cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Pinastika Prajna Paramita
Contact Email
dinamika@unisma.ac.id
Phone
+6281233771267
Journal Mail Official
dinamika@unisma.ac.id
Editorial Address
Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Malang Jalan MT Haryono 193 Malang 65144 Telephone: 0341 - 551932, 551822, Fax.: 0341 - 552249
Location
Kota malang,
Jawa timur
INDONESIA
Dinamika
Published by Universitas Islam Malang
ISSN : -     EISSN : 27459829     DOI : 10.33474
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Jurnal Dinamika merupakan jurnal tentang gagasan gagasan kritis dan alternatif yang berorientasi pada penguatan supremasi hukum yang menampung dan mempublikasih tulisan hasil riset atau opini yang berkaitan dengan ilmu hukum secara umum dan luas, baik dogmatika hukum, teori hukum atau filsafat hukum yang disusun oleh akademinisi, peneliti atau praktisi hukum. Secara khusus hasil riset atau opini yang berkaitan dengan 1. Hukum Perdata; 2. Hukum Hukum Pidana; 3. Hukum Tata Negara; 4. Hukum Administrasi Negara; 5. Hukum Internasional; 6. Hukum Islam.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 545 Documents
 33   34   35   36   37 
ANALISIS YURIDIS BAGI HAKIM PENGADILAN AGAMA DALAM MENGABULKAN PERMOHONAN DISPENSASI NIKAH Zulvan Rifai
Dinamika Vol 25, No 3 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (319.565 KB)

Abstract

Abstrak       Dispensasi nikah ialah suatu dampak hukum yang harus ditempuh bagi pasangan yang ingin melangsungkan perkawinan namun terhalang oleh umur yaitu batas minimal untuk laki-laki berumur 19 tahun dan wanita berumur 16 tahun yang telah ditentukan dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Bagi orang muslim dispensasi nikah diajukan di Pengadilan Agama dan bagi non muslim di Pengadilan Negeri. Perihal permohonan dispensasi nikah dapat diajukan oleh orangtua/wali dari calon pengantin, hal tersebut dikarenakan terbentur dengan ketentuan baku bahwa yang dianggap cakap sebagai hakim dalam perkara perdata di Pengadilan adalah orang yang sudah berumur 21 tahun atau pernah menikah. Pernikahan dini banyak terjadi karena kecelakaan sosial yang berimbas pada hamil diluar nikah, adapun alasan lain karena membudaya diwilayah tertentu , minimnya pendidikan dan alasan ekonomi. Maka dari alasan tersebut pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan Dispensasi nikah yaitu dengan cara nelihat dari segi kemanfaatan dan kemudharatan perkawinan yang akan dilangsungkan nantinya.Kata kunci: dispensasi, pertimbangan hakim Abstract Marriage dispensation is a legal impact that must be taken for couples who want to get married but who are obstructed by age, namely the minimum limit for 19 year old men and 16 year old women who have been determined in Law Number 1 of 1974 concerning Marriage. For Muslim Marriage remedies can be submittied to the Religius Courts and for non-Muslim submitted to the District Court. Regarding the marriage dispensation request can be submitted by the parent/guardian of the bride and groom, this is due to a standart provision that can be considered competent as a law in a civil court case is a person who is 21 years old or has been married. Early marriage occurs a lot because of a social accidents that affect pregnancy outside marriage, while other reasons for being cultured in certain regions, lack of education and for economic reasons. Then from that reason, the judge’s consideration in granting the marriage Dispensation request is by seeing the benefits and disadvantages of the marriage that will take place later.Keywords: dispensation, consideration of judges
PENGELOLAAN TANAH WAKAF PRODUKTIF UNTUK KESEJAHTERAAN UMAT ISLAM DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2004 Siti Nadliroh Zulfa
Dinamika Vol 26, No 2 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (232.802 KB)

