Articles
19 Documents
Search results for
, issue
"Volume 2 No. 1 (Juni) 2019"
:
19 Documents
clear
<![CDATA[TANGGUNG JAWAB BIDAN PRAKTIK MANDIRI DALAM MELAKUKAN TINDAKAN PERSALINAN LETAK SUNGSANG YANG MENYEBABKAN KEMATIAN BAYI DITINJAU DARI PERATURAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 1464 TAHUN 2010 TENTANG IZIN DAN PENYELENGGARAAN PRAKTIK BIDAN DIHUBUNGKAN DENGAN STANDAR PROFESI BIDAN ]]>
<![CDATA[ayoe apriani]]>
<![CDATA[ Aktualita : Jurnal Hukum Volume 2 No. 1 (Juni) 2019 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Islam Bandung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (420.584 KB)
|
DOI: 10.29313/aktualita.v2i1.4670
<![CDATA[Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1464 Tahun 2010 tentang Kesehatan telah mengatur bahwa bidan dalam melakukan tindakan harus sesuai dengan kewenangan dan Standar Profesi Bidan, dalam praktiknya banyak bidan yang melakukan tindakan persalinan diluar kewenangan dalam hal ini yaitu persalinan letak sungsang yang mengakibatkan kematian. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis dengan pendekatan yuridis normatif. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder dan data primer. Teknik pengambilan data dengan studi pustaka dan wawancara serta teknik penentuan sampel dengan cara Purposive Sampling. Dari hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa tanggung jawab Bidan Praktik Mandiri yang melakukan tindakan persalinan diluar kewenangannya, akan mendapatkan sanksi administratif, sanksi pidana dan sanksi perdata.]]>
<![CDATA[Tanggung Jawab Negara dalam Penerapan Hukum Humaniter Internasional Studi Kasus Konflik Bersenjata Non-Internasional di Suriah dan Implikasinya Bagi Indonesia ]]>
<![CDATA[satria nugraha]]>
<![CDATA[ Aktualita : Jurnal Hukum Volume 2 No. 1 (Juni) 2019 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Islam Bandung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (634.857 KB)
|
DOI: 10.29313/aktualita.v2i1.4683
<![CDATA[Konflik bersenjata di Suriah berawal dari Demonstrasi anti-pemerintah di Daraa pada tanggal 23 Maret 2011 dan berkembang menjadi konflik bersenjata berkepanjangan antara pendukung rezim Bashar al-Asad dan kelompok oposisi.Konflik yang telah berlangsung tersebut telah memakan korban hingga 130.433 jiwa namun belum ada tanda-tanda akan segera berakhir ditandai dengan kegagalan perundingan antara kubu rezim dengan kelompok oposisi di jenewa pada awal tahun 2014. Kelompok oposisi tersebut menguasai beberapa wilayah di Suriah. Kawasan al-Bab atau Raqqah, misalnya, dikuasai oleh ISIS dan al-Nusra, sedangkan kawasan seperti al-Thawra atau Douma dikuasai oleh FSA. Kasawan lain seperti Qamishli atau al-Hasakah dikuasai oleh milisi-milisi Kurdi. Konflik bersenjata non-internasional di Suriah juga berdampak bagi Indonesia. Di Suriah sendiri terdapat ribuan warga negara Indonesia yang belajar maupun bekerja sebagai Tenaga Kerja Indonesia juga dengan perkembangan terbaru dimana terdapat beberapa WNI yang bergabung dengan kelompok radikal ISIS yang merupakan salah satu oposisi di Suriah. Berdasarkan latar belakang diatas, dapat diidentifikasi permasalahan adalah, Bagaimanakah pertanggung jawaban para pelaku kejahatan perang dalam konflik Bersenjata Non-Internasional di Suriah berdasarkan Hukum Humaniter Internasional, dan Apa Sajakah Implikasi dari Konflik Bersenjata Non-Internasional terhadap Indonesia. tujuan penelitian ini adalah untuk Mengetahui Pertanggung Jawaban dari Para pelaku kejahatan perang dalam konflik bersenjata non-internasional di Suriah berdasarkan Hukum Humaniter Internasional. Mengetahui Implikasi dari konflik bersenjata non-internasional di Suriah bagi Indonesia baik dampak yang terjadi secara langsung maupun tidak langsung. Penelitian yang digunakan yaitu melakukan pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan dengan mengkaji kaidah-kaidah hukum normatif atau melalui pendapat para pakar (Doktrin) serta menggali asas-asas hukum yang terkait dengan asas-asas hukum yang berlaku dalam konflik bersenjata non-internasional .. Dari penelitian tersebut didapatkan hasil Bahwa berdasarkan Hukum Humaniter Internasional para pelaku kejahatan perang dalam konflik bersenjata non-internasional di Suriah dapat dimintai pertanggung jawaban dan diadili atas kejahatannya. Bahwa konflik bersenjata non-Internasional di Suriah memiliki dampak bagi Indonesia baik secara langsung maupun tidak langsung]]>
