cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Pinastika Prajna Paramita
Contact Email
dinamika@unisma.ac.id
Phone
+6281233771267
Journal Mail Official
dinamika@unisma.ac.id
Editorial Address
Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Malang Jalan MT Haryono 193 Malang 65144 Telephone: 0341 - 551932, 551822, Fax.: 0341 - 552249
Location
Kota malang,
Jawa timur
INDONESIA
Dinamika
Published by Universitas Islam Malang
ISSN : -     EISSN : 27459829     DOI : 10.33474
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Jurnal Dinamika merupakan jurnal tentang gagasan gagasan kritis dan alternatif yang berorientasi pada penguatan supremasi hukum yang menampung dan mempublikasih tulisan hasil riset atau opini yang berkaitan dengan ilmu hukum secara umum dan luas, baik dogmatika hukum, teori hukum atau filsafat hukum yang disusun oleh akademinisi, peneliti atau praktisi hukum. Secara khusus hasil riset atau opini yang berkaitan dengan 1. Hukum Perdata; 2. Hukum Hukum Pidana; 3. Hukum Tata Negara; 4. Hukum Administrasi Negara; 5. Hukum Internasional; 6. Hukum Islam.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 545 Documents
 35   36   37   38   39 
PENERAPAN SANKSI PELANGGAR PHYSICAL DISTANCING DAN PENGGUNAAN MASKER BERDASARKAN PERWALI BATU NOMOR 78 TAHUN 2020 Erwin Dwijaryantaka Kusuma
Dinamika Vol 27, No 6 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (430.857 KB)

Abstract

ABSTRACTCorona Virus Disease 2019 or Covid-19 is a global pandemic that threatens human life as a whole. Starting early 2019, the virus has been found in Indonesia. Until now, the virus has put a black record in this country. Policies to break the chain of Covid-19 transmission have been made, from the Central Government to the Second Level Regions. Particularly in Batu City, the issuance of Mayor Regulation Number 78 of 2020 concerning Application of Discipline and Law Enforcement of Health Protocols as Efforts to Prevent and Control Corona Virus Desease 2019. The application of sanctions given to health protocol violators is the efforts of the Batu City local government to reduce health protocol violators such as violations not wearing masks and who do not carry out physical distancing. The sanctions given are in the form of written warning to administrative sanctions in the form of fines.Key words : Application, Sanctions, Covid-19, Batu CityABSTRAKCorona Virus Disease 2019 atau Covid-19 merupakan pandemi global yang mengancam kehidupan manusia keseluruhan. Mulai awal tahun 2019, virus tersebut sudah ditemukan di Indonesia. Hingga kini, virus tersebut telah memberi catatan hitam di negeri ini. Kebijakan-kebijakan untuk memutus mata rantai penularan Covid-19 telah dibuat, dari Pemerintah Pusat hingga Daerah Tingkat II. Khususnya di Kota Batu, telah diterbitkannya Peraturan Walikota Nomor 78 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Penerapan Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Desease 2019. Penerapan sanksi yang diberikan kepada pelanggar protokol kesehatan merupakan upaya-upaya pemerintah daerah Kota Batu untuk mengurangi pelanggar protokol kesehatan seperti pelanggaran tidak memakai masker dan yang tidak melaksanakan physical distancing. Sanksi yang diberikan berupa teguran tertulis hingga sanksi administratif berupa denda.Kata kunci : Penerapan, Sanksi, Covid-19, Kota Batu
PERKAWINAN ADAT MERARI’ SUKU SASAK DALAM PERSPEKTIF HUKUM ADAT (Srudi Kasus Di Desa Kateng Kecamatan Praya Barat Lombok Tengah) Novi Komalasari
Dinamika Vol 26, No 10 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (251.727 KB)

