Garuda - Garba Rujukan Digital

IMPLEMENTASI PENEBANGAN LIAR DITINJAU DARI UNDANG- UNDANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PERUSAKAN HUTAN NO. 18 TAHUN 2013 Intan Kurnia Safitri; Tundjung Herning Sitabuana
PROSIDING SERINA Vol. 2 No. 1 (2022): PROSIDING SERINA IV 2022
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Tarumanagara

Lingkungan hidup merupakan lingkungan yang kita tinggali untuk hidup dan sumber kehidupan kita berasal dari lingkungan hidup. Sedangkan penebangan liar atau pembalakan liar merupakan penebangan pohon di huta n yang dilakukan dengan tanpa izin dari pemerintah demi memenuhi kepentingan sendiri. Maka dari itulah perlu dilakukan observasi mengenai hal tersebut dengan cara diatur didalam pasal-pasal yang berlaku. Agar para masyarakat tidak melakukan Kembali hal yang dapat merugikan lingkungan hidup kita dan menjaga kekayaan alam yang ada di wilayah negara Republik Indonesia.

KRITIK ATAS DISPARITAS PUTUSAN HAKIM DALAM PENYELESAIAN SENGKETA MEDIK MENURUT ETIKA SITUASI-JOSEPH FLETCHER Andryawan Andryawan; Olivia Pauline Hartanti
PROSIDING SERINA Vol. 2 No. 1 (2022): PROSIDING SERINA IV 2022
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Tarumanagara

Dalam praktik kedokteran, tidak jarang ditemukannya dokter yang terlibat dalam sengketa medik dengan pasien/keluarganya. Sengketa medik tersebut pada umumnya disebabkan oleh ketidakpuasan pasien/keluarganya atas tindakan medis yang berakibat pada kerugian materiil, cedera maupun meninggalnya pasien. Penyelesaian sengketa medik tidaklah semudah yang dibayangkan, karena hakim dihadapkan pada situasi yang kompleks. Artikel ini berisikan kritik atas cara pandang hakim dalam menyelesaikan sengketa medik yang mengandung tarik-menarik antara hukum-etik-moral. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian normatif dengan menggunakan bahan sekunder sebagai inti penulisan. Kritik yang diajukan adalah kritik dari perspektif etika sebagai cabang filsafat aksiologi, dengan menggunakan teori Etika Situasi yang digagas oleh Joseph Fletcher. Etika Situasi merupakan suatu pandangan yang meyakini bahwa apa yang wajib dilakukan oleh seseorang dalam situasi konkret, tidak dapat disimpulkan dari suatu hukum moral umum, melainkan harus diputuskan secara bebas oleh orang yang bersangkutan. Etika Situasi menjunjung tinggi otonomi moral dari tiap-tiap individu dan menolak ketaatan terhadap suatu hukum moral yang berlaku secara umum. Prinsip moral tertinggi dalam aliran ini adalah cinta kasih, sehingga setiap prinsip dan norma moral haruslah mencerminkan cinta kasih. Cara pandang Etika Situasi dapat dijadikan sebagai opsi bagi hakim dalam menyelesaikan sengketa medik yang terjadi, karena setiap tindakan medis yang dilakukan oleh dokter merupakan perwujudan cinta kasih dokter demi kepentingan perikemanusiaan sebagaimana isi sumpah profesi tersebut.

URGENSI PERLINDUNGAN KONSUMEN BERBASIS TEKNOLOGI DIGITAL (THE URGENCE OF CONSUMER PROTECTION BASED ON DIGITAL TECHNOLOGY) Wilma Silalahi
PROSIDING SERINA Vol. 2 No. 1 (2022): PROSIDING SERINA IV 2022
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Tarumanagara

Pemanfaatan teknologi informasi telah melintasi batas-batas negara. Di era teknologi digital, semakin terbuka kesempatan berinteraksi bahkan berbisnis dengan berbagai masyarakat ataupun pelaku usaha di berbagai negara dengan jangkauan secara global tanpa adanya tatap muka. Seiring dengan perkembangan dan kemajuan bisnis/perdagangan berbasis teknologi digital, tidak dapat dilepaskan berdampak positif maupun dampak negatif. Tulisan ini menggunakan metode normatif analisis atau disebut juga penelitian doktrinal. Dengan banyaknya konsumen yang terdampak kerugian yang diakibatkan oleh pelaku usaha yang tidak jujur dalam menjelaskan kondisi barang yang diperdagangkan, perlu mendapat perhatian khusus terkait dengan perlindungan konsumen dalam transaksi berbasis teknologi digital sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan konsumen agar tercipta kepastian hukum. Untuk itu, pengaturan perlindungan konsumen sangat penting diatur lebih baik dan lebih berkepastian hukum.

