cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Pinastika Prajna Paramita
Contact Email
dinamika@unisma.ac.id
Phone
+6281233771267
Journal Mail Official
dinamika@unisma.ac.id
Editorial Address
Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Malang Jalan MT Haryono 193 Malang 65144 Telephone: 0341 - 551932, 551822, Fax.: 0341 - 552249
Location
Kota malang,
Jawa timur
INDONESIA
Dinamika
Published by Universitas Islam Malang
ISSN : -     EISSN : 27459829     DOI : 10.33474
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Jurnal Dinamika merupakan jurnal tentang gagasan gagasan kritis dan alternatif yang berorientasi pada penguatan supremasi hukum yang menampung dan mempublikasih tulisan hasil riset atau opini yang berkaitan dengan ilmu hukum secara umum dan luas, baik dogmatika hukum, teori hukum atau filsafat hukum yang disusun oleh akademinisi, peneliti atau praktisi hukum. Secara khusus hasil riset atau opini yang berkaitan dengan 1. Hukum Perdata; 2. Hukum Hukum Pidana; 3. Hukum Tata Negara; 4. Hukum Administrasi Negara; 5. Hukum Internasional; 6. Hukum Islam.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 545 Documents
 32   33   34   35   36 
AKIBAT HUKUM DARI PENERAPAN PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18 TAHUN 2016 TENTANG PENGENDALIAN TANAH PERTANIAN TERHADAP BATAS MAKSIMUM KEPEMILIKAN TANAH DAN PENGUASAAN TANAH PERTANIAN (STUDI DI KECAMATAN KUNJANG KABUPATEN KEDIRI) Ardan Setiadi
Dinamika Vol 26, No 4 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (155.46 KB)

Abstract

ABSTRACTThe Government established Regulation of the Minister of Agrarian and Space/Head of the National Land Agency of Republic of Indonesia Number 18 year of 2016 concerning Control of Agricultural Land Authority. The background of this paper is that there are people who still have land that exceeds the maximum limitation and the research problems are How is the implementation of regulation? What are the inhibiting factors and efforts to overcome it? and How is the law consequences for people who violate these regulations? This research is an empirical legal research using a sociological approach. Data collection is conducted through data in the field, with primary data and secondary data. In Kunjang Sub-district, Kediri Regency, this regulation has not yet been implemented because there are still people who have land that exceeds the maximum limitation. There are inhibiting factors that occur which are the lack of supervision and the lack of understanding from the community who violate the regulations, the land will be redistributed in accordance with applicable regulations.Keywords: Maximum limitation of Agricultural Land Authority, Implementation of Regulation, Land RedistributionABSTRAKPemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pengendalian Penguasaan Tanah Pertanian. Latar belakang karya tulis ini yaitu masih ada masyarakat yang memiliki tanah yang melebihi batas maksimum dan rumusan masalah penetian ini yaitu bagaimana penerapan dari peraturan tersebut?, apa faktor penghambat dan upaya untuk mengatasinya? dan akibat hukum bagi masyarakat yang melanggar peraturan tersebut?. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis empiris dengan menggunakan pendekatan sosiologis. Pengumpulan data melalui data dilapangan, dengan data primer dan data sekunder. Di Kecamatan Kunjang Kabupaten Kediri peraturan tersebut masih belum diterapkan karena masih terdapat masyarakat yang memiliki tanah yang melebihi batas maksimum. Terdapat faktor penghambat yaitu kurang pengawasan dan kurangnya pemahaman dari masyarakat. Yang melanggar peraturan, tanahnya akan dilakukan redistribusi sesuai dengan peraturan yang berlaku.Kata Kunci : Batas maksimum kepemilikan tanah pertanian, penerapan peraturan, redistribusi tanah
UPAYA YANG DILAKUKAN KEPOLISIAN TERHADAP BALAPAN LIAR YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DIBAWAH UMUR Ferdin Okta Wardana
Dinamika Vol 26, No 9 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (568.713 KB)