Abstract

ABSTRACTThe merari ’traditional sasak tribe, is considered a product of local culture and is also considered to be an original ritual that has been practiced by the sasak tribe community for the past year years ago. Unwittingly, the noble values of all aspects of life are regulated by customary law norms. From the current background, the formulation of the problem from this research. What are the reasons for the Sasak people to marry Merari? What are the procedures for the Merari traditional marriage to the Sasak tribe? Are there customary sanctions imposed by the customary head if there are customary members who do not do the Merari customary marriage? This research uses sociological juridical methods. From the results of the research, it can be concluded that Merari's conclusion is a symbol of the brave attitude and self-esteem of a Sasak man. And on the other hand, the parents of Sasak tribes who were run away were also opposed, or could be given by the parents of this girl could be rejected if necessary. The procedures for merari's marriage Sasak not only carry the eyes of one's girl, there are some sacred procedures. Merari 'customary marriage does not bind the community to carry out marriage by merari, and therefore the transition of people who do not do merari marriage, then no sanctions are given.Keywords: Merari’ Customary Marriage, Sasak Tribe, CustomABSTRAKPerkawinan adat Merari’ suku sasak,dianggap sebagai budaya produk lokal dan juga dianggap menjadi ritual asli yang sudah dipraktekkan oleh masyarakat suku sasak secara turun temurun selama puluhan tahun bahkan ratusan tahun. Tanpa disadari banwa nilai-nilai luhur dari semua aspek kehidupan telah diatur dengan norma-norma hukum adat. Dari latar belakang tersebut rumusan masalah dari penelitian ini Apa yang menjadi alasan masyarakat Suku Sasak melakukan perkawinan Merari’? Bagaimana tata cara perkawinan adat Merari’ pada masyarakat adat Suku Sasak? Adakah sanksi adat yang dijatuhkan oleh kepala adat jika ada anggota adat yang tidak melakukan perkawinan adat Merari’? penelitian ini menggunakan metode yuridis sosiologis. Dari hasil penelitian maka bisa dutarik kesimpulan Merari’ sebagai salah satu simbol sikap pemberani dan harga diri seorang laik-laki Suku Sasak. Dan pada sisi lain, bagi orang tua gadis Suku Sasak yang dilarikan juga cenderung resisten, atau bisa dikatakan orang tua gadis tersebut bisa menolak jika anaknya diminta secara biasa begitu saja. Tata cara perkawinan merari’ Suku Sasak tidak semata-mata membawa lari anak gadis seseorang, ada beberapa tata cara yang sacral. Perkawinan adat merari’ ini tidak mengikat masyarakat untuk melakukan perkawinan dengan cara merari, maka dari itu apabila ada masyarakat yang tidak melakukan perkawinan merari, maka tidak ada sanksi yang diberikan.Kata Kunci: Perkawinan Adat Merari’, Adat Suku Sasak
UPAYA HUKUM DALAM PENGAJUAN KEBERATAN DAN BANDING ATAS SURAT KETETAPAN PAJAK Suhartini Karjo
Dinamika Vol 25, No 10 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (602.218 KB)

Abstract

Berdasarkan penelitian tersebut dapat ditarik kesimpulan faktor yang menyebabkan terjadinya keberatan adanya perbedaan antara wajib pajak dan fiskus, karena perbedaan jumlah nominal yang dibayarkan oleh wajib pajak. Untuk prosedur adalah surat ketetapan pajak lebih bayar harus diperiksa terlebih dahulu kemudian baru bisa mengajukan keberatan, setelah keberatan diterima wajib pajak dapat mengajukan banding, banding diterima wajib pajak dapat mengajukan peninjauan kembali kepada Makamah Agung.Kata kunci : pajak, Makamah Agung, peninjauan kembali  Based on said study a conclusion can be found, factors which lead to objections, the difference between tax payer and tax officers because of nominal differences paid by tax payer. For procedures, overpayment tax assessment letter has to be investigated first then an objection can be applied, after objection is received taxpayer can apply for an appeal, when appeal is received, taxpayer can apply for review to supreme court.Keywords: tax, supreme court, review 
PERLINDUNGAN HUKUM TENAGA KERJA OUTSOURCING MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA Inas Ainun Machfiroh
Dinamika Vol 27, No 17 (2021): Dinamika
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (172.662 KB)

