cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
I Gede Sandiasa
Contact Email
sandiasagede1970@gmail.com
Phone
+6281338724721
Journal Mail Official
sandiasagede1970@gmail.com
Editorial Address
https://ejournal.unipas.ac.id/index.php/LOCUS/about/editorialTeam
Location
Kab. buleleng,
Bali
INDONESIA
Locus : Majalah Ilmiah FIA
Published by Universitas Panji Sakti
ISSN : 24067695     EISSN : 26229552     DOI : https://doi.org/10.37637/locus.v14i2
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Social Sciences
Locus : Majalah Ilmiah FIA Aim and Scope: accomodating the results of studies or researches or reviews in the field of public administration, social science, and political science.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Administrasi Publik
Articles 128 Documents
 9   10   11   12   13 
PERANAN KEPALA DINAS DALAM MENINGKATKAN KINERJA PEGAWAI PADA UNIT PELAKSANA DINAS (UPTD) PRODUKSI PERIKANAN BUDIDAYA AIR PAYAU/LAUT PROVINSI BALI Keriani, Ni Nyoman; Bagus Widiana, I Gst Ngurah Agung; Candrawati, A.A. Ketut Sri
Locus Vol 16, No 1 (2024)
Publisher : Universitas Panji Sakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37637/locus.v16i1.1714

Abstract

Penelitian ini mengambil judul Peranan Kepala Dalam MeningkatkanKinerja Pegawai Pada Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Produksi PerikananBudidaya Air Payau/Laut Provinsi Bali. Kepemimpinan Kepala Kantormerupakan faktor yang sangat penting mengefektifkan kinerja pegawai dalamsuatu organisasi Kemampuan pemimpin dan para pendukungnya menunjukanbahwa sumber daya manusia memegang peranan untuk tercapainya tujuanorganisasi. Hal ini berarti dibutuhkan adanya kemampuan pemimpin dalammengelola sumber daya untuk pencapaian tujuan dari organisasi yangdipimpinnya atau dengan kata lain untuk meningkatkan kinerja pegawai. TehnikAnalisa data dengan menggunakan Teknik purposive sampling dan pendekatanDeskriptif Kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepala unit pelaksanateknis dinas UPTD Produksi Perikanan Budidaya Air Payau/Laut Provinsi Balisudah menjalankan tugas pokok dan fungsinya sebagai Fasilisator, Artikulator,Komunikator dan Motivator, namun karena Indonesia juga dilanda bencanacorona yaitu Covid-19 mulai tahun 2020 pegawai dibatasi kehadirannya dan adaintruksi dari pusat pembibitan tambak di Sangeh diberhentikan sementara atautidak. memperoduksi bibit ikan. Hambatan -hambatan yang di hadapai yaitukualitas Sumber Daya Manusia yaitu belum maksimal kerjanya karena dari 41Pegawai 22 orang masih Pendidikan SMA bahkan ada yang Pendidikan SMP danSD. Sarana prasarana belum memadai dan juga keterbatasan kinerja pegawai padasaat covid 19, untuk memproduksi bibit ikan.
RENCANA PEMBANGUNAN, KINERJA, DAN ANALISIS ATAS KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG TAHUN 2023 Metera, I Gde Made
Locus Vol 16, No 2 (2024)
Publisher : Universitas Panji Sakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37637/locus.v16i2.1966

