cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Chrisna Bagus Edhita Praja
Contact Email
chrisnabagus@ummgl.ac.id
Phone
+6281542171706
Journal Mail Official
blastal@unimma.ac.id
Editorial Address
Ruang Jurnal Fakultas Hukum, Lantai 2 Gedung Fakultas Hukum, Kampus 2 Universitas Muhammadiyah Magelang Jl. Mayjend Bambang Soegeng, km 5, Mertoyudan, Magelang
Location
Kab. magelang,
Jawa tengah
INDONESIA
Borobudur Law and Society Journal
Published by Universitas Muhammadiyah Magelang
ISSN : -     EISSN : 28099664     DOI : https://doi.org/10.31603/blastal
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Borobudur Law and Society Journal (BLASTAL) is a Journal of Legal Studies published by Faculty of Law, Universitas Muhammadiyah Magelang. This journal publishes six times a year. The scopes of BLASTAL, but not limited to, are: Constitutional Law, Criminal Law, Civil Law, Islamic Law, Environmental Law, Human Rights, International Law, and also interconnection study with Legal Studies. BLASTAL has been indexed by Google Scholar.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 5 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 1 No 4 (2022): Vol 1 No.4 (2022)" : 5 Documents clear
Aktualisasi Sistem Pemutusan Hubungan Kerja Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Wafda Vivid Izziyana; Inayah Inayah; Nuswardani Nuswardani; Septarina Budiwati
Borobudur Law and Society Journal Vol 1 No 4 (2022): Vol 1 No.4 (2022)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Magelang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (181.008 KB) | DOI: 10.31603/7729

Abstract

Pemutusan hubungan kerja adalah pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara pekerja/buruh dan pengusaha.Keberlakukan ketentuan PHK tidak hanya berlaku untuk hubungan kerja antara pengusaha dengan pekerja, tetapi melingkupi juga hubungan hukum di lembaga-lembaga atau usaha sosial maupun meliputi badan usaha milik orang perseorangan, badan usaha milik persekutuan, badan usaha milik badan hukum baik milik swasta maupun milik negara, usaha-usaha sosial; dan usaha-usaha lain yang mempunyai pengurus dan mempekerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain. Prosedur PHK tersebut tercantum dalam Pasal 151 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Metode yang di gunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normative, adapun hasil penelitian ini membahas mengenai aktualisasi prosedur PHK berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja meliputi beberapa tahapan, yang terdiri dari tahap upaya , tahap pemberitahuan, dan tahap perundingan bipartite. Undang-undang menjamin kondisi tertentu pengusaha dilarang melakukan PHK kepada pekerja. Alasan-alasan PHK tercantum dalam Pasal 154A . Dalam, pemutusan hubungan kerja, pengusaha juga memiliki kewajiban membayar uang pesangon berdasar Pasal 156 Ayat (1) Uang penghargaan masa kerja berdasarkan Pasal 156 Ayat (3). Uang Penggantian Hak kepada pekerja karena PHK berdasarkan Pasal 156 Ayat (4). pada Usaha Mikro dan Usaha Kecil sebagai akibat atas PHK ditegaskan dalam Pasal 59 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021. Upah Selama Penyelesaian Perselisihan tetap ada selama belum ditetapkan putusnya hubungan kerja. jika pekerja tersebut menolak PHK hal ini menunjukkan bahwa antara pengusaha dengan pekerja masih dalam hubungan kerja, hanya saja di antara para pihak terjadi perselisihan. Sehingga, pengusaha dan pekerja semestinya harus tetap melaksanakan kewajibannya, pengusaha membayar upah dan pekerja masuk kerja, Atau Pengusaha dapat melakukan tindakan skorsing kepada pekerja. penyelesaian perselisihan hubungan industrial dikatakan selesai apabila telah tercapai kesepakatan dan dibuat perjanjian bersama ditandatangani para pihak dan disaksikan oleh pihak ke 3 serta didaftarkan ke pengadilan hubungan industrial.
Peran Misi Diplomatik Indonesia dalam Menangani Pekerja Migran Indonesia yang Dihukum Mati (Studi Kasus Tuti Tursilawati) Dika Aldy Pratama; Wita Setyaningrum
Borobudur Law and Society Journal Vol 1 No 4 (2022): Vol 1 No.4 (2022)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Magelang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (337.795 KB) | DOI: 10.31603/7781

