cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Estiyan Dwipriyoko
Contact Email
estiyand@gmail.com
Phone
-
Journal Mail Official
sospolunla@gmail.com
Editorial Address
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Langlangbuana Jalan Karapitan 116, Lengkong Besar, Bandung
Location
Kota bandung,
Jawa barat
INDONESIA
Jurnal SOSPOL
Published by Universitas Langlangbuana
ISSN : 16933109     EISSN : 26851172     DOI : -
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Environmental Science Social Sciences
Jurnal Sosial Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Langlang Buana Jalan Karapitan 116, Lengkong Besar, Bandung Terbit 2 kali dalam setahun yaitu pada bulan Juni dan Desember. Berisi tulisan yang diangkat dari hasil penelitian di bidang Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Artikel telaah (review article) dimuat atas undangan.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Sosiologi dan Ilmu Politik
Articles 164 Documents
 13   14   15   16   17 
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN ANGKUTAN SEWA KHUSUS (Studi Kasus Tentang Izin Operasional Kendaraan Berbasis Online di Kota Bandung) Rasyifa, Ayesha Fati; Sarihati, Tati
Jurnal Sosial Politik Unla Vol 25 No 2 (2020): Vol. 25, No. 2, Desember 2020
Publisher : Ilmu Pemerintahan Universitas Langlangbuana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Jumlah angkutan sewa khusus yang sudah beroperasi di Kota Bandung paling banyak yaitu 584 kendaraan di antara 8 (delapan) kota dan 18 (delapan belas) kabupaten yang ada di wilayah Jawa Barat. Dalam lampiran Peraturan Daerah Jawa Barat dijelaskan tentang daftar wilayah operasi dan jumlah kendaraan yang boleh beroperasi dan ditetapkan untuk jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun diberikan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan serta dievaluasi paling kurang setiap 1 (satu) tahun sekali. Namun sekalipun pemerintah sudah memberlakukan aturan kebijakan tentang angkutan sewa khusus tetapi dalam pelaksanaannya angkutan sewa khusus yang beroperasi di Kota Bandung pada tahun 2018 s.d 2019 melebihi ketentuan yang telah ditetapkan dan masih banyak yang belum memiliki izin. Tujuan dari penelitian ini untuk mengkaji dan menganalisis implementasi kebijakan izin operasional kendaraan berbasis online di Kota Bandung. Dalam penelitian ini digunakan metode penelitian deksriptif dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui studi pustaka, observasi partisipan, wawancara mendalam dan dokumentasi. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori implementasi kebijakan dari Edward III. Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus tentang Izin Operasional Kendaraan Berbasis Online di Kota Bandung belum optimal. Dengan indikasi-indikasi masih minimnya sosialisasi kebijakan kepada mitra driver, tidak adanya sanksi yang ditegakkan, wujud kinerja aparat yang belum optimal dalam berkoordinasi.
SUMBER DAYA MANUSIA PADA PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK Budijaya, M Ikrar
Jurnal Sosial Politik Unla Vol 25 No 2 (2020): Vol. 25, No. 2, Desember 2020
Publisher : Ilmu Pemerintahan Universitas Langlangbuana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Sumber daya manusia merupakan faktor utama dalam menjalankan roda pemerintahan dan diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan sehingga benar–benar menjunjung nilai–nilai demokrasi dan kemandirian yang berakar pada masyarakat setempat. Oleh karenanya pemerintah khususnya pemerintah daerah diharapkan dapat memahami dan memberikan perhatian pada sumber daya manusia dengan melalui pelatihan dan pengembangan yang akan meningkatkan mutu pelayanan publik di setiap sektor pelayanan publik, sehingga bagaimana cara melaksanakan pelayanan tersebut secara efisien dan efektif dan dapat mengukur kinerja pelayanan publik yang telah diberikan. Upaya perbaikan kualitas pelayanan dapat dilakukan dengan pengembangan sumber daya manusia melalui pelatihan-pelatihan teknis maupun teori dan menyusun model dan strategi pelayanan publik pada setiap unit organisasi pelayanan. Model dan strategi pelayanan yang lebih operasional dan implementatif sebagai suatu solusi perbaikan kualitas pelayanan publik ini juga merupakan cara untuk mempertemukan harapan masyarakat dan harapan penyedia pelayanan dalam mempertanggung jawabkan akuntabilitasnya kepada pemberi mandat atau kepada masyarakat secara langsung.
