cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
I Gede Sandiasa
Contact Email
sandiasagede1970@gmail.com
Phone
+6281338724721
Journal Mail Official
sandiasagede1970@gmail.com
Editorial Address
https://ejournal.unipas.ac.id/index.php/LOCUS/about/editorialTeam
Location
Kab. buleleng,
Bali
INDONESIA
Locus : Majalah Ilmiah FIA
Published by Universitas Panji Sakti
ISSN : 24067695     EISSN : 26229552     DOI : https://doi.org/10.37637/locus.v14i2
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Social Sciences
Locus : Majalah Ilmiah FIA Aim and Scope: accomodating the results of studies or researches or reviews in the field of public administration, social science, and political science.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Administrasi Publik
Articles 144 Documents
 11   12   13   14   15 
KOMPETENSI SDM BIROKRASI DI ERA DIGITAL (Suatu Tinjauan Akademik) I Nyoman Mudarya; Dyah Siswanti S.
Locus Vol 18, No 1 (2026)
Publisher : Universitas Panji Sakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37637/locus.v18i1.2681

Abstract

Perkembangan teknologi digital yang pesat telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam bidang ketenagakerjaan dan pengelolaan sumber daya manusia (SDM). Era digital menuntut tenaga kerja untuk memiliki kompetensi baru yang meliputi kemampuan teknologis, berpikir kritis, komunikasi efektif, serta kemampuan adaptif terhadap perubahan. Selain itu transformasi digital dalam penyelenggaraan pemerintahan telah menjadi keharusan dalam mewujudkan birokrasi yang adaptif, efisien, dan transparan. Era digital menuntut SDM birokrasi di Indonesia dalam penguasaan teknologi informasi, komunikasi digital, dan kemampuan inovatif dalam pelayanan public. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis kompetensi yang dibutuhkan aparatur birokrasi di era digital, tantangan yang dihadapi dalam proses transformasi, serta strategi pengembangan kompetensi aparatur negara agar mampu mendukung terwujudnya Digital Government. Hasil kajian menunjukkan bahwa keberhasilan transformasi birokrasi sangat ditentukan oleh kesiapan SDM yang berorientasi pada kinerja, teknologi, dan integritas.
PERAN TERMINUS MEDIUS DALAM FIGURA SILOGISME I G A Maheri Agung; I Gusti Ngurah Puger
Locus Vol 18, No 1 (2026)
Publisher : Universitas Panji Sakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37637/locus.v18i1.2677

Abstract

Dalam cakupan logika, logika deduktif sering juga dikenal dengan silogisme. Silogisme merupakan proses penarikan konklusi yang dimulai dari premis mayor menuju pada premis minor. Premis mayor bisa berhubungan dengan premis minor karena adanya term medius. Dengan demikian, term medius merupakan penghubung premis mayor dengan premis minor di dalam menarik konklusi suatu figura silogisme. Term medius muncul pada premis mayor dan premis minor, dan tidak boleh muncul pada konklusi. Subjek pada konklusi diambil dari term minor dan predikatnya diambil dari term mayor. Hal inilah yang menyebabkan konklusi suatu bangunan silogisme tidak boleh lebih luas cakupannya bila dibandingkan dengan premis mayor.
EFEKTIVITAS ADMINISTRASI PEMBANGUNAN DESA DALAM PELAKSANAAN PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA ANTAPAN KECAMATAN BATURITI KABUPATEN TABANAN I Ketut Suardana
Locus Vol 18, No 1 (2026)
Publisher : Universitas Panji Sakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37637/locus.v18i1.2682

