Articles
469 Documents
<![CDATA[GAMBARAN MBKM ASISTENSI MENGAJAR DI SMP X KOTA TANGERANG ]]>
<![CDATA[Peter Stefanus]]>;
<![CDATA[Valeria Panatra]]>;
<![CDATA[Maulana Prasetya]]>;
<![CDATA[Sri Tiatri]]>
<![CDATA[ PROSIDING SERINA Vol. 2 No. 1 (2022): PROSIDING SERINA IV 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Tarumanagara ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (336.879 KB)
|
DOI: 10.24912/pserina.v2i1.19623
<![CDATA[MBKM Asistensi Mengajar adalah salah satu kegiatan yang dirancang oleh Kemendikbudristek, memberikan kesempatan bagi mahasiswa yang tertarik dalam dunia pendidikan. Tulisan ini bertujuan untuk menggambarkan pelaksanaan MBKM Asistensi Mengajar (AM) yang dilaksanakan oleh 3 mahasiswa program studi psikologi univeritas J di SMP X Kota Tangerang. Metode pengumpulan data adalah melalui wawancara, observasi, dan focus group disccusion. Hasil analisis terhadap pelaksanaan program MBKM AM menunjukkan adanya 4 kategori kegiatan yang dialami mahasiswa, yaitu: (a) membantu pelaksanaan pembelajaran khususnya dalam kaitan dengan pelajaran Bimbingan dan konseling; (b) mendampingi siswa berkebutuhan khusus dalam proses belajar; (c) membantu pelaksanaan administrasi terkait kehadiran, ataupun masalah yang dialami siswa; dan (d) membantu pelaksanaan kegiatan khusus dari sekolah. Berdasarkan hasil kajian terhadap pelaksanaan program MBKM AM ini, maka direkomendasikan agar kurikulum pendidikan psikologi jenjang S1 dapat memperkuat kompetensi mahasiswa terutama dalam pelaksanaan konseling dan pendampingan terhadap siswa berkebutuhan khusus.]]>
<![CDATA[INTERPRETASI PASAL 28 AYAT (2) FRASA ANTAR GOLONGAN DALAM PENERAPAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 ]]>
<![CDATA[Hery Firmansyah]]>;
<![CDATA[Shrishti Shrishti]]>;
<![CDATA[Tiffany Noel Dumais]]>
<![CDATA[ PROSIDING SERINA Vol. 2 No. 1 (2022): PROSIDING SERINA IV 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Tarumanagara ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (292.053 KB)
|
DOI: 10.24912/pserina.v2i1.19625
<![CDATA[Kehadiran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik kerap kali menjadi sorotan di tengah masyarakat. UU ITE memiliki dampak yang serius di tengah globalisasi perubahan teknologi dan Informasi yang berevolusi cepat, dan mempengaruhi perilaku masyarakat dalam merespons sebuah isu yang terjadi. Teknologi tersebut juga memiliki dampak buruk dalam bentuk Ujaran kebencian atau hate speech yang merupakan tindakan menyebarkan rasa kebencian dan permusuhan yang bersifat SARA (suku, agama, ras, dan antargolongan). Pasal 28 ayat (2) UU ITE sebagaimana bunyi di dalam pasal tersebut dinilai mengandung unsur ambiguitas, di mana hal tersebut tidak sesuai dengan pemenuhan asas legalitas dalam hukum pidana terhadap terjaminnya suatu kepastian hukum. Perluasan makna “antargolongan” yang menjadi bersifat multitafsir menimbulkan pemahaman yang berbeda-beda dalam pengunaan pasal tersebut dan dianggap semakin mempersempit ruang lingkup kebebasan berpendapat masyarakat. Dalam hal tersebut juga disertai dengan dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi pada 28 Maret 2018 yang memperluas pemahaman mengenai konsep “antargolongan” tidak hanya berdasarkan kepada unsur suku, ras, dan agama saja. Pemahan secara multitafsir tersebut dikhawatirkan akan dapat menimbulkan perpecahan, di mana hal tersebut bertentangan dengan negara Indonesia yang menganut prinsip Pancasila. Metode penelitian yang digunakan di dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif yang dilakukan dengan studi kepustakaan terlebih dahulu, menggunakan pendekatan perundang-undangan (statue approach) dan pendekatan kasus (case approach). Luaran yang diharapkan adalah artikel ilmiah yang dipublikasikan dalam Jurnal Nasional berakreditas. Dengan adanya penafsiran yang jelas, maka interpretasi frasa “antargolongan” dapat digunakan dan tidak menjadi ambigu dikemudian hari.]]>
