cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Pinastika Prajna Paramita
Contact Email
dinamika@unisma.ac.id
Phone
+6281233771267
Journal Mail Official
dinamika@unisma.ac.id
Editorial Address
Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Malang Jalan MT Haryono 193 Malang 65144 Telephone: 0341 - 551932, 551822, Fax.: 0341 - 552249
Location
Kota malang,
Jawa timur
INDONESIA
Dinamika
Published by Universitas Islam Malang
ISSN : -     EISSN : 27459829     DOI : 10.33474
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Jurnal Dinamika merupakan jurnal tentang gagasan gagasan kritis dan alternatif yang berorientasi pada penguatan supremasi hukum yang menampung dan mempublikasih tulisan hasil riset atau opini yang berkaitan dengan ilmu hukum secara umum dan luas, baik dogmatika hukum, teori hukum atau filsafat hukum yang disusun oleh akademinisi, peneliti atau praktisi hukum. Secara khusus hasil riset atau opini yang berkaitan dengan 1. Hukum Perdata; 2. Hukum Hukum Pidana; 3. Hukum Tata Negara; 4. Hukum Administrasi Negara; 5. Hukum Internasional; 6. Hukum Islam.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 545 Documents
 36   37   38   39   40 
KEKUATAN ALAT BUKTI PENYADAPAN DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI Mohammad Fahmi Amrullah
Dinamika Vol 26, No 11 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (598.037 KB)

Abstract

AbstractNowadays there is a lot of Corruption committed by state officials in Indonesia. Therefore the Corruption Eradication Commission (KPK) as an Independent Institution, has a tough task to investigate the perpetrators of Corruption in Indonesia. Of course the KPK in the trial requires strong evidence in revealing the special criminal offender, namely corruption. With this evidence, the Corruption Eradication Commission will be able to prove that the perpetrators are proven to have committed criminal acts of corruption. It is known that the Corruption Eradication Commission has just been revised, Act Number 19 of 2019 concerning the Second Amendment to Law Number 30 of 2002 Concerning the Commission Eradication of Corruption.Where there are changes to the procedures listed in the new law. Referring to how the KPK can conduct wiretapping and obtain official permission to conduct wiretapping of perpetrators who are indicated to have committed crimes of corruption.Keywords: Tapping, Corruption, Strength of Evidence.ABSTRAKSaat ini marak sekali terjadi Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh para pejabat negara di Indonesia. Maka dari itu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai Lembaga Independen, memiliki tugas berat untuk mengusut pelaku Tindak Pidana Korupsi di Indonesia. Tentu pihak KPK dalam persidangan memerlukan alat bukti yang kuat dalam mengungkap pelaku pidana khusus yaitu korupsi. Dengan adanya alat bukti tersebut, KPK akan dapat membuktikan bahwa pihak pelaku terbukti melakukan tindak pidana korupsi Di ketahui bahwa Undang-undag KPK baru saja di revisi, Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.Dimana ada perubahan prosedur yang tertera di undang-undang baru tersebut. Mengacu pada bagaimana KPK dapat melakukan penyadapan dan mendapat izin resmi untuk melakukan penyadapan terhadap pelaku yang terindikasi melakukan kejahatan tindak pidana korupsi.Kata Kunci: Penyadapan, Tindak Pidana Korupsi, Kekuatan Alat Bukti.
UPAYA POLRI DALAM MENANGGULANGI PENGEDARAN VCD BAJAKAN (STUDI DI WILAYAH HUKUM POLRES SAMPANG) MOCH WASI' AL FAHMI
Dinamika Vol 27, No 16 (2021): Dinamika
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (357.836 KB)