Abstract

ABSTRACTOutsourcing is the delivery of part of the implementation of the work to the company providing the job through a labor service provider/job contractor company. There are differences in the implementation of the outsourcing system in Law Number 13 of 2003 and Law Number 11 of 2020, so there is a problem, namely how the position of outsourcing workers in the company according to Law Number 13 of 2003 and Law Number 11 of 2020 and what is the form of legal protection. This type of research uses normative juridical law research methods. The position of the outsourced worker with the job contractor company has a binding legal relationship because it is made with a written agreement while with the company providing the job there is no legal relationship, despite the fact that outsourced workers work for the company providing the job every day. Legal protection and the implementation of the outsourcing system in Law Number 13 of 2003 and Law Number 11 of 2020 have not been able to solve the problems experienced by outsourcing workers, so it is necessary to provide special legislation regarding outsourcing.Keywords: Outsourcing, Labor, Legal ProtectionABSTRAKOutsourcing adalah penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan pemberi pekerjaan melalui perusahaan penyedia jasa tenaga kerja/perusahaan pemborong pekerjaan. Pelaksanaan sistem outsourcing di dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 dan Undang-Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 terdapat perbedaan, Sehingga adanya permasalahan yaitu bagaimana kedudukan pekerja outsourcing dalam perusahaan menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 dan Undang-Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 serta bagaimana bentuk perlindungan hukumnya. Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif. Kedudukan pekerja outsourcing dengan perusahaan pemborong pekerjaan terdapat hubungan hukum yang mengikat karena dibuat dengan perjanjian secara tertulis sedangkan dengan perusahaan pemberi pekerjaan tidak terdapat hubungan hukum, meskipun kenyataannya sehari-hari pekerja outsourcing bekerja pada perusahaan pemberi pekerjaan. Perlindungan hukum maupun pelaksanaan sistem outsourcing di dalam Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2003 dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 ternyata belum mampu menyelesaikan permasalahan yang dialami pekerja outsourcing sehingga perlu diberikan peraturan perundang-undangan khusus mengenai outsourcing.Kata Kunci : Outsourcing, Tenaga Kerja, Perlindungan Hukum
IMPLIKASI ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK TERHADAP PERJANJIAN WARALABA DI INDONESIA Kintan Kinari Astuti
Dinamika Vol 26, No 6 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (217.803 KB)

Abstract

ABSTRACTThe economic growth of the world community in the current era experienced very rapid changes in the term franchise has been widely discussed among business people, especially in Indonesia. Many capital owners do franchise business because this business has its own charm because in terms of establishing a business that is relatively easier when compared to other businesses, what needs attention is how to regulate franchiselaw in Indonesia and how the application of the principle of freedom of contract to franchise agreements in Indonesia . The author utilized a method of a juridical normative approach by using legislation and conceptual approach. So, the principle of freedom of contract is less evident in the farnchise agreement in making a contract.Key Words : Contracts, agreements, franchise ABSTRAKPertumbuhan ekonomi masyarakat dunia pada era saat ini mengalami perubahan yang sangat pesat istilah waralaba banyak diperbincangkan dikalangan pelaku usaha terutama di Indonesia. Banyak pemilik modal berbisnis waralaba karena bisnis ini memiliki daya tarik tersendiri karena dilihat dari segi pendirian usahanya yang relatif lebih mudah jika dibandingkan dengan usaha lainnya, yang perlu mendapat perhatian adalah bagaimana pengaturan hukum waralaba di Indonesia dan bagaimana penerapan asas kebebasan berkontrak terhadap perjanjian waralaba di Indonesia. Metode yang penulis gunakan di dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan Perundang-Undangan dan Pendekatan Konseptual. Asas kebebasan berkontrak kurang nyata terbukti dalam perjanjian waralaba dalam membuat suatu kontrak.Kata Kunci: Kontrak, Perjanjian, Waralaba
Penerapan Asas Praduga Tak Bersalah Terhadap Tersangka Dalam Proses Penyidikan (Studi Kasus di Kepolisian Resort Palu) Anita Putri Kurnia Sari
Dinamika Vol 27, No 9 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (263.779 KB)