Abstract

Misi Diplomatik merupakan peran dari Pemerintah Republik Indonesia di Negara Penerima untuk mewakili seluruh kepentingan Pemerintah Republik Indonesia, Misi Diplomatik mencakup fungsi dari Perwakilan Diplomatik dan Perwakilan Konsuler yang berada di Negara Penerima untuk mewakili kepentingan-kepentingan Negara, Bangsa dan pemerintah. Misi Diplomatik dalam menangani Pekerja Migran Indonesia masih mengalami banyak kendala terkhusus kepada Pekerja Migran Indonesia yang mendapatkan vonis hukuman mati oleh Pemerintah Arab Saudi. Tujuan dari penulisan ini yaitu untuk mengetahui seberapa jauh dan seberapa seriusnya upaya Pemerintah Republik Indonesia dalam menangani Pekerja Migran Indonesia yang mendapatkan vonis hukuman mati. Penelitian yang digunakan termasuk dalam jenis penelitian kualitatif dalam bidang hukum Internasional dengan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis dengan maksud menemukan fakta-fakta kemudian mengidentifikasi hingga pada akhirnya menuju kepada penyelesaian masalah. Secara yuridis Penanganan Pekerja Migran Indonesia dikaitkan dengan peranan Misi Diplomatik, kemudian secara sosiologis vonis pidana mati yang kemudian dikaitkan dengan keadaan nyata dalam masyarakat. Pemerintah Republik Indonesia melalui Peran Misi Diplomatik Indonesia telah melakukan beberapa upaya untuk membebaskan Tuti Tursilawati agar terbebas dari vonis pidana mati yang dijatuhkan oleh Pemerintah Arab Saudi. Adapun upaya yang dilakukan yaitu pendampingan sejak investigasi sampai dengan sidang putusan akhir, penyampaian memori banding, dan upaya pengajuan Peninjauan Kembali, serta upaya secara diplomatik seperti menyurati Raja Arab Saudi dan upaya pendekatan kepada ahli waris melalui Kerajaan Arab Saudi.
Perlindungan Hukum Fintech Leading Ilegal Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/Pojk.01/2016 Diana Setiawati; Carisa Maharani; Latifah Kurniasih; Afifah Hapsari Afdah
Borobudur Law and Society Journal Vol 1 No 4 (2022): Vol 1 No.4 (2022)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Magelang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31603/7961

Abstract

The shift to the era of the industrial revolution 4.0 resulted in changes in the field of digital technology that were relatively fast. One of the innovations in human life is innovation in financial services, namely Fintech Peer-to-Peer Lending (Lending). Based on data obtained from the OJK, throughout 2018-2021, there are as many as 3,516 illegal lending entities that have been stopped by the OJK. Therefore, in order to provide legal protection, OJK issued Financial Services Authority Regulation (POJK) Number 77 / POJK.01 / 2016 concerning Information Technology-Based Money Lending and Borrowing Services (LPMUBTI). The purpose of this study is to understand the development of Fintech Lending and legal protection for society of illegal Fintech Lending in Indonesia. In this study, researchers used juridical-normative research methods. Based on this research, researchers found that fintech lending has been developing for a long time in Indonesia and became a promising industry in 2015. The community is legally protected both preventively and repressively from illegal fintech lending practices.
Keadilan Gender di Tengah Perkembangan Politik Global dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Dilli Trisna Noviasari
Borobudur Law and Society Journal Vol 1 No 4 (2022): Vol 1 No.4 (2022)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Magelang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31603/8358