Abstract

Penelitian tentang Upaya Polri dalam menanggulangi pengedaran VCD (Video Compact Disc) Bajakan, membahas masalah (1) Apa yang menjadi faktor penyebab terjadinya pengedaran VCD bajakan di kalangan masyarakat di Kabupaten Sampang ? (2) Bagaimanakah upaya polri dalam menanggulangi pengedaran VCD bajakan  di Wilayah  Polres Kabupaten Sampang ?Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini bersifat yuridis empiris, jenis data meliputi data priner dan data sekunder. Pengumpulan datanya dilakukan dengan interview/wawancara. Analisis datanya dilakukan secara deskriptif kualitatif.Kesimpulannya adalah bahwa (1) faktor yang menjadi penyebab terjadinya pengedaran VCD bajakan, meliputi: faktor individu, faktor lingkungan/sosial, dan faktor ketersediaan. (2) Upaya Polri dalam menanggulangi pengedaran VCD bajakan, dilakukan melalui berbagai cara mulai dari pencegahan, pemberdayaan masyarakat sampai dengan tindakan represif. Bentuk  pencegahan diklasifikasikan kedalam tiga kelompok yang meliputi: pencegahan primer, pencegahan sekunder dan pencegahan tertier. Model pemberdayaan masyarakat dilakukan dengan memberikan materi modul pemberdayaan, guna meningkatkan pengetahuan tentang hukum hak cipta. Adapun sanksi yang dijatuhkan kepada pengedar VCD bajakan, sesuai dengan aturan yang berlaku.
AKIBAT HUKUM ITSBAT NIKAH DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN HUKUM ISLAM Siska Dwi Novitasari
Dinamika Vol 26, No 4 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (198.231 KB)

Abstract

ABSTRACTIn the current era of globalization, there are still many Indonesian people, especially in rural areas whose level of education is still low and do not know more clearly the benefits of the itsbat marriage. Therefore, people need to understand how the implementation procedures and legal consequences of marriage law according to Law Number 1 of 1974 concerning Marriage and Islamic law. The method of study used is a normative research method that contains a description of what kind of research type of research, research approaches, types and sources of legal materials, techniques of obtaining legal materials, and legal material analysis techniques. So that it can be concluded the procedure of implementing itsbat marriage, namely making a request letter, registering an application letter to the registration counter to determine the SKUM court fee, the summons of the parties, the trial, and the reading of the decision. The legal consequence of the marriage is that marriage is considered legal by the State.Key words: itsbat marriage, religious courts, marriage, islamic law.ABSRAKDi era globalisasi zaman sekarang masih banyak masyarakat Indonesia khususnya di daerah-daerah Pedesaan yang tingkat pendidikannya masih rendah dan belum mengetahui lebih jelas manfaat-manfaat dari adanya itsbat nikah. Oleh karena itu, masyarakat perlu memahami bagaimana prosedur pelaksanaan dan akibat hukum dari itsbat nikah menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan hukum Islam. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian normatif yang memuat uraian tentang jenis penelitian, pendekatan penelitian, jenis dan sumber bahan hukum, teknik memperoleh bahan hukum, dan teknik analisis bahan hukum. Sehingga dapat disimpulkan prosedur pelaksanaan itsbat nikah yaitu membuat surat permohonan, mendaftarkan surat permohonan ke loket pendaftaran agar ditentukan SKUM biaya panjar perkara, pemanggilan para pihak pemohon, persidangan, dan pembacaan putusan. Akibat hukum yang ditimbulkan dari itsbat nikah adalah perkawinan dianggap sah oleh Negara.Kata Kunci: Itsbat Nikah, Pengadilan Agama, perkawinan, hukum Islam.
KEDUDUKAN HAK WARIS ANAK DARI PERNIKAHAN SIRI MENURUT UU NO. 16 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS UU NO. 1 TAHUN 1974 DAN HUKUM ISLAM Iqbal Refah Erbakan
Dinamika Vol 27, No 8 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (365.11 KB)