Abstract

Pemerintah Kabupaten Buleleng memiliki perencanaan pembangunan daerah yang terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025, Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2023-2026, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2023 yang merupakan bagian integral dari Rencana Pembangunan Nasional. RKPD Kabupaten Buleleng Tahun 2023 memuat delapan Sasaran Strategis, 10 Indikator Kinerja Utama (IKU) beserta target, dan Program untuk mencapai target itu. Dalam upaya mencapai target Sasan Strategis dan IKU, Penjabat Bupati Buleleng membuat Perjanjian Kinerja yang memuat Program/Kegiatan dan anggaran pendukung. Capaian kinerja dari 10 IKU adalah, empat IKU (40%) melampaui target, dua IKU (20%) sesuai target, dan empat IKU (40%) belum mencapai target. Sedangkan capaian kinerja dari delapan sasaran strategis adalah, empat sasaran strategis (50%) melampaui target, dua sasaran strategis (25%) sesuai target, dan dua sasaran strategis lainnya (25%) belum mencapai target. Dilihat dari efisiensi penggunaan anggaran, untuk mencapai target 10 IKU dan delapan Sasaran Strategis semuanya ada efisiensi penggunaan anggaran.
IMPLEMENTASI PROGRAM LAYANAN TRIDATU DALAM PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN BULELENG Udiani, Tut Nik; Sukraaliawan, I Nyoman
Locus Vol 16, No 2 (2024)
Publisher : Universitas Panji Sakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37637/locus.v16i2.1971

Abstract

Program Layanan Tridatu merupakan sebuah inovasi dan terobosan baru dalam pelayanan administrasi kependudukan di Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng. Dalam pelayanan Tridatu maka pelayanan administrasi kependudukan di Disdukcapil Kabupaten Buleleng untuk urusan kependudukan adalah anak yang baru lahir saat mengajukan permohonan akta kelahiran selain terbit akta kelahiran dan KK juga akan langsung diterbitkan KIADalam penelitian ini, beberapa pokok permasalahan dapat dirumuskan yaitu : 1) bagaimanakah implementasi program layanan Tridatu dalam pelayanan administrasi kependudukan di Disdukcapil Kabupaten Buleleng ?;2) faktor-faktor apakah yang menjadi pendukung dan penghambat program layanan Tridatu di Disdukcapil Kabupaten Buleleng ?Berdasarkan hasil penelitian ditemukan fakta implementasi program layanan Tridatu dalam pelayanan administrasi kependudukan di Disdukcapil Kabupaten Buleleng dipengaruhi oleh lima variabel, yaitu standar dan sasaran kebijakan, sumberdaya, komunikasi antar organisasi dan penguatan aktivitas, karakteristik agen pelaksana, dan kondisi sosial, politik, dan ekonomi.Sedangkan faktor-faktor yang menjadi pendukung internal implementasi program layanan Tridatu tersebut adalah tersedianya sumberdaya baik sumberdaya manusia maupun sumberday non manusia yang memadai secara kualitas dan kuantitas. Faktor pendukung eksternalnya adalah adanya dukungan dan kerjasama dari instansi lain khususnya pemerintah desa. Faktor penghambat internalnya berupa masalah teknis yakni jaringan yang terkadang ada gangguan dan peralatan khsusnya printer yang mengalami kerusakan. Penghambat eksternalnya adalah karena kurangnya informasi yang didapatkan menyebabkan adanya warga masyarakat yang datang dengan persyaratan yang tidak lengkap.
INOVASI PELAYANAN SAMSAT DRIVE-THRU DALAM MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN DAN PENERIMAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DI KANTOR SAMSAT KABUPATEN BULELENG Ramadi, Kadek Agus Dwi; Sandiasa, Gede
Locus Vol 16, No 1 (2024)
Publisher : Universitas Panji Sakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37637/locus.v16i1.1715

