Articles
20 Documents
Search results for
, issue
"Volume 1 No. 2 (Desember) 2018"
:
20 Documents
clear
<![CDATA[PEMBARUHAN HUKUM ISLAM DALAM KOMPILASI HUKUM ISLAM SEBAGAI UPAYA POSITIVISASI HUKUM ]]>
<![CDATA[abduh sulaeman]]>
<![CDATA[ Aktualita : Jurnal Hukum Volume 1 No. 2 (Desember) 2018 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Islam Bandung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (487.318 KB)
|
DOI: 10.29313/aktualita.v1i2.3996
<![CDATA[Salah satu bentuk pembaruan hukum Islam dalam upaya positivisasi hukum yang dilakukan di Indonesia adalah perumusan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Penelitian ini fokus untuk meneliti keberadaan pembaruan hukum Islam pada penyusunan KHI sebagai upaya positivisasi hukumPenelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif, dengan metode pendekatan normatif dan konseptual. Teknik pengumpulan datanya dilakukan melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yang terkait dengan substansi penelitian. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif, yang terdiri dari: deduktif, induktif, dan komparatif.Dari hasil penelitian yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa keberadaan pembaruan hukum Islam dalam Kompilasi Hukum Islam dilihat dari segi kelembagaannya dirumuskan melalui ijtihad jama’i, yang terdiri dari representasi dari institusi negara dan dibentuk oleh lembaga negara (Mahkamah Agung dan Departemen Agama), dan dilihat dari segi substansinya, pembaruan dilakukan secara terbatas pada ketentuan hukum yang ditetapkan berdasarkan dalil żanny dan terbatas pada ketentuan hukum Islam yang sifatnya qaḍa’i, dan penggunaan dalil-dalil umum sebagai bentuk adanya dukungan dalil syar’i.]]>
<![CDATA[IMPLIKASI DUALISME KETENTUAN RPJMD MENURUT PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DIHUBUNGKAN DENGAN PRINSIP KEPASTIAN HUKUM ]]>
<![CDATA[zakki saleh]]>
<![CDATA[ Aktualita : Jurnal Hukum Volume 1 No. 2 (Desember) 2018 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Islam Bandung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (474.364 KB)
|
DOI: 10.29313/aktualita.v1i2.3972
<![CDATA[Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) merupakah salah satu dokumen perencanaan pembangunan yang diwajibkan penyusunannya kepada pemerintah baik untuk tingkat nasional maupun tingkat daerah. Namun dalam pelaksanaan di daerah menimbulkan masalah karena adanya dualisme aturan yaitu Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (UUSPPN) yang mengamanatkan bahwa 3 (tiga) bulan setelah presiden dan kepala daerah dilantik penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) harus ditetapkan. RPJM ditetapkan dengan Peraturan Presiden dan Rencana pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) ditetapkan dengan peraturan Kepala Daerah. Sementara dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah (UU Pemda), RPJMD ditetapkan dengan Peraturan Daerah ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan setelah kepala daerah terpilih dilantik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implikasi Dualisme Ketentuan Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Menurut UUSPPN dan UU Pemda dianggap melanggar asas perundang-undangan “lex specialis derogate lex generalis” karena terjadi disharmonisasi dan inkonsistensi ditiap daerah saat membentuk peraturan daerah. Demikian juga Kedudukan hukum Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2014-2019 melanggar asas perundang-undangan melanggar asas perundangan- undangan “Lex posterior derogat lege priori” sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dan kekosongan hukum seiring dengan diberlakukannya UU Pemda yang baru karena beberapa kewenangan yang semula menjadi kewenangan kabupaten/kota kini dibagi menjadi kewenangan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat. ]]>