TINJAUAN NORMATIF TERHADAP PERTANGGUNGJAWABAN TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM KASUS PENYUAPAN EKSPOR BENIH LOBSTER Camila Tatya Nadida; Wihelmina Melissa; Diza Pratama; Yuwono Prianto
PROSIDING SERINA Vol. 2 No. 1 (2022): PROSIDING SERINA IV 2022
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Tarumanagara

Penelitian yang berjudul “Tinjauan Normatif Terhadap Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korupsi dalam Tindak Pidana Korupsi Benih Lobster ” yang dilatarbelakangi dengan tindak pidana korupsi penyuapan terhadap biaya ekspor benih lobster. Kasus ini bermula dari pelarangan penjualan beberapa jenis hewan laut dikarenakan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2016 tentang Larangan Penangkapan dan/atau Pengeluaran Lobster (Panulirus Spp.), Kepiting (Scylla Spp.), Dan Rajungan (Portunus Spp.) Dari Wilayah Negara Republik Indonesia melarang penjualan benih lobster berlandaskan pertimbangan belum adanya teknologi yang memadai untuk kelangsungan pembudidayaan bibit lobster. Lobster hanya boleh diambil apabila digunakan untuk kepentingan pembelajaran. Namun, Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia periode 2019-2024 berpendapat lain dan mencabut Peraturan tersebut karena dianggap merugikan para nelayan. Tindak pidana korupsi yang merajalela di tanah air tidak hanya merugikan keuangan Negara saja tetapi merupakan pelanggaran terhadap hak- hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, korupsi bukan lagi masalah nasional, melainkan sudah menjadi fenomena transnasional sehingga kerjasama internasional menjadi esensial dalam mencegah dan memberantasnya. Dalam hal ini kami, para penulis membahas isu ini dalam tinjauan normatif. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah menjelaskan mengenai Tinjauan Normatif Terhadap Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korupsi dalam Kasus Penyuapan Ekspor Benih Lobster. Metode penulisan dalam karya tulis ini memakai data sekunder dan data kualitatif yang bersifat deskriptif yang menjelaskan pokok permasalahan terhadap data-data sekunder yang ada. Oleh karena itu, dengan adanya penelitian tentang pertanggunggjawaban pidana mengenai kasus penyuapan benih lobster ini diharapkan tidak ada lagi yang melakukan tindak kejahatan serupa pada hari mendatang.

REKONSTRUKSI PERATURAN DESA DI INDONESIA DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA: ANALISIS DAN PERBANDINGAN Wilda Septi Liane; Rasji Rasji
PROSIDING SERINA Vol. 2 No. 1 (2022): PROSIDING SERINA IV 2022
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Tarumanagara

Desa sebagai pemerintahan tertua perlu memiliki kewenangan khusus untuk memperlakukan hak asal usulnya sesuai aspirasi masyarakat desa setempat. Hal ini termasuk mengenai bagaimana pemilihan kepala daerah dan badan permusyawaratan desa secara demokratis harus berujung pada implikasi pemberlakuan produk peraturan desa sebagai produk politik tingkat desa yang ditetapkan secara demokratis. Memahami pemerintahan desa dan peraturan desa tidak bisa dilepaskan dari pemahaman mengenai frasa “dipilih secara demokratis” yang termaktub dalam Pasal 18 ayat (4) UUD NRI 1945 sebagai kaidah dasar negara hukum. Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa tujuan diadakannya rumusan frasa yang demikian ialah untuk menyesuaikan pilkada dengan dinamika perkembangan bangsa dalam menentukan sistem demokrasi yang dikehendaki, yang sampai saat ini diartikan sebagai frasa ‘dipilih secara demokratis’ dalam Pasal 18 ayat (4) UUD NRI 1945 memiliki maksud bahwa pilkada dilakukan langsung dengan pemilihan oleh rakyat secara langsung dan demokratis. Checks and balances yang tepat adalah menjadikan peraturan desa sebagai objek pengujian pada umumnya di Mahkamah Agung, bukan melalui evaluasi pemerintahan daerah kabupaten/kota, terlebih dalam tahap rancangan dan bukan pada tahap pelaksanaan. Hal ini menurunkan, jika bukan menghilangkan, wibawa peraturan desa dalam sistem hukum Indonesia. Hal ini justru bertentangan dengan kewajiban negara yang mengakui dan menghormati desa sebagai tempat dengan hak asal usul, tak terkecuali untuk desa adat dengan kedudukannya yang “memiliki hak asal usul yang lebih dominan daripada hak asal usul Desa sejak Desa Adat itu lahir sebagai komunitas asli yang ada di tengah masyarakat”. Oleh karena itu, secara inheren, peraturan desa perlu direkonstruksi dengan cara dihilangkan mekanisme ‘evaluasi’ oleh sistem pemerintahan daerah di atasnya yang justru meredupkan semangat untuk menghasilkan produk dan kerangka hukum dan kebijakan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Pembangunan Desa.

