Articles
20 Documents
Search results for
, issue
"Volume 1 No. 1 (Juni) 2018"
:
20 Documents
clear
<![CDATA[Penyerahan Gigi Manusia Sebagai Bahan Biologis Tersimpan Dalam Pendidikan Dan Penelitian Kedokteran Gigi ]]>
<![CDATA[Anggra Yudha Ramadianto]]>
<![CDATA[ Aktualita : Jurnal Hukum Volume 1 No. 1 (Juni) 2018 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Islam Bandung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (265.718 KB)
|
DOI: 10.29313/aktualita.v1i1.3706
<![CDATA[Sebagian besar sumbangan ilmu kesehatan merupakan hasil penelitian dan penerapannya. Bahan biologis yang berasal dari manusia sejak abad ke-19 telah dimanfaatkan dalam jumlah besar untuk pengajaran dan penelitian kesehatan. Pendidikan kedokteran gigi menggunakan Bahan Biologis Tersimpan (BBT) berupa gigi-gigi manusia untuk kepentingan pendidikan dan penelitian. Pada praktek di lapangan terjadi pelanggaran terhadap hak otonomi dan hak milik dari pasien sebagai pemilik organ tubuh berupa gigi-gigi asli yang digunakan di dalam pendidikan dan penelitian kedokteran gigi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami praktek penggunaan Bahan Biologis Tersimpan dalam pendidikan dan penelitian kedokteran gigi, dan aspek kepemilikan Bahan Biologis Tersimpan untuk kepentingan pendidikan dan penelitian kedokteran gigi dengan pemiliknya, serta pengaturan hukum di masa yang akan datang terhadap penggunaan Bahan Biologis Tersimpan tanpa persetujuan pemiliknya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan prosedur pengumpulan gigi asli belum sesuai dengan Suplemen I Pedoman Etik Pemanfaatan BBT dan peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak adanya kejelasan Persetujuan Setelah Penjelasan (PSP) mengenai pemanfaatan gigi-gigi tersebut sebagai BBT dan adanya komersialisasi organ tubuh. BBT gigi asli merupakan hak milik pasien sehingga hak milik pasien atas BBT gigi asli tersebut harus dilindungi oleh hukum. Bahwa hak milik pasien atas BBT gigi asli tersebut dilindungi oleh gugat Revindicatie yang diatur di dalam Pasal 574 KUH Perdata. Pemindahtanganan hak milik BBT gigi asli kepada pihak lain dapat dilakukan dengan cara penyerahan (levering). Dua pengaturan hukum di masa yang akan datang yang dapat dilakukan terkait penggunaan bahan biologis tersimpan tanpa persetujuan pemiliknya adalah berupa peraturan hukum mengenai pewasiatan organ tubuh jenazah untuk dimanfaatkan sebagai BBT dan peraturan hukum mengenai kewajiban pelaksanaan Persetujuan Setelah Penjelasan (PSP]]>
<![CDATA[Penetapan Dispensasi Kawin Akibat Hamil Pra-Nikah Ditinjau Dari Aspek Maqashid Syari’ah ]]>
<![CDATA[Rizkiyah Hasanah]]>
<![CDATA[ Aktualita : Jurnal Hukum Volume 1 No. 1 (Juni) 2018 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Islam Bandung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (502.767 KB)
|
DOI: 10.29313/aktualita.v1i1.3724
<![CDATA[Akhir-akhir ini angka pengajuan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Banyuwangi cukup tinggi dan dalam kurun waktu enam tahun (2008-2013) rata-rata 40% perkara dispensasi kawin yang masuk adalah akibat hamil pra-nikah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menetapkan dispensasi kawin akibat hamil pra-nikah dan untuk memahami aspek maqashid syari’ah Islam terhadap penetapan hakim tersebut. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan bersifat deskriptif analistis. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa Hakim Pengadilan Agama Banyuwangi dalam menetapkan dispensasi kawin akibat hamil pra-nikah berdasarkan pertimbangan hukum yuridis (berdasarkan aturan perundangan yang berlaku), berdasarkan pertimbangan hukum Islam dan berdasarkan pertimbangan keadilan masyarakat. Penetapan hakim tersebut ditinjau dari aspek maqashid syari’ah Islam dari segi kemaslahatannya adalah lebih mengutamakan hifz al-nasl, sedangkan dari segi mafsadatnya hifz al-din tidak tercapai yaitu terjadi pelanggaran syari’at Islam tentang larangan zina dengan menjadikan KHI Pasal 53 sebagai legalitas kawin hamil akibat zina. ]]>
