cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Pinastika Prajna Paramita
Contact Email
dinamika@unisma.ac.id
Phone
+6281233771267
Journal Mail Official
dinamika@unisma.ac.id
Editorial Address
Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Malang Jalan MT Haryono 193 Malang 65144 Telephone: 0341 - 551932, 551822, Fax.: 0341 - 552249
Location
Kota malang,
Jawa timur
INDONESIA
Dinamika
Published by Universitas Islam Malang
ISSN : -     EISSN : 27459829     DOI : 10.33474
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Jurnal Dinamika merupakan jurnal tentang gagasan gagasan kritis dan alternatif yang berorientasi pada penguatan supremasi hukum yang menampung dan mempublikasih tulisan hasil riset atau opini yang berkaitan dengan ilmu hukum secara umum dan luas, baik dogmatika hukum, teori hukum atau filsafat hukum yang disusun oleh akademinisi, peneliti atau praktisi hukum. Secara khusus hasil riset atau opini yang berkaitan dengan 1. Hukum Perdata; 2. Hukum Hukum Pidana; 3. Hukum Tata Negara; 4. Hukum Administrasi Negara; 5. Hukum Internasional; 6. Hukum Islam.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 545 Documents
 34   35   36   37   38 
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DALAM TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN Nurwahyudi Nurwahyudi
Dinamika Vol 26, No 16 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (146.929 KB)

Abstract

ABSTRACTOne phenomenon that has become a major concern of the community lately, even the international community, regarding sexual violence against children. Sexual violence against children becomes a serious problem that must be addressed so that the violence does not occur repeatedly and for the perpetrators can make a deterrent effect on the actions they do. The law as a basis that can be used to answer problems regarding efforts to tackle crimes of sexual violence against children, aims to create a sense of protection and legal certainty for the community, especially children who in this case are victims.Keyword: protection, violence, children ABSTRAKSalah satu fenomena yang menjadi perhatian besar masyarakat akhir-akhir ini, bahkan juga masyarakat internasional, mengenai tindak kekerasan seksual terhadap anak. Kekerasan seksual terhadap anak menjadi suatu permasalahan yang serius yang harus ditanggulangi agar kekerasan tersebut tidak terjadi secara berulang-ulang dan bagi si pelaku dapat menjadikan efek jera terhadap perbuatan yang dilakukannya. Hukum sebagai dasar yang dapat dijadikan untuk menjawab permasalahan mengenai upaya menanggulangi kejahatan kekerasan seksual terhadap anak, bertujuan untuk menciptakan rasa perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat khususnya anak yang dalam hal ini menjadi korban.Kata Kunci: Perlindungan, Kekerasan, Anak
PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PIDANA TEHADAP PELAKU KEJAHATAN PEMBALAKAN HUTAN Risal Firdiansyah
Dinamika Vol 25, No 9 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (250.911 KB)

Abstract

Kajian pertanggungjawaban hukum pidananya merupakan norma yuridis yang sedang berlaku di Indonsia yang mengatur masalah kejahatan atau perusakan hutan, diantaranya pembalakan hutan (illegal logging) yang sudah  terumus dengan jelas dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan, bahwa setiap bentuk perusakan terhadap sumberdaya  hutan atau pembalakan secara ilegal merupakan tindak kejahatan atau tindak pidana.Kata kunci: kejahatan, perusakan hutan, pertanggungjawaban hukum The review of criminal law accountability is a juridical norm that is currently in force in Indonesia which regulates the problem of crime or forest destruction, including illegal logging which has been clearly formulated in the Law of the Republic of Indonesia Number 18 of 2013 concerning Prevention and Eradication of Forest Destruction, that any form of destruction of forest resources or illegal logging is a crime or criminal act.Keywords: crime, forest destruction, legal responsibility
PERTANGGUNG JAWABAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK Haidir Ali
Dinamika Vol 25, No 5 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (191.414 KB)