Abstract

Kebutuhan masyarakat akan pelayanan publik yang cepat, mudah dan praktismasih perlu diperhatikan khususnya di sektor pelayanan pajak kendaraan yangdisaat bersamaan jumlah kendaraan semakin meningkat sehingga dibutuhkanadanya suatu inovasi. Inovasi Samsat Drive-Thru hadir sebagai upaya pemerintahuntuk dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Beberapa pokokpermasalahan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut 1. Bagaimanainovasi samsat drive-thru di Kantor Samsat Kabupaten Buleleng?; 2.Bagaimanakah kualitas pelayanan samsat drive-thru di Kantor Samsat Buleleng?;3. Bagaimanakah inovasi samsat drive-thru dapat meningkatkan penerimaan pajakkendaraan bermotor di Kabupaten Buleleng?.Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Adapuninforman ditentukan dengan teknik purposive sampling. Kemudian pengumpulandata menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis datadilakukan melalui tahapan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dankemudian penarikan kesimpulan dan verifikasi.Dari hasil penelitian menunjukan bahwa inovasi samsat drive-thru di KantorSamsat Kabupaten Buleleng dilihat dari teori atribut inovasi berupa relativeadvantage, compability, complexity, triability, dan observability sudah memenuhikeinginan dan harapan masyarakat akan pelayanan yang cepat, mudah dan praktis.Kemudian mengenai kualitas pelayanan yang diukur dalam dimensi tangible,empathy, reliability, responsiveness, dan assurance sudah cukup baik namun masihada yang perlu ditingkatkan. Selanjutnya dari hasil penelitian ini, adanya samsatdrive-thru berkontribusi cukup besar terhadap penerimaan pajak kendaraanbermotor di Kabupaten Buleleng.Beberapa rekomendasi yakni drive-thru dapat diperluas pada layananpergantian STNK dan Balik Nama, perbaikan sistem pendataan agar tidak terjadiperbedaan data STNK dan identitas pemilik kendaraan, serta membuka unit layanandrive-thru sampai ke kecamatan.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB) ONLINE TINGKAT SMP DI DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN BULELENG Aini, Hijriatul; Mudarya, I Nyoman
Locus Vol 16, No 2 (2024)
Publisher : Universitas Panji Sakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37637/locus.v16i2.1967

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tingkat SMP yang belakangan ini sudah dilaksanakan secara online demi memudahkan calon peserta didik supaya tidak perlu lagi datang ke sekolah yang akan dituju.Sehubungan dengan hal tersebut, beberapa pokok permasalahan yang muncul dalam penelitian ini adalah : 1) bagaimanakah implementasi kebijakan PPDB online tingkat SMP di Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buleleng ? ; 2) apakah faktor-faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan PPDB online tingkat SMP di Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buleleng ?Berdasarkan hasil penelitian ditemukan fakta implementasi kebijakan PPDB online tingkat SMP di Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buleleng dipengaruhi oleh empat variabel yaitu komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi.Faktor pendukung internal pelaksanaan PPDB online tingkat SMP di Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buleleng adalah sumberdaya manusia pelaksana kebijakan tersebut yang memiliki kehandalan, kompetensi dan pengalaman serta adanya dukungan dana yang dikucurkan melalui APBD. Faktor pendukung eksternalnya adalah adanya Permendikbud Nomor 1 Tahun 2021, SK Bupati Buleleng, dan Surat Edaran Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buleleng. Juga kondisi geografis dimana sebagian wilayah di Buleleng sudah terjangkau jaringan internet serta sebagian besar masyarakat sudah memiliki HP android. Sedangkan faktor penghambat internalnya adalah keterbatasan teknologi yakni kemampuan server aplikasi dalam menerima dan menginput data. Faktor penghambat eksternalnya adalah adanya ketidaktaatan orang tua calon peserta didik dalam mematuhi segala aturan dan persyaratan yang sudah ditetapkan..Kata kunci : implementasi kebijakan, PPDB online.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KARTU TANDA PENDUDUK (KTP) DIGITAL DALAM MEWUJUDKAN IDENTITAS TUNGGAL KEPENDUDUKAN : STUDI PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN BULELENG Widianis, Ketut; Sukraaliawan, Nyoman
Locus Vol 16, No 1 (2024)
Publisher : Universitas Panji Sakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37637/locus.v16i1.1710