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas administrasi pembangunan desa dalam mendukung pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat di Desa Antapan, Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan. Efektivitas administrasi diukur melalui lima dimensi: kesesuaian perencanaan, ketepatan prosedur, akuntabilitas pengelolaan keuangan, koordinasi kelembagaan, dan partisipasi masyarakat. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan Perangkat Desa, Kelompok Pemberdayaan, dan masyarakat, observasi partisipatif, serta studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas administrasi pembangunan desa di Desa Antapan berada pada kategori ”cukup efektif”. Aspek perencanaan dan koordinasi menunjukkan kinerja yang baik dengan melibatkan musyawarah desa. Namun, efektivitas masih terhambat oleh beberapa faktor, yaitu: (1) Keterbatasan kapasitas sumber daya manusia dalam pengadministrasian yang digital; (2) Prosedur yang berbelit pada aspek pelaporan; (3) Partisipasi masyarakat yang masih bersifat pasif dalam monitoring; dan (4) Keterbatasan anggaran operasional untuk pendampingan program. Penelitian ini merekomendasikan perlunya peningkatan kapasitas aparatur desa melalui pelatihan administrasi modern, penyederhanaan prosedur pelaporan, penguatan fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam kontrol, serta optimalisasi alokasi dana desa untuk peningkatan kapasitas kelembagaan. Temuan ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pemerintah desa dan kabupaten dalam meningkatkan tata kelola administrasi untuk percepatan pemberdayaan masyarakat.
Peran Perbekel Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Di Desa Wisata Antapan Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan Anak Agung Ketut Sri Candrawati
Locus Vol 18, No 1 (2026)
Publisher : Universitas Panji Sakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37637/locus.v18i1.2678

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Perbekel dalam meningkatkan perekonomian masyarakat di Desa Wisata Antapan, Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan. Perbekel sebagai pemimpin pemerintahan desa memiliki peran strategis dalam merancang dan mengimplementasikan program pembangunan ekonomi berbasis potensi lokal. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Perbekel menerapkan gaya kepemimpinan transformasionalsituasional yang efektif, dengan peran sebagai inisiator, fasilitator, dinamisator, dan katalisator. Program-program seperti pengembangan UMKM, pelatihan kewirausahaan, dan pemanfaatan potensi pertanian lokal telah berkontribusi signifikan terhadap peningkatan kunjungan wisatawan dan Pendapatan Asli Desa (PAD). Namun, tantangan seperti keterbatasan sumber daya manusia, infrastruktur, dan koordinasi masih perlu diatasi. Kesimpulan penelitian menekankan pentingnya kepemimpinan yang visioner dan kelembagaan yang kuat dalam menciptakan pembangunan ekonomi desa yang berkelanjutan dan inklusif. Saran utamanya yaitu kunci keberlanjutan ekonomi Desa Wisata Antapan terletak pada kepemimpinan transformasional Perbekel yang mampu menjadi fasilitator, dinamisator, dan inovator. Perlu ada sinergi yang kuat antara pemerintah desa, pemerintah daerah, swasta, dan masyarakat dalam kerangka tata kelola desa wisata yang baik (good governance). Fokus harus bergeser dari sekadar meningkatkan jumlah kunjungan (mass tourism) kepada meningkatkan kualitas pengalaman wisata dan nilai tambah ekonomi bagi masyarakat lokal (quality and sustainable tourism).
ANALISIS KEBIJAKAN PUBLIK DALAM PENGELOLAAN SAMPAH PERKOTAAN DI INDONESIA: STUDI LITERATUR TENTANG EFEKTIVITAS IMPLEMENTASI DAN TANTANGAN Ni Nyoman Kartika Yanti
Locus Vol 18, No 1 (2026)
Publisher : Universitas Panji Sakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37637/locus.v18i1.2683