<![CDATA[PERLINDUNG HUKUM TERHADAP NASABAH LEMBAGA KEUANGAN KONVENSIONAL DAN SYARIAH ]]>
<![CDATA[kiki rizki]]>
<![CDATA[ Aktualita : Jurnal Hukum Volume 1 No. 2 (Desember) 2018 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Islam Bandung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (354.234 KB)
|
DOI: 10.29313/aktualita.v1i2.4033
<![CDATA[Perlindungan nasabah Bank diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK). Sedangkan dari sudut pandang mekanisme perbankan, regulasinya diatur dalam peraturan perbankan, baik melalui Undang-undang maupun melalui peraturan Bank Indonesia. kesimpulan bahwa kegiatan utama bank syariah menghimpun dana dan penyaluran kredit dengan prinsip syariah serta pengembangannya dalam menghadapi globalisasi dengan kegiatan usaha di bidang surat berharga di pasar uang dan membuka jasa pelayanan informasi peluang bisnis nasabah sehingga mampu berkompetisi dalam menjaring nasabah dengan bank lain karena memeiliki spesifikasi dalam urusan bisnis nasabah. Oleh karena itu usaha-usaha yang dilakukan bank syariah, terutama melalui pembiayaan yang disalurkannya haruslah dapat meningkatkan tingkat pemerataan kesejahteraan rakyat atau mengurangi kesenjangan pendapatan rakyat yang diwakili dengan rasio gini.]]>
<![CDATA[PUTUSAN HAKIM PIDANA YANG BERKEADILAN SUBSTANTIF MELALUI PENDEKATAN HUKUM PROGRESIF DALAM PERSPEKTIF PENOLOGI ]]>
<![CDATA[ferdy rizky adilya]]>
<![CDATA[ Aktualita : Jurnal Hukum Volume 1 No. 2 (Desember) 2018 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Islam Bandung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (374.811 KB)
|
DOI: 10.29313/aktualita.v1i2.4006
<![CDATA[Wajah hukum di Indonesia saat ini menimbulkan keprihatinan dalam berbagai kalangan lapisan masyarakat. Khususnya mengenai putusan hakim pidana oleh hakim yang dinilai tidak mencerminkan nilai keadilan substantif. Sejatinya pelaksanaan tugas dan kewenangan seorang hakim dilakukan dalam kerangka menegakkan kebenaran dan keadilan dengan berpedoman pada hukum, undang-undang, dan nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Putusan hakim pidana yang bersifat progresif merupakan salah satu sarana perwujudan dari keadilan substantif. Dikemas melalui penalaran hukum perspektif penologi diharapkan dapat mampu memecahkan permasalahan penegakan hukum khususnya melalui putusan hakim pidana di Indonesia saat ini. Hasil penelitian terhadap permasalahan pokok yang pertama adalah penemuan hukum oleh hakim dalam putusannya progresif mempunyai konsep hukum adalah untuk manusia dan mengaitkan faktor hukum, kemanusiaan dan moralitas. Selain itu putusannya tidak hanya bersifat legalistik tetapi bersifat visioner dan berani melakukan suatu terobosan (rule breaking) dengan tujuan untuk mencapai kebenaran dan keadilan yang membawa kesejahteraan masyarakat. Sesuai dengan kasus yang dihadapinya (case by case) dapat dilakukan metode interpretasi hukum oleh hakim, metode konstruksi hukum, atau gabungan dari beberapa metode interpretasi hukum atau konstruksi hukum, atau juga gabungan dari metode interpretasi hukum dan konstruksi hukum sekaligus. Sedangkan hasil penelitian terhadap permasalahan pada identifikasi kedua adalah dalam hal penentuan jenis pidana, tujuan pemidanaan dan dalam menganalisis perbuatan pidana atau penentuan unsur objektif, hakim dapat menerapkan sifat melawan hukum materil dalam penegakan hukumnya yang bahkan justru aturan-aturan tersebut dirasa lebih adil secara substantif oleh masyarakat atau korban atau pelaku kejahatan sekalipun. Hakim juga dapat melakukan terobosan hukum berupa penjatuhan jenis pidana pokok dan pidana tambahan sekaligus selain yang telah ditentukan lain didalam undang-undang. Tujuan pemidanaan dapat dikaitkan dengan nilai-nilai sosial, budaya dan struktural yang hidup dan berkembang di masyarakat atau dalam hal ini adalah Pancasila. Tujuan pemidanaan dapat dikumulasikan perpaduan teori pembalasan dengan teori tujuan, yang disebut sebagai teori gabungan, sedangkan teori atau pendekatan sebagai perhatian terhadap efektifitas pemidanaan dapat digunakan oleh hakim dalam mempertimbangkan penjatuhan putusan melalui teori keseimbangan, teori pendekatan seni dan intuisi juga melalui teori pendekatan keilmuan. Teori atau pendekatan sebagai perhatian terhadap dampak pemidanaan dapat digunakan oleh hakim melalui teori pendekatan pengalaman, teori ratio decidendi, dan teori kebijaksanaan.]]>