Abstract

Ketut Widianis1), I Nyoman Sukraaliawan2), 2023. Kebijakan Digitalisasi KartuTanda Penduduk (KTP) dalam mewujudkan Identitas Tunggal Kependudukan diDinasKependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng. Saat ini, ekspektasimasyarakat terhadap pelayanan publik semakin meningkat. Untuk itu organisasipenyelenggara pelayanan publik dituntut selalu berinovasi dalam implementasikebijakan dalam pelayanan publik..Salah satu inovasi pelayanan publik yangdikembangkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah melaluipelayanan identitas kependudukan Digital dalam hal ini adalah KTP Digital.Kebijakan KTP Digital adalah merupakan kebijakan yang baru dan banyakmenimbulkan pro dan kontra pada masyarakat sehingga menarik untuk diteliti.Adapun Pengumpulan data dilakukan dengan metode wawancara, observasidan pengumpulan dokumen. Analisis data mempergunakan metode interaktif yangdimulai dari pengumpulan data, reduksi data, verivikasi data sehingga menghasilkansimpulan. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa : 1) Implementasi kebijakandigitalisasi Kartu Tanda Penduduk di Kabupaten Buleleng sudah berjalan baik yangdikaji dari faktor komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur organisasi, 2)Adanya komitmen pegawai dalam melakukan pelayanan dan tercukupinya sumberdaya dalam pelaksanaan implementasi dapat menjadi faktor pendukungimplementasi kebijakan. Sedangkan faktor penghambatnya antara lain belumdilakukannya kerja sama dengan SKPD/lembaga terkait serta kepemilikansmartphone yang belum suphort dengan aplikasi yang ada. Sebagai saran dapatdikemukakan, pihak Disdukcapil Buleleng agar dapat meningkatkan kerjasama yanglebih luas dengan instansi lain. SKPD atau instansi lain agar mulai dapatmemmanfaatkan KTP Digital dalam pelayanannya sehingga masyarakat merasakanmanfaat dan pentingnya KTP Digital.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN AUTOMATIC ADJUSTMENT PADA OPERASIONAL SATUAN KERJA PEMASYARAKATAN DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BALI Hantana, Juli Saptaputra; Sri Widnyani, Ida Ayu Putu; Wirata, Gede
Locus Vol 16, No 2 (2024)
Publisher : Universitas Panji Sakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37637/locus.v16i2.1972

Abstract

Dalam arahan Presiden pada sidang kabinet paripurna tanggal 17 November 2021 menyatakan bahwa perlu dilakukan langkah strategis tahun 2022 dalam rangka mitigasi dampak berlanjut dan memburuknya kondisi pandemi Covid-19 dengan pencadangan anggaran belanja (automatic adjustment) sebesar 5% di setiap Kementerian/Lembaga. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis proses, hambatan atau kendala yang muncul serta solusinya dalam implementasi kebijakan Automatic Adjustment pada Operasional Satuan Kerja Pemasyarakatan di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bali. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pengumpulan data dan informasi dalam penelitian ini menggunakan teknik observasi, wawancara, studi dokumentasi dan penelusuran data online. Hasil penelitian menunjukkan kurangnya pemahaman terhadap tujuan dilakukannya implementasi kebijakan, belum adanya standar berupa regulasi atau peraturan turunan yang mengatur lebih detail terhadap implementasi kebijakan, sumber daya anggaran yang dikelola oleh satuan kerja belum mencukupi untuk implementasi kebijakan, belum adanya SOP/petunjuk teknis/petunjuk pelaksanaan dalam mengimplementasikan kebijakan serta masih minimnya dukungan dari Eselon I atau Unit Pusat. Hambatan yang muncul antara lain perubahan rencana pelaksanaan kegiatan, adanya penundaan kegiatan, kesulitan dalam realisasi anggaran serta permasalahan dalam pencapaian target output, sedangkan solusi untuk mengatasinya antara lain dengan melakukan perencanaan ulang, revisi anggaran, melakukan sinergitas serta perubahan mekanisme pelaksanaan kegiatan.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM PAKET C MELALUI PENDIDIKAN KESETARAAN DI SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL SANGGAR KEGIATAN BELAJAR KABUPATEN BULELENG Seputra, Nyoman Adi; Mudarya, I Nyoman
Locus Vol 16, No 1 (2024)
Publisher : Universitas Panji Sakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37637/locus.v16i1.1716