Abstract

ABSTRACTThe position of children from a siri marriage before the law is very weak. Because without statutory registration, the child born from the marriage cannot be legally proven to be the legal child of the father. However, after the Constitutional Court Decision Number 46 / PUU-VIII / 2010 so that the child outside of marriage or the child from a unmarried marriage also has a civil relationship with his biological father if it can be proven based on scientific technology and / or other evidence according to law. Meanwhile, the position of a child from a siri marriage according to Islamic law is considered valid in Islamic law and is entitled to recognition from the father and his father's family and to receive rights as a child, including inheritance rights from his parents.Keywords: Children status, Inheritance Rights, Siri Marriage, Islamic Law.ABSTRAKKedudukan anak dari perkawinan siri di depan hukum sangat lemah. Karena tanpa adanya pencatatan secara hukum Negara maka anak yang lahir dari perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan secara hukum merupakan anak sah dari ayahnya. Namun, setelah adanya Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 sehingga anak luar kawin atau anak dari perkawinan siri tersebut juga mempunyai hubungan perdata dengan ayah biologisnya apabila dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum. Sedangkan kedudukan anak dari perkawinan siri menurut hukum Islam yaitu dianggap sah dalam hukum Islam dan berhak mendapat pengakuan dari ayah dan keluarga ayahnya serta mendapat hak sebagai anak termasuk hak waris dari orang tuanya.Kata Kunci: Kedudukan Anak, Hak Waris, Perkawinan Siri, Hukum Islam.
PERAN PPAT TERKAIT DENGAN PENDAFTARAN TANAH BERDASARKAN PP No. 24 TAHUN 1997 TENTANG PENDAFTARAN TANAH (Studi Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Sampang) Rizqi Setya Budi
Dinamika Vol 27, No 20 (2021): Dinamika
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (203.543 KB)

Abstract

ABSTRACTThis research raises the problem (1) What is the role of PPAT in the implementation of land registration? (2) What are the obstacles experienced by PPAT in the implementation of land registration (3) How is PPAT's efforts in overcoming the obstacles in the implementation of the land registration?     Based on the results of the study, it can be concluded that (1) the role of PPAT as an official assigned by the Head of the National Land Agency to carry out certain activities according to Government Regulations and relevant laws, such as: making deed of sale and purchase, exchange, income grants into the company (inbreng), distribution of property rights, granting of building rights / encumbering mortgage rights). (2) The obstacles that arise when the PPAT in carrying out its duties regarding the making of the deed, namely: a. The holder of the land rights has died, while the heirs concerned immediately want to sell the land. b. Agricultural land to be traded, but the buyer does not live in the same area as the agricultural land. c. Problems that arise before the deed of sale and purchase is signed. There are other parties who feel they are entitled to the land being traded, but their names are not listed in the certificate. (3) PPAT's efforts in overcoming the inhibiting factors in making the PPAT deed as in the case above, are PPAT giving advice to the heirs to the buyer and PPAT suggesting to the heirs to make an inheritance fatwa letter that stipulates who will be the heirs. . For heirs who feel aggrieved, the person concerned is welcome to file a lawsuit or rebuttal to the authorities. Keywords: PPAT, Land Registration.  ABSTRAK     Penelitian ini mengangkat permasalah (1) Bagaimanakah peran PPAT dalam pelaksanaan pendaftaran tanah? (2) Apakah hambatan-hambatan yang dialami PPAT dalam pelaksanaan pendaftaran tanah  (3) Bagaimana upaya PPAT dalam mengatasi hambatan dalam pelaksanaan pendaftaran tanah tersebut ?     Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa (1) Peran PPAT selaku pejabat yang ditugaskan oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan tertentu yang menurut Peraturan Pemerintah dan perundang-undangan yang bersangkutan, seperti: pembuatan akta jual beli, tukar-menukar, hibah pemasukan ke dalam perusahaan (inbreng), pembagian hak milik, pemberian hak guna bangunan / membebankan hak tanggungan). (2) Hambatan-hambatan yang muncul ketika PPAT dalam menjalankan tugasnya berkenaan dengan pembuatan akta, yaitu: a. Pemegang hak atas tanah telah meninggal dunia, sedangkan ahli waris yang bersangkutan segera berkeinginan untuk menjual tanah tersebut. b. Tanah pertanian yang akan dijual belikan, tetapi dari pihak pembeli bertempat tinggalnya tidak sedaerah dengan tanah pertanian tersebut. c. Permasalahan yang timbul sebelum akta jual beli ditandatangani. Adanya pihak lain yang merasa berhak atas tanah yang diperjualbelikan, tetapi namanya tidak tercantum di dalam sertipikat. (3) Upaya PPAT dalam mengatasi faktor-faktor yang menghambat dalam pembuatan akta PPAT sebagaimana kasus diatas, adalah PPAT memberi saran pada ahli waris  kepada pihak pembeli dan PPAT menyarankan kepada ahli waris agar dibuatkan surat fatwa waris yang menetapkan siapa-siapa yang menjadi ahli warisnya. Bagi ahli waris yang merasa dirugikan maka yang bersangkutan dipersilakan untuk mengajukan gugatan atau bantahan kepada pihak berwenang. Kata Kunci: PPAT, Pendaftaran Tanah.
EFEKTIVITAS PASAL 25 PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NO. 1 TAHUN 2016 YANG MENGATUR PEMINDAHTANGANAN TANAH DESA (Study Desa Tunjungtirto Kecamatan Singosari Kabupaten Malang) Kukuh Widodo
Dinamika Vol 27, No 12 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (560.11 KB)