<![CDATA[PENERAPAN FINITE STATE MACHINE DAN FITUR LEADERBOARD ONLINE PADA GAME KOMPETITIF “MARTIAN MADNESS” BERBASIS ANDROID ]]>
<![CDATA[Darius Andana Haris]]>;
<![CDATA[Jeanny Pragantha]]>;
<![CDATA[Jonathan William]]>;
<![CDATA[Carlene Lim]]>
<![CDATA[ PROSIDING SERINA Vol. 2 No. 1 (2022): PROSIDING SERINA IV 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Tarumanagara ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (817.3 KB)
|
DOI: 10.24912/pserina.v2i1.19626
<![CDATA[Game "Martian Madness" adalah Game bernuansa arcade. Game ini dirancang dengan menggunakan Unity dan ditargetkan untuk smartphone Android. Perancangan Game ini menggunakan Unity dan Paint.NET untuk perancangan sprite pada Game. Pemain dapat memilih tiga tingkat kesulitan dalam Game. Musuh dan stage pada setiap tingkat kesulitan sama namun kekuatan musuh dan kekuatan pesawat beda. Tujuan dalam Game “Martian Madness” adalah mendapatkan skor tertinggi untuk ditampilkan pada leaderboards dengan membunuh musuh secepat mungkin dan sebanyak mungkin. Pengujian dilakukan dengan metode blackbox Testing, alpha Testing oleh pakar, dan beta Testing dengan target survei 30 responden. Hasil pengujian menunjukkan bahwa Martian Madness bukan Game yang bisa disukai oleh semua kalangan pemain. Hal ini dikarenakan Martian Madness memiliki tingkat kesulitan yang variatif dikarenakan penerapan Finite State Machine dan grafik bernuansa retro. Namun fitur leaderboard dapat menarik kembali pemain untuk memainkan kembali karena rasa ingin berkompetisi terhadap pemain lain secara online.]]>
<![CDATA[KEUANGAN NEGARA DAN KERUGIAN NEGARA DI INDONESIA DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI ]]>
<![CDATA[Felicia Edbert]]>;
<![CDATA[Tundjung Herning Sitabuana]]>
<![CDATA[ PROSIDING SERINA Vol. 2 No. 1 (2022): PROSIDING SERINA IV 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Tarumanagara ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (249.311 KB)
|
DOI: 10.24912/pserina.v2i1.19630
<![CDATA[Indonesia merupakan suatu negara yang berkembang dalam bidang perekonomian negaranya yang dimana membutuhkan suatu pengelolaan dalam keuangan negara yang sedemikian rupa untuk menghindari suatu dampak penyimpangan yang terjadi pada perekonomian negara baik dalam bentuk pemborosan, ketidakefisiensinya penggunaan keuangan negara, hal tersebut akan terjadi apabila uang negara dipergunakan sepenuhnya untuk kepentingan negara dan rakyat yang bertempat tinggal dinegara tersebut maka akan terjamin tinggi tingkat kesejahteraan bangsa dan warga masyarakatnya, namun sebaliknya jika uang negara dipergunakan dengan tidak seharusnya seperti, dipakai untuk kepentingan serta keuntungan pribadi maupun golongan tertentu, maka tujuan negara dalam meningkatkan kesejahteraan bangsa tidak akan tercapai dan terlaksana. Dan bahkan terjadinya tindak pidana korupsi yang mengakibatkan kerugian negara yang relatif cukup berpengaruh sehingga perlu dilakukan pemulihan dengan cara pengembalian kerugian keuangan negara serta dengan suatu adanya Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang merupakan suatu lembaga negara khusus untuk memeriksa laporan keuangan pemerintah sehingga keuangan negara dapat terpantau dan tidak mengakibatkan kerugian.]]>
<![CDATA[SISTEM PERPAJAKAN DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Melissa Ariffin]]>;
<![CDATA[Tunjung Herning Sitabuana]]>
<![CDATA[ PROSIDING SERINA Vol. 2 No. 1 (2022): PROSIDING SERINA IV 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Tarumanagara ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (316.601 KB)
|
DOI: 10.24912/pserina.v2i1.19631