Abstract

Penelitian ini bertujuan menganalisis efektivitas implementasi kebijakan pengelolaan sampah perkotaan di Indonesia melalui pendekatan studi literatur sistematis. Metode penelitian menggunakan desain kualitatif dengan teknik library research yang mengeksplorasi publikasi ilmiah periode 2020-2024 dari berbagai basis data akademik nasional dan internasional. Analisis konten deskriptif-interpretatif diterapkan untuk mengidentifikasi pola efektivitas implementasi kebijakan dan tantangan struktural dalam pengelolaan sampah perkotaan. Temuan penelitian mengungkapkan bahwa implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Indonesia masih menghadapi kesenjangan signifikan antara formulasi regulasi dengan realisasi operasional di lapangan. Meskipun kerangka kebijakan telah komprehensif dengan adopsi paradigma Zero Waste dan prinsip 3R, efektivitas implementasi terhambat oleh keterbatasan kapasitas kelembagaan, fragmentasi koordinasi antarsektor, minimnya alokasi anggaran daerah, inadekuasi infrastruktur pengolahan sampah, rendahnya partisipasi masyarakat dalam pemilahan sampah dari sumber, serta lemahnya penegakan hukum lingkungan. Optimalisasi kebijakan memerlukan pendekatan integratif melalui penguatan kapasitas institusional, intensifikasi program edukasi berkelanjutan, pengembangan infrastruktur alternatif berbasis teknologi ramah lingkungan, implementasi sistem informasi manajemen sampah digital, serta pembangunan kolaborasi multipihak dalam tata kelola pengelolaan sampah perkotaan yang berkelanjutan untuk mencapai target pembangunan berkelanjutan. Meskipun studi mengenai pengelolaan sampah di Indonesia sudah banyak dilaksanakan, namun sebagian besar masih bersifat parsial dan berfokus pada efektivitas satu wilayah tertentu. Masih terdapat celah literatur (research gap) dalam pemetaan sistematis mengenai tantangan kebijakan di level makro yang menghubungkan antara regulasi nasional dengan kapasitas fiskal daerah. Oleh karena itu, penelitian ini hadir untuk mengisi celah tersebut dengan melakukan analisis literatur sistematis yang mensintesis berbagai hambatan implementasi menjadi sebuah model solusi yang terintegrasi.
Membangun Kepemimpinan Publik Yang Berdampak: Integrasi Nilai Tri Hita Karana Dalam Menjawab Tantangan Kepemimpinan Kontemporer Di Tabanan I Nyoman Gede Widiana
Locus Vol 18, No 1 (2026)
Publisher : Universitas Panji Sakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37637/locus.v18i1.2679

Abstract

This study aims to analyze the essential qualities and contemporary challenges in building impactful public leadership in Tabanan Regency. Using a qualitative approach through a literature review, five core qualities were identified: (1) transformational vision, (2) effective communication, (3) social concern, (4) ethical courage, and (5) integrity. The main challenges include systemic corruption, socio-economic crises, and digital disruption. Academically, this research proposes a public leadership model that integrates these qualities with the local philosophy of Tri Hita Karana as an operational ethical framework. The findings indicate that integrating the values of Parahyangan, Pawongan, and Palemahan not only strengthens leadership legitimacy but also serves as a contextual foundation for sustainable development. The strategic implications emphasize the need for developing value-based and adaptive leadership capacities to create transformative and responsive leaders at the local level.
IMPLEMENTASI SISTEM INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH (SIPD) DALAM MENDUKUNG TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS KEUANGAN DAERAH DI BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH KABUPATEN BULELENG N.P.A Dewi; Gede Sandiasa
Locus Vol 18, No 2 (2026)
Publisher : Universitas Panji Sakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37637/locus.v18i2.3054

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh tuntutan transformasi digital dalam tata kelola pemerintahan guna mewujudkan transparansi dan akuntabilitas keuangan daerah sesuai dengan amanat Permendagri Nomor 70 Tahun 2019. Penerapan SIPD di BRIDA Kabupaten Buleleng merupakan upaya strategis untuk mengintegrasikan data perencanaan dan penganggaran, namun dalam praktiknya masih menghadapi tantangan adaptasi sistem dan kesiapan sumber daya. Tujuan penelitian untuk mengetahui dan menganalisis implementasi SIPD dalam mendukung transparansi dan akuntabilitas keuangan serta mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambatnya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan fokus yang dianalisis melalui teori implementasi kebijakan George C. Edward III, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Penentuan informan dilakukan dengan teknik purposive sampling, meliputi pimpinan dan pegawai BRIDA Kabupaten Buleleng. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data menggunakan model interaktif yang meliputi pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi SIPD di BRIDA Kabupaten Buleleng telah berjalan cukup baik yang ditandai dengan adanya koordinasi yang intensif, komitmen aparatur yang tinggi, serta penyesuaian struktur birokrasi melalui SOP. Penggunaan SIPD terbukti mampu meningkatkan efisiensi dan integritas data keuangan. Faktor pendukung utama adalah ketersediaan fasilitas teknologi informasi dan regulasi yang jelas. Adapun faktor penghambat meliputi keterbatasan kompetensi teknis mendalam dari beberapa SDM serta kendala pada infrastruktur jaringan server pusat yang terkadang mengalami gangguan teknis.
ANALISIS KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR DALAM PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK DI KANTOR CAMAT BUSUNGBIU P.G.K Taranty; I.N Sukraaliawan
Locus Vol 18, No 2 (2026)
Publisher : Universitas Panji Sakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37637/locus.v18i2.3059