Abstract

AbstrakDalam tantangan globalisasi dan perkembangan zaman bukan tidak mungkin tindak pidana terus berkembang dengan berbagai modusnya. Bahkan tindak pidana tersebut dapat dilakukan oleh anak-anak melihat perkembangan zaman yang semakin maju. Keberdaan anak yang di lingkungan kita memang perlu mendapat perhatian, terutama mengenai tingkah lakunya. Dalam perkembangan ke arah dewasa, kadang-kadang seorang anak melakukan perbuatan yang lepas kontrol, ia melakukan perbuatan tidak baik. Sehingga merugikan diri sendiri bahkan orang lain. Tingkah laku yang demikian disebabkan karena dalam masa pertumbuhan, sikap dan mental anak belum stabil, dan juga tidak terlepas dari lingkungan pergaulannya. Di samping itu keadaan ekonomi juga bisa mendorong anak untuk melakukan tindakan yang dilarang, dikarenakan sikap dan mental anak belum stabil, dan lingkungan pergaulan yang tidak mendukung perkembangan anak sehingga mengakibatkan anak terlibat konflik hukum.Kata kunci: tindak pidana, pembunuhan, anak  Abstract In the challenges of globalization and the development of the time it is not impossible that strafbaarfeit continue to develop with various mode. Strafbaarfeit can even be carried out by children which can be seen through the more advanced era. It is essential to pay attention more to the existence of children in our society, especially regarding their behavior. During the process becoming adults, children are more likely to commit action which is out of control. They do an act that is considered to be inappropriate. As the results, it harms themselves and even others. Such behavior is done during the growth period, which shows that the attitude and mental of the children is not stable and is also inseparable from the social environment. Besides, the economic conditions can also encourage children to take actions that prohibited, because their attitudes and mentality are not stable. Moreover, the social environment usually does not support the development of children, so they are more likely to involve in legal conflicts.Keywords: strafbaarfeit, murder, children 
PEMAKSAAN MELAKUKAN PEKAWINAN MENURUT UU NOMOR 1 TAHUN 1974 DAN UNDANG –UNDANG NOMER 39 TAHUN 1999 Arif rahman harun
Dinamika Vol 25, No 13 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (421.12 KB)

Abstract

AbstrakAbstrak Praktek pemaksaan perkawinan saat ini masih umum, alasan pemaksaan pernikahan juga berkisar dari perjodohan, melunasi hutang, keinginan orang tua dan sebagainya. Perkawinan paksa ini dilakukan tanpa mematuhi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Praktek pernikahan paksa juga dilakukan tanpa mempertimbangkan hak asasi manusia itu sendiri, pasangan yang melakukan pernikahan paksa secara paksa dinikahkan oleh orang tua mereka, yang berarti bahwa orang tua mereka telah melanggar hak asasi manusia mereka yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 yang mengakibatkan ketidakkonsistenan dalam kehidupan pernikahan dan dapat menyebabkan perceraian.Kata kunci: pernikahan paksa, hak asasi manusia, Abstract Today's practice of marital coercion is still common, the reasons for marriage coercion also range from matchmaking, paying off debts, the wishes of parents and so forth. This forced marriage is carried out without observing the Law Number 1 of 1974 concerning Marriage. The practice of forced marriage is also carried out without considering human rights themselves, couples who make forced marriages are forcibly married by their parents, which means that their parents have violated their human rights which are contained in Law Number 39 of 1999 which resulting in the inconsistency of married life and can lead to divorce.Keywords: Forced Marriage, human rights,
KEKUATAN HUKUM PETOK D SEBAGAI ALAT BUKTI HAK MILIK BERDASARKAN PP NOMOR 24 / 1997 Kholismu Farida
Dinamika Vol 25, No 2 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (349.95 KB)

