cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Avid Leonardo Sari
Contact Email
eic.jser@gmail.com
Phone
+6281221512892
Journal Mail Official
eic.jser@gmail.com
Editorial Address
Jl. Islamic Centre Makmur Tengah (ICM Tengah) No. B3 Cikadut, Kecamatan Cimenyan, Kabupaten Bandung
Location
Kab. bandung,
Jawa barat
INDONESIA
Journal of Social And Economics Research
Published by Ikatan Dosen Menulis
ISSN : 27156117     EISSN : 27156966     DOI : https://doi.org/10.54783/jser.v4i1
Core Subject : Economy, Humanities, Science, Education, Social,
Humanities Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Social Sciences
Journal of Social and Economics Research (JSER) is a peer-reviewed journal that focuses on critical studies of social and economic research. Investigated the dynamics of teaching and learning of social education, and social and economic problems in society at the primary, senior, and high education levels. Besides focusing on the development of studies on issues of basic education, JSER covered the critical view of, a comprehensive mind in economic and social research. Journal of Social and Economics Research (JSER) is published by Ikatan Dosen Menulis in collaboration with GoAcademica CRP. Publishing twice times a year, ie Issue 1 and Issue 2 in June and December, and already have a registration number p-ISSN: 2715-6117 and e-ISSN: 2715-6966 since 2019.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Sosial (Lain-Lain)
Articles 871 Documents
 84   85   86   87   88 
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA WANITA DAN ANAK DI INDONESIA Fauzia Zainin
Journal of Social and Economics Research Vol 5 No 2 (2023): JSER, December 2023
Publisher : Ikatan Dosen Menulis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54783/jser.v5i2.1274

Abstract

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan disebutkan bahwa,”Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat”. Dalam pengertin ini termasuk juga pekerja wanita dan anak. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap tenaga kerja wanita ditinjau dari Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Konvensi-Konvensi Internasional, serta program-program yang digunakan dalam mengantisipasi pekerja anak. Berdasarkan hasil pembahasan dalam artikel ini, Penulis menarik kesimpulan bahwa Peraturan Perundang-undangan yang dibuat pemerintah tentang perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja sudah cukup untuk mengatur dan memberikan perlindungan terhadap tenaga kerja, khususnya tenaga kerja perempuan, yaitu memberikan perempuan berserikat dan berdemokrasi di tempat kerja, perlindungan tenaga kerja perempuan terhadap diskriminasi, perlindungan terhadap pemenuhan hak-hak dasar pekerja, perlindungan terhadap keselamatan dan kesehatan kerja; serta menghimbau masyarakat yang mampu untuk mengadopsi bagi anak jalanan, dimana anak jalanan merupakan bagian dari masyarakat atau warga negara juga mampunyai hak yang sama dengan anak-anak lainnya, mereka anak jalanan berhak mendapat hak atas pendidikan dan kesejahteraan untuk hidup layak sebagai anggota masyarakat.
IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 84 TAHUN 2014 TENTANG PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT DI KABUPATEN PASAMAN Yusmiarni, Yusmiarni; Hardimen, Hardimen; Helfia Saputra
Journal of Social and Economics Research Vol 5 No 2 (2023): JSER, December 2023
Publisher : Ikatan Dosen Menulis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54783/jser.v5i2.1275

Abstract

Unit Perlindungan Masyarakat atau yang biasa disebut Satlinmas adalah organisasi pemerintah di tingkat Desa atau Nagari, di mana setiap Desa atau Nagari wajib melaksanakan Satlinmas untuk menjaga ketertiban dan keamanan di lingkungan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2014 di Kabupaten Pasaman, serta upaya-upaya yang telah dilakukan dalam pelaksanaannya. Penelitian ini merupakan penelitian hukum dengan pendekatan yuridis empiris yang menggunakan data primer melalui wawancara dan data sekunder melalui pengolahan data dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Berdasarkan hasil penelitian, dapat dipahami bahwa pelaksanaan Satlinmas di Kabupaten Pasaman belum dilakukan sesuai dengan peraturan yang ada, kendala dalam pelaksanaannya adalah tidak adanya anggaran dari pemerintah daerah, dan upaya yang dilakukan terbatas pada pelaksanaan Satlinmas untuk menjaga ketertiban dan keamanan pada saat pemilihan umum (TPS Linmas).
PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU PERDAGANGAN TRENGGILING DI KABUPATEN PASAMAN BARAT Chiara Fulvia Ardiza; Nur Asmah
Journal of Social and Economics Research Vol 6 No 1 (2024): JSER, June 2024
Publisher : Ikatan Dosen Menulis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54783/jser.v6i1.1276