PROGRAM BANTUAN SOSIAL KELOMPOK USAHA BERSAMA DI KECAMATAN BOJONGSOANG, KABUPATEN BANDUNG Rustadi, Asih Ismaya; Suhermanudin, Suhermanudin
Jurnal Sosial Politik Unla Vol 27 No 1 (2022): Vol. 27 No. 1, Juni 2022
Publisher : Ilmu Pemerintahan Universitas Langlangbuana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Masalah dalam penelitian ini adalah belum optimalnya implementasi kebijakan Program Kelompok usaha Bersama di Wilayah Kecamatan Bojongsoang. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis secara mendalam Implementasi Kebijakan Program Kelompok usaha Bersama di Wilayah Kecamatan Bojongsoang. Pendekatan teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah Implementasi Kebijakan menurut Warwick dalam Kadji (2015:70-72) yang terdiri dari empat dimensi yang yaitu: kemampuan organisasi, informasi, dukungan, pembagian potensi. Berlandaskan pada pendekatan teori tersebut, peneliti merumuskan proposisi : Implementasi Kebijakan Program Kelompok usaha Bersama di Wilayah Kecamatan Bojongsoang akan berjalan optimal jika melaksanakan dimensi Kemampuan Organisasi, Informasi, Dukungan, dan Pembagian Potensi. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif, dengan pendekatan kualitatif, sedangkan data diperoleh melalui studi pustaka, observasi partisipan, wawancara mendalam dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan kebijakan Program Kelompok usaha Bersama di Wilayah Kecamatan Bojongsoang dalam pelaksanaanya terdapat hambatan. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam pelaksanaan kebijakan Program Kelompok usaha Bersama di Wilayah Kecamatan Bojongsoang adalah peran Dinas Sosial Kabupaten Bandung yang terus meningkatkan monitoring kelompok yang sudah mendapatkan bantuan dan memastikan agar masyarakat yang sudah menerima bantuan tidak mengajukan bantuan lagi pada tahun selanjutnya
PELAYANAN REHABILITASI NARAPIDANA NARKOTIKA PADA LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIA KOTA BANDUNG Meilawati, Dhika; Rudiansah, Bambang
Jurnal Sosial Politik Unla Vol 27 No 1 (2022): Vol. 27 No. 1, Juni 2022
Publisher : Ilmu Pemerintahan Universitas Langlangbuana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini di latarbelakangi oleh rendahnya pelayanan rehabilitasi narapidana narkotika pada Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Kota Bandung. Berdasarkan latar belakang masalah tersebut peneliti mengidentifikasi masalah yaitu Bagaimana Pelayanan Rehabilitasi Narapidana Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Kota Bandung. Pendekatan teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori kualitas pelayanan dari Zeithaml dan Berry dalam Hardiansyah 2011:46 dengan dimensi Bukti Langsung. Kehandalan, Daya Tanggap , Jaminan, Empati. Berdasarkan pendeketan teori tersebut, peneliti merumuskan proposisi yaitu Pelayanan Rehabilitasi Narapidana Narkotika pada Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Kota Bandung. akan berjalan optimal apabila melaksanakan dimensi-dimensi Bukti Langsung. Kehandalan, Daya Tanggap , Jaminan, Empati. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode deskriptif kualitatif. Adapun teknik pengumpulan data diperoleh melalui : Observasi, Wawancara, dan Dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelayanan rehabilitasi narapidana narkotika pada Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Kota Bandung belum berjalan secara optimal melaksanakan dimensi-dimensi tersebut.
