Garuda - Garba Rujukan Digital

TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP PEMBATALAN KEBERANGKATAN JEMAAH HAJI Seha; Gani Jumat; Muhammad Syarief Hidayatullah
Qaumiyyah: Jurnal Hukum Tata Negara Vol. 3 No. 1 (2022)
Publisher : Program Studi Hukum Tata Negara Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24239/qaumiyyah.v3i1.38

This study aims to find out why the Ministry of Religion issued KMA No. 494 of 2020 concerning the Cancellation of the Departure of the Hajj Congregation for the 2020 Hajj pilgrimage, as well as the view of fiqh siyasa on this decision. This research method uses the method of analysis of regulatory texts using a hermeneutic approach which is carried out by analyzing texts related to the legal issues being discussed. The results of the research show that the Minister of Religion issued a policy contained in the Decree of the Minister of Religion Number 494 of 2020 concerning Cancellation of Departure of Pilgrims to Hajj to maintain the health and safety of pilgrims from the dangers of the Covid-19 pandemic while at the same time providing legal certainty to pilgrims who are delayed to departed. The Hajj rules do not only come from the Indonesian government, but are also regulated by Saudi Arabia and apply to all countries, so the government canceling the departure of pilgrims is also a response to the rules issued by the Saudi Arabian government. As for the Decree of the Minister of Religion when viewed from the fiqh siyasa it is very appropriate, because in fiqh siyasa there is a provision that fighting for the benefit and safety of the ummah is the main goal. Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui alasan Kementerian Agama mengeluarkan KMA No. 494 tahun 2020 tentang Pembatalan Keberangkatan Jemaah Haji pada penyelenggaraan ibadah haji tahun 2020, serta bagaimana pandangan fiqh siyasah terhadap putusan tersebut. Metode penelitian ini menggunakan metode analisis terhadap teks regulasi dengan menggunakan pendekatan hermeneutik yang dilakukan dengan menganalisis teks yang terkait isu hukum yang sedang dibahas. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa, Menteri Agama mengeluarkan kebijakan yang tertuang dalam Surat Keputusan Menteri Agama Nomor 494 Tahun 2020 tentang Pembatalan Keberangkatan Jemaah Haji dilakukan untuk menjaga kesehatan dan keselamatan jemaah haji dari bahaya pandemi Covid-19 sekaligus memberikan kepastian hukum kepada jemaah haji yang tertunda untuk diberangkatkan. Aturan haji tidak hanya berasal dari pemerintah Indonesia, tetapi juga diatur oleh Arab Saudi dan berlaku bagi semua negara, sehingga pemerintah membatalkan keberangkatan jemaah haji juga merupakan respon dari aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah Arab Saudi. Adapun Keputusan Menteri Agama tersebut apabila ditinjau dari fiqh siyasah sudah sangat tepat, karena dalam fiqh siyasah terdapat ketentuan bahwa memperjuangkan kemaslahatan serta keselamatan bagi ummat merupakan suatu tujuan utama.

TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP PROBLEMATIKA PEGAWAI HONORER Futri Amelia A.Lapaja; Hamiyuddin; Sapruddin
Qaumiyyah: Jurnal Hukum Tata Negara Vol. 3 No. 1 (2022)
Publisher : Program Studi Hukum Tata Negara Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24239/qaumiyyah.v3i1.39

As part of the Palu Region XII Production Forest Management Agency, the performance of honorary employees has its own problems. Poor performance will result in not optimal service and quality of related agencies. Fiqh siyasah as binoculars to see how the performance of BPHP Region XII Palu honorary employees in the eyes of Islamic government law. Based on the fiqh siyasa review of the Problems of Honorary Employees at the Production Forest Management Office for Region XII Palu, it cannot be said that it is in accordance with the principles of fiqh siyasa. Because there are still Honorary employees who are not trustworthy and do not carry out their duties properly. The performance of honorary employees should be in accordance with the principles of good governance, namely justice, leaving those that are not of use value, ukhuwah, and trustworthiness. BPHP Region XII Palu agency and honorary employees who are there must be able to work together in an effort so that problems in these agencies can be resolved properly by means of the BPHP Region XII Palu must always find solutions for honorary employees who do not get promoted and honorary employees at the institution must improve performance more effectively and better. Abstrak Sebagai salah satu bagian dari instansi Balai Pengelolaan Hutan Produksi Wilayah XII Palu, kinerja pegawai honorer memiliki problematika tersendiri. Kinerja yang buruk akan berakibat pada tidak maksimalnya pelayanan dan kualitas instansi terkait. Fiqh siyasah sebagai teropong untuk melihat bagaimana kinerja pegawai honor BPHP Wilayah XII Palu dalam kacamata hukum pemerintahan islam. Berdasarkan tinjauan fiqh siyasah terhadap Problematika Pegawai Honorer Pada Balai Pengelolaan Hutan Produksi Wilayah XII Palu, belum dapat dikatakan bersesuaian dengan prinsip fiqh siyasah. Karena masih adanya pegawai Honorer yang tidak amanah dan tidak melaksanakan tugasnya dengan baik. Seharusnya kinerja dari pegawai honorer sesuai dengan asas-asas tata kelola pemerintahan yang baik, yaitu keadilan, meninggalkan yang tidak bernilai guna, ukhuwah, dan amanah. Instansi BPHP Wilayah XII Palu dan pegawai honorer yang ada di sana harus bisa bekerja sama mengupayakan agar permasalahan di instansi tersebut dapat teratasi dengan baik dengan cara pihak BPHP Wilayah Xii Palu harus selalu mencari solusi untuk pegawai honorer yang tidak kunjung terangkat dan pegawai honorer di instasi tersebut harus meningkatkatkan kinerja lebih efektif dan baik lagi.