Abstract

UPAYA YANG DILAKUKAN  KEPOLISIAN TERHADAP BALAPAN LIARYANG DILAKUKAN OLEH ANAK DIBAWAH UMUR( Studi kasus di Polsek Mlarak Kabupaten Ponorogo )Ferdin Okta Wardana[1]21601021119Fakultas Hukum Universitas Islam MalangJl.Mayjen Haryono Nomor 193,Kota MalangEmail :ferdin.okta@yahoo.comABSTRACTWriting this journal a summary of the results of research conducted by researchers against the background of the problems made by the police against illegal racing that is often done by children.The formulation of the problem is about the factors that cause children to do wild racing? efforts made by the police? the obstacles faced by the police and their resolution if the perpetrators are caught red-handed and are still children? the method used is juridical empirical by conducting direct interviews with informants, observing the location of the wild race.Conclusions factors that cause children to do wild racing are the fun and hobbies of children, social factors and environmental and family factors, their efforts are socialization to the general public and to go to school to aim for parents to supervise their children so as not to participate in illegal racing, also for children not to be easily influenced, but the obstacle experienced by the police is the absence of reports from the community when the raceKeywords: Children,RaceLiars,PoliceABSTRAK            Penulisan jurnal ini ringkasan hasil penelitian yang dilakukan peneliti dilatar belakangipermasalahan yang dilakukan pihak kepolisian terhadap balapan liar yang sering dilakukan oleh anak.Rumusan masalahnya adalah mengenai faktor yang menyebabkan anak melakukan balapan liar?upaya yang dilakukan kepolisian? hambatan yang dialami kepolisian serta penyelesaianya apabila pelaku tertangkap tangan dan masih anak? metode yang digunakan yaitu yuridis empiris dengan melakukan wawancara langsung kepada narasumber,observasi ke tempat terjadinya balapan liar.Kesimpulanya faktor yang menyebabkan anak melakukan balapan liar yaitu kesenangan dan hobi dari anak,faktor pergaulan serta faktor lingkungan dan keluarga,upayanya yaitu sosialisasi kepada masyarakat umum dan ke sekolahan tujuanya agar orang tua mengawasi anaknya agar tidak ikut ikutan balapan liar, juga bagi anak agar tidak mudah terpengaruh,akan tetapi hambatan yang dialami polisi yaitu tidak adanya laporan dari masyarakat kapan balapan liar dilakukan serta apabila pelaku masih anak maka polisi wajib menghibau kepada anak tentang bahayanya balapan liarKata Kunci : Anak,Balap liar,Kepolisian[1] Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Malang
PENERAPAN PERATURAN MENTERI AGRARIA MENGENAI PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP (PTSL) Rike Fajri Maulidiyah
Dinamika Vol 25, No 1 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (222.252 KB)

Abstract

Abstrak Pendaftaran tanah memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas tanah, dengan alat bukti yang dihasilkan pada akhir proses pendaftaran tanah tersebut berupa Buku Tanah dan sertifikat tanah. Kementerian ATR/ Kepala BPN mengeluarkan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) sebagai Program Prioritas Nasional, program ini dimaksudkan untuk golongan masyarakat menengah sampai dengan golongan ekonomi rendah dapat memiliki sertifikat hak atas tanah dengan biaya murah, serta untuk memberikan jaminan kepastian hukum kepada pemegang hak atas tanah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan Peraturan Menteri ATR/ Kepala BPN Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), serta kendala yang menghambat proses pelaksanaan PTSL, maupun upaya penyelesaian kendala di Desa Jombok Kecamatan Ngoro Kabupaten Jombang. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis, data yang diperoleh dari wawancara, observasi dan studi kepustakan diolah secara kualitatif.Kata kunci: Pendaftaran tanah, Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Abstract The land registry to provide legal certainty and legal protection to rights holders on the ground, with the evidence produced at the end of the registration process in the form of land book, land and land titles. Ministry ATR / Head of BPN issuing program Land Registry Systematic Complete (PTSL) as National Priority Program, this program is intended for community groups medium to economic group low can have a certificate of the right to land at reasonable cost, as well as to provide a legal guarantee to rights holders above the ground. This study aims to determine how the application of the Regulation of the Minister of ATR / Head of BPN No. 6 of 2018 on Land Registration Complete Systematic (PTSL), as well as the obstacles that hinder the implementation process PTSL, as well as efforts to resolve problems in the village Jombok District Ngoro Jombang. The method used is the juridical empirical sociological juridical approach, data obtained from interviews, observations and qualitative kepustakan processed.Keywords: land registration, Systematic Land Registration Complete (PTSL).
IMPLEMENTASI KEWENANGAN DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN DALAM MELAKUKAN PENGELOLAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP SUMBER DAYA KELAUTAN DI TERITORIAL 0 SAMPAI 12 MIL LAUT BERDASARKAN UU NO. 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH (Studi di Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur) Wahyu Setyo Utomo
Dinamika Vol 26, No 1 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (167.191 KB)