EVALUASI KEBIJAKAN PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN (Studi kasus Tentang Alih Fungsi Lahan Pertanian di Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung) Khotimah, Dyah Nur; Pusparini, Nia
Jurnal Sosial Politik Unla Vol 27 No 1 (2022): Vol. 27 No. 1, Juni 2022
Publisher : Ilmu Pemerintahan Universitas Langlangbuana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini berangkat dari ketertarikan, dan rasa penasaran peneliti terkait isu Pengalih Fungsian lahan pertanian yang sedang marak terjadi saat ini. Dilatar belakangi oleh indikasi-indikasi berupa belum optimalnya kebijakan LP2B dalam Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, dikarenakan masih banyaknya temuan lahan pertanian yang berubah fungsi menjadi pemukiman. Melalui sebuah metode kualitatif dan menggunakan teori dari William.N.Dunn (1999:608) yang memiliki enam dimensi, meliputi; Efektivitas, Efisiensi, Kecukupan, Perataan, Responsivitas, Ketepatan. Peneliti merumuskan proposisi Evaluasi Kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Studi Kasus Tentang Alih Fungsi Lahan Pertanian di Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung) akan berjalan maksimal dan optimal apabila melaksanakan keenam dimensi evaluasi kebijakan dari William.N.Dunn (1999:608). Adapun metode yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan deskriptif. Dan dengan teknik pengumpulan data berupa; Observasi, Wawancara, dan Dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian menunjukan bahwa Evaluasi Kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan belum berjalan optimal, dikarenakan belum efektifnya Kebijakan LP2B yang dapat menekan Alih Fungsi Lahan di Kabupaten Bandung, Serta tidak efisiennya kebijakan karenana sanksi yang dibuat belum diterapkan bagi para pelanggar yang disebabkan belum meratanya kebijakan pada tingkat kecamatan dan respon masyarakat yang kurang baik karena penetapan kebijakan bukan atas aspirasi masyarakat, serta kurangnya sosialisasi Kebijakan LP2B yang intens yang dilakukan Dinas Pertanian agar dapat dipahami kepada para petani dan ketidak mampuan pihak Pemerintah Kabupaten Bandung dalam mengontrol Alih Fungsi Lahan yang saat ini terjadi.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH DI KABUPATEN BANDUNG Azbarli, Filda Ramdan; Wulandari, Rafih Sri
Jurnal Sosial Politik Unla Vol 27 No 1 (2022): Vol. 27 No. 1, Juni 2022
Publisher : Ilmu Pemerintahan Universitas Langlangbuana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Permasalahan dalam penelitian ini adalah Implementasi Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah berupa Gedung dan Bangunan Bersejarah pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bandung belum sesuai dengan yang diharapkan. Identifikasi masalah dalam penelitian ini yaitu Bagaimana Implementasi Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah berupa Gedung dan Bangunan Bersejarah pada Badan Keungan dan Aset Daerah Kabupaten Bandung. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui Bagaimana Implementasi Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah berupa Gedung dan Bangunan Bersejarah pada Badan Keungan dan Aset Daerah Kabupaten Bandung. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori Implementasi Kebijakan Van Metter dan Van Horn (dalam Agustino, 2017:133-136) yang terdiri dari dimensi-dimensi standar dan sasaran kebijakan, sumber daya, karakteristik agen pelaksana, sikap atau kecenderungan para pelaksana, komunikasi antar organisasi dan aktivitas pelaksana, dan lingkungan ekonomi, sosial dan politik. Berdasarkan teori tersebut, maka proposisi dalam penelitian: “Implementasi Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah berupa Gedung dan Bangunan Bersejarah pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bandung akan berjalan optimal apabila mengacu kepada dimensi standar dan sasaran kebijakan, sumber daya, karakteristik agen pelaksana, sikap atau kecenderungan para pelaksana, komunikasi antar organisasi dan aktivitas pelaksana, dan lingkungan ekonomi, sosial dan politik”. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Sumber pengumpulan data dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sumber data Primer dalam penelitian ini adalah cacatan hasil wawancara, hasil observasi lapangan. Analisis data kemudian di analisis mengguanakan teknik Pengumpulan Data, Reduksi data, verifikasi data dan penegasan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah berupa Gedung dan Bangunan Bersejarah pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bandung sudah berjalan namun belum optimal. Ada beberapa masalah seperti terdapat beberapa gedung dan bangunan bersejarah milik Pemerintah Kabupaten Bandung yang dimanfaatkan oleh pihak lain tetapi tidak ada laporan tindak lanjutannya, kekurangan pada sumberdaya manusia dikarenakan kekurangan pegawai yang mengakibatkan saling tarik-menarik pegawai sehingga para pegawai ikut ke semua sub bidang dan harus memanggil tenaga ahli untuk memenuhi kebutuhan kerja, kurangnya pemahaman para pegawai terhadap kebijakan yang sudah ditetapkan, serta belum ada bentuk dukungan kerjasama yang khusus terkait Pengelolaan Barang Milik Daerah berupa Gedung dan Bangunan Bersejarah di luar pemkab.
PENGARUH IMPLEMENTASI KEBIJAKAN TERHADAP EFEKTIVITAS PENCEGAHAN PERKAWINAN PADA USIA ANAK DI KABUPATEN BANDUNG Qolbiyah, Ikrima; Rachmawati, Emi
Jurnal Sosial Politik Unla Vol 27 No 1 (2022): Vol. 27 No. 1, Juni 2022
Publisher : Ilmu Pemerintahan Universitas Langlangbuana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Dalam pernikahan, diperlukan suatu kedewasaan dalam berfikir dan bertindak, hal tersebut berpengaruh terhadap dampak kedepannya yang berkaitan dengan dasar perkawinan yaitu harus memiliki jiwa raga yang siap dan matang. Aturan ini ditujukan agar perkawinan tidak dilakukan dalam usia anak. Masalah pada penelitian ini adalah belum efektifnya pencegahan perkawinan pada usia Anak di Kabupaten Bandung. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kuantitatif. Metode analisis data yang digunakan yaitu uji validitas, uji realibilitas, garis kontinum dan pengujian hipotesis. Hasil pengujian terhadap hipotesis yang diajukan menunjukkan bahwa implementasi kebijakan memiliki hubungan yang cukup dan signifikan terhadap Efektivitas pencegahan perkawinan usia Anak. Selain itu ditemukan juga variabel lain yang turut mempengaruhi terhadap efektiviatas pencegahan perkawinan pada usia Anak di Kabupaten Bandung yaitu Variabel Koordinasi. Dengan demikian hasil penelitian teruji secara empirik.