Abstract

Asas praduga tak bersalah merupakan asas yang mengamanatkan bahwa segala bentuk tindakan hukum yang dilakukan kepada tersangka secara prinsip haruslah memperhatikan hak asasi manusia bagi tersangka. Namun dalam kenyataannya banyak sekali ditemukan pelanggaran terhadap hal tersebut. Maka dari itu, menarik untuk diteliti tentang penerapan asas praduga tak bersalah di Kepolisian resort Pal dengan mengangkat rumusan masalah: (1) Bagaimana penerapan asas praduga tak bersalah dalam proses penyidikan pada Kepolisian Resort Palu?, (2) Faktor-faktor apakah yang menghambat penerapan asas praduga tak bersalah dalam proses penyidikan pada Kepolisian Resort Palu?, dan (3) Bagaimana solusi untuk mengatasi hambatan yang terjadi dalam penerapan asas praduga tak bersalah dalam proses penyidikan pada Kepolisian Resort Palu?Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis. Penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi.Dari hasil penelitian ini didapatkan bahwa pihak Kepolisian Resort Palu telah menerapkan asas praduga tak bersalah dalam proses penyidikannya salah satunya dengan tidak menggunakan kekerasan pada tersangka saat melakukan penyidikan. Dalam menerapkan asas praduga tak bersalah pihak kepolisian resort palu seringkali menemukan kendala berupa kurang terbukannya tersangka dalam menerangkan kasus yang sedang dihadapinya sehingga membuat proses penyelesaian perkaranya menjadi lama. Namun hal tersebut dapat ditangani dengan proses pencarian alat bukti laiinya guna membuat terang kasus yang sedang dihadapi.
PENGURUSAN IDENTITAS KARTU TANDA PENDUDUK TERHADAP ANAK JALANAN YANG TIDAK MEMENUHI SYARAT ADMINISTRATIF BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN (Studi Kasus di Dinas Sosial dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang) Lutfi Syifa'ul Qolbi
Dinamika Vol 26, No 7 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (142.071 KB)

Abstract

ABSTRACTAccurate population administration data is very much needed, this research is motivated by the existence of legal uncertainty for street children as Indonesian citizens who are disciplined in administration especially in making KTPs. From this background, the formulation of the problem includes: How is the implementation of making ID cards if they do not have complete biodata? The purpose of this study was to determine the handling of street children who are vulnerable to population administration in Jombang Regency. This study uses a type of empirical juridical research using a sociological juridical approach. The results showed that street children who are vulnerable to the identity of their population administration can still make Identity Card through the Social Service to the Population and Civil Registry Office. The obstacle is the lack of biodata possessed by street children so that the agency is related to the difficulty in registering data.Keywords: Management of KTP, street children, Population Administration. ABSTRACTData administrasi kependudukan yang akurat sangat diperlukan, penelitian ini dilatar belakangi oleh adanya ketidak kepastian hukum bagi anak jalanan sebagai warga Negara Indonesia yang tertib administrasi khususnya dalam membuat KTP. Dari latar belakang tersebut, rumusan masalah meliputi: Bagaimana pelaksanaan pembuatan KTP apabila tidak memiliki biodata yang lengkap?, Apa yang menjadi hambatan bagi Dinas Sosial dan Dinas kependudukan dan pencatatan sipil untuk pelaksanaan pembuatan kartu identitas bagi masyarakat rentan administrasi di Kabupaten Jombang?. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui penanganan terhadap anak jalanan yang rentan akan administrasi kependudukan Kabupaten Jombang. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris dengan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Hasil penelitian menunjukkan  bahwa anak jalanan yang rentan identitas administrasi kependudukannya tetap bisa melakukan pembuatan Kartu Tanda Penduduk  melalui Dinas Sosial ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Hambatannya yaitu kurangnya biodata yang dimiliki oleh anak jalanan sehingga dinas terkait kesulitan untuk mendata.Kata Kunci : Pengurusan KTP, anak jalanan, Administrasi Kependudukan.
TANGGUNGJAWAB HOLDING COMPANY TERHADAP ANAK PERUSAHAAN YANG PAILIT Sofiatul Istiqomah
Dinamika Vol 27, No 11 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (206.014 KB)