Abstract

Abstrak Desa Bedali Kecamatan Lawang Kabupaten Malang merupakan salah satu desa yang berbatasan dengan Kecamatan Singosari dan Kecamatan Lawang, yang mempunyai luas wilayah 604,52 ha, dengan jumlah penduduk pada akhir tahun 2017 sejumlah 16.396 orang dengan jumlah laki-laki 7.216 orang dan perempuan 9.180 orang. Dari luas tanah 604,52 hayang termasukluas tanahkering sebesar 296,94 ha dan ternyata 40% saja yang sudah bersertifikat, sisanya 60% masih petok D dan belum didaftarkanKata kunci: sertifikat, tanah, kekuatan hukum. Abstract Bedali Village, Lawang Subdistrict, Malang Regency is one of the villages bordering Singosari District and Lawang District, which has an area of 604.52 ha, with a population at the end of 2017 totaling 16,396 people with 7,216 men and 9,180 women. Of the 604.52 land area including the dry land area of 296.94 ha and it turns out that only 40% have been certified, the remaining 60% is still D and has not been registeredKeywords: certificate, land, legal force.
PENYELESAIAN SENGKETA HAK GUNA USAHA ANTARA MASYARAKAT DENGAN PT SANGGAR AGRO KARYA PERSADA SETELAH BERLAKUNYA PERATURAN DAERAH NO 2 TAHUN 2012 TENTANG PEMEKARAN 23 DESA KABUPATEN BIMA Ujang Satria
Dinamika Vol 26, No 9 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (279.224 KB)

Abstract

ABSTRACT                                                      ABSTRAK
AKIBAT HUKUM PENGANGKATAN ANAK TANPA MELALUI PROSES PENETAPAN PENGADILAN Khusnul Khotimah
Dinamika Vol 25, No 7 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (324.987 KB)

Abstract

Abstrak Akibat Hukum Pengangkatan Anak Tanpa Melalui Proses Penetapan Pengadilan Studi Kasus Di Desa Sawo Kecamatan Kutorejo Kabupaten Mojokerto Pengangkatan anak menurut Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pengangkatan Anak pasal 20 ayat (1) menyebutkan “permohonan pengangkatan anak yang telah memenuhi persyaratan diajukan ke pengadilan untuk mendapatkan penetapan pengadilan. Namun fakta berbeda ditemukan di Desa Sawo Kecamatan Kutorejo Kabupaten Mojokerto yang dimana sebagian dari masyarakat kampung tersebut melakukan pengangkatan anak tetapi tanpa melakukan penetapan di pengadilan sebagaimana seharusnya.Kata Kunci : Pengangkatan Anak, Dampak Hukum Pengangkatan AnakAbstractLegal consequences of adopting children without going through the process of establishing a court Case Study in Sawo Village, Kutorejo District, Mojokerto Regency Appointment of children according to Government Regulation Number 54 of 2007 concerning Appointment of Child article 20 paragraph (1) states. “the application for appointment of a child who has fulfilled the requirements is submitted to the court to obtain a court decision. However, a different fact was found in Sawo Village, Kutorejo Subdistrict, Mojokerto Regency, where some of the village communities adopted children but without stipulating in court as they shouldKeywords: Adoption, Legal Impact of Child Appointment
PROSES PENCARIAN ALAT BUKTI DAN BARANG BUKTI UNTUK MENENTUKAN SESEORANG MENINGGAL DUNIA KARENA TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN (STUDI DI POLRES SUMENEP) Mohammad Ujang Rismi Hidayatullah
Dinamika Vol 26, No 7 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (241.985 KB)