Abstract

Pendidikan diselenggarakan melalui jalur formal, non formal, dan informal.Pendidikan lewat jalur non formal salah satunya diselenggarakan oleh Satuan PendidikanNon Formal Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Buleleng, yangmenyelenggarakanProgram Paket C setara dengan SMA/MA.Sehubungan dengan hal tersebut, beberapa pokok permasalahan yang munculdalam penelitian ini adalah : 1) bagaimanakah implementasi program paket C melaluipendidikan kesetaraan di SPNF-SKB Kabupaten Buleleng ? ; 2) apakah faktor-faktorpendukung dan penghambat pelaksanaan program paket C di SPNF-SKB KabupatenBuleleng ?Untuk menjawab permasalahan tersebut, penulis menggunakan metode penelitiandeskriptif kualitatif dengan maksud memperoleh gambaran yang jelas tentangimplementasi program paket C di SPNF-SKB Kabupaten Buleleng. Pengambilaninforman menggunakan teknik purposive sampling. Sedangkan pengumpulan datanyamenggunakan teknik observasi, wawancara dan pemanfaatan dokumen. Analisis datadilakukan,dengan tahapan ;pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, sertasimpulan dan verifikasi.Berdasarkan hasil penelitian ditemukan fakta implementasi kebijakan programpaket C di SPNF-SKB Kabupaten Buleleng dipengaruhi oleh empat variabel yaitukomunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi.Faktor pendukung internal pelaksanaan program paket C di SPNF-SKBKabupaten Buleleng adalah sumberdaya manusia pelaksana kebijakan tersebut yangmemiliki kehandalan, kompetensi dan pengalaman. Faktor pendukung eksternalnyaadalah adanya SK Mendiknas Nomor 132 tahun 2004 tentang program paket C dan SEMendiknas nomor 107 tahun 2006 tentang Eligibilitas Program kesetaraan. Juga adanyasumbangan sukarela dari peserta didik dan alumni. Sedangkan faktor penghambatinternalnya adalah masih adanya pengajar yang malas-malasan dalam mengajar. Faktorpenghambat eksternalnya adalah terlambatnya pencairan dana BOP.
MOTIVASI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM MENEGAKAN DISIPLIN PKL DAN MENGAMANKAN KEBIJAKAN PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG DI KECAMATAN SERIRIT Wiwin Parmayani, Ni Komang; Agustana, Putu
Locus Vol 16, No 2 (2024)
Publisher : Universitas Panji Sakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37637/locus.v16i2.1968

Abstract

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Buleleng Kantor Kecamatan Seririt memiliki fungsi dan tugas untuk mengamankan setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Buleleng di wilayah Kecamatan Seririt.Dalam penelitian ini, beberapa pokok permasalahan dapat dirumuskan yaitu : 1) bagaimanakah motivasi satpol PP dalam penegakan disiplin PKL dan pengamanan terhadap kebijakan pemerintah Kabupaten Buleleng di Kecamatan Seririt; 2) Apakah kendala motivasi SatPol Pp dalam penegakan disiplin PKL dan pengamanan terhadap kebijakan pemerintah kabupaten Buleleng di Kecamatan Seririt ?Untuk menjawab permasalahan tersebut, peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan maksud memperoleh gambaran yang jelas tentang motivasi SatPol PP dalam menegakan disiplin PKL dan mengamankan kebijakan pemerintah Kabupaten Buleleng di Kecamatan Seririt. Pengambilan informan menggunakan teknik purposive sampling. Sedangkan pengumpulan datanya menggunakan teknik observasi, wawancara dan pemanfaatan dokumen. Analisis data dilakukan secara sirkuler dimana analisis dilakukan sepanjang proses penelitian, dengan menggunakan model analisis data yang disampaikan oleh Milles dan Huberman dengan tahapan ;pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, serta simpulan dan verifikasi.Berdasarkan hasil penelitian ditemukan fakta bahwa motivasi Satpol PP dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya terdiri dari motivasi intrinsik yang berupa komitmennya untuk menunjukan prestasi kerja, membutuhkan pengakuan atas kinerjanya,bertanggungjawab terhadap pekerjaan, serta ingin selalu berkembang karirnya dan mengalami peningkatan. Sedangkan motivasi ekstrinsik berupa gaji yang diterima, menjaga hubungan antara sesama pegawai, jaminan rasa aman akan masa depan dan karir sebagai pegawai serta kondisi lingkungan kerja dan suasana kerja.Sedangkan kendala motivasi SatPol PP terdiri dari kendala internal yaitu jumlah personel Satpol PP yang masih kurang dan usia personel Satpol PP banyak yang sudah di atas 50 tahun. Kendala eksternalnya adalah kebandelan dari para PKL yang sering melangar peraturan tentang larangan tempat berjualan.
IMPLEMENTASI KOMUNIKASI BIROKRASI DALAM PELAYANAN PUBLIK DI BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BADUNG Yandinata, I Putu Alit; Sri Widnyani, Ida Ayu Putu; Utari, Nyoman Diah
Locus Vol 16, No 1 (2024)
Publisher : Universitas Panji Sakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37637/locus.v16i1.1711