MODERNISASI PERTANIAN DENGAN PENGEMBANGAN ROBOT TANI DALAM RANGKA PENYAMARATAAN OTOMATISASI PADA INDUSTRI AGRICULTURE Alfarezi Audy Nugraha; Sautma Panjaitan; Daniel Joachim; Sobron Lubis
PROSIDING SERINA Vol. 2 No. 1 (2022): PROSIDING SERINA IV 2022
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Tarumanagara

Indonesia merupakan negara agraris dengan jumlah lahan pertanian sebesar 13 Juta Hektar. Iklim tropis yang dimiliki Indonesia membuat kegiatan pada dunia agriculture berjalan dengan lancar. Agriculture merupakan kegiatan untuk mendapatkan kebutuhan pokok manusia seperti beras, tumbuhan, buah, hewan ternak dan lain sebagainya. Agriculture di Indonesia menjadi salah satu penopang utama perekonomian negara. Semakin luas jumlah lahan, semakin besar pula hasil tani yang dihasilkan. Menurut Rusman Heriawan, rata-rata petani memiliki lahan sebesar 0.3 sampai dengan 0.4 hektar. Lahan pertanian yang dikekola dengan baik menjadi tulang punggung para petani dari dulu hingga sekarang ini. Petani memulai hari dengan membajak sawah dipagi hari dilanjut dengan bercocok tanam. Mulai dari penananaman pagi, pengolahan hingga menjadi beras, panen hasil perkebunan, dan lain sebagainya. Sayangnya, pertanian di Indonesia masih dilakukan secara konvensional. Oleh sebab itu diperlukan robot tani yang akan meningkatkan efisiensi para petani. Robot tani merupakan robot yang digunakan pada industri agriculture. Robot tani akan membantu petani untuk menanam padi, mengumpulkan buah buahan, dan mengelola hasil perkebunan. Robot tani dikembangkan dengan tujuan untuk memodernisasi pertanian konvensional menjadi otomatis sehingga mengurangi beban para petani serta meningkatkan efisiensi pengolahan sawah, kebun dan hewan ternak. Dengan adanya robot tani, diharapkan terjadi peningkatan otomatisasi pada industri agriculture sehingga tidak terjadi ketidakseimbangan perkembangan teknologi dengan industri yang lainnya.

REFORMULASI ASSET RECOVERY SEBAGAI PIDANA POKOK DALAM UPAYA PENGEMBALIAN KERUGIAN NEGARA Sindhi Cintya; Shrishti Shrishti; Christine S.T. Kansil
PROSIDING SERINA Vol. 2 No. 1 (2022): PROSIDING SERINA IV 2022
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Tarumanagara