<![CDATA[Menanggulangi Tindak Pidana Narkotika Dihubungkan Dengan Tujuan Pemidanaan ]]>
<![CDATA[Basuki Basuki]]>
<![CDATA[ Aktualita : Jurnal Hukum Volume 1 No. 1 (Juni) 2018 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Islam Bandung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (450.052 KB)
|
DOI: 10.29313/aktualita.v1i1.3710
<![CDATA[Narkotika merupakan kejahatan luar biasa (extra ordinary crime) yang dilakukan secara rapi dan terorganisir. Untuk menanggulanginya negara menggunakan pidana mati. Namun demikian pidana mati yang selama ini diterapkan kepada bandar dan pengedar narkotika terus menimbulkan persoalan mengenai kontribusinya dalam mencapai tujuan pemidanaan terutama mengurangi angka tindak pidana narkotika secara nasional. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan sanksi pidana mati dalam memberikan kontribusi penanggulangan tindak pidana narkotika dihubungkan dengan tujuan pemidanaan dan penerapan sanksi pidana mati terhadap pelaku tindak pidana narkotika di masa yang akan datang untuk memberikan keadilan.]]>
<![CDATA[Perlindungan Hukum Pelaksana Imunisasi Dalam Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi Di Kabupaten Sukabumi ]]>
<![CDATA[Ahmad Juanda]]>
<![CDATA[ Aktualita : Jurnal Hukum Volume 1 No. 1 (Juni) 2018 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Islam Bandung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (216.568 KB)
|
DOI: 10.29313/aktualita.v1i1.3705
<![CDATA[Imunisasi merupakan upaya preventif yang terbukti dapat menurunkan kesakitan, kecacatan dan kematian. Maka pemerintah mewajibkan pada masyarakat untuk mendapatkan imunisasi seperti yang dalam Permenkes nomor 42 tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Imunisasi. Segala aturan dan tatalaksana imunisasi sudah dibuat pemerintah tentang hak dan kewajiban pemerintah dalam menyelenggarakan imunisasi. Walaupun demikian sudah diatur sebaik mungkin tetapi permasalahan selalu saja ada bila terjadi Kejadian Ikutan Paska Imunisasi (KIPI) yang membuat para Pelaksana Imunisasi dalam melaksanakan tugasnya. Kewajiban dalam pelaksanaan imunisasi ini tentu saja tidak dapat dihindari oleh Pelaksana Imunisasi walaupun selalu dibayangi kekhawatiran akan resiko KIPI. Oleh sebab itu penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tentang perlindungan dan kebijakan hukum bagi Pelaksana Imunisasi dalam menjalankan tugasnya berdasarkan Permenkes Nomor 42 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Imunisasi di indonesia. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perangkat hukum yang disiapkan dalam penyelenggaraan imunisasi sudah cukup, tetapi kurangnya pemahaman hukum sering menimbulkan kekhawatiran akan terjadi KIPI, karena itu dalam pelaksanaan imunisasi hendaknya para pelaksana memahami resiko kesalahan dan kelalaian kerja, dan hal tersebut memerlukan adanya sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah tentang peraturan-peraturan yang berkaitan dengan penyelenggaraan imunisasi di Indonesia. ]]>
<![CDATA[Perlindungan Hukum Terhadap Janda/Duda Pasca Dispensasi Kawin Dan Akibat Hukumnya ]]>
<![CDATA[Munadhiroh Munadhiroh]]>
<![CDATA[ Aktualita : Jurnal Hukum Volume 1 No. 1 (Juni) 2018 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Islam Bandung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (302.422 KB)
|
DOI: 10.29313/aktualita.v1i1.3720