Abstract

Reformasi dan otonomi daerah adalah upaya untuk meningkatkan tatapemerintahan menuju Good Governance berfokus pada pelayanan masyarakat.Seiring pergeseran paradigma dari orientasi birokrasi ke orientasi masyarakat,kebutuhan pelayanan yang cepat dan efisien semakin mendesak. Namun, kualitaspelayanan publik masih dinilai belum optimal oleh masyarakat. Penelitianberfokus pada implementasi komunikasi birokrasi dalam pelayanan publik diBapenda Badung. Permasalahan penelitian diajukan: 1) Bagaimana implementasiKomunikasi Birokrasi di Bapenda Badung?, 2) Apa faktor-faktor penghambatKomunikasi Birokrasi dalam Pelayanan Publik di Bapenda Badung?, dan 3)Bagaimana solusi untuk mengatasi faktor-faktor penghambat tersebut?. Metodepenelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan peneliti sebagai instrumenutama, analisis data dilakukan dengan metode interaktif. Hasil penelitianmenyajikan gambaran pelaksanaan komunikasi birokrasi yang efektif di BapendaBadung, termasuk perencanaan penempatan SDM yang tepat, model komunikasiberbasis teknologi, keterlibatan sumber daya manusia internal yang aktif, danmotivasi kerja yang tinggi. Faktor penghambat internal meliputi kerumitanbirokrasi, keterampilan petugas yang belum memadai, dan mutasi pegawai yangtidak terencana. Hambatan eksternal melibatkan pemanfaatan teknologi, bahasateknis, dan pemahaman rendah tentang kewajiban pajak. Solusi untukmeningkatkan komunikasi birokrasi dan pelayanan publik di Bapenda Badungmeliputi pembinaan wajib pajak, pelatihan pegawai, penggunaan teknologi,transparansi informasi, penyederhanaan komunikasi birokrasi, pertemuan rutin,dan penghargaan kepada pegawai pajak berkinerja. Rekomendasi penelitianmencakup dorongan pemerintah untuk reformasi birokrasi berbasis teknologi,hubungan yang lebih intensif antara pemerintah, pengusaha, dan wajib pajak, sertapengembangan komunikasi birokrasi dan pelayanan pajak berbasis ITsepenuhnya. Hal ini diharapkan akan memperbaiki pelayanan publik danmemperkuat hubungan antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat dalamkonteks pajak.

Page 11 of 13 | Total Record : 128

 9   10   11   12   13 

Filter by Year

2018 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 17, No 2 (2025) Vol 17, No 1 (2025) Vol 16, No 2 (2024) Vol 16, No 1 (2024) Vol 15, No 2 (2023) Vol 15, No 1 (2023) Vol 14, No 2 (2022) Vol 14, No 1 (2022) Vol 13, No 2 (2021) Vol 13, No 1 (2021) Vol 12, No 2 (2020) Vol 12, No 1 (2020) Vol 11, No 2 (2019) Vol 11, No 1 (2019) Vol 10, No 1 (2018) Vol 9, No 1 (2018) More Issue