjut yang memiliki kaitan variabel antara pemasaran digital dan minat beli konsumen.

RESTRUKTURISASI SISTEM FRAKSI DI DPR RI (SUATU KERANGKA MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN DEMOKRASI) Nadya Frisca; Tundjung Herning Sitabuana
PROSIDING SERINA Vol. 2 No. 1 (2022): PROSIDING SERINA IV 2022
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Tarumanagara

Indonesia adalah negara demokrasi yang menganut sistem kerakyatan oleh dan untuk rakyat memiliki konsekuensi logis kedaulatan negara berada di tangan rakyat yang diamanatkan kepada DPR. DPR dalam mengoptimalkan efektivitas dan efisiensi kerjanya kemudian membentuk fraksi-fraksi yang bertujuan untuk mengkoordinasikan kinerja anggotanya. Namun, pada pelaksanaannya muncul permasalahan dimana anggota DPR hanya mengikuti instruksi dari partai politik yang mengusungnya sehingga bukan suarairakyat lagi yang diwakili. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji urgensi fraksi dalam DPR RI dan gagasan restrukturisasi sistem fraksi di DPR RI. Hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya fraksi dalam struktur organisasi DPR RI mengakibatkan ketidak efektifan dan penyimpangan terhadap kostitusi Indonesia karena pada praktiknya fraksi di DPR RI hanya mementingkan eksistensinya di parlemen dan berusaha mempertahankan kekuasaanya dan mempertahankan kepentingan fraksi (partainya) sendiri. Hal ini dapat terlihat pada pembahasan berbagai rancangan undang-undang dalam prolegnas menjadi tidak terselesaikan dengan baik yang dibuktikan dari 40 RUU Prioritas Tahun 2016 belum diselesaikan secara menyeluruh karena antar fraksi yang tidak menemukan kata sepakat sehingga perlu diadakan restrukturisasi sistem fraksi di DPR RI yang menghapuskan fraksi dalam struktur organisasi DPR RI dan mengembalikan ke fungsi awalnya untuk mewujudkan pembangunan demokrasi yang memenuhi rasa keadilan, kebermanfaatan, dan kepastian hukum bagi warga negara Indonesia. Diharapkan restrukturisasi penghapusan fraksi dalam struktur organisasi DPR RI dapat dilakukan sehingga DPR RI dapat menerima aspirasi rakyat tanpa diikuti oleh kepentingan golongan sehingga produk hukum yang dibuat dapat memenuhi rasa keadilan, kebermanfatan, dan kepastian hukum.

KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA KEPEGAWAIAN Syahrani Mutiara Afifah
PROSIDING SERINA Vol. 2 No. 1 (2022): PROSIDING SERINA IV 2022
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Tarumanagara

Eksistensi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan mendukung pergantian yang signifikan pada hukum materil ataupun hukum formil di dalam proses Peradilan Tata Usaha Negara. Salah satu pergantian tersebut merupakan munculnya paradigma baru tentang Upaya Administratif yang konsep awal mulanya telah diatur dalam Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara. Selanjutnya memunculkan permasalahan mengenai bagaimana kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara dalam menyelesaikan sengketa kepegawaian setelah upaya administratif. Metode penelitian menggunakan yuridis normatif yaitu untuk menjawab permasalahan ini yang dikaji dengan sumber-sumber kepustakaan dengan meneliti bahan pustaka yang ada, kemudian data sekunder menggunakan peraturan perundang-undangan serta menganalisis dengan kualitatif yaitu menjelaskan data dengan pernyataaan. Hasil penelitian ini menujukkan bahwa dengan sudah disahkannya Undang-Undang Administrasi Pemerintahan penyelesaian sengketa kepegawaian setelah melalui upaya administratif berupa perubahan kewenangan/kompetensi absolut dari yang awalnya merupakan kewenangan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara. Penyelesaian sengketa kepegawaian terhadap pemberhetian tidak dengan hormat/pemberhetian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri karena hukuman disiplin, karena sengketa terhadap Banding Administratif oleh Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK), masih berwenang secara absolut adalah masih Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara. Pasal 129 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara mengatur mengenai prosedur huku melakukan upaya keberatan pada sengketa Aparatur Sipil Negara.

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN DALAM TRANSAKSI JUAL-BELI ONLINE (E-COMMERCE) Rivaldi Rizky; Tundjung Herning Sitabuana
PROSIDING SERINA Vol. 2 No. 1 (2022): PROSIDING SERINA IV 2022
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Tarumanagara

Perkembangan dalam bidang hukum bisnis terus semakin berkembang sangat pesat. selain itu perkembangan teknologi juga maju dan perkembangan hukum juga wajib untuk mengikuti perkembangan zaman. Di Indonesia mulai berkembang suatu istilah perbuatan yang disebut dengan transaksi jual beli secara online (e- commerce). Tidak menutup kemungkinan akan menimbulkan masalah hukum. berhubungan dengan undang- undang perlindungan konsumen di Indonesia, telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1998 Tentang Perlindungan Konsumen. Transaksi e-commerce memberikan kemudahan khususnya konsumen dalam melakukan aktivitas penjualan atau pembelian barang dan jasa sesuai dengan kebutuhan konsumen pada saat itu. Pada artikel ini akan dibahas secara singkat bagaimana perlindungan konsumen dalam transaksi e- commerce dan apa saja yang mengatur peraturan hukum di Indonesia terkait undang-undang perlindungan konsumen sebagai sarana untuk penyelesaian masalah hukum yang berkaitan dengan konsumen dan bisnis.

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
Carla Olyvia Doaly

Contact Email
carlaol@ft.untar.ac.id

Phone
+6282187771382

Journal Mail Official
serina@untar.ac.id

Editorial Address
Jln. Letjen S Parman No 1 Universitas Tarumanagara Kampus 1, Gedung M Lt 5

Location
Kota adm. jakarta barat,

Dki jakarta

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name Carla Olyvia Doaly

Contact Email carlaol@ft.untar.ac.id

Phone +6282187771382

Journal Mail Official serina@untar.ac.id

Editorial Address Jln. Letjen S Parman No 1 Universitas Tarumanagara Kampus 1, Gedung M Lt 5

Location Kota adm. jakarta barat, Dki jakarta INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
Carla Olyvia Doaly

Contact Email
carlaol@ft.untar.ac.id

Phone
+6282187771382

Journal Mail Official
serina@untar.ac.id

Editorial Address
Jln. Letjen S Parman No 1 Universitas Tarumanagara Kampus 1, Gedung M Lt 5

Location
Kota adm. jakarta barat,

Dki jakarta

INDONESIA