Abstract

ABSTRACTVillage assets as assets belonging to the village community are not only recognized on a legal basis, but to what extent the benefits can be enjoyed by all village communities. However, one of the challenges faced today is not optimal, such as the transfer of village land. This indicates how mixed the implementation carried out by the village government in Maluku is, the transfer of typical village land that does not match what is stated in existing regulations. This writing is motivated by the existence of problems, namely, first, what is the background of the transfer of village land in Tunjungtirto Village, second, what is the procedure for the transfer of village land in Tunjungtirto Village, third, what are the legal consequences of the transfer of village land according to Article 25 Permendagri No. 1 of 2016 which regulates the transfer of village assets. The type of research used in this paper is empirical juridical research. While the approach used is a sociological juridical approach.Keywords: Transfer, Village, Land.ABSTRAKAset desa sebagai aset milik masyarakat desa, tidak hanya sekedar pengakuan dengan pendasaran hukum, akan tetapi sejauh mana manfaatnya bisa dinikmati oleh seluruh masyarakat desa. Namun salah satu tantangan yang dihadapi saat ini belum maksimal sepertihalnya pemindahtanganan tanah khas desa. Hal ini mengindikasikan betapa campur aduknya pelaksanaan yang dilakukan pemerintah desa dalam Malukan pemindahtanganan tanah khas desa yang tidak sesuai yang dicantumkan dalam peraturan yang ada. Penulisan ini dilatarbelakangi dengan adanya permasalahan yaitu, pertama, apa yang menjadi latar belakang pemindahtanganan atas tanah Desa di Desa Tunjungtirto, kedua, seperti apa prosedur pemindahtanganan atas tanah desa di Desa Tunjungtirto, ketiga, bagaimana akibat hukum pemindahtanganan tanah desa menurut Pasal 25 Permendagri No. 1 Tahun 2016 yang Mengatur Pemindahtanganan Aset Desa. Jenis peneltian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian yuridis empiris. Sedangkan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis sosiologis.Kata Kunci: Pemindahtanganan, Desa, Tanah.
Kedudukan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam Perspektif Hukum Ketatanegaraan Indonesia fakhri mauludi
Dinamika Vol 26, No 15 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (629.968 KB)

Abstract

1. bagaimana kedudukan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi dalam undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi?2.bagaimana kedudukan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi dalam perspektif hukum ketatanegaraan?
AKIBAT HUKUM YANG TIMBUL DALAM HAL NOMINEE MENGINGKARI PERJANJIAN YANG DIBUAT DENGAN WARGA NEGARA ASING Alex Sakar
Dinamika Vol 27, No 17 (2021): Dinamika
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (161.632 KB)