Abstract

ABSTRACTWaqf productive land often cause polemics and disputes, both from aspect management concept and the utilizing procedures productive waqf land. This research with empirical legal juridical method, aims to find out managing concept and utilizing productive waqf land yields to improve the Muslims welfare in Kromengan village on Law number 41/2004 perspective. The results show that the waqf land management concept in Kromengan village is done independently by Nazhir and hasn’t yet been developed into other forms of business due to limited human resources. This management isn’t accordance with subsection 42 Law 41/2004 which states that Nazhir is required to manage and develop waqf property in accordance with its purpose, function and designation. Factors that cause suboptimal management of productive waqf in Kromengan village is freezing people's understanding of productive land waqf, so that existence this waqf hasn’t provided wider social contributions.Key words: Waqf, Productive Land, Nazhir, Result ManagementABSTRAKPewakafan tanah produktif sering menimbulkan polemik dan sengketa, baik dari aspek konsep pengelolaan maupun tata cara pemanfaatan tanah wakaf produktif tersebut. Penelitian dengan metode hukum yuridis empiris ini bertujuan untuk mengetahui konsep pengelolaan dan pemanfaatan hasil tanah wakaf produktif guna meningkatkan kesejahteraan umat Islam di Desa Kromengan dalam perspektif Undang-Undang nomor 41 tahun 2004. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep pengelolaan tanah wakaf di Desa Kromengan dilakukan secara mandiri oleh Nazhir dan belum dikembangkan ke bentuk usaha lain karena keterbatasan SDM. Pengelolaan ini belum sesuai dengan pasal 42 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 yang menyebutkan bahwa Nazhir wajib mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukannya. Adapun faktor yang menyebabkan kurang optimalnya pengelolaan wakaf produktif di Desa Kromengan adalah kebekuan pemahaman masyarakat mengenai wakaf tanah produktif, sehingga keberadaan wakaf ini belum memberikan kontribusi sosial yang lebih luas.Kata Kunci: Wakaf, Tanah Produktif, Nazhir, Pengelolaan Hasil 
PERAN MEDIATOR DALAM PENYELESAIAN SENGKETA WARIS BERDASARKAN PERMA NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG PROSEDUR MEDIASI DI PENGADILAN (Studi di Pengadilan Agama Malang Kelas 1 A) Seftrian Nur Latifah
Dinamika Vol 27, No 4 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (402.211 KB)

Abstract

ABSTRACTMediation is a mandatory process carried out by the parties in the settlement of inheritance disputes in a religious court which requires a third party as a mediator. The obedience of a religious court in the implementation of mediation in accordance with positive law is also one of the factors for the success of mediation, the continuation of the results of mediation as a result of the law has also been regulated in these laws and regulations In this paper, proposes 3 discussions, namely the suitability of PERMA No. 1/2016 and its practice in Malang Religious Court Class 1 A, the role of the mediator during the mediation process and the legal consequences of the results of the mediation. This type of research used in this paper is juridical empirical with the research location in Malang Religious Court Class 1 A. In terms of implementation with positive law is appropriate. A mediator acts as a catalyst, facilitator in the ongoing mediation process and is non-judgmental. As well as the legal consequences obtained when the peace agreement has been strengthened into a peace deed, the peace deed has permanent legal force.Keyword: Mediation, Role of mediators, Perma No.1 Year 2016, Legal Consequences ABSTRAKMediasi merupakan proses wajib dijalankan para pihak dalam penyelesaian sengketa waris di  pengadilan agama yang membutuhkan pihak ketiga sebagai mediator. Ketaatan suatu peradilan agama dalam pelaksanaan mediasi yang sesuai dengan hukum positif juga menjadi salah satu faktor keberhasilan mediasi, kelanjutan hasil mediasi sebagai akibat hukumnya pun telah diatur dalam peraturan perundang-undangan tersebut. Dalam penulisan ini mengemukakan 3 pembahasan yaitu mengenai kesesuaian antara PERMA No 1/2016 degan prakteknya di Pengadilan Agama Malang Kelas 1 A, peranan mediator pada saat proses mediasi serta akibat hukum dari hasil mediasi tersebut. Jenis Penelitian yang digunakan dalam penulisan ini yaitu yuridis empiris dengan lokasi penelitian di Pengadilan Agama Malang Kelas 1 A. Dalam hal antara pelaksanaan dengan hukum positif telah sesuai. Seorang mediator berperan katalisator, fasilitator dalam proses mediasi berlangsung serta tidak bersifat memutus. Serta akibat hukum yang diperoleh ketika kesepakatan damai telah dikuatkan menjadi akta perdamaian, maka akta perdamaian tersebut memiliki kekuatan hukum tetap.Kata kunci: Mediasi, Peran mediator, Perma No 1 Tahun 2016, Akibat Hukum
KEKUATAN HUKUM LETTER C SEBAGAI ALAT BUKTI KEPEMILIKAN TANAH BERDASARKAN PP NOMOR 24 TAHUN 1997 (Studi kasus di Desa Sedati, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Mojokerto) muhammad iqbaal
Dinamika Vol 26, No 13 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (472.363 KB)