<![CDATA[UNSUR PERSAMAAN PADA POKOKNYA DALAM PENDAFTARAN MEREK MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS DAN PENERAPANNYA DALAM PRAKTIK DIHUBUNGKAN DENGAN PELANGGARAN TERHADAP MEREK TERKENAL ]]>
<![CDATA[sendy anugrah]]>
<![CDATA[ Aktualita : Jurnal Hukum Volume 2 No. 1 (Juni) 2019 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Islam Bandung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (591.143 KB)
|
DOI: 10.29313/aktualita.v2i1.4663
<![CDATA[Merek dagang (trademark) sebagai salah satu dari hak kekayaan intelektual yang lebih dulu dikenal atau lahir daripada hak milik intelektual lainnya. Untuk mendapatkan perlindungan dan hak atas merek, merek harus didaftarkan ke Ditjen HKI Subdirektorat Merek. Sistem pendaftaran merek yang dianut oleh Negara Indonesia yaitu sistem pendaftaran first to file artinya pendaftar pertama lah yang berhak atas merek tersebut. Indikator penilaian terhadap pendaftaran merek yang paling penting yaitu unsur persamaan pada pokoknya dan itikad baik dari pendafta rmerek. Kasus merek terkenal IKEA dan merek terkenal TEENIE WEENIE keduanya merupakan kasus pelanggaran merek yang memiliki unsur persamaan pada pokoknya dengan merek terkenal. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui indikator penilaian terhadap pendaftaran merek dihubungkan dengan unsur persamaan pada pokoknya menurut Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang merek dan Indikasi Geografis serta untuk memahami unsur persamaan pada pokoknya di terapkan terhadap pendaftaran merek dalam praktik dihubungkan dengan pelanggaran merek terkenal. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan meneliti bahan-bahan kepustakaan hukum yang terkait dengan topik yang diteliti. Analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa indikator penilaian terhadap pendaftaran merek yang paling penting adalah unsur persamaan pada pokoknya yang tercantum dalam Pasal 20 dan 21 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis tapi dalam praktik unsur persamaan pada pokoknya tersebut belum sepenuhnya diterapkan oleh Subdirektorat Pemeriksa Merek. Dengan demikian Subdirektorat Pemeriksa Merek pada Direktorat Merek harus Menerapkan sepenuhnya indikator tersebut agar tidak lagi terjadi pelanggaran terhadap merek terkenal]]>
<![CDATA[Kepastian Hukum Perlindungan Pemegang Hak Desain Industri Bagi UMKM Di Indonesia ]]>
<![CDATA[afif nashiruddin]]>
<![CDATA[ Aktualita : Jurnal Hukum Volume 2 No. 1 (Juni) 2019 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Islam Bandung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (955.825 KB)
|
DOI: 10.29313/aktualita.v2i1.4707
<![CDATA[Peranan perlindungan desain industri sebagai salah satu bidang Hak Kekayaan Intelektual sering diabaikan apabila dibandingkan dengan perlindungan terhadap paten, merek atau hak cipta. Di Indonesia perkembangan industri di bidang kreatif sangat banyak, namun tidak didukung dengan perlindungan hukum yang sesuai. Perlindungan hukum diberikan agar desain industri yang dihasilkan pendesain tidak ditiru atau dimanfaatkan oleh pihak lain yang tidak berhak. Dalam penelitian ini, digunakan rumusan masalah untuk melihat bagaimana bentuk dan problematika serta model-model perlindungan terhadap pemegang hak desain industri UMKM di Indonesia.]]>
<![CDATA[IMPLIKASI PERALIHAN KEWENANGAN BIDANG PERIZINAN PERTAMBANGAN UMUM DARI DAERAH KABUPATEN /KOTA KEPADA PROVINSI JAWA BARAT BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH DIHUBUNGKAN DENGAN ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK (Studi Kasus Di Kabupaten Purwakarat) ]]>
<![CDATA[bambang widya]]>
<![CDATA[ Aktualita : Jurnal Hukum Volume 2 No. 1 (Juni) 2019 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Islam Bandung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (459.281 KB)