Abstract

ABSTRACK The author raises the issue of the holding company responsibility for a bankrupt subsidiary. The choice of title departs from legal norms that have not regulated the holding company responsibility for the bankrupt subsidiary.Based on this background, this paper raises a problem. 1 What is the responsibility of the holding company for a bankrupt subsidiary.2. What the relationship between the subsidiary and the parent company? This research is a normative juridicial study using a statutory approach and a conceptual approach.The result of this study indicate the responsibility of the holding company towards a bankrupt subsidiary, including, among other things, the parents company also signed an agreement made by the subsidiary with a third party, the subsidiary.The relationship between the parent company and the subsidiary includes the relationship, ownership of the parent company I the shares of the subsidiary, general meeting of shareholders, placement of members of the board of directors and/or the board of commissioners of the subsidiary, linkages through mutual rights aggrements, linkages through contracts. Keyword : holding company, enterprise, bankruptABSTRAK           Penulis mengangkat permasalahan tanggung jawab holding company terhadap anak perusahaan yang pailit. Pilihan judul tersebut berangkat dari permasalahan norma hukum yang mengatur tanggung jawab holding company terhadap anak perusahaan yang pailit belum ada. Berdasarkan latar belakang tersebut, karya tulis ini mengangkat permasalahan1. Bagaimana tanggung jawab holding company terhadap anak perusahaan yang pailit? 2. Bagaimana hubungan hukum perusahaan induk dengan anak perusahaan? Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual. Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Selanjutnya analisis bahan hukum hukum menggunakan analisis deksrptif kualitatif. Kesimpulan daripenelitian ini adalah Tanggng jawab holding company terhadap anak perusahaan yang pailit meliputi anatara lain: Induk perusahaan  turut menandatangani perjanjian yang dilakukan anak perusahaan dengan pihak ketiga anak perusahaan, induk perusahaan bertindak sebagai corporate guarantee atas perjanjian anak perusahaan dengan kreditur,Induk perusahaan melakukan perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian bagi pihak ketiga dari anak  Hubungan induk perusahaan dengan anak perushaan meliputi antara lain: kepemilikan induk perusahaan atas saham anak perusahaan, rapat umum pemegang saham, Penenempatan anggota direksi dan/atau dewan komisaris anak perusahaan, keterkaitan melalui perjanjian hak bersama, keterkaitan melalui kontrak Kata kunci: Tanggung jawab, anak perusahaan, pailit 
PENANGGULANGAN KEKERASAN YANG DILAKUKAN OLEH NARAPIDANA DI DALAM LAPAS Muhammad Feri Kriswanto
Dinamika Vol 25, No 15 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (425.071 KB)

Abstract

AbstrakLembaga Pemasyarakatan (LAPAS) sebagai tempat pembinaan dan perbaikan terhadap para narapidana diharapkan dapat berfungsi sebagaimana mestinya sehingga dapat menanggulangi volume kejahatan dalam masyarakat sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang No 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakataan adalah “suatu tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana, anak didik, pemasyarakatan, dan klien pemasyarakatan (warga binaan pemasyarakatan). Pemasyarakatan memiliki peranan yang sangat strategis dalam rangka pembinaan sumber daya manusia, pelaksanaan pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) termasuk bagaimana terciptanya keadaan kondusif dalam pelaksanaan tugas di Lembaga PemasyarakatanKata kunci: narapidana, pembinaan, Lembaga Pemasyarakatan AbstractPenitentiary (LAPAS) as a place for fostering and improving prisoners is expected to function properly so that it can overcome the volume of crime in society as mandated in Law No. 12 of 1995 concerning Corrections is "a place to carry out fostering inmates, students, prisons , and correctional clients (prisoners). Penitentiary has a very strategic role in the framework of fostering human resources, the implementation of fostering Penitentiary Guidance (WBP) including how the creation of a conducive situation in carrying out tasks at the PenitentiaryKeywords: prisoners, coaching, correctional institutions
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN DALAM PROSES PENYIDIKAN BERDASARKAN HUKUM POSITIF INDONESIA (Studi Kasus di Kepolisian Resort Sumenep) Insan Insan Rofiqi Rofiqi
Dinamika Vol 27, No 4 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (571.136 KB)