Abstract

The investigator's action to conduct an investigation is an important thing that must be done to find out the cause of someone's mysterious death. The formulation of the problem of this thesis research is how the Investigator's Procedure in Tracing Evidence and Evidence to Determine Someone Died of Murder, evidence and evidence in the process of investigation to determine someone died due to murder, the investigator's obstacle in conducting an investigation to determine someone died because of the murder in the Sumenep Regional Police Station. This research uses empirical juridical, the source of the data collected comes from literature and field studies, data collection techniques used are interviews, observation, documentation. Investigation procedures receive reports, look for irregularities in the body of the victim, arrest, examination of the suspect, evidence is the testimony of witnesses, experts, letters and instructions, information of the defendant, evidence is the goods or objects used to commit the crime of murder. Obstacles that occur are difficult witnesses and the absence of the identity of the victim at the scene of the case.Keywords: Search, evidence, murderTindakan penyidik untuk melakukan penyeldikan adalah suatu hal penting yang harus dilakukan untuk mengetahui penyebab matinya seseorang secara misterius. Rumusan masmaslah penelitian skripsi ini adalah bagaimana Prosedur Penyidik Dalam Menelusuri Alat Bukti dan Barang Bukti Untuk Menentukan Seseorang Meninggal Dunia Karena tindak pidana Pembunuhan, alat bukti dan barang bukti dalam peroses penyelidikan untuk menentukan seseorang meninggal dunia karena tindak pidana pembunuhan, hambatan penyidik dalam melakukan penyelidikan untuk menentukan seseorang meninggal dunia karena tindak pidana pembunuhan di wilayah Polres Sumenep. Penelitian ini menggunakan yuridis empiris, sumber data yang dikumpulkan berasal dari kepustakaan dan studi lapangan, teknik pengunpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi, dokumentasi. Prosedur penyelidikan menerima laporan, mencari kejanggalan dalam tubuh korban, penangkapan, pemerikasaan tersangka, alat bukti adalah keterangan saksi, ahli, surat dan petunjuk, keterangan terdakwa, barang bukti adalah barang atau benda  yang digunkan unutk melakukan tindak pidana pembunuhan. Hambatan yang terjadi sulitnya saksi dan tidak adanya identitas korban di tempat kejadian perkara.Kata kunci: Prncarian, Alat Bukti Dan Barang Bukti, Pembunuhan
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PENGGUNAAN IJAZAH PALSU OLEH ANGGOTA DPRD DALAM PEMILU LEGISLATIF (Studi di Kabupaten Probolinggo) Winda Wahyuning Tyas
Dinamika Vol 27, No 4 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (27.996 KB)

Abstract

ABSTRACT A diploma is a proof that a certain level of education has been completed. A diploma is a valuable item and is used to determine the level of education of a person, and is used to qualify for job applications. The Regional People's Representative Council (DPRD) is a people's representative institution elected by the people. In order to be elected, it must register itself and one of the conditions is the last certificate. In practice, there are problems that occur when registering to the election, one of which is the use of fake diplomas. Departing from these problems, the formulation of the problem in this study is how the accountability, impact and sanctions on the use of certificate forgery by the Regional People's Representative Council in the election. The research method used is juridical empirical. From the results of the study, it was concluded that criminal liability was imposed if it fulfilled the elements in the article concerning certificate forgery, the impact was divided into internal and external impacts, and the sanction of certificate forgery in accordance with the Criminal Code. Keywords: forgery, diploma, DPRDABSTRAK Ijazah merupakan tanda bukti telah diselesaikannya suatu tingkat pendidikan. Ijazah merupakan barang yang berharga dan digunakan untuk mengetahui sampai tingkat mana pendidikan seseorang, dan digunakan untuk persyaratan melamar pekerjaan. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah merupakan lembaga perwakilan rakyat yang dipilih oleh rakyat, untuk dapat dipilih, ia harus mendaftarkan dirinya dan salah satu syaratnya adalah ijazah terakhir. Di dalam praktiknya terdapat permasalahan yang terjadi saat hendak mendaftar hingga pemilihan, salah satunya ialah penggunaan ijazah palsu. Berangkat dari permasalahan tersebut rumusan masalah dalam penelitian ini bagaimana pertanggungjawaban, dampak dan sanksi penggunaan pemalsuan ijazah oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam pemilu. Metode penelitian yang di gunakan adalah yuridis empiris. Dari hasil penelitian tersebut ditarik kesimpulan bahwa pertanggungjawaban pidana dijatuhkan apabila memenuhi unsur-unsur dalam pasal mengenai pemalsuan ijazah, dampak terbagi menjadi dampak internal dan eksternal, dan sanksi pemalsuan ijazah sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Kata kunci: Pemalsuan, ijazah, DPRD 
ALASAN – ALASAN YURIDIS PERMOHONAN GRASI TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN YANG TELAH MEMPEROLEH KEKUATAN HUKUM TETAP Sunun Dodi
Dinamika Vol 26, No 1 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (270.715 KB)