Abstract

Penyelenggaraan pelayanan publik yang berkualitas di tingkat kecamatan sangat ditentukan oleh kapasitas aparatur sebagai ujung tombak pelayanan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kapasitas sumber daya aparatur, faktor pendukung, serta faktor penghambat kapasitas sumber daya aparatur dalam penyelenggaraan pelayanan publik di Kantor Camat Busungbiu. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Informan dalam penelitian ini ditentukan melalui teknik purposive sampling, yang meliputi Camat Busungbiu, Sekretaris Camat, Kepala Seksi, Kepala Subbagian, staf pelayanan, dan masyarakat pengguna layanan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis data menggunakan model interaktif yang meliputi pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Kapasitas sumber daya aparatur di Kantor Camat Busungbiu secara umum mendukung pelaksanaan pelayanan publik. Aparatur telah memiliki pengetahuan, keterampilan, serta etika dan perilaku kerja yang baik dalam melaksanakan pelayanan administrasi sesuai dengan SOP, meskipun penguasaan teknologi digital dan regulasi dinamis masih perlu ditingkatkan serta diratakan. (2) Faktor pendukung kapasitas sumber daya aparatur meliputi adanya komitmen bersama, kepemimpinan yang kondusif, reformasi peraturan melalui penerapan Kode Etik Pelayanan Publik, reformasi kelembagaan, serta pengakuan organisasi terhadap kekuatan dan kelemahan. (3) Faktor penghambat kapasitas sumber daya aparatur meliputi resistensi legalprosedural (mekanisme penganggaran yang kaku dan prosedur yang berjenjang), resistensi dari pimpinan, resistensi dari staf akibat beban kerja harian, resistensi konseptual (persepsi tambahan beban kerja), serta adanya mispersepsi yang menganggap pengembangan kapasitas hanya sebatas pelatihan formal.
PERAN SISKEUDES DALAM PENGAMBILAN KEPUTUSAN DI DESA TIGAWASA KECAMATAN BANJAR KABUPATEN BULELENG N.P.A Sulistya Dewi; Gede Sandiasa; I Nyoman Suprapta
Locus Vol 18, No 2 (2026)
Publisher : Universitas Panji Sakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37637/locus.v18i2.3055