Abstract

ABSTRACTThe legal strength of letter C as proof of land ownership that causes the community does not know how important it is to certify the ownership of the land, the problems that make the study are; 1. How is the legal strength of Letter C as evidence of land ownership? 2. How to resolve Letter C problems as evidence of land ownership in Desa Sedati, Ngoro District, Mojokerto Regency? This research is empirical legal research that uses a sociological juridical approach in terms of legislation and application of regulations in the community, collecting data sources obtained through primary data using interview techniques, and secondary data obtained through literature studies, data analysis techniques used in this research is a qualitative analysis. There are several stages in resolving land dispute cases that must be carried out. Whereas in determining the evidence in the decision of the Supreme Court Number 636K / PDT / 2005, it is in carrying out the evidence of the judge considering the applicant's evidence submitted for trial.Keywords: strength, evidence, letterABSTRAKKekuatan hukum letter C sebagai alat bukti kepemilikan tanah yang menyebabkan masyarakat tidak tau betapa pentingnya mensertifikatkan kepemilikan tanah tersebut, maka permasalahan yang menjadikan kajian yaitu; 1.Bagaimanakah kekuatan hukum Letter C sebagai alat bukti kepemilikan tanah? 2.Bagaimana penyelesaian permasalahan Letter C sebagai alat bukti kepemilikan tanah diDesa Sedati, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Mojokerto? Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis empiris yang menggunakan pendekatan yuridis sosiologis yang ditinjau dari peraturan perundang-undangan dan penerapan peraturan di masyarakat, pengumpulan sumber data diperoleh melalui data primer menggunakan teknik wawancara, dan data sekunder diperoleh melalui studi pustaka, teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini ialah analisa kualitatif. Ada beberapa tahapan dalam menyelesaikan kasus sengketa tanah yang harus dijalankan. Sedangkan dalam menentukan pembuktian dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 636K/PDT/2005 adalah dalam melakukan pembuktian hakim mempertimbangkan alat bukti pemohon yang ajukan dipersidangan.  Kata Kunci: kekuatan, alat bukti, letter c 
TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA MAKAR PADA GERAKAN PEOPLE POWER TANGGAL 17 APRIL 2019 Bekti Cikita Setiya Ningsih
Dinamika Vol 26, No 7 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (238.326 KB)

Abstract

ABSTRACTAanslag is an attack aimed at the country's leaders, territories, and governments. Therefore, it is important for all levels of society to make efforts aimed at providing protection to state security, especially protection from separatist and radical groups that can threaten the security of the Republic of Indonesia. Indonesia as a country of law regulates treason in Articles 87, 104, 106, 107, 139a, 139b, 140 of the Criminal Code. The events of the People Power movement can be categorized as treason with the necessity of fulfilling all the elements contained in the article. In this research, the writer uses normative juridical as a research reference to determine the People Power movement, including treason crime. Aanslag is not only a threat to the State of Indonesia but also countries around the world. This study aims to examine the relevance of treason with the invitation of the people power movement that occurred on April 17, 2019.Keywords: Aanslag, State Security, People PowerABSTRAKMakar merupakan serangan yang ditujukan kepada pemimpin negara, wilayah negara, dan pemerintah negara tersebut. Oleh sebab itu, penting bagi seluruh lapisan masyarakat untuk melakukan upaya yang bertujuan memberikan perlindungan terhadap keamanan negara terutama perlindungan dari kelompok separatis dan radikalis yang dapat mengancam keamanan Republik Indonesia. Indonesia sebagai negara hukum mengatur makar dalam Pasal 87, 104, 106, 107, 139a, 139b, 140 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Peristiwa gerakan People Power dapat dikategorikan pada perbuatan makar dengan keharusan terpenuhinya segala unsur yang ada pada pasal tersebut. Penelitian ini penulis menggunakan yuridis normatif sebagai acuan penelitian menentukan gerakan People Power termasuk delik makar. Makar bukan hanya ancamana bagi Negara Indonesia akan tetapi juga negara-negara di seluruh dunia. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji relevansi makar dengan ajakan gerakan people power yang terjadi pada tanggal 17 April 2019.Kata Kunci: Makar, Keamanan Negara, People Power
PROSES PENYIDIKAN TERHADAP TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK Anindia Listianing Pambudi
Dinamika Vol 25, No 15 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (329.534 KB)