Tindak pidana korupsi merupakan sebuah kejahatan yang sangat luar bisa yang sudah melintas antar negara. Tindak pidana korupsi sendiri menimbulkan banyak kerugian bagi negara dan yang hingga kini kerugian yang ditopang negara belum tertutupi dan hal tersebut menimbulkan keresahan terhadap para penegak hukum yang ada di Indonesia. Dalam penulisan ini metode penelitian yang digunakan bersifat penelitian preskriptif yang artinya bertujuan untuk mendapatkan masukan-masukan mengenai langkah-langkah yang dapat diambil saat menagani masalah-masalah berhubungan dengan korupsi. Dengan ini, masalah yang dirumuskan pada penelitian adalah: Bagaimana reformulasi asset recovery sebagai pidana pokok dalam upaya pengembalian kerugian negara. Hukum positif yang berlaku di Indonesia saat ini yang mengatur mengenai penghukuman terhadap pelaku tindak pidana korupsi masih berfokus kepada penghukuman fisik pelaku dikarenakan Indonesia masih menggunakan keadilan retributive yang berfokus memberikan hukuman berat kepada pelaku untuk memberikan efek jera, dibandingkan dengan penyelesaian dalam rangka pemulihan akibat tindak pidana korupsi yang berupa asset recovery. Dengan berjalannya penelitian ini dapat kami pelajari bahwa didalam UNCAC dijelaskan bahwa restorative justice dalam kasus korupsi dapat berupa asset recovery. Asset recovery merupakan upaya penanganan asset yang dimiliki pelaku dari hasil korupsi untuk dikebalikan kepada negara sebagai semestinya. Pengaturan mengenai asset recovery tidak diatur secara tersendiri. Dengan ini, Indonesia sendiri sudah seharunya menerapkan asset recovery sebagai hukuman pokok untuk mencegah semakin besarnya kerugian yang dialami oleh negara sebagai korban dan memberikan keadilan dan kesejahteraan kepada masyarakat yang juga dirugikan akibat tindak pidana korupsi. Penerapan asset recovery sebagai hukuman pokok bukan hal yang mustahil untuk di tepatkan.

GAMBARAN TINGKAT STRESS PADA MAHASISWA KEDOKTERAN ANGKATAN 2020 DALAM PANDEMI COVID-19 David Limanan; Susy Olivia
PROSIDING SERINA Vol. 2 No. 1 (2022): PROSIDING SERINA IV 2022
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Tarumanagara

Pandemi Covid-19 berkepanjangan membuat kegiatan akademik harus dilakukan secara online bagi mahasiswa. Situasi kegiatan akademik selama masa pandemi menjadi tantangan untuk kesehatan mental mahasiswa. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat stres mahasiswa kedokteran Universitas Tarumanagara selama masa pandemi Covid-19. Penelitian ini menggunakan desain penelitian deskriptif cross sectional untuk menentukan gambaran tingkat stress pada mahasiswa kedokteran terkait pembelajaran selama masa pandemi berkepanjangan. Penelitian dilakukan di Fakultas Kedokteran Universitas Tarumanagara dari periode Februari sampai Agustus 2022 pada mahasiswa yang telah memenuhi kriteria inklusi berupa mahasiswa kedokteran yang menjalani perkuliahan online selama masa pandemi. Pengukuran tingkat stress pada mahasiswa selama menjalani perkuliahan online dilakukan dengan kuisioner PSS-10 melalui G Form. Responden yang mengikuti penelitian tingkat stress pada mahasiswa kedokteran sejumlah 198 responden dengan mayoritas responden perempuan sebanyak 130 mahasiswa dan laki-laki sebanyak 68 mahasiswa, usia responden 18-29 tahun dan tingkat stres pada responden paling banyak ditemukan pada tingkat stress sedang sebanyak 154 mahasiswa (77.8%), sedangkan dengan tingkat stres rendah sebanyak 18 mahasiswa (9.1%) dan tingkat stres tinggi sebanyak 26 mahasiswa (13.1%). Penelitian tingkat stres pada mahasiswa kedokteran dapat dilakukan berkelanjutan dengan membandingkan tingkat stres mahasiswa pada semester selanjutnya.

PENTINGNYA MENCEGAH PENCEMARAN LINGKUNGAN (TINJAUAN ETIKA) P. Julius F. Nagel
PROSIDING SERINA Vol. 2 No. 1 (2022): PROSIDING SERINA IV 2022
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Tarumanagara

Lingkungan, kesehatan manusia, dan semua makhluk hidup di dalamnya dapat terkontaminasi oleh berbagai jenis bahan kimia. Air, udara dan tanah tercemar oleh bahan kimia ini. Pabrik lingkungan dan industri tercemar oleh tempat pembuangan limbah berbahaya. Bahan kimia dan beberapa polutan di lingkungan sangat bau, membingungkan hal-hal di sekitar kita, menurunkan kesejahteraan ekonomi dunia dan mengancam kesehatan manusia. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang apa yang dapat dilakukan untuk menghindari pencemaran lingkungan. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Meningkat Cukup Signifikan, tahun ini. AncolDinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta Wujudkan Kawasan Wisata Bebas Emisi. Sebagai Pemimpin Isu Lingkungan dan Perubahan Iklim G20 Tahun 2022, adalah KLHK. Metode penulisan: Makalah ini menggunakan desk survey. The Healthhand Environment Alliance (HEAL), sebuah organisasi lingkungan terkemuka di Uni Eropa, melaporkan beberapa cara untuk mencegah polusi. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan memimpin gerakan penghijauan di 34 negara bagian generasi muda. Simpulan: Pengetahuan saja tidak cukup untuk mengelola alam dengan baik, tetapi kita perlu menerapkan pengetahuan ini. Penanaman pohon dan pemeliharaan alam berdasarkan pengetahuan alam, seperti dalam kasus Menteri Shichi. Apa yang harus Anda hadapi di alam ini membutuhkan dedikasi dan kerja nyata. Saran: Untuk menunjukkan contoh yang dapat memfasilitasi langkah nyata untuk mengurangi emisi gas rumah kaca, Indonesia telah memberikan ketahanan yang lebih besar kepada negara-negara G20 terhadap dampak perubahan iklim, manfaat ekonomi, sosial dan lingkungan, dan Kami menyerukan manfaat ganda dalam membangun masa depan yang lebih ramah iklim.