<![CDATA[Perkawinan bertujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhahan Yang Maha Esa (Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974). Perkawinan menganut prinsip, calon suami isteri itu harus telah masak jiwa raganya agar perkawinan dapat berjalan dengan baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat. Demi terwujudnya tujuan dan prinsip perkawinan, maka diatur adanya batasan usia untuk melaksanakan perkawinan. yaitu perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun (Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974). Di Pengadilan Agama Tulungagung ditemukan fakta adanya perkara dispensasi kawin yang diajukan oleh janda, namun umurnya belum mencapai batas usia minimal untuk menikah (kurang dari 16 tahun). Pedekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode yuridis normative, melalui dua pendekatan, yaitu pendekatan statute approach dan case approach. Tehnik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi pustaka (library research), studi dokumen dan wawancara. Tahnik analisa data dilakukan dengan mengklasifikasi data, kemudian data disusun secara sistematis kemudian dianalisa, sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pertimbangan Pengadilan Agama terhadap permohonan dispensasi kawin janda/duda yang pernah memperoleh penetapan dispensasi kawin adalah dengan menolak permohonan tersebut karena janda/duda secara hukum dianggap telah dewasa dan cakap melakukan perbuatan hukum.]]>
<![CDATA[Kebijakan Kriminal Tindak Pidana Poligami Dikaitkan Dengan Sistem Hukum Perkawinan Indonesia ]]>
<![CDATA[Ateng Sudibyo]]>
<![CDATA[ Aktualita : Jurnal Hukum Volume 1 No. 1 (Juni) 2018 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Islam Bandung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (287.25 KB)
|
DOI: 10.29313/aktualita.v1i1.3708
<![CDATA[Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada dasarnya menganut asas monogami, tetapi asas monogami tersebut tidaklah mutlak, namun pelaku poligami sering mengambil jalan pintas untuk bisa melegalkan perkawinannya. Oleh karena itu tindakan tersebut termasuk pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, walaupun ancaman sanksi pidananya hanya dimuat dalam Peraturan Pemerintah. Lain halnya di KUHP ancaman sanksi pidana poligami diatur dalam Pasal 279 KUHP. Kebijakan Aplikatif terhadap tindak pidana poligami, belum mencerminkan kepastian hukum. Hal ini dikarenakan sanksi pidana dalam Pasal 279 KUHP dan Pasal 45 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 masih terdapat ketidaksinkronan hukum. Jika ditinjau dari asas lex specialis derogat legi generalis yang menyatakan, bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sebagai kesatuan yang tidak terpisahkan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, merupakan aturan khusus yang berkenaan dengan tindak pidana poligami dan memiliki kekuatan untuk mengeyampingkan ketentuan pidana dalam Pasal 279 KUHP. Konsep kebijakan kriminal tindak pidana poligami masa yang akan datang seharusnya menerapkan asas ultimum remedium. Jika dilihat dari kebijakan kriminal, upaya penanggulangan tindak pidana poligami harus lebih ditekankan pada sarana non-penal.]]>
<![CDATA[Koordinasi Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Sebagai Upaya Mewujudkan Sistem Peradilan Pidana Terpadu ]]>
<![CDATA[Zulhadi Savitri Noor]]>
<![CDATA[ Aktualita : Jurnal Hukum Volume 1 No. 1 (Juni) 2018 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Islam Bandung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (229.773 KB)
|
DOI: 10.29313/aktualita.v1i1.3725
<![CDATA[Koordinasi penyidikan tindak pidana korupsi akan menciptakan sebuah sistem peradilan pidana yang sinergis. Namun demikian koordinasi antar lembaga pengakan hukum masih sulit untuk diterapkan sehingga menyebabkan kelambanan dalam penuntasan perkara tindak pidana korupsi. Penelitian ini bertujuan: 1) Untuk mengetahui koordinasi penyidikan dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi antar lembaga penegak hukum untuk percepatan proses peradilan; 2) Untuk menemukan koordinasi penyidikan tindak pidana korupsi antar lembaga penegak hukum dalam mewujudkan sistem peradilan pidana terpadu (integrated criminal justice system).]]>