Abstract

Proses penyidikan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak di wilayah hukum Polres Kulonprogo belum terlaksana sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Hal ini disebabkan karena kurangnya dukungan sumber daya manusia yang memadai serta partisipasi masyarakat yang masih lemah dalam pelaksanaan diversi.Kata kunci: diversi, anak, penyidikan The process of investigating criminal acts of abuse committed by children in the jurisdiction of the Kulonprogo Regional Police Station has not been carried out in accordance with the provisions of Law Number 11 of 2012 concerning the Child Criminal Justice System. This is due to a lack of adequate human resources support and weak community participation in the implementation of diversion.Keywords: diversion, children, investigation
ANALISIS YURIDIS PENCUCIAN UANG (MONEY LAUNDERING) DENGAN SARANA SIBER DIKAITKAN DENGAN PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR: 132/PID/B/2012/PN.PWK Faried Sulthon Al-Husna
Dinamika Vol 27, No 4 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (486.135 KB)

Abstract

The development of increasingly sophisticated technology and information in this digital era allows the occurrence of crimes in cyberspace that are increasingly complex, one of which is money laundering crimes committed by cyber means, we can know together that the crime is an extraordinary crime that is detrimental to the stability of the Indonesian nation. Money laundering crimes with cyber means have been regulated in Law No. 8 of 2010 on prevention and eradication of money laundering crimes as an effort of the government in carrying out an anti-money laundering regime. Where strengthened by Law No. 11 of 2008 on Information and Electronic Transactions as a solution in terms of digital proofing during the evidentiary process in running the criminal justice system. In the case study of Supreme Court Verdict Number: 132/PID/B/2012/PN.PWK found various considerations of the judge in dropping the verdict, one of which is the fulfilment of all elements of the article charged to the defendant through the grammatical interpretation of the defendant's actions based on the prevailing laws and regulations.Keywords: Money laundering, cyber, economy. Perkembangan teknologi dan informasi yang semakin canggih di era yang serba digital ini memungkinkan terjadinya kejahatan di dunia maya yang semakin kompleks pula, salah satunya yakni tindak pidana pencucian uang yang dilakukan dengan sarana siber, dapat kita ketahui bersama bahwa tindak pidana tersebut merupakan kejahatan luar biasa yang bersifat merugikan bagi stabilitas perekenomian bangsa Indonesia. Tindak pidana pencucian uang dengan sarana siber sudah diatur pada Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang sebagai upaya pemerintah dalam menjalankan rezim anti money laundering. Dimana diperkuat dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagai solusi dalam hal pembuktian secara digital selama proses pembuktian dalam menjalankan sistem peradilan pidana (criminal justice system). Dalam studi kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor: 132/PID/B/2012/PN.PWK ditemukan berbagai pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan, salah satunya yaitu terpenuhinya seluruh unsur pasal yang didakwakan kepada terdakwa melalui penafsiran gramatikal terhadap perbuatan terdakwa berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Kata Kunci: Pencucian uang, siber, ekonomi.
PERANAN DPRD PERIODE 2014-2019 DALAM PENGAWASAN DAN PELAKSANAAN PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT Hendra Tio Saputra
Dinamika Vol 26, No 14 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (427.893 KB)