Abstract

Penelitian ini dilatar belakangi oleh timbulnya akibat hukum dalam hal nominee yang ingkar janji terhadap warna negara asing. Sehingga dihasilkan adanya pembahasan dalam faktor yang menyebabkan terjadinya penyelundupan hukum atas penguasaan Hak Milik atas tanah oleh warga negara asing yang marak terjadi di Indonesia, dilakukan dengan berbagai modus yang disebabkan oleh ketidakpuasan warga negara asing khususnya investor asing atas hak tanah yang diberikan kepada mereka yang berupa Hak Pakai dan Hak Sewa yang penggunaannya sangat terbatas, karena kurangnya pengawasan lapangan yang dilakukan lembaga pengawas terhadap Pejabat Notaris, serta kurangnya sosialisasi Pemerintah kepada masyarakat terkait larangan warga negara asing untuk menguasai Hak Milik atas tanah di Indonesia. Dan akibat hukum yang timbul apabila pihak Nominee mengingkari perjanjian yang ditandatangani bersama WNA, adalah perjanjiannya batal demi hukum Dengan menggunakan metode penelitian bersifat yuridis sosiologis, serta sumber data berasal dari data primer dan data sekunder yang dilakukan melalui wawancara dan studi pustaka.
ANALISIS YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 33/PUU-XIV/2016 TERHADAP KEWENANGAN JAKSA MENGAJUKAN PENINJAUAN KEMBALI DALAM PERKARA PIDANA
Dinamika Vol 26, No 5 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (246.634 KB)

Abstract

ABSTRACTThe obscurity of the law that regulate who can submit a Review of Court Decision. In fact, in the Criminal Procedure Code has explicitly stated which parties can sumbit a review of court Decision. Using a normative research method, this research is conducted by looking closely at library resources as secondary data and legislations as primary data. conceptual approach, statute approach case approach and comparative approach. Based on the research, there are several issues, namely the decision of the Supreme Court and the Constitutional Court in its verdict regarding review of court decision by the Prosecutor The Constitutional Court issued a Decision No. 33/PUU-XIV/2016 on the authority of the prosecutor in submitting a review of court Decision. Because it is considered contrary to the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, article 263 verse (1) of the Criminal Procedure Code regulating anyone who can submit a review of court Decision must be interpreted explicitly and cannot be interpreted otherwise, thus the Prosecutor can no longer submit a Review of Court Decision which is not his authority.Keywords : Criminal Procedure Code, Prosecutor, Decision, Review of Court Decision, Authority.ABSTRAKKetidakjelasan hukum yang mengatur terkait siapa saja yang dapat mengajukan peninjauan kembali. Padahal didalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sudah secara eksplisit menyatakan pihak-pihak siapa saja yang dapat mengajukan peninjauan kembali. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yang dilakukan dengan cara meniliti bahan pustaka, yang merupakan data sekunder dan aturan perundang-undangan sebagai bahan hukum primer. Penelitian ini menggunakan pendekatan konseptual, pendekatan undang-undang, pendekatan kasus, dan pendekatan perbandingan. Berdasarkan penelitian tersebut ditemukan beberapa masalah yaitu bagaimana pertimbangan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi dalam putusannya terkait peninjauan kembali oleh Jaksa. Mahkamah Konstitusi mengeluarkan Putusan No. 33/PUU-XIV/2016 mengenai kewenangan Jaksa dalam mengajukan peninjauan kembali. Karena dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, pasal 263 Ayat (1) KUHAP yang mengatur siapa saja yang dapat mengajukan peninjauan kembali harus dimaknai secara ekplisit dan tidak dapat dimaknai lain, dengan begitu maka Jaksa sudah tidak dapat lagi mengajukan Peninjauan Kembali yang dimana memang bukan kewenangannya.Kata Kunci : Hukum Acara Pidana, Jaksa, Putusa, Peninjauan Kembali, Kewenangan.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN HAK CIPTA PENULISAN DI APLIKASI DIGITAL (WATTPAD) BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA
Dinamika Vol 27, No 9 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (469.824 KB)