Abstract

ABSTRACTThe width of Indonesian waters is the basis for the need for division of authority in the region, especially in the maritime sector, as well as the many violations committed by the community against marine resources. The formulation of the problem is how the implementation of the authority of the Maritime Affairs and Fisheries Office of East Java Province in managing marine resources and how the implementation of the authority of the Maritime Affairs and Fisheries Office of East Java Province in overseeing marine resources. This research is an empirical juridical research using a sociological juridical approach that is examining the applicable legal provisions and what is happening in society. The authority of the Office of Maritime Affairs and Fisheries in managing marine resources includes exploration, exploitation, conservation, and management of marine assets outside of oil and gas, administrative arrangements, spatial arrangements, maintenance of security and maintaining the sovereignty of the country at sea. While the oversight authority includes supervision of the field of capture, aquaculture, processing and marketing of marine products, and management of marine space.Keywords: Authority, Management, Supervision, Marine Resources ABSTRAK Luas perairan Indonesia menjadi dasar diperlukannya pembagian kewenangan di wilayah khususnya di sektor kelautan serta banyaknya pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat terhadap sumber daya kelautan. Rumusan masalahnya bagaimana implementasi kewenangan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur dalam mengelola sumber daya kelautan serta bagaimana implementasi kewenangan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur dalam mengawasi sumber daya kelautan. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris dengan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis yaitu mengkaji ketentuan hukum yang yang berlaku serta apa yang terjadi di masyarakat. Kewenangan Dinas Kelautan dan Perikanan dalam mengelola sumber daya kelautan meliputi eksplorasi, eksploitasi, konservasi, dan pengelolaan kekayaan laut di luar minyak dan gas bumi, pengaturan administratif, pengaturan tata ruang, pemeliharaan keamanan dan mempertahankan kedaulatan negara di laut. Sedangkan kewenangan mengawasinya meliputi pengawasan bidang tangkap, budidaya, pengolahan dan pemasaran hasil laut, serta pengelolaan ruang laut.Kata Kunci : Kewenangan, Pengeloaan, Pengawasan, Sumber Daya Kelautan
KEPASTIAN HUKUM DALAM PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI HAK ATAS TANAH DENGAN KUASA MUTLAK Dina Rahmawati
Dinamika Vol 27, No 4 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (699.123 KB)