Abstract

ABSTRACT The application of law enforcement against perpetrators of criminal acts committed by children often gets unpleasant treatment and is not in accordance with the orders stipulated in law. Persecution, case fabrication, and intimidation to seek confession from a suspect are often carried out by police officers. This kind of phenomenon certainly violates statutory regulations and injures the Indonesian National Police. This research aims to find out in detail and in-depth about the form of legal protection and the factors that influence the implementation of legal protection for the child perpetrators of criminal theft in the investigation process. This type of research the writer uses is descriptive research, where the writer provides an overview and describes or describes all the real reasons related to legal protection of children. The results of the research that the author did were the Sumenep Police in carrying out their duties as law enforcer is still guided by or refers to the provisions which is regulated in the Law on the Criminal Justice System for Children and the Law on Child Protection and Upholds Human Rights. Keywords : Legal Protection, Investigation, Children. ABSTRAK Penerapan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana yang dilakukan anak sering mendapat perlakuan tidak menyenagkan dan ketidak sesuaian dengan perintah yang diatur dalam undang-undang. penganiayaan, rekayasa perkara, dan intimidasi untuk mengejar pengakuan dari tersangka sering dilakukan oleh oknom Kepolisian. Fenomena semacam ini tentu menyalahi peraturan perundang-undangan dan mencederai instansi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui secara detail dan mendalam mengenai bentuk perlindungan hukum dan faktor yang mempengaruhi diterapkannya perlindungan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana pencurian dalam proses penyidikan. Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian deskriptif, dimana penulis memberikan suatu gambaran dan mendeskripsikan atau memaparkan semua alasan sebenarnya yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap anak. hasil dari penelitian yang penulis lakukan adalah Kepolisian Resort Sumenep dalam menjalankan tugasnya sebagai penegak hukum adalah tetap berpedoman atau mengacu pada ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Perlindungan Anak dan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia. Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Penyidikan, Anak.

Page 37 of 55 | Total Record : 545

 35   36   37   38   39 

Filter by Year

2016 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 29 No. 1 (2023): Dinamika Vol 28, No 19 (2022): Dinamika Vol 28, No 18 (2022): Dinamika Vol 28, No 17 (2022): Dinamika Vol 28, No 16 (2022): Dinamika Vol. 28 No. 15 (2022): Dinamika Vol 28, No 15 (2022): Dinamika Vol 28, No 14 (2022): Dinamika Vol 28, No 13 (2022): Dinamika Vol 28, No 12 (2022): Dinamika Vol 28, No 11 (2022): Dinamika Vol 28, No 10 (2022): Dinamika Vol 28, No 9 (2022): Dinamika Vol 28, No 8 (2022): Dinamika Vol 28, No 7 (2022): Dinamika Vol 28, No 6 (2022): Dinamika Vol 28, No 5 (2022): Dinamika Vol. 28 No. 5 (2022): Dinamika Vol 28, No 4 (2022): Dinamika Vol 28, No 3 (2022): Dinamika Vol 28, No 2 (2022): Dinamika Vol 28, No 1 (2022): Dinamika Vol 27, No 21 (2021): Dinamika Vol 27, No 20 (2021): Dinamika Vol 27, No 19 (2021): Dinamika Vol 27, No 18 (2021): Dinamika Vol 27, No 17 (2021): Dinamika Vol 27, No 16 (2021): Dinamika Vol 27, No 15 (2021): Dinamika Vol 27, No 14 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 13 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 12 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 11 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 10 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 9 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 8 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 7 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 6 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 5 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 4 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 3 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 2 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 1 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 17 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 16 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 15 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 14 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 13 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 12 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 11 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 10 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 9 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 8 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 7 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 6 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 5 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 4 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 3 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 2 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 1 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 15 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 14 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 13 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 12 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 11 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 10 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 9 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 8 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 7 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 6 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 5 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 4 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 3 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 2 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 1 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 24, No 42 (2016): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum More Issue