Abstract

ABSTRACTBasically, the Regional Revenue Budget fund is a mandate of the people to the government through the DPRD for community services and to improve community welfare. From this explanation, it can be drawn, the formulation of the problem consisting of how the role of the Regional Representative Council (DPRD) for the 2014-2019 period in the supervision and implementation of the management of the Regional Budget and Expenditure (APBD) of West Kotawaringin Regency, What are the achievements and constraints of the Regional Representative Council for the period 2014-2019 in carrying out supervision and implementation of West Kotawaringin Regency Regional Budget. This study aims to find out about the role of the Regional House of Representatives in the supervision and management of the Regional Budget. This research uses a sociological juridical approach. From the results of this study it can be concluded that the Role of the Regional House of Representatives for the 2014-2019 period in West Kotawaringin Regency is in accordance with the theory of supervision, the weakness of DPRD Human Resources, DPRD members' technical abilities in overseeing budget management, lack of complete data, lack of communication between factions.Keywords:: DPRD, The Regional Revenue BudgetABSTRAKPada dasarnya dana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah merupakan amanat rakyat kepada pemerintah melewati DPRD untuk pelayanan masyarakat dan meningkatkan kesejahtraan masyarakat. Dari penjelasan tersebut dapat diambil, rumusan masalah yang terdiri atas Bagaimana peranan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) periode 2014-2019 dalam pengawasan dan pelaksanaan pengelolaan Anggaran Pendapatan  dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kotawaringin Barat, Apa pencapaian dan hambatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  periode 2014-2019 dalam melaksanakan pengawasan dan pelaksanaan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang peranan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam pengawasan dan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Penelitian ini menggunakan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Dari hasil penelitian ini dapat di simpulkan Peranan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Periode 2014-2019 Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat sudah sesuai dengan teori pengawasan, lemahnya Sumber Daya Manusia DPRD, kemampuan teknik anggota DPRD dalam pengawasan pengelolaan anggaran, kurangnya Data-Data yang lengkap, kurangnya komunikasi antar fraksi.Kata kunci: DPRD, Anggaran pendapatan belanja daerah 
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TENAGA KERJA Suciyanti Suciyanti
Dinamika Vol 25, No 4 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (228.147 KB)

Abstract

AbstrakKeselamatan dan kesehatan kerja di dalam ketenagakerjaan merupakan salah satu bentuk program  yang diberikan pemerintah untuk terjaminnya suatu perlindungan terhadap pekerja demi  melindungi diri dari suatu kecelakaan kerja. Keselamatan dan kesehatan kerja yang ada pada  kegiatan proyek pembangunan kerap mengabaikan bahkan sampai tidak menggunakan sistem  manajamen keselamatan dan kesehatan kerja sebagai bentuk upaya untuk meminimalisir  kecelakaan kerja dan sebagai dasar dalam memberikan perlindungan hukum yang akan didapatkan para pekerja. Pada proyek pembangunan rumah susun mahasiswa Universitas Brawijaya di Malang salah satu yang menggunakan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja mengakui pentingnya mengutamkan para pekerja untuk memberikan jaminan pada proses pelaksanaan  pekerjaan sehingga akan berpengaruh terhadap kenyamanan dan keamanan sewaktu bekerja.Kata kunci : Keselamatan dan kesehatan kerja, perlindungan hukum AbstractThe work safety and health in employment is one of the programs that is given by the government that the employee security is guaranteed toward their self-security in work accident. The work safety and health on the building activity project often neglect or even not using the work safety and health management system in an effort to minimize the work accident and as the basis of giving the employees legal protection. The Brawijaya University students’ construction flats project in Malang; that is using one of the work safety and health management systems admitted the importance of employees priority to give their guarantee on work activity process so that it effect towards their convenience and security in working.Keywords ; Work Safety and Health, Legal Protection.
TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN PT. KALTIM BANUA ETAM DI SANGATTA UTARA TERHADAP PEKERJA YANG MENGALAMI KECELAKAAN KERJA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1970 Nani Kartika
Dinamika Vol 26, No 4 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (150.507 KB)