PENGARUH IMPLEMENTASI KEBIJAKAN TERHADAP EFEKTIVITAS PROGRAM KELUARGA HARAPAN DI KELURAHAN CICAHEUM KECAMATAN KIARACONDONG KOTA BANDUNG Falahan, Jehan Filah; Suhara, Ero
Jurnal Sosial Politik Unla Vol 27 No 1 (2022): Vol. 27 No. 1, Juni 2022
Publisher : Ilmu Pemerintahan Universitas Langlangbuana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Masalah dalam penelitian ini adalah belum efektifnya kebijakan Program Keluarga Harapan. Berdasarkan fenomena tersebut, peneliti menduga bahwa masalah tersebut dipengaruhi oleh variabel implementasi kebijakan. Berdasarkan pada permasalahan tersebut, rumusan masalah yang diajukan adalah: “Seberapa Besar Pengaruh Implementasi Kebijakan terhadap Efektivitas Program Keluarga Harapan”.Analisis masalah penelitian dilakukan dengan menggunakan teori implementasi kebijakan sebagaimana dikemukakan oleh Warwick (Kadji :2008) dan teori efektivitas yang dikemukakan oleh Duncan (Steers:2003). Metode dalam penelitian ini adalah metode survey eksplanatif. sedangkan sumber pengumpulan data dengan menggunakan studi kepustakaan dan studi lapangan yang meliputi : angket, observasi, dan wawancara. Teknik penarikan sampel yang digunakan adalah sampel random sederhana. Adapun teknik analisa data yang digunakan adalah analisis regresi liniear Berdasarkan hasil pengolahan data yang dilakukan diperoleh hasil penelitian yang menunjukan adanya hubungan yang positif dan signifikan antara implementsi kebijakan terhadap Efektivitas kebijakan Program Keluarga Harapan. Dengan demikian hipotesis yang diajukan di dalam penelitian ini teruji secara empirik.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM RAKSA DESA DI DESA MARGAHURIP KECAMATAN BANJARAN KABUPATEN BANDUNG IMPLEMENTATION OF THE RAKSA DESA PROGRAM POLICY IN MARGAHURIP VILLAGE BANJARAN DISTRICT BANDUNG REGENCY Pandina, Salvia; Winangsih, Wiwin
Jurnal Sosial Politik Unla Vol 27 No 1 (2022): Vol. 27 No. 1, Juni 2022
Publisher : Ilmu Pemerintahan Universitas Langlangbuana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Latar belakang pada penelitian ini adalah belum optimalnya implementasi kebijakan program raksa desa di Desa Margahurip Kecamatan Banjaran Kabupaten Bandung. Berdasarkan pada permasalahan tersebut, peneliti merumuskan identifikasi masalah yaitu Bagaimana implementasi kebijakan program raksa desa di Desa Margahurip Kecamatan Banjaran Kabupaten Bandung. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis lebih mendalam bagaimana Implementasi Kebijakan Program Raksa Desa di Desa Margahurip Kecamatan Banjaran Kabupaten Bandung. Pendekatan teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah Implementasi Kebijakan menurut Warwick dalam Kadji (2015:70-72) yang terdiri dari empat dimensi yang yaitu : kemampuan organisasi, informasi, dukungan, dan pembagian potensi. Berlandaskan pada pendekatan teori tersebut, peneliti merumuskan proposisi yaitu implementasi kebijakan program raksa desa di Desa Margahurip Kecamatan Banjaran Kabupaten Bandung akan berjalan optimal apabila didasarkan pada pendekatan dimensi kemampuan organisasi, informasi, dukungan, dan pembagian potensi. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif, dengan pendekatan kualitatif. sedangkan data diperoleh melalui studi pustaka, observasi partisipan, wawancara mendalam dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan implementasi kebijakan program raksa desa di Desa Margahurip Kecamatan Banjaran Kabupaten Bandung dalam pelaksanaannya belum berjalan secara optimal yang ditunjukkan dengan ketidakmampuan Pemerintah Desa Margahurip melaksanakan seluruh kegiatan pada program Raksa Desa, kurangnya anggaran yang diberikan untuk melaksanakan Program Raksa Desa, kurangnya partisipasi masyarakat Desa Margahurip pada pelaksanaan Program Raksa Desa dan juga kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Margahurip kepada masyarakat mengenai Program Raksa Desa.