Abstract

Trenggiling atau dalam Bahasa Inggris disebut pangolin adalah hewan yang termasuk di daftar hewan langka yang dilindungi dan juga terancam di Indonesia. Trenggiling merupakan mamalia unik karena satu-satunya yang bersisik dari famili pholidata. Perburuan liar dan perdagangan ilegal secara besar-besaran sudah pasti menjamin menurunnya populasi trenggiling secara drastis. Sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990. Perdagangan satwa yang dilindungi merupakan suatu tindak pidana. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana penerapan sanksi pidana terhadap pelaku perdagangan satwa liar trenggiling yang dilindungi di Kabupaten Pasaman Barat dan untuk mengetahui apa saja kendala dalam perlindungan satwa liar trenggiling di Kabupaten Pasaman Barat, penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan menggunakan data primer berupa wawancara kepada Hakim Pengadilan Negeri Pasaman Barat dan Balai Konservasi Sumber Daya Alam Provinsi Sumatera Barat. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan sanksi pidana terhadap pelaku perdagangan satwa liar trenggiling yang dilindungi di Pasaman. Namun, sanksi pidana berupa pidana penjara dan denda yang dijatuhkan dalam kasus perdagangan trenggiling di Pasaman Barat masih tergolong ringan dan belum memberikan efek jera yang optimal bagi pelaku.Perlindungan trenggiling di Kabupaten Pasaman Barat menghadapi berbagai kendala, antara lain tingginya permintaan perdagangan ilegal, rendahnya kesadaran masyarakat, lemahnya penegakan hukum, kerusakan habitat, serta keterbatasan data dan penelitian terkait populasi trenggiling. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum dan praktik penegakan hukum di tingkat daerah, sehingga diperlukan penguatan penegakan hukum dan upaya perlindungan yang lebih komprehensif.
PENDIDIKAN KARAKTER BERBASIS PANCASILA DAN AGAMA DALAM MENYELESAIKAN MASALAH KEBANGSAAN : MENGATASI INTOLERANSI DAN RADIKALISME Deni Syaputra; Febby Febriani
Journal of Social and Economics Research Vol 4 No 2 (2022): JSER, December 2022
Publisher : Ikatan Dosen Menulis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54783/jser.v4i2.1277

Abstract

Pendidikan karakter merupakan solusi yang sangat penting untuk mengatasi berbagai masalah kebangsaan di Indonesia. Dengan membentuk individu yang memiliki nilai-nilai toleransi, integritas, dan kepedulian sosial, pendidikan karakter dapat membantu menciptakan masyarakat yang lebih harmonis, adil, dan berintegritas. Implementasi pendidikan karakter yang efektif memerlukan kolaborasi antara pemerintah, sekolah, keluarga, dan masyarakat. Melalui upaya bersama, kita dapat membangun fondasi yang kuat untuk masa depan bangsa yang lebih baik dan berkelanjutan. Dalam konteks kebangsaan, pendidikan karakter dapat memperkuat fondasi sosial dan politik, mengurangi konflik, dan membangun masa depan yang lebih baik. Esai ini akan membahas betapa pentingnya pendidikan karakter sebagai solusi untuk masalah kebangsaan di Indonesia.
PELAKSANAAN PEROLEHAN AKTA KELAHIRAN BAGI ANAK LUAR KAWIN PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN PASAMAN Yusmiarni, Yusmiarni; Desma Yanti; Hardimen, Hardimen
Journal of Social and Economics Research Vol 6 No 1 (2024): JSER, June 2024
Publisher : Ikatan Dosen Menulis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54783/jser.v6i1.1278