HUBUNGAN ANTARA GRIT DAN KESIAPAN KERJA PADA MAHASISWA MAGANG DI JAKARTA Katarina Linalera Serpara; Dea Faustine; Anastasia Putri Leleng Wilis; Zamralita Zamralita; Venesia Venesia
PROSIDING SERINA Vol. 2 No. 1 (2022): PROSIDING SERINA IV 2022
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Tarumanagara

Tuntutan kualitas yang harus dimiliki karyawan di dunia kerja terus berkembang dan meningkat sesuai dengan kebutuhan dan kondisi di dunia kerja. Namun, perubahan tuntutan kualitas ini tidak diimbangi dengan kualitas calon karyawan. Mahasiswa yang sudah menyelesaikan pendidikannya kurang memiliki skill sesuai kebutuhan perusahaan, yang menyebabkan adanya pengangguran pada lulusan universitas di Jakarta. Salah satu upaya peningkatan skill pada mahasiswa adalah dengan melakukan kegiatan magang. Adanya peningkatan skill pada mahasiswa melalui kegiatan magang, dapat mendukung kesiapan mahasiswa dalam bekerja. Dengan kegiatan magang, mahasiswa dapat secara efektif menerapkan keterampilan secara profesional di tempat kerja. Selain itu, kegiatan magang juga dapat memberikan gambaran terhadap mahasiswa tentang lingkungan kerja sehingga mahasiswa lebih siap dalam bekerja. Salah satu hal yang juga turut mendukung kesiapan mahasiswa dalam bekerja adalah grit. Dalam aspek grit, minat dan ketekunan saling berkaitan satu sama lain dan merupakan bagian yang tidak bisa terpisahkan untuk mencapai kesuksesan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk melihat hubungan antara grit dan kesiapan kerja pada mahasiswa magang. Penelitian ini dilakukan dengan metode kuantitatif dengan menggunakan survei yang melibatkan 123 partisipan mahasiswa yang sedang magang di Jakarta. Penelitian ini menggunakan Grit Scale (Duckworth et al., 2007) dan Employability Appraisal Scale (Linares et al., 2008). Hasil dari penelitian ini adalah grit memiliki hubungan yang positif dengan kesiapan kerja pada mahasiswa yang memiliki pengalaman magang. Hubungan positif ini menunjukkan bahwa mahasiswa dengan grit yang tinggi, cenderung mempunyai kesiapan kerja yang tinggi juga.

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
Carla Olyvia Doaly

Contact Email
carlaol@ft.untar.ac.id

Phone
+6282187771382

Journal Mail Official
serina@untar.ac.id

Editorial Address
Jln. Letjen S Parman No 1 Universitas Tarumanagara Kampus 1, Gedung M Lt 5

Location
Kota adm. jakarta barat,

Dki jakarta

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name Carla Olyvia Doaly

Contact Email carlaol@ft.untar.ac.id

Phone +6282187771382

Journal Mail Official serina@untar.ac.id

Editorial Address Jln. Letjen S Parman No 1 Universitas Tarumanagara Kampus 1, Gedung M Lt 5

Location Kota adm. jakarta barat, Dki jakarta INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
Carla Olyvia Doaly

Contact Email
carlaol@ft.untar.ac.id

Phone
+6282187771382

Journal Mail Official
serina@untar.ac.id

Editorial Address
Jln. Letjen S Parman No 1 Universitas Tarumanagara Kampus 1, Gedung M Lt 5

Location
Kota adm. jakarta barat,

Dki jakarta

INDONESIA