<![CDATA[Indonesia memiliki sumber pemasukan negara yang utama yaitu sistem perpajakan. Pajak merupakan suatu hal yang wajib disuatu kehidupan bermasyarakat dimana seluruh lapisan masyarakat wajib berkontribusi dalam membayar iuran kepada negara berdasarkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia yang berlaku. Pembayaran iuran pajak kepada negara dilakukan tanpa adanya imbalan dikarenakan hasil pembayaran pajak tersebut akan digunakan untuk keperluan negara dalam mencapai kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia. Sistem perpajakan Indonesia diatur dalam hukum perpajakan yang bertujuan untuk mengatur hubungan negara dan orang/badan hukum yang wajib membayar pajak.]]>
<![CDATA[ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM KETENAGAKERJAAN TERHADAP PEKERJA / BURUH DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Stefany Febiola]]>;
<![CDATA[Tundjung Herning Sitabuana]]>
<![CDATA[ PROSIDING SERINA Vol. 2 No. 1 (2022): PROSIDING SERINA IV 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Tarumanagara ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (218.1 KB)
|
DOI: 10.24912/pserina.v2i1.19633
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan mengetahui betapa pentingnya Perlindungan bagi pekerja/buruh dalam pelaksanaan dunia pekerjaan, hal tersebut dikarenakan peranan pekerja/buruh yang sangat penting bagi pembangunan nasional di Indonesia. Riset ini ialah riset Ilmu Hukum dengan pendekatan Hukum Normatif yang dianalisis memakai analisis kualitatif. Hasil Riset menampilkan jika hukum ketenagakerjaan di Indonesia sudah membagikan perlindungan hukum yang lumayan mencukupi untuk pekerja/buruh yang berbentuk perlindungan hukum menimpa perlindungan keselamatan serta kesehatan pekerja/buruh, program jaminan sosial untuk pekerja/buruh, serta perlindungan upah terhadap pekerja/buruh yang seluruhnya bersumber daripada Undang- Undang No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.]]>
<![CDATA[TANGGUNG JAWAB NEGARA ATAS KETERSEDIAAN AIR BERSIH SEBAGAI BENTUK PEMENUHAN HAK ASASI MANUSIA WARGANYA ]]>
<![CDATA[Diandra Aurelia Hidayah Siregar]]>;
<![CDATA[Tundjung Herning Sitabuan]]>
<![CDATA[ PROSIDING SERINA Vol. 2 No. 1 (2022): PROSIDING SERINA IV 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Tarumanagara ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (253.802 KB)
|
DOI: 10.24912/pserina.v2i1.19634
<![CDATA[Indonesia merupakan negara hukum yang mempunyai kewajiban serta tanggung jawab dalam penuhi kebutuhan atas air bersih guna mencapai kesejahteraan sosial sesuai dengan teori Negara Kesejahteraan (welfare state). Tanggung jawab tersebut termaktub secara konstitusional di dalam Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945. Riset ini bertujuan untuk menguak bagaimana tanggung jawab terhadap negeri atas ketersediaan air bersih dalam perspektif hak asasi manusia. Tata cara riset hukum memakai riset hukum normatif lewat pendekatan perundang - undangan dengan tata cara pengumpulan bahan hukum lewat pengertian secara kepustakaan . Hasil riset ini menampilkan kalau warga Indonesia mempunyai hak atas air bersih sebagaimana yang tertuang baik dalam hukum internasional serta nasional . Tidak hanya itu , Secara historis prinsip tanggung jawab negara mempunyai kaitan erat dengan HAM . Tetapi , dalam UU SDA menyiratkan air selaku barang sosial mempunyai peran dominan guna dipadati oleh negara mengingat negara diberikan kuasa penuh secara konstitusional dalam mengelola sumber energi air untuk pemenuhan hak air kepada warga . Aksi negeri yang membiarkan zona swasta buat memahami sumber energi sedangkan masih banyak warganya yang belum memperoleh air untuk kebutuhan minimun tiap hari ialah wujud pelanggaran hukum . Oleh karenanya , diperlukan peranan negeri dalam proses penyediaan air bersih secara menyeluruh serta berkeadilan untuk segala warga . Pemerintah serta butuh merumuskan serta merancang strategi nasional atas air serta rencana aksi nasional ( tercantum pula hukum serta kebijakan ) bersumber pada konsep pembangunan]]>