Abstract

ABSTRACTPT. Kaltim Banua Etam is a company that supports mining activities engaged in services or labor supply. The risk of work accidents is very high, therefore a system of control and supervision of workers is carried out based on Law No. 1 of 1970 concerning Work Safety. Work accidents are something that cannot be avoided so we have to known the causes of work accidents to workers and how the company acts as a form of responsibility in accordance with applicable law. This research uses empirical with sociological juridical approach. Data involves primary and secondary data, data obtained by conducting interviews and studying literature based on law and experts, then analyzed descriptively. The results showed that in the process of applying OSH was still not implemented properly due to lack of awareness of workers on the application of OSH. To support the successful implementation of more effective OSH, the solution is always to re-evaluate OSH.Key Words: Occupational Safety and Health, Work Accidents, PT. Kaltim Banua EtamABSTRAKPT. Kaltim Banua Etam merupakan perusahaan yang mendukung kegiatan pertambangan yang bergerak dalam bidang jasa atau Labour supply. Tentunya resiko kecelakaan kerja sangat tinggi, oleh karena itu dilakukan sistem pengendalian dan pengawasan terhadap pekerja berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja namun, kecelakaan kerja masih kerap terjadi dikarena kelalaian yang dilakukan oleh pekerja. Rumusan masalah dari penelitian ini yaitu, apa penyebab terjadinya kecelakaan kerja terhadap pekerja dan bagaimana perusahaan bertindak selaku bentuk tanggung jawab sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Jenis penelitian yang dilakukan yaitu, jenis penelitian yuridis empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis. Dengan melibatkan data primer dan sekunder. Data diperoleh dengan melakukan wawancara dan mempelajari literatur berdasarkan hukum dan para ahli, kemudian dianalisis secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam proses penerapan K3 masih kurang dilaksanakan dengan baik karena kurangnya kesadaran dari pekerja atas penerapan K3. Untuk menunjang keberhasilan penerapan K3 yang lebih efektif maka solusinya selalu melakukan evaluasi ulang terhadap pekerja mengenai K3.Kata kunci: Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Kecelakaan Kerja, PT. Kaltim Banua Etam

Page 35 of 55 | Total Record : 545

 33   34   35   36   37 

Filter by Year

2016 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 29 No. 1 (2023): Dinamika Vol 28, No 19 (2022): Dinamika Vol 28, No 18 (2022): Dinamika Vol 28, No 17 (2022): Dinamika Vol 28, No 16 (2022): Dinamika Vol. 28 No. 15 (2022): Dinamika Vol 28, No 15 (2022): Dinamika Vol 28, No 14 (2022): Dinamika Vol 28, No 13 (2022): Dinamika Vol 28, No 12 (2022): Dinamika Vol 28, No 11 (2022): Dinamika Vol 28, No 10 (2022): Dinamika Vol 28, No 9 (2022): Dinamika Vol 28, No 8 (2022): Dinamika Vol 28, No 7 (2022): Dinamika Vol 28, No 6 (2022): Dinamika Vol 28, No 5 (2022): Dinamika Vol. 28 No. 5 (2022): Dinamika Vol 28, No 4 (2022): Dinamika Vol 28, No 3 (2022): Dinamika Vol 28, No 2 (2022): Dinamika Vol 28, No 1 (2022): Dinamika Vol 27, No 21 (2021): Dinamika Vol 27, No 20 (2021): Dinamika Vol 27, No 19 (2021): Dinamika Vol 27, No 18 (2021): Dinamika Vol 27, No 17 (2021): Dinamika Vol 27, No 16 (2021): Dinamika Vol 27, No 15 (2021): Dinamika Vol 27, No 14 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 13 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 12 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 11 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 10 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 9 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 8 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 7 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 6 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 5 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 4 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 3 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 2 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 1 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 17 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 16 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 15 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 14 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 13 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 12 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 11 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 10 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 9 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 8 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 7 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 6 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 5 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 4 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 3 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 2 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 1 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 15 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 14 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 13 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 12 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 11 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 10 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 9 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 8 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 7 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 6 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 5 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 4 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 3 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 2 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 1 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 24, No 42 (2016): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum More Issue