Abstract

ABSTRACTThis thesis is motivated by the problem of absolute power in the Buy and Sell Bonds that have not been paid off. As for the formulation of the problem, namely the legal certainty in the agreement for sale and purchase of land rights with absolute power and legal protection for the parties in the agreement for sale and purchase of land through absolute power of attorney. This research is a normative juridical research.The result of this research is the legal certainty of absolute power of attorney in the irrevocable agreement of sale and purchase of landsale and purchase agreement rights, in thewhich has not been paid off, only acts as an ordinary power of attorney and can be revoked by the power of attorney. In an effort to protect the law for the parties involved in the sale and purchase agreement using a clause of absolute power and payment in installments, the position of the seller may be threatened.Keywords: Legal Certainty, Sale and Purchase Binding Agreement, Absolute Power of AttorneyABSTRAK Skripsi ini dilatarbelakangi oleh permasalahan kuasa mutlak dalam Ikatan Jual Beli yang belum lunas. Adapun rumusan masalahnya yaitu kepastian hukum dalam perjanjian pengikatan jual-beli hak atas tanah dengan kuasa mutlak dan perlindungan hukum bagi para pihak dalam perjanjian pengikatan jual beli tanah yang melalui kuasa mutlak. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif.Hasil penelitian ini adalah kepastian hukum kuasa mutlak pada perjanjian pengikatan jual-beli hak atas tanah yang tidak dapat dicabut kembali, dalam Ikatan Jual Beli yang belum lunas, hanya berlaku sebagai kuasa biasa dan dapat dicabut kembali oleh pemberi kuasa. Dalam upaya perlindungan hukum bagi pihak yang terlibat dalam perjanjian jual beli yang memakai klausula kuasa mutlak yang pembayaran secara angsuran, kedudukan pihak penjual dapat terancam haknya.Kata Kunci: Kepastian Hukum, Perjanjian Pengikatan Jual Beli, Kuasa Mutlak
PERANAN PEMERINTAH DESA DALAM PENYELESAIAN SENGKETA HAK MILIK ATAS TANAH (Studi Kasus Di Desa Turirejo Kecamatan Lawang Kabupaten Malang) aji wahyu pambudi
Dinamika Vol 26, No 9 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (429.604 KB)

Abstract

ABSTRACTThe aim of this research is to find out the role of the village government in resolving land rights disputes that occur in the community and what obstacles the village government faces in the process of resolving land disputes over land. To solve the problem in this study, the writer uses juridical sociology as a reference for research and the source of legal material used consists of primary legal material, namely data obtained in direct research, then secondary legal material namely laws, legal journals, books books and internet. As well as non-legal materials, namely interviews, dialects and observations. From the results of this study it can be seen that the role of the village government is very important in resolving a land dispute that occurs in the community. The dispute resolution process that can be taken is submitting complaints, presenting parties to the dispute, collecting data, mediating and reading decisions. After entering into an agreement, a written agreement is made on the results of mediation between the parties to the dispute.Key words : Soil, disputes, village government, property rights, communitiesABSTRAKTujuan peneitian ini adalah untuk mengetahui peranan pemerintah desa dalam menyelesaikan sengketa hak milik atas tanah yang terjadi di masyarakat serta kendala apa saja yang dihadapi pemerintah desa dalam proses menyelesaikan sengketa hak milik atas tanah. Untuk menyelesaikan permasalahan dalam penelitian ini penulis menggunakan yuridis sosiologi sebagai acuan penelitian dan sumber bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, yaitu data-data yang diperoleh dalam penelitian langsung, kemudian bahan hukum skunder yaitu undang-undang, jurnal hukum, buku-buku dan internet. Serta bahan non hukum yaitu wawancara, dialok dan observas.Dari hasil penelitian ini dapat diketahui peran pemerintah desa sangat penting dalam menyelesaikan suatu sengketa tanah yang terjadi di masyarakat. Proses penyelesaian sengketa yang dapat ditempuh yaitu mengajukan pengaduan, menghadirkan pihak-pihak yang bersengketa, pengumpulan data, mediasi dan pembacaan keputusan. Setelah melakukan kesepakatan barulah di buat perjanjian tertulis mengenai hasil mediasi antar para pihak bersengketa.   Kata Kunci : tanah, sengketa, pemerintah desa, hak milik, masyarakat
TINJAUAN YURIDIS SOSIOLOGIS PENERAPAN REHABILITASI TERHADAP PECANDU DAN KORBAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA OLEH BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN SIDOARJO Alriza Nurul Ambiya
Dinamika Vol 25, No 6 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (184.451 KB)