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh meningkatnya tuntutan terhadap tata kelola keuangan desa yang transparan, akuntabel, dan berbasis teknologi, seiring dengan besarnya dana transfer yang diterima desa. Permasalahan yang dikaji meliputi bagaimana penerapan Siskeudes, perannya dalam pengelolaan keuangan desa, kontribusinya dalam pengambilan keputusan, penerapan prinsip good governance, serta faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitasnya. Secara teoritis, penelitian ini mengacu pada konsep sistem informasi keuangan, pengambilan keputusan berbasis data (evidence-based decision making), serta prinsip-prinsip good governance. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data diperoleh melalui wawancara mendalam dengan informan kunci, yaitu Perbekel, Sekretaris Desa, Kaur Keuangan, Pelaksana Kegiatan Anggaran (PKA), serta Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Selain itu, data juga dikumpulkan melalui observasi dan dokumentasi terhadap penggunaan Siskeudes. Analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Siskeudes telah diterapkan secara konsisten di Desa Tigawasa dan mampu meningkatkan efisiensi, akurasi, serta kerapian administrasi keuangan desa. Siskeudes juga berperan sebagai sistem pendukung pengambilan keputusan dengan menyediakan data yang akurat, real time, dan terintegrasi. Selain itu, penerapan Siskeudes yang didukung sistem transaksi non tunai dan pengawasan terintegrasi mampu mewujudkan prinsip good governance secara nyata. Meskipun demikian, efektivitasnya masih dipengaruhi oleh faktor sumber daya manusia, infrastruktur, dan literasi digital. Oleh karena itu, disarankan adanya peningkatan kapasitas aparatur desa, penguatan infrastruktur teknologi, serta optimalisasi dukungan pemerintah daerah guna memaksimalkan pemanfaatan Siskeudes.
IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULELENG NOMOR 3 TAHUN 2024 TENTANG PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM DAN KETENTERAMAN MASYARAKAT SERTA PELINDUNGAN MASYARAKAT (Studi Kasus Penertiban Di Wilayah Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng) Made Putra Agusthana; I.N Sukraaliawan; Gede Sandiasa
Locus Vol 18, No 2 (2026)
Publisher : Universitas Panji Sakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37637/locus.v18i2.3060

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 3 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat dalam penertiban jalan di wilayah Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng, serta untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat implementasinya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus. Penentuan informan dilakukan secara purposive sampling yang melibatkan aparat kecamatan, Satpol PP, perangkat desa, masyarakat. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, kemudian dianalisis dengan model interaktif Miles dan Huberman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Perda Kabupaten Buleleng Nomor 3 Tahun 2024 dalam penertiban jalan di Kecamatan Busungbiu belum berjalan optimal. Hal ini terlihat dari masih adanya pelanggaran seperti penggunaan bahu jalan untuk parkir, penempatan material bangunan di badan jalan, dan aktivitas berdagang di trotoar. Berdasarkan model implementasi Van Meter dan Van Horn, standar dan tujuan kebijakan sebenarnya sudah jelas, namun belum sepenuhnya dipahami oleh masyarakat. Dari aspek sumber daya, masih terdapat keterbatasan jumlah personel, sarana prasarana, dan pengawasan di lapangan. Komunikasi dan sosialisasi antarinstansi maupun kepada masyarakat belum berjalan maksimal, sedangkan sikap pelaksana cukup mendukung namun belum sepenuhnya tegas dan konsisten. Faktor lingkungan sosial dan ekonomi masyarakat juga memengaruhi karena sebagian masyarakat masih memanfaatkan ruang jalan untuk kepentingan ekonomi. Faktor pendukung implementasi meliputi adanya regulasi yang jelas, dukungan pemerintah daerah dan aparat pelaksana, koordinasi antarinstansi, serta mulai meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya ketertiban umum. Sementara itu, faktor penghambat meliputi rendahnya kesadaran masyarakat, keterbatasan SDM dan sarpras, kurangnya sosialisasi, resistensi masyarakat terhadap penertiban, serta kondisi sosial ekonomi masyarakat yang mendorong pemanfaatan ruang jalan untuk aktivitas ekonomi.

Page 14 of 15 | Total Record : 144

 11   12   13   14   15 

Filter by Year

2018 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 18, No 2 (2026) Vol 18, No 1 (2026) Vol 17, No 2 (2025) Vol 17, No 1 (2025) Vol 16, No 2 (2024) Vol 16, No 1 (2024) Vol 15, No 2 (2023) Vol 15, No 1 (2023) Vol 14, No 2 (2022) Vol 14, No 1 (2022) Vol 13, No 2 (2021) Vol 13, No 1 (2021) Vol 12, No 2 (2020) Vol 12, No 1 (2020) Vol 11, No 2 (2019) Vol 11, No 1 (2019) Vol 10, No 1 (2018) Vol 9, No 1 (2018) More Issue