<![CDATA[Kebijakan Formulasi Pemberian Remisi Yang Berorientasi Pada Kepentingan Narapidana Kasus Korupsi Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia Dalam Rangka Pemenuhan Hak-Hak Narapidana ]]>
<![CDATA[Chepi Ali Firman Zakaria]]>
<![CDATA[ Aktualita : Jurnal Hukum Volume 1 No. 1 (Juni) 2018 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Islam Bandung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (287.565 KB)
|
DOI: 10.29313/aktualita.v1i1.3711
<![CDATA[Salah satu tugas dari sistem pemasyarakatan, adalah memberikan pelayanan dan perlindungan terhadap hak-hak narapidana, diantaranya hak untuk mendapatkan remisi, yang diberikan kepada Narapidana dan Anak Pidana. Berkaitan dengan remisi untuk narapidana kasus korupsi, diatur dalam PP Nomor 99 Tahun 2012. Pemberlakuan PP ini menimbulkan pro kontra, karena dianggap memperberat syarat untuk pemberian remisi bagi narapidana yang melakukan tindak pidana berat seperti terorisme, narkotika, dan korupsi. Akibat adanya pro kontra ini, timbul keinginan dari Kemenkumham untuk merevisi PP tersebut, karena dianggap memperberat syarat pemberian remisi.]]>
<![CDATA[Rukun Dan Syarat Akad Pembiayaan Murabahah Dalam Bentuk Akta Otentik Di Bank Syariah ]]>
<![CDATA[Dhody Ananta Rivandi Widjajaatmadja]]>
<![CDATA[ Aktualita : Jurnal Hukum Volume 1 No. 1 (Juni) 2018 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Islam Bandung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (329.319 KB)
|
DOI: 10.29313/aktualita.v1i1.3713
<![CDATA[Rukun dan Syarat yang berlaku pada suatu perjanjian/kontrak adalah rukun dan syarat yang berlaku pada akad dan merupakan unsur-unsur yang harus terpenuhi yang akan menentukan terbentuknya akad. Praktik pembuatan akad pada perbankan syariah pada umumnya berlaku format baku dimana draf disiapkan oleh pihak bank sehingga pihak bank telah menyediakan draf akad pembiayaan pada hampir semua akad termasuk akad pembiayaan murabahah dan selanjutnya format atau draf tersebut menjadi dasar dibuatkannya akta akad pembiayaan murabahah yang disahkan di hadapan notaris, untuk itu diperlukan kajian dan analisis atas peraturan dan implementasi rukun dan syarat akad pembiayaan murabahah yang dibuat dalam bentuk akta otentik.]]>
<![CDATA[Diversi Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak ]]>
<![CDATA[Novita Rindi Pratama]]>
<![CDATA[ Aktualita : Jurnal Hukum Volume 1 No. 1 (Juni) 2018 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Islam Bandung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (388.2 KB)
|
DOI: 10.29313/aktualita.v1i1.3721
<![CDATA[Anak sebagai bagian dari generasi muda merupakan aset dan penerus cita-cita perjuangan bangsa memiliki peran strategis dan mempunyai ciri serta sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Oleh karena itu, diperlukan pembinaan secara terus menerus demi kelangsungan hidup, pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial serta perlindungan dari segala kemungkinan yang membahayakan masa depan anak. Kejahatan anak yang setiap tahun selalu meningkat dan berkembang sangat meresahkan semua pihak, khususnya masyarakat. Salah satu upaya pencegahan dan penanggulangannya adalah melalui sistem peradilan anak dengan tujuan tidak hanya untuk menjatuhkan sanksi pidana bagi anak yang telah melakukan tindak pidana tetapi lebih difokuskan pada dasar pemikiran bahwa penjatuhan sanksi tersebut sebagai sarana perbaikan kondisi, pemeliharaan dan perlindungan anak dengan mengutamakan pendekatan keadilan restoratif melalui diversi.]]>