Abstract

ABSTRACT     In the general problems effect of narcotics is very bad for health and social impact. The victims of narcotics will assume psychology and social burden. Agording to practice experience’s people who consume the narcotics starts from social influence.     In this problem the consumens of narcotics and dealers of narcotics has a thin differents mean. Subtance of narcotics that formely showed for medicine, with develope of knowledge and thecnology the kind of narcotics can be prossesed with so many ways and can be misused of hat function.     The level of surveillance and control as effort for wipe out and prevent misused and dark dealers of narcotics very needed. Because the crime in this problem is growing from the kuantity and kuality side. That’s why misused of the narcotic must be get the maintance medical and social. Where in the victims and his family must be make report in order to get a development, surveillance and rehabilitation effort in the medical center, hospital or medical rehabilitation and social rehabititation.
PENYELESAIAN WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN MUSYARAKAH ( Studi di BPRS Bhakti Haji Malang) Soca Daru Wari
Dinamika Vol 26, No 5 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (220.532 KB)

Abstract

ABSTRACT Islamic banks have a function as financial intermediary institutions that conduct a balanced distribution of funds. There are Islamic bank products, one of which is a musharaka agreement. In practice there are problems that occur between the bank and the customer, one of which is a default. Departing from these problems, the formulation of the problem in this study is what are the causes, how the legal consequences are, and how the settlement of defaults in the musyarakah agreement. The research method used is empirical juridical. From the results of the study, it was concluded that the causal factors for default occurred from two parties, namely the bank and the customer, due to the legal default in the musyarakah agreement causing effects on both parties, namely the bank and the customer. Efforts made by banks in saving non-performing financing or default can be done by means of financing restructuring and collateral execution. Keywords: Default, musyarakah, agreement  ABSTRAK Bank Syariah mempunyai fungsi sebagai lembaga perantara finansial yang melakukan mekanisme penyaluran dana secara seimbang. Terdapat produk bank syariah, salah satunya adalah perjanjian musyarakah. Di dalam praktiknya terdapat permasalahan yang terjadi antara pihak bank dengan pihak nasabah, salah satunya adalah wanprestasi. Berangkat dari permasalahan tersebut rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apa faktor penyebab, bagaimana akibat hukum, dan bagaimana penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian musyarakah. Metode penelitian yang di gunakan adalah yuridis empiris. Dari hasil penelitian tersebut ditarik kesimpulan bahwa faktor penyebab  terjadinya wanprestasi terdapat dari dua pihak, yaitu pihak bank dan pihak nasabah, akibat hukum wanprestasi dalam perjanjian musyarakah menyebabkan akibat kepada kedua belah pihak, yaitu pihak bank dan pihak nasabah. Upaya yang dilakukan bank dalam menyelamatkan pembiayaan bermasalah atau wanprestasi dapat dilakukan dengan cara melalui restrukturisasi pembiayaan dan eksekusi jaminan. Kata kunci: Wanprestasi, perjanjian, musyarakah
PERSPEKTIF HUKUM DAN HAM ATAS HAK-HAK ANAK SELAKU ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM TINDAK PIDANA PENCABULAN Wiwin Mawarni
Dinamika Vol 27, No 1 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (557.361 KB)

Abstract

Anak memiliki peranan yang begitu penting sehingga untuk menjalankan peranannya dimasa yang akan datang dan menjadikannya sebagai sumber daya manusia yang berkualitas maka anak perlu dipersiapkan dan memperoleh segala kebutuhannya baik fisik dan psikis, pendidikan, kesehatan, perlindungan dari kejahatan atau perlindungan hukum dan termasuk bimbingan atas kesalahan atau perilaku yang tidak pantas yang dilakukan oleh anak yang merugikan orang lain maupun dirinya sendiri.Media massa seringkali memberitakan anak yang melakukan perbuatan asusila yaitu pencabulan. Pencabulan adalah tindakan yang amoral dan tidak beretika dan merugikan diri sendiri maupun orang lain. Anak yang menjadi pelaku tindak pidana pencabulan akan berurusan dengan hukum sehingga disebut sebagai anak yang berkonflik dengan hukum. Saat anak berkonflik dengan hukum menjadi seorang pelaku tindak pidana pencabulan, bagaimanakah perspektif hukum dan HAM memandang hal tersebut daalam memberikan perlindungan atas hak-hak anak.Kata kunci: Hukum dan Hak Asasi Manusia, Hak-hak Anak, Pencabulan
TINJAUAN YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 25/PUU-XII/2014 TENTANG KEDUDUKAN OTORITAS JASA KEUANGAN DI INDONESIA Hendro Priyono Anugrah Tri Pamungkas
Dinamika Vol 26, No 10 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (249.188 KB)