|
DOI: 10.29313/aktualita.v2i1.4671
<![CDATA[Penelitian ini dengan latar belakang yaitu untuk mengetahui bagaimana kewenangan pengelolaan pertambangan di Kabupaten Purwakarta berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Derah. Tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui Bagaimana Kewenangan Pengelolaan pertambangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan untuk mengetahui Bagaimana Implementasi Kewenangan Pengelolaan pertambangan berdasarkan Undang- Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Hasil penelitian menunjukan bahwa pengaturan pertambangan berdasarkan Undang Undang-Nomor 23 Tahun 2014, urusan energi dan sumberdaya mineral yang ada di kabupaten / kota diserahkan seluruhnya kepada pemerintah provinsi, sedangkan daerah terkena dampak berada di kabupaten/kota, tidak ada pemilahan kewenangan baik secara komoditas maupun kriteria yang memberikan peluang melakukan pengaturan kepada pihak kabupaten/kota. Implementasi pengelolaan pertambangan di Kabupaten Purwakarta berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 sudah benar dengan adanya pembagian kewenangan antara pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah kabupaten. tetapi tidak melupakan faktor pengawasan dan pengendalian. sedangkan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 hanya dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi. Perizinan menjadi kewenangan pemerintah provinsi menjadi tidak sederhana, jarak yang jauh dengan tata cara proses rumit, pengawasan dan pengendalian tidak terkendali karena menjadi kewenangan pemerintah pusat. Kesimpulan yaitu pengaturan kewenangan pertambangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 bertentangan dengan teori Otonomi Daerah. Undang Undang 23 Tahun 2014 memiliki kelemahan secara teori sistem hukum dengan tidak memberikan kewenangan pada pemerintah daerah kabupaten.]]>
<![CDATA[PEMBATALAN MEREK TERDAFTAR DIHUBUNGKAN DENGAN ASAS KEPASTIAN HUKUM BAGI PEMILIK MEREK ]]>
<![CDATA[asep suryadi]]>
<![CDATA[ Aktualita : Jurnal Hukum Volume 2 No. 1 (Juni) 2019 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Islam Bandung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (1071.414 KB)
|
DOI: 10.29313/aktualita.v2i1.4688
<![CDATA[Pendaftaran Merek sangat penting, mengingat hak atas merek sebagai hak eksklusif bagi pemilik merek timbul dari adanya pendaftaran. Dalam praktik, ternyata merek yang sudah didaftarkan, dapat dibatalkan melalui gugatan ke pengadilan. Tujuan penelitian untuk memahami pengaturan pembatalan merek terdaftar dalam sistem pendaftaran konstitutif, untuk menjelaskan implementasi pembatalan merek terdaftar dalam sistem pendaftaran konstitutif dihubungkan dengan asas kepastian hukum.Metode pendekatan berupa yuridis normatif, spesifikasi penelitian bersifat deskriptif analitis, sumber data berupa data sekunder, teknik pengumpulan data berupa studi dokumen dan dianalisis dengan metode normatif kualitatif.Pengaturan pembatalan merek terdaftar dalam sistem pendaftaran konstitutif khususnya di Indonesia, sudah diatur dalam UU No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, pada Pasal 76 sampai dengan Pasal 79. Implementasi pembatalan merek terdaftar dalam sistem pendaftaran konstitutif sudah sesuai dengan asas kepastian hukum.]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK RUMAH SAKIT SWASTA ATAS KETERLAMBATAN PEMBAYARAN KLAIM DALAM PELAKSANAAN JKN DIHUBUNGKAN DENGAN PERMENKES NOMOR 71 TAHUN 2013 TENTANG PELAYANAN KESEHATAN PADA JKN ]]>
<![CDATA[abdurrahman hakim]]>
<![CDATA[ Aktualita : Jurnal Hukum Volume 2 No. 1 (Juni) 2019 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Islam Bandung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (589.798 KB)
|
DOI: 10.29313/aktualita.v2i1.4664