Abstract

                                                 ABSTRACT                                                                   In this thesis, the author raises the issue of legal protection against copyright infringement of writing in digital applications (wattpad) based on law number 28 of 2014 concerning copyright. With the background of many ordinary people who commit violations or plagiarism against other people's copyright works in the wattpad digital application.Based on this background, the formulation of the problem is as follows: 1. What is the form of copyright infringement of the written content in the wattpad digital application? 2. How is the legal protection of content owners in the wattpad digital application 3. How are the efforts to resolve disputes if there is a copyright violation in the wattpad application, which is examined juridically normativelyThe results of the research, namely, the form of violations that often occur in the wattpad application is plagiarizing the work of others, preventive efforts to reduce copyright violations in the form of Law Number 28 of 2014 concerning Copyright, repressive protection, final protection in the form of sanctions such as imprisonment. conducted through dispute settlement outside the court Keywords : Legal Protection, Copyright, Wattpad. ABSTRAK Pada skripsi ini, penulis mengangkat permasalahan perlindungan hukum terhadap pelanggaran hak cipta penulisan di aplikasi digital (wattpad) berdasarkan undang-undang nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta. dilatarbelakangi banyak orang awam yang melakukan pelanggaran atau plagiasi terhadap karya cipta orang lain di aplikasi digital wattpad.Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah sebagai berikut : 1.Bagaimana bentuk pelanggaran hak cipta terhadap konten penulisan di aplikasi digital wattpad? 2.Bagaimana perlindungan hukum pemilik konten di aplikasi digital wattpad 3.Bagaimana upaya penyelesaian sengketa apabila terjadi pelanggaran hak cipta penulisan di aplikasi wattpad,diteliti secara yuridis normatif.Hasil penelitian yaitu, bentuk pelanggaran yang sering terjadi di aplikasi wattpad adalah memplagiat hasil karya orang lain, upaya preventif mengurangi tindakan pelanggaran Hak Cipta berupa Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, perlindungan represif perlindungan akhir berupa sanksi seperti penjara Upaya penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui penyelesaian sengketa di luar pengadilan.Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Hak Cipta, Wattpad.  

Page 38 of 55 | Total Record : 545

 36   37   38   39   40 

Filter by Year

2016 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 29 No. 1 (2023): Dinamika Vol 28, No 19 (2022): Dinamika Vol 28, No 18 (2022): Dinamika Vol 28, No 17 (2022): Dinamika Vol 28, No 16 (2022): Dinamika Vol. 28 No. 15 (2022): Dinamika Vol 28, No 15 (2022): Dinamika Vol 28, No 14 (2022): Dinamika Vol 28, No 13 (2022): Dinamika Vol 28, No 12 (2022): Dinamika Vol 28, No 11 (2022): Dinamika Vol 28, No 10 (2022): Dinamika Vol 28, No 9 (2022): Dinamika Vol 28, No 8 (2022): Dinamika Vol 28, No 7 (2022): Dinamika Vol 28, No 6 (2022): Dinamika Vol 28, No 5 (2022): Dinamika Vol. 28 No. 5 (2022): Dinamika Vol 28, No 4 (2022): Dinamika Vol 28, No 3 (2022): Dinamika Vol 28, No 2 (2022): Dinamika Vol 28, No 1 (2022): Dinamika Vol 27, No 21 (2021): Dinamika Vol 27, No 20 (2021): Dinamika Vol 27, No 19 (2021): Dinamika Vol 27, No 18 (2021): Dinamika Vol 27, No 17 (2021): Dinamika Vol 27, No 16 (2021): Dinamika Vol 27, No 15 (2021): Dinamika Vol 27, No 14 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 13 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 12 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 11 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 10 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 9 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 8 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 7 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 6 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 5 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 4 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 3 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 2 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 1 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 17 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 16 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 15 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 14 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 13 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 12 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 11 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 10 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 9 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 8 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 7 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 6 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 5 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 4 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 3 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 2 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 1 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 15 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 14 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 13 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 12 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 11 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 10 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 9 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 8 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 7 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 6 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 5 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 4 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 3 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 2 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 1 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 24, No 42 (2016): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum More Issue