Abstract

ABSTRACTThe State of Indonesia as a state of law contained in Article 1 Paragraph 3 of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia has a direct impact on the legality of the institutions in this country. As a state of law, Indonesia certainly regulates all matters including the field of state finance under the auspices of the Financial Services Authority as a product of Bank Indonesia. OJK, which functions to organize an integrated regulatory and supervision system for all activities in the financial services sector. The research focuses on the duties and authority of the OJK according to the Constitutional Court. This study uses the juridical normative as a research reference to determine the material testing of Law number 21 of 2011 concerning OJK in the Constitutional Court ruling Number 25 / PUU-XII / 2014.Keyword: State Finance, Financial Service Authority, Independent ABSTRAKNegara Indonesia sebagai negara hukum yang tertuang dalam Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 hal tersebut berdampak langsung pada legalitas lembaga yang ada di negara ini. Sebagai negara hukum, Indonesia tentunya mengatur segala hal termasuk bidang keuangan negara yang bernaung dibawah lembaga Otoritas Jasa Keuangan sebagai salah satu produk Bank Indonesia. OJK yang berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintregasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. Yang Penelitian ini berfokus pada tugas dan kewenangan OJK menurut Mahkamah Konstitusi. Penelitian ini penulis menggunakan yuridis normatif sebagai acuan penelitian menentukan pengujian materiel terhadap Undang-Undang nomor 21 tahun 2011 tentang OJK dalam Putusan Mahkamah Konstitusi  Nomor 25/PUU-XII/2014.Kata Kunci: Keuangan Negara, Otoritas Jasa Keuangan, Independen.

Page 34 of 55 | Total Record : 545

 32   33   34   35   36 

Filter by Year

2016 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 29 No. 1 (2023): Dinamika Vol 28, No 19 (2022): Dinamika Vol 28, No 18 (2022): Dinamika Vol 28, No 17 (2022): Dinamika Vol 28, No 16 (2022): Dinamika Vol 28, No 15 (2022): Dinamika Vol. 28 No. 15 (2022): Dinamika Vol 28, No 14 (2022): Dinamika Vol 28, No 13 (2022): Dinamika Vol 28, No 12 (2022): Dinamika Vol 28, No 11 (2022): Dinamika Vol 28, No 10 (2022): Dinamika Vol 28, No 9 (2022): Dinamika Vol 28, No 8 (2022): Dinamika Vol 28, No 7 (2022): Dinamika Vol 28, No 6 (2022): Dinamika Vol 28, No 5 (2022): Dinamika Vol. 28 No. 5 (2022): Dinamika Vol 28, No 4 (2022): Dinamika Vol 28, No 3 (2022): Dinamika Vol 28, No 2 (2022): Dinamika Vol 28, No 1 (2022): Dinamika Vol 27, No 21 (2021): Dinamika Vol 27, No 20 (2021): Dinamika Vol 27, No 19 (2021): Dinamika Vol 27, No 18 (2021): Dinamika Vol 27, No 17 (2021): Dinamika Vol 27, No 16 (2021): Dinamika Vol 27, No 15 (2021): Dinamika Vol 27, No 14 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 13 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 12 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 11 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 10 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 9 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 8 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 7 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 6 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 5 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 4 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 3 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 2 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 1 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 17 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 16 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 15 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 14 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 13 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 12 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 11 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 10 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 9 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 8 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 7 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 6 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 5 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 4 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 3 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 2 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 1 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 15 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 14 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 13 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 12 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 11 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 10 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 9 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 8 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 7 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 6 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 5 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 4 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 3 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 2 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 1 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 24, No 42 (2016): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum More Issue