<![CDATA[Dalam pelaksanaan kerjasama antara rumah sakit swasta dengan BPJS terdapat hal yang memberatkan rumah sakit sebagai provider BPJS, antara lain pembayaran klaim tagihan yang tertunda. Hal tersebut dapat menimbulkan kerugian dalam pengelolaan rumah sakit. Kerugian yang dialami oleh rumah sakit terdapat pada cash flow rumah sakit yang dapat mengakibatkan pelayanan terhambat dan memungkinkan terhentinya keberlangsungan rumah sakit. Berdasarkan hal tersebut perlu adanya perlindungan hukum terhadap rumah sakit dalam Sistem Jaminan Kesehatan Nasional. Oleh karena itu, penulis mengangkat judul “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Rumah Sakit Atas Keterlambatan Pembayaran Klaim Dalam Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional Dihubungkan Dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2013 Tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional”. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif (normative legal research). Perlindungan hukum terhadap hak-hak rumah sakit swasta dalam pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional diatur berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2013 Tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional, yang diwujudkan dalam perjanjian kerjasama antara rumah sakit dengan BPJS Kesehatan dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Sementara itu, upaya-upaya hukum yang dapat dilakukan oleh rumah sakit swasta jika terjadi keterlambatan dalam pembayaran klaim dalam pelaksanaan jaminan kesehatan nasional yaitu penyelesaian sengketa melalui peradilan, penyelesaian sengketa non-peradilan, dan lembaga anjak piutang.]]>
<![CDATA[NON DISCLOSURE AGREEMENT SEBAGAI PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL DALAM PERJANJIAN KERJASAMA ]]>
<![CDATA[asry rismawaty]]>
<![CDATA[ Aktualita : Jurnal Hukum Volume 2 No. 1 (Juni) 2019 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Islam Bandung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (998.264 KB)
|
DOI: 10.29313/aktualita.v2i1.4706
<![CDATA[Perjanjian Kerahasiaan atau yang sering disebut dengan Non Disclosure Agreement semakin dirasa pelu digunakan dalam setiap perjanjian kerjasama sebagai bentuk dari perlindungan Hukum Kekayaan Intelektual. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui urgensi pentingnya informasi rahasia dibuat atau dicantumkan dalam suatu klausula perjanjian kerjasama. Hasil dalam penelitian ini menunjukan bahwa dengan adanya perjanjian kerahasiaan dalam suatu perjanjian kerjasama dapat melindungi dan melindungi para pihak yang berkepentingan.]]>
<![CDATA[KEWENANGAN TERAPIS GIGI MULUT MENURUT PERMENKES NO. 20 TAHUN 2016 TENTANG IZIN DAN PENYELENGGARAAN PRAKTIK TERAPIS GIGI DAN MULUT DIHUBUNGKAN DENGAN KOMPETENSI TERAPIS GIGI MULUT DI WILAYAH KERJA PUSKESMAS KABUPATEN SUBANG ]]>
<![CDATA[devy octaviana]]>
<![CDATA[ Aktualita : Jurnal Hukum Volume 2 No. 1 (Juni) 2019 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Islam Bandung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (640.765 KB)
|
DOI: 10.29313/aktualita.v2i1.4673
<![CDATA[Permenkes Nomor 20 tahun 2016 tentang izin dan penyelenggaraan praktik terapis gigi dan mulut, antara lain mengatur tentang kompetensi dan kewenangan terapis gigi dan mulut dalam tindakan. Beberapa Puskesmas di Kabupaten Subang terdapat suatu tindakan yang dilakukan terapis gigi mulut salah satunya pencabutan lebih dari satu akar dengan alasan saling membantu. Tujuan penelitian dari tesis ini untuk mendeskripsikan implementasi kewenangan dan upaya pelaksanaan terapis gigi mulut menurut Permenkes Nomor 20 tahun 2016 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Terapis Gigi dan Mulut dihubungkan dengan kompetensi terapis gigi mulut di wilayah kerja Puskesmas kabupaten Subang.Metode penelitian menggunakandeskriptif analitis. Penentuan sampel menggunakan purposive sampling. Datasekunder yang bersifat kualitatif. Teknik analisa data dengan metode kualitatif normatif. Hasil dari penelitian bahwa implementasi kewenangan terapis gigi mulut dalam melakukan tindakan ada beberapa yang sesuai dan ada beberapa yang tidak sesuai dengan Permenkes No. 20 tahun 2016. Upaya menangani pelaksanaan kewenangan terapis gigi mulut meliputi mempertegas aturan agar dilaksanakan secara berkesinambungan, melakukan pembinaan melalui pelatihan, melakukan pengawasan agar tertib dalam hal kewenangan sesuai kompetensi.]]>