Abstract

Dampak dari Politik Global pada akhirnya tidak dapat dikendalikan oleh Negara negara berkembang di berbagai belahan dunia termasuk Indonesia. Dampak politik global dari konsep negara lain tentu tidak semuanya dapat diterima dan sesuai dengan jiwa kearifan dan religius bangsa Indonesia. Dengan demikian perlu dicermati konsep keadilan gender di tengah perkembangan politik global dalam perspektif Hak Asasi Manusia yang dapat diterapkan atau tidak dapat diterapkan di Indonesia. Dengan demikian tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah mengetahui bagaimana konsep keadilan gender di tengah perkembangan politik global dalam perspektif Hak Asasi Manusia dan mengetahui bagaimana penerapan konsep keadilan gender di tengah perkembangan politik global dalam perspektif Hak Asasi Manusia yang sesuai dengan jiwa bangsa Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian eksploratif yang dilaksanakan untuk menggali data dan informasi tentang topik atau isu-isu baru yang ditujukan untuk kepentingan pendalaman atau penelitian lanjutan. Penelitian ini untuk merumuskan jawaban-jawaban yang lebih akurat untuk pertanyaan dan problema yang ingin dijawab melalui penelitian ini.
Tanggung Jawab Maskapai Penerbangan Terhadap Refund Tiket Pesawat Dalam Bentuk Voucher Akibat Covid-19 Arif Mubarok; Bambang Tjatur Iswanto; Puji Sulistyaningsih; Dyah Adriantini Sintha Dewi
Borobudur Law and Society Journal Vol 1 No 4 (2022): Vol 1 No.4 (2022)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Magelang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31603/7528

Abstract

Pandemi Covid-19 memberikan dampak nyata terhadap keadaan kehidupan manusia salah satunya transportasi udara sehingga menyebabkan penerbangan dibatalkan. Pasal 24 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 25 Tahun 2020 menyebutkan bahwa refund tiket pesawat dikembalikan dalam bentuk voucher berbeda dengan moda transportasi lain yang dikembalikan secara tunai. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dasar dipilihnya refund voucher dan pertanggungjawaban maskapai penerbangan kepada penumpang dan travel agent. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan undang-undang dan lapangan. Jenis penelitian yuridis normatif bersumber data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data dengan kepustakaan dan wawancara, kemudian dianalisa dengan metode kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dipilihnya refund voucher ialah demi terciptanya tertib administrasi, artinya maskapai dapat melakukan pengecekan data akurat dan mengelompokkan penumpang yang akan melakukan refund juga penumpang yang akan melakukan reschedule.

Page 1 of 1 | Total Record : 5

 1 

Filter by Year

2022 2022


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 4 No 5 (2025): Vol 4 No 5 (2025) Vol 4 No 4 (2025): Vol 4 No 4 (2025) Vol 4 No 3 (2025): Vol 4 No 3 (2025) Vol 4 No 2 (2025): Vol 4 No 2 (2025) Vol 4 No 1 (2025): Vol 4 No 1 (2025) Vol 3 No 6 (2024): Vol 3 No 6 (2024) Vol 3 No 5 (2024): Vol 3 No 5 (2024) Vol 3 No 4 (2024): Vol 3 No 4 (2024) Vol 3 No 3 (2024): Vol 3 No 3 (2024) Vol 3 No 2 (2024): Vol 3 No 2 (2024) Vol 3 No 1 (2024): Vol 3 No 1 (2024) Vol 2 No 6 (2023): Vol 2 No 6 (2023) Vol 2 No 5 (2023): Vol 2 No 5 (2023) Vol 2 No 4 (2023): Vol 2 No 4 (2023) Vol 2 No 3 (2023): Vol 2 No 3 (2023) Vol 2 No 2 (2023): Vol 2 No 2 (2023) Vol 2 No 1 (2023): Vol 2 No 1 (2023) Vol 1 No 6 (2022): Vol 1 No.6 (2022) Vol 1 No 5 (2022): Vol 1 No.5 (2022) Vol 1 No 4 (2022): Vol 1 No.4 (2022) Vol 1 No 3 (2022): Vol 1 No.3 (2022) Vol 1 No 2 (2022): Vol 1 No.2 (2022) Vol 1 No 1 (2022): Vol 1 No.1 (2022) More Issue