<![CDATA[KEPASTIAN HUKUM BANK SEBAGAI KREDITUR PREFEREN DALAM EKSEKUSI OBJEK HAK TANGGUNGAN YANG MENJADI SENGKETA KETENAGAKERJAAN ]]>
<![CDATA[nandang sunandar]]>
<![CDATA[ Aktualita : Jurnal Hukum Volume 1 No. 2 (Desember) 2018 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Islam Bandung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (281.747 KB)
|
DOI: 10.29313/aktualita.v1i2.4014
<![CDATA[Adanya suatu jaminan pada dasarnya tidak lain hanya untuk memberikan suatu kepastian hukum bagi para pihak, khususnya bagi pihak kreditur (Bank). Lembaga jaminan hak tanggungan merupkan salah satu lembaga jaminan yang selalu digunakan oleh pihak bank dalam perjanjian kredit. Pada prinsipnya hak tanggungan bersifat memberikan hak preferensi (droit de preference) atau kedudukan yang diutamakan kepada kreditor tertentu dari pada kreditor lainnya berdasarkan Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan. Namun dalam praktiknya pelaksanaan eksekusi Hak Tanggungan sering tidak berjalan mulus, dalam hal ini adanya putusan Pengadilan Hubungan Industrial Nomor: 41/G/2006/PHI.Bdg yang menetapkan sita jaminan terhadap objek yang telah dibebani hak tanggungan. Tujuan yang hendak dicapai melalui penelitian ini adalah untuk menemukan kepastian hukum eksekusi hak tanggungan yang objeknya menjadi sengketa ketenagakerjaan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif, yaitu menguji dan mengkaji data sekunder. Berkenaan dengan pendekatan yuridis normatif yang digunakan, maka penelitian yang dilakukan melalui dua tahap yaitu studi kepustakaan dan penelitian lapangan yang hanya bersifat penunjang, analisis data yang dipergunakan adalah analisis yuridis kualitatif, yaitu data yang diperoleh, baik berupa data sekunder dan data primer dianalisis dengan tanpa menggunakan rumusan statistik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa untuk menjamin kepastian hukum dalam eksekusi hak tanggungan yang objeknya menjadi sengketa ketenagakerjaan, diperlukan adanya Diskresi Ketua Pengadilan Negeri Bandung sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 yakni untuk melaksanakan musyawarah antara para pihak bank dan pihak buruh dalam hal ini untuk menetapkan eksekusi sita persamaan sebagaimana diatur dalam Pasal 463 Rv. Dengan adanya sita persamaan terhadap objek yang sedang dipersengketakan oleh pihak buruh maupun pihak bank, maka objek tersebut akan dapat segera dilakukan eksekusi berdasarkan sita utama terlebih dahulu. Dengan demikian, bank sebagai pemegang hak tanggungan akan mendapatkan kepastian hukum.]]>
<![CDATA[PENGELOLAAN WAKAF TANAH PRODUKTIF DI KOTA BANDA ACEH ]]>
<![CDATA[m thaib]]>
<![CDATA[ Aktualita : Jurnal Hukum Volume 1 No. 2 (Desember) 2018 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Islam Bandung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (275.442 KB)
|
DOI: 10.29313/aktualita.v1i2.3974
<![CDATA[Wakaf merupakan salah satu sumber pemberdayaan ekonomi umat, yang memiliki potensi dan manfaat ekonomi apabila dikelola secara efektif dan efesien untuk kepentingan ibadah dan memajukan kesejahteraan umat. Implementasi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kota Banda Aceh melalui wakaf tanah produktif belum memberikan kontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat, disebabkan paham umat Islam tentang wakaf, banyaknya tanah wakaf yang tidak strategis dan pro kontra mengenai pengalihan wakaf untuk tujuan produktif, banyaknya tanah wakaf yang belum bersertifikat, Nazhir masih tradisional dan konsumtif. Konsep pemberdayaan adalah membangun daya masyarakat dengan mendorong, memotivasi dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki serta berupaya mengembangkannya melalui tanah wakaf produktif, peningkatan kompetensi Nazhir, serta menjadikan Nazhir sebagai sebuah profesi yang menuntut profesionalisme, dan memungkinkan dimasa yang akan datang tanah kuburan dapat diproduktifkan.]]>