<![CDATA[CHECK AND BALANCE SYSTEM DALAM HUKUM KEUANGAN NEGARA ]]>
<![CDATA[Mendy Cevitra]]>;
<![CDATA[Tundjung Herning Sitabuana]]>
<![CDATA[ PROSIDING SERINA Vol. 2 No. 1 (2022): PROSIDING SERINA IV 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Tarumanagara ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (180.753 KB)
|
DOI: 10.24912/pserina.v2i1.19635
<![CDATA[Keuangan negara merupakan salah satu bagian penting dalam pelaksanaan pembangunan nasional yang pengelolaannya diimplemetasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang merupakan aspek utama dalam pembiayaan penyelenggaraan negara. Masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana sistem checks and balance berpengaruh dalam pengelolaan keuangan negara. Tidak hanya itu, dibahas pula mengenai implementasi fungsi pengawasan pemerintah sebagai bagian dari pengelolaan keuangan negara. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normative dimana pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan analitis dan yurisprudensi.]]>
<![CDATA[KOMPONEN YANG MEMPENGARUHI NILAI PERUSAHAAN DENGAN UKURAN PERUSAHAAN SEBAGAI VARIABEL MODERASI ]]>
<![CDATA[Ardhiansyah Rasyid]]>;
<![CDATA[Rini Tri Hastuti]]>
<![CDATA[ PROSIDING SERINA Vol. 2 No. 1 (2022): PROSIDING SERINA IV 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Tarumanagara ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (224.396 KB)
|
DOI: 10.24912/pserina.v2i1.19639
<![CDATA[Riset ini bertujuan untuk mendapatkan hasil pengujian empiris mengenai pengaruh dari kinerja keuangan dan struktur modal terhadap nilai perusahaan dengan ukuran perusahaan sebagai variabel moderasi pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI. Riset ini menggunakan data sekunder dengan memakai sampel data sejumlah 66 perusahaan yang dipilih memakai metode purposive sampling. Teknik Analisis data menggunakan statistik deskriptif serta uji hipotesis metode regresi menggunakan SPSS ver. 25. Hasil riset ini membuktikan bahwa kinerja keuangan dan struktur modal berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan. Ukuran perusahaan bisa memoderasi pengaruh kinerja keuangan terhadap nilai perusahaan, tetapi ukuran perusahaan tidak bisa memoderasikan struktur modal terhadap nilai perusahaan. Implikasi dari riset ini adalah perlunya untuk meningkatkan kinerja keuangan serta struktur modal agar bisa meningkatkan nilai perusahaan untuk jangka panjang.]]>
<![CDATA[MENILIK POLEMIK PERMENAKER NOMOR 2 TAHUN 2022 DITINJAU DARI PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA ]]>
<![CDATA[Endang Lestari]]>;
<![CDATA[Tundjung Herning Sitabuana]]>
<![CDATA[ PROSIDING SERINA Vol. 2 No. 1 (2022): PROSIDING SERINA IV 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Tarumanagara ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (186.244 KB)
|
DOI: 10.24912/pserina.v2i1.19640
<![CDATA[Penulisan ini membahas mengenai polemik permenaker nomor 2 tahun 2022 yang ditinjau dari perspektif hak asasi manusia. Pemerintah melalui Kementerian Tenaga Kerja mulai Februari 2022 dengan menetapkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja baru yang mengatur tentang Jaminan Hari Tua (JHT), salah satu program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. Dengan ditetapkannya Permenaker No. 2 Tahun 2022 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran Manfaat Jaminan Hari Tua, maka pemerintah menetapkan Permenaker No. 19 Tahun 2015. Pada aturan sebelumnya, klaim JHT dilakukan setelah satu bulan bekerja dari tempat pekerjaan. Secara umum Permenaker Nomor 2 Tahun 2022 mengatur bahwa manfaat JHT diberikan kepada peserta ketika telah mencapai usia 56 tahun. Peraturan ini berlaku mulai awal Mei 2022.]]>