Abstract

Akta kelahiran merupakan hak setiap anak sebagai bukti hukum yang menjamin kepastian dan kedudukan hukum seseorang, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Namun, pencatatan akta kelahiran bagi anak luar kawin masih menghadapi kendala, terutama terkait persyaratan administrasi dan rendahnya kesadaran masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji prosedur penerbitan akta kelahiran, mengidentifikasi permasalahan pencatatan akta kelahiran anak luar kawin, serta upaya yang dilakukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prosedur penerbitan akta kelahiran anak sah dan anak luar kawin pada dasarnya sama, dengan perbedaan pada persyaratan administrasi yang diganti dengan surat pernyataan menikah yang disahkan pihak terkait. Kendala utama meliputi ketidaklengkapan persyaratan, rendahnya kesadaran masyarakat, serta stigma sosial terhadap anak luar kawin. Upaya yang dilakukan pemerintah meliputi penerapan stelsel aktif melalui pelayanan jemput bola, pelayanan keliling, serta penyediaan layanan pendaftaran daring dan call center untuk mempermudah akses masyarakat.
PERAN DAN FUNGSI BAWASLU REPUBLIK INDONESIA DALAM SISTEM PEMILIHAN UMUM DI INDONESIA Deni Syaputra; Diani, Diani
Journal of Social and Economics Research Vol 5 No 2 (2023): JSER, December 2023
Publisher : Ikatan Dosen Menulis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54783/jser.v5i2.1279

Abstract

Akuntabiltas penyelenggaraan Pemilu harus mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan kewenangannya kepada publik baik secara politik maupun secara hukum. Bertanggung jawab secara politik berarti setiap unsur yang terlibat dalam penyelenggaraan Pemilu mempunyai kewajiban menjelaskan kepada masyarakat fungsinya dan alasan tindakan yang diambil. Bertanggungjawab secara hukum berarti setiap pihak yang diduga melakukan pelanggaran hukum perihal asas-asas Pemilu yang demokratik wajib tunduk pada proses penegakan hukum berdasarkan asas praduga tak bersalah dan asas due process of law yang diatur dalam KUHAP, Oleh karena itu salah satu prasyarat penting dalam penyelenggaraan Pemilu adalah bahwa penyelenggaraan Pemilu dilaksanakan oleh lembaga yang mandiri.
TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN PEMBERIAN REMISI BAGI NARAPIDANA NARKOTIKA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2022 TENTANG PEMASYARAKATAN Yusmiarni, Yusmiarni; Hardimen, Hardimen; Wulan Yuris Ramadhonna
Journal of Social and Economics Research Vol 6 No 2 (2024): JSER, December 2024
Publisher : Ikatan Dosen Menulis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54783/jser.v6i2.1280

Abstract

Narapidana dalam menjalankan pidana penjara memiliki hak-hak tertentu, yaitu setiap narapidana memiliki hak mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi). Sehingga tujuan penelitian ini untuk menganalisis dan mengkaji pelaksanaan pemberian remisi di dalam sistem pemasyarakatan sebagai upaya pemenuhan hak narapidana di Rutan Kelas II B Lubuk Sikaping dan untuk menganalisis dan mengkaji kendala-kendala yang ditemukan dalam pelaksanaan remisi di dalam sistem pemasyarakatan sebagai upaya pemberian hak narapidana di Rutan Kelas II B Lubuk Skaping. Berdasarakan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Pelaksanaan Pemberian Remisi di dalam Sistem Pemasyarakatan Sebagai Pemenuhan Hak Narapidana di Rutan Kelas II B Lubuk Sikaping telah dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang remisi. Kendala-Kendala yang ditemukan dalam Pelaksanaan Remisi di dalam Sistem Pemasyarakatan Sebagai Pemberian Hak Narapidana di Rutan Kelas II B Lubuk Sikaping dilihat secara struktur hukum adalah bahwa dalam pemberian remisi ada 3 (tiga) instansi yang terlibat, secara substansi hukum adalah Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan yaitu bahwa untuk tindak pidana Narkoba dan Korupsi harus memenuhi persyaratan lain, dan secara kultur hukum adalah saat pembuatan dokumen untuk pengajuan remisi narapida
DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN ANAK DIBAWAH UMUR Fauzia Zainin
Journal of Social and Economics Research Vol 7 No 1 (2025): JSER, June 2025
Publisher : Ikatan Dosen Menulis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54783/jser.v7i1.1281