Abstract

ABSTRACTLitigation who aims to get a judgement does not guarantee that the judgement has true judgement legally. In all probability the judgement has a mistake and a fallacy even the judgement takes sides one of parties in litigation. Way to expiate the judgement that has mistake and fallacy does legal effort. Legal effort which we can do is based on Criminal Code Procedure. Furthermore, there is another legal effort except Criminal Code Procedure, in this case it is Grasi (clemency). In this topic and based on the background, writer gets some problems :Does grasi include verdict of  department of state ?, What phases do to pose grasi ?, What legal reasons can pose grasi?. This study is an normative study by using a library research approach. The data is be statute, journal, minithesis, book, article etc. Key Words :Legal efforts, Clemency, Judgement ABSTRAKDalam proses pengadilan yang bertujuan untuk mendapat suatu putusan yang adil tidak menjamin bahwa putusan tersebut memberikan kebenaran yuridis. Bisa jadi didalam keputusan tersebut terdapat kekeliruan bahkan bersifat memihak pada salah satu pihak yang berperkara. Cara untuk memperbaiki keputusan hakim yang terdapat kekeliruan yaitu dengan melakukan upaya hukum. Upaya hukum yang bisa dilakukan diatur dalam KUHAP. Namun selain dengan melakukan upaya hukum, terpidana bisa juga menggunakan upaya hukum lainnya yaitu Grasi. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Apakah grasi termasuk dalam Putusan TUN ? Tahapan apasaja yang dilakukan untuk mengajukan grasi ? Apa alasan – alasan yuridis yang digunakan untuk mengupaakan grasi? Jenis penelitian hukum yang digunakan oleh peneliti untuk menulis skripsi ini adalah pendekatan Yuridis Normatif. Teknik pengumpulan data menggunakan Library Research. Dalam undang – undang hanya ada dua alasan mengajukan grasi yaitu keadilan dan kemanusiaan.Kata Kunci : Alasan – Alasan Yuridis, Upaya Hukum Grasi, Putusan Pengadilan

Page 36 of 55 | Total Record : 545

 34   35   36   37   38 

Filter by Year

2016 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 29 No. 1 (2023): Dinamika Vol 28, No 19 (2022): Dinamika Vol 28, No 18 (2022): Dinamika Vol 28, No 17 (2022): Dinamika Vol 28, No 16 (2022): Dinamika Vol. 28 No. 15 (2022): Dinamika Vol 28, No 15 (2022): Dinamika Vol 28, No 14 (2022): Dinamika Vol 28, No 13 (2022): Dinamika Vol 28, No 12 (2022): Dinamika Vol 28, No 11 (2022): Dinamika Vol 28, No 10 (2022): Dinamika Vol 28, No 9 (2022): Dinamika Vol 28, No 8 (2022): Dinamika Vol 28, No 7 (2022): Dinamika Vol 28, No 6 (2022): Dinamika Vol 28, No 5 (2022): Dinamika Vol. 28 No. 5 (2022): Dinamika Vol 28, No 4 (2022): Dinamika Vol 28, No 3 (2022): Dinamika Vol 28, No 2 (2022): Dinamika Vol 28, No 1 (2022): Dinamika Vol 27, No 21 (2021): Dinamika Vol 27, No 20 (2021): Dinamika Vol 27, No 19 (2021): Dinamika Vol 27, No 18 (2021): Dinamika Vol 27, No 17 (2021): Dinamika Vol 27, No 16 (2021): Dinamika Vol 27, No 15 (2021): Dinamika Vol 27, No 14 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 13 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 12 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 11 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 10 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 9 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 8 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 7 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 6 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 5 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 4 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 3 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 2 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 1 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 17 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 16 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 15 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 14 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 13 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 12 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 11 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 10 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 9 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 8 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 7 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 6 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 5 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 4 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 3 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 2 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 1 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 15 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 14 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 13 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 12 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 11 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 10 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 9 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 8 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 7 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 6 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 5 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 4 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 3 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 2 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 1 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 24, No 42 (2016): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum More Issue