<![CDATA[PENYELESAIAN HUKUM KREDIT UMKM YANG WANPRESTASI (Studi Kasus di Bank BRI Kota Tasikmalaya) ]]>
<![CDATA[rani mariana]]>
<![CDATA[ Aktualita : Jurnal Hukum Volume 1 No. 2 (Desember) 2018 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Islam Bandung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (307.983 KB)
|
DOI: 10.29313/aktualita.v1i2.4042
<![CDATA[Permasalahan kredit diawali dari kualitas analisa kredit. Analisa yang baik menghasilkan kualitas kredit yang baik. Namun demikian dalam pemberian kredit, analisa kredit yang baik pun dapat terjadi wanprestasi dikarenakan faktor bisnis dan hal-hal yang diluar kendali bisnis (Force Major). Kredit yang wanprestasi harus segera diselesaikan melalui penyelesaian kredit. Penyelesaian Hukum Kredit UMKM di BRI Tasikmalaya dilaksanakan melalui beberapa tahapan yaitu: Restrukturisasi Kredit, Penyelesaian Kredit dibawah tangan dan Penyelesaian Kredit melalui Saluran Hukum. Penyelesaian Kredit UMKM melalui saluran hukum dilaksanakan dengan Gugatan Sederhana ke Pengadilan Negeri dan Parate Eksekusi melalui Lelang.]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI DELIK FORMIL DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 JUNCTO UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2004 TENTANG PERBENDAHARAAN NEGARA DAN PENGARUHNYA TERHADAP PELAKSANAAN PIDANA PEMBAYARAN UANG PENGGANTI ]]>
<![CDATA[raden pandji amiarsa]]>
<![CDATA[ Aktualita : Jurnal Hukum Volume 1 No. 2 (Desember) 2018 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Islam Bandung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (438.535 KB)
|
DOI: 10.29313/aktualita.v1i2.4026
<![CDATA[Undang-undang Tindak Pidana Korupsi bertujuan agar memulihkan kerugian keuangan negara dan perekonomian negara, sedangkan dalam tataran praktek peradilan, penjatuhan pidana penjara lebih banyak dilakukan dibanding upaya pengembalian kerugian negara yang sesungguhnya mekanismenya sudah ada pada Undang-undang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat 1 huruf b berupa pidana tambahan yang disebut Pembayaran Uang Pengganti. Tujuan dari penelitian ini adalah, untuk mengetahui implementasi delik formil pada Pasal 2 dan 3 Undang-Undang No 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara dan pengaruhnya terhadap penutupan kerugian keuangan negara melalui pelaksanaan pidana pembayaran uang pengganti, upaya pengembalian keuangan negara berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara, dan prospek penutupan kerugian negara melalui pidana pembayaran uang pengganti dalam tindak pidana korupsi di masa yang akan datang.]]>
<![CDATA[TANGGUNG JAWAB HUKUM RUMAH SAKIT TERHADAP PROSES KREDENSIAL TENAGA MEDIS BERDASARKAN PERMENKES No 755 TAHUN 2011 TENTANG PENYELENGGARAAN KOMITE MEDIK DI RUMAH SAKIT SRIWIJAYA EYE CENTRE PALEMBANG ]]>
<![CDATA[nita sri mardiani]]>
<![CDATA[ Aktualita : Jurnal Hukum Volume 1 No. 2 (Desember) 2018 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Islam Bandung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (241.703 KB)
|
DOI: 10.29313/aktualita.v1i2.4016