Abstract

Tindak pidana persetubuhan termasuk ke dalam tindak pidana kesusilaan yang sulit diungkap karena korban kerap enggan melapor akibat rasa malu. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh anak di bawah umur pada Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Psb serta menilai kesesuaiannya dengan ketentuan batas umur dan pemidanaan anak menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dasar pertimbangan hakim meliputi pemenuhan unsur subjek hukum dan unsur kesengajaan membujuk anak melakukan persetubuhan. Putusan tersebut dinilai telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, khususnya terkait pengaturan batas umur, bentuk pembinaan, dan penjatuhan pidana terhadap anak.
IMPLEMENTATION OF ARTICLE 9 OF THE REPUBLIC OF INDONESIA GENERAL ELECTION COMMISSION REGULATION NUMBER 14 OF 2015 BY THE GENERAL ELECTION COMMISSION OF PASAMAN REGENCY Alberd, Alberd; Nur Asmah
Journal of Social and Economics Research Vol 6 No 2 (2024): JSER, December 2024
Publisher : Ikatan Dosen Menulis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54783/jser.v6i2.1307

Abstract

Regional head elections are a democratic agenda that is carried out directly as mandated by the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. Based on the Election Vulnerability Index of the Indonesian Election Supervisory Agency (Bawaslu RI), West Sumatra Province is classified as a vulnerable area, with Pasaman Regency as the only regency holding the 2020 Pilkada with a single candidate pair. This condition raises the issue of equal treatment between single candidate pairs and blank columns in the implementation of the campaign. This study aims to analyze the implementation of Article 9 of the Indonesian General Elections Commission Regulation Number 14 of 2015 by the Pasaman Regency KPU and identify obstacles to its implementation. The research method used is empirical juridical with qualitative analysis. The results of the study indicate that the Pasaman Regency KPU has implemented the provisions of Article 9 of the Indonesian General Elections Commission Regulation Number 14 of 2015 in the 2020 Simultaneous Pilkada. However, its implementation faces various obstacles, including the lack of legal regulations regarding the position of blank column volunteers, campaign techniques, campaign props, campaign funding, as well as the regulation of witnesses and vote count recapitulation for blank columns.
ALIH KODE DAN CAMPUR KODE PADA GENERASI Z DAN GENERASI ALPHA: STRATEGI KOMUNIKATIF ATAU ANCAMAN BAGI BAHASA INDONESIA? Dini Siamika Tito Prayogi
Journal of Social and Economics Research Vol 7 No 2 (2025): JSER, December 2025
Publisher : Ikatan Dosen Menulis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54783/jser.v7i2.1309

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor sosiolinguistik yang mendorong praktik alih kode serta menganalisis aspek pergeseran kaidah linguistic Bahasa Indonesia bentuk campur kode yang terjadi pada Generasi Z dan Generasi Alpha, khususnya dalam konteks penggunaan bahasa sehari-hari di lingkungan digital dan sosial. Fenomena alih kode dan campur kode yang kian masif menunjukkan adanya pergeseran kaidah linguistik yang dapat berdampak pada kelestarian bahasa ibu. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dan landasan teori sosiolinguistik, penelitian ini dilakukan terhadap kelompok usia 12–22 tahun melalui observasi partisipatif, wawancara semi-terstruktur, dan dokumentasi teks lisan dan tertulis di media sosial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa alih kode dipicu oleh faktor identitas sosial, dominasi bahasa Inggris dalam media digital, dan adaptasi terhadap komunitas global. Campur kode ditemukan sebagai strategi komunikasi yang dianggap modern dan ekspresif, namun juga mengindikasikan melemahnya dominasi bahasa ibu dalam konteks tertentu. Penelitian ini menyimpulkan bahwa praktik linguistik Generasi Z dan Alpha dipengaruhi oleh dinamika sosial, digitalisasi, serta perubahan orientasi nilai bahasa yang berdampak terhadap keberlangsungan bahasa local yang berpotensi pada pergeseran kaidah Bahasa Indonesia.

Page 87 of 88 | Total Record : 871

 84   85   86   87   88 

Filter by Year

2019 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 8 No 1 (2026): JSER, June 2026 Vol 7 No 2 (2025): JSER, December 2025 Vol 7 No 1 (2025): JSER, June 2025 Vol 6 No 2 (2024): JSER, December 2024 Vol 6 No 1 (2024): JSER, June 2024 Vol 5 No 2 (2023): JSER, December 2023 Vol 5 No 1 (2023): JSER, June 2023 Vol 4 No 2 (2022): JSER, December 2022 Vol 4 No 1 (2022): JSER, June 2022 Vol 3 No 2 (2021): JSER, December 2021 Vol 3 No 1 (2021): JSER, June 2021 Vol 2 No 2 (2020): JSER, December 2020 Vol 2 No 1 (2020): JSER, June 2020 Vol 1 No 1 (2019): JSER, December 2019 More Issue