PENGARUH PENGENDALIAN TERHADAP EFEKTIVITAS PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI KECAMATAN CIMANGGUNG KABUPATEN SUMEDANG Rudiansah, Bambang; Hilmansyah, Febi; Mukhlis, Suhardi
Jurnal Sosial Politik Unla Vol 27 No 2 (2022): Vol. 27 No. 2, Desember 2022
Publisher : Ilmu Pemerintahan Universitas Langlangbuana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Masalah dalam penelitian ini adalah belum efektifnya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Cimanggung Kabupaten Sumedang. Berdasarkan pada permasalahan tersebut, rumusan masalah yang diajukan adalah: “Seberapa besar Pengaruh Pengendalian terhadap Efektivitas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Cimanggung Kabupaten Sumedang”. Analisis masalah penelitian dilakukan dengan menggunakan pendekatan teori Pengendalian dari Hasibuan berdasarkan pelaksanaan dimensi Pengendalian Langsung dan Pengendalian Tidak Langsung dan Pengendalian Berdasarkan Kekecualian. Adapun untuk variabel Efektivitas peneliti mengacu pada pendekatan teori yang dikemukakan Steers yaitu Pencapaian Tujuan, Integrasi dan Adaptasi. Berdasarkan pendekatan teori-teori tersebut, hipotesis yang diajukan adalah:”Besarnya Pengaruh Pengendalian Terhadap Efektivitas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang ditentukan oleh pelaksanaan dimensi Pengendalian Langsung dan Pengendalian Tidak Langsung dan Pengendalian Berdasarkan Kekecualian". Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Metode Penelitian Eksplanasi (Expanatory Research) dimana data informasi dikumpulkan dari populasi, hasil data yang dikumpulkan kemudian dianalisis untuk mengukur pengaruh dari satu variabel terhadap variabel lainnya dengan teknik pengumpulan data mempergunakan angket, observasi, dan wawancara. Unsur Populasi dalam penelitian ini terdiri dari Kasi Pelayanan Publik Kecamatan Cimanggung dan Masyarakat Kecamatan Cimanggung. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah menggunakan rumus slovin. Adapun teknik analisa data yang digunakan untuk merumuskan hipotesis adalah Uji Regresi Linier Sederhana. Berdasarkan hasil pengolahan data yang dilakukan diperoleh hasil penelitian yang menunjukan adanya hubungan sedang dan signifikan antara Pengendalian terhadap Efektivitas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Cimanggung Kabupaten Sumedang. Dengan demikian hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini teruji secara empirik. Pengendalian Pemerintah Daerah memiliki pengaruh serta signifikan terhadap Efektivitas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di kecamatan Cimanggung Kabupaten Sumedang.

Page 16 of 17 | Total Record : 164

 13   14   15   16   17 

Filter by Year

2015 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 28 No 2 (2023): Vol. 28 No. 2, Desember 2023 Vol 28 No 1 (2023): Vol. 28 No. 1, Juni 2023 Vol 27 No 2 (2022): Vol. 27 No. 2, Desember 2022 Vol 27 No 1 (2022): Vol. 27 No. 1, Juni 2022 Vol 26 No 2 (2021): Vol. 26 No. 2, Desember 2021 Vol 26 No 1 (2021): Vol. 26 No. 1, Juni 2021 Vol 25 No 2 (2020): Vol. 25, No. 2, Desember 2020 Vol 25 No 1 (2020): Vol. 25, No. 1, Juni 2020 Vol 24 No 2 (2019): Vol. 24, No. 2, Desember 2019 Vol 24 No 1 (2019): Vol. 24, No. 1, Juni 2019 Vol 23 No 2 (2018): Vol. 23, No. 2, Desember, 2018 Vol 23 No 1 (2018): Vol. 23, No. 1, Juni 2018 Vol 22 No 2 (2017): Vol. 22, No. 2, Desember 2017 Vol 22 No 1 (2017): Vol. 22, No. 1, Juni 2017 Vol 21 No 2 (2016): Vol. 21, No. 2, Desember 2016 Vol 21 No 1 (2016): Vol. 21, No. 1, Juni 2016 Vol 20 No 2 (2015): Vol. 20, No 2, Desember 2015 More Issue