<![CDATA[Rumah sakit Sriwijaya Eye Centre membutuhkan proses kredensial untuk menjamin akuntabilitas tenaga kesehatan. Proses ini adalah bentuk tanggung jawab rumah sakit terhadap masyarakat atas kepercayaan untuk menjaga keselamatan pasien, namun gambaran implementasi proses kredensial di rumah sakit ini belum berdasar pada konsep profesionalisme yang menyebabkan proses kredensial yang dilakukan oleh komite medik masih belum adekuat. Penelitian ini bertujuan (1) untuk mengetahui tanggung jawab hukum rumah sakit terhadap proses kredensial tenaga medis dalam menentukan kelayakan pemberian kewenangan klinis ditinjau dari Permenkes No 755 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Komite Medik di Rumah Sakit Sriwijaya Eye Centre Palembang. (2). untuk menemukan upaya komite medik dalam melaksanakan kredensial di masa mendatang untuk menjaga mutu pelayanan medis di Rumah Sakit Sriwijaya Eye Centre Palembang. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif (yuridis normatif). Spesifikasi penelitian adalah deskriptif analisis. Jenis data menggunakan data sekunder. Teknik pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan dan teknik analisis menggunakan pendekatan kualitatif karena tidak menggunakan rumus-rumus tertentu dan angka-angka. Hasil penelitian menunjukan bahwa (1) Rumah sakit Sriwijaya Eye Centre Palembang sebagai fasilitas pelayanan kesehatan belum menjalankan tanggung jawab hukum berupa kewajiban melaksanakan sistem kredensial sesuai dengan tata kelola klinis yang baik (good clinical governance) berdasarkan Permenkes No 755 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Komite Medik di Rumah Sakit, karena adanya benturan kepentingan antara pemilik dengan pengelola rumah sakit sehingga menyebabkan pelaksanaan kredensial tidak berjalan sesuai standar profesi dan keilmuan. Akibatnya keputusan pemberian kewenangan klinis (clinical privilege) kepada tenaga medis cenderung tidak sesuai dengan kompetensi tenaga medis yang berpotensi mempengaruhi mutu pemberian pelayanan medis bagi pasien. (2) Upaya komite medik melaksanakan kredensial terhadap tenaga medis di rumah sakit Sriwijaya Eye Centre Palembang di masa mendatang adalah (a) melakukan upaya monitoring kredensial dan memotret kinerja tenaga medis tidak hanya pada satu titik waktu (b) Menjalin hubungan baik tim kredensial dengan pihak manajemen dan pemilik rumah sakit berupa umpan balik atas rekomendasi Tim Kredensial kepada Direksi yang akan mendorong perbaikan sistem kredensial (c) Menyusun standardisasi aturan dan instrumen kredensial yang dikembangkan sesuai kebutuhan rumah sakit (d) Membentuk Tim kredensial yang ideal. Dengan demikian proses kredensial di rumah sakit Sriwijaya Eye Centre benar-benar menjadi sarana untuk legitimasi kompetensi tenaga medis memperoleh kewenangan klinis (clinical privilege).]]>
<![CDATA[Implementasi Prinsip Syariah Pada Akad Pembiayaan Musyarakah Mutanaqishah Dalam Produk Kredit Pemilikan Rumah ]]>
<![CDATA[Muhammad Wahyu]]>
<![CDATA[ Aktualita : Jurnal Hukum Volume 1 No. 2 (Desember) 2018 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Islam Bandung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (347.347 KB)
|
DOI: 10.29313/aktualita.v1i2.4039
<![CDATA[Akad pembiayaan Musyarakah Mutanaqishah merupakan bentuk kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk kepemilikan suatu barang atau asset. Dimana kerjasama ini akan mengurangi hak kepemilikan salah satu pihak sementara pihak yang lain bertambah hak kepemilikannya. Perpindahan kepemilikan ini melalui mekanisme pembayaran atas hak kepemilikan yang lain. Bentuk kerjasama ini berakhir dengan pengalihan hak salah satu pihak kepada pihak lain. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Secara keseluruhan pelaksanan akad pembiayaan musyarakah mutanaqishah di bank bni syariah cabang jambi belum sesuai dengan ketentuan Fatwa DSN-MUI No.73/DSN-MUI/XI/2008 tentang Musyarakah Mutanaqishah, hal tersebut dikarena belum terpenuhinya syarat musyarakah yaitu tidak adanya kontribusi modal atau tidak ada pencampuran modal diantara Bank dan Nasabah. Dengan demikian akad pembiayaan musyarakah mutanaqishah di Bank Syariah termasuk fasid, walaupun akadnya masih tetap sah.]]>