TINJAUAN SIYASAH SYAR’IYYAH TERHADAP DAMPAK PENERAPAN OTONOMI DAERAH PADA SISTEM PEMERINTAHAN DESA Mohamad Aswin
Qaumiyyah: Jurnal Hukum Tata Negara Vol. 3 No. 2 (2022)
Publisher : Program Studi Hukum Tata Negara Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24239/qaumiyyah.v3i2.42

Islam itself provides space for ijtihad in the area of siyasa or politics or the state as long as it is for the benefit and justice and welfare in general. The establishment of a new autonomous region can be a solution to increase welfare and equitable development in an area. So that the research questions in the formulation of the problem are how the impact of the application of regional autonomy on the government system in Petimbe Village and how siyasah syar'iyyah reviews the impact of implementing regional autonomy on the government system in Petimbe Village. The empirical legal method through a qualitative approach is the method of this research. So the results of the study explain that the implementation of regional autonomy in the village government system has a good impact on the ongoing development of the village. With more flexibility for the village in determining the main things that are the needs of the community, trust in the government will gradually arise which can also lead to empowering the community to participate actively in building a village that is more autonomous from day to day. Even though the positive impact that is so large, autonomy itself also opens up many opportunities for KKN actors which arise as a result of the freedom of the village and region in work and Islam does not have specific recommendations on how the government should run its government, but that does not mean that Islam does not regulate it. Islam is a complex religion that regulates all aspects of life, even though in reality Islam does not clearly regulate how the wheels of government should be run, Islam has provided the foundations for how to live in a state and society, while these foundations are in the form of deliberation, justice, equality and equality. monotheism, all of which must be based on the benefit of its people. Abstrak Islam sendiri memberikan ruang ijtihad dalam wilayah siyasah atau politik atau negara asalkan demi kemaslahatan dan keadilan serta kesejateraan secara umum. Pembentukan daerah otonomi baru bisa menjadi solusi peningkatan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan di suatu daerah. Sehingga yang menjadi pertanyaan penelitian dalam rumusan masalah adalah bagaimana dampak penerapan otonomi daerah pada sistem pemerintahan di Desa Petimbe dan bagaiama tinjauan siyasah syar’iyyah terhadap dampak penerapan otonomi daerah pada sistem pemerintahan di Desa Petimbe. Adapun metode hukum empris melalui pendekatan kualitatif menjadi metode penelitian ini. Sehingga hasil penelitian menjelaskan bahwa penerapan otonomi daerah pada sistem pemerintahan desa berdampak baik bagi berlangsungnya pembangunan desa. Dengan lebih leluasanya desa dalam menentukan hal-hal pokok yang jadi kebutuhan masyarakatnya maka lambat laun akan timbul kepercayaan kepada pemerintah yang juga dapat menimbulkan pendayagunaan masyarakat untuk turut serta aktif dalam membangun desa yang lebih otonom dari hari ke hari. Meskipun dampak positif yang begitu besar otonomi sendiri juga banyak membuka peluang bagi pelaku-pelaku KKN yang mana timbul akibat keleluasaan desa maupun daerah dalam bekerja, dan Islam tidak ada anjuran spesifik tentang bagaimana seharusnya pemerintah menjalankan roda pemerintahnya namun bukan berarti Islam tak mengaturnya. Islam adalah agama kompleks yang mengatur keseluruhan sendi kehidupan, meskipun pada kenyataanya Islam tak mengatur secara jelas bagaimana seharusnya roda pemerintahan dijalankan namun agama Islam telah memberikan landasan-landasan tentang bagaimana hidup bernegara dan bermasyrakat, adapun landasan-landasan itu berupa musyawarah, keadilan, persamaan dan tauhid yang semunya harus berdasar pada kemaslahatan umatnya.

IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2018 ATAS FENOMENA PENGEMIS DI KOTA PALU PERSPEKTIF FIKIH SIYASAH Karmila S. Pontoh; Yuni Amelia
Qaumiyyah: Jurnal Hukum Tata Negara Vol. 3 No. 2 (2022)
Publisher : Program Studi Hukum Tata Negara Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24239/qaumiyyah.v3i2.44

This study aims to understand and analyze the implementation of Regional Regulation Number 3 of 2018 concerning the Phenomenon of Beggars in Palu City from the Perspective of Fiqh Siyasah. This study uses a descriptive analysis method and then draws conclusions using a deductive mindset, namely the analysis taken by stating general provisions regarding Regional Regulations in handling beggars. Furthermore, these provisions are used to analyze the implementation of Regional Regulation Number 3 of 2018 based on the Siyasah Fiqh perspective. The results showed that the implementation of the Palu City regional regulation Number 3 of 2018 on the handling of beggars in the city. Based on the Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 31 of 1980 Article 2 explains that the prevention of homeless and beggars includes preventive, repressive, rehabilitation, and social reintegration efforts. In the Siyasah Jurisprudence Review on the Implementation of the Palu City Regional Regulation Number 3 of 2018 the phenomenon of beggars does not conflict with the principles contained in siyasah fiqh. based on the principles of siyasa fiqh that are oriented towards benefit, avoiding elements of tyranny, the principle of justice and equality of rights, and based on the principle of deliberation. Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk memahami dan menganalisis implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Fenomena Pengemis di Kota Palu Perspektif Fikih Siyasah. Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif kemudian diambil kesimpulan dengan menggunakan pola pikir deduktif yaitu analisa yang diambil dengan mengemukakan ketentuan secara umum tentang Peraturan Daerah dalam penanganan pengemis. Selanjutnya ketentuan tersebut digunakan untuk menganalisis implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 berdasarkan perpektif Fikih Siyasah. Hasil penelitian menunjukkan Implementasi peraturan daerah Kota Palu Nomor 3 Tahun 2018 atas penanganan pengemis di kota Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1980 Pasal 2 menjelaskan bahwa penanggulangan gelandangan dan pengemis yang meliputi upaya-upaya preventif, represif, rehabilitasi, dan reintegrasi sosial. Dalam Tinjauan Fikih Siyasah Terhadap Implementasi Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 3 Tahun 2018 atas fenomena pengemis tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip yang ada dalam Fikih Siyasah. berdasarkan prinsip-prinsip Fikih Siyasah yang berorientasi pada kemaslahatan, menghindari unsur kedzaliman, prinsip keadilan dan persamaan hak, serta berdasarkan prinsip musyawarah.

KEWENANGAN KEPALA DESA TERHADAP PENYELESAIAN KONFLIK DALAM PERSPEKTIF FIKIH SIYASAH Nurfatima; M. Taufan B.; Muhammad Taufik
Qaumiyyah: Jurnal Hukum Tata Negara Vol. 3 No. 2 (2022)
Publisher : Program Studi Hukum Tata Negara Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24239/qaumiyyah.v3i2.45

The essence of the problem in this study is due to the absence of burial places for non-Muslim residents, causing disagreements among residents who refuse to unite non-Muslim cemeteries with Muslim cemeteries. So that interest in answering research questions can be formulated: first, what is the authority of the village head in resolving conflicts from the perspective of siyasa fiqh. Second, how is the approach used by the village head in conflict resolution related to the provisions contained in siyasa fiqh. The use of the research method chosen is a type of empirical Islamic law research. Based on the two research questions that have been formulated, it can be observed from the results of the research: first, conflict resolution carried out by the village head where the village head acts as an imam or leader trying to resolve the problems that occur fairly, so as not to add to the commotion among the people of Tumora Village . The authority exercised by the village head is in accordance with fiqh siyasa. Second, the approach taken by the village head in resolving conflicts is a direct approach through deliberations and the village head gives directions to live tolerantly and do justice in the midst of society. Abstrak Inti permasalahan dalam penelitian ini disebabkan karena tidak adanya tempat pemakaman untuk warga non muslim sehingga menyebabkan perselisihan pendapat antar warga yang menolak pemakaman non muslim disatukan dengan pemakaman muslim. Sehingga ketertarikan dalam menjawab pertanyaan penelitian dapat dirumuskan: pertama, bagaimanakah kewenangan kepala desa dalam penyelesaian konflik dalam perspektif fikih siyasah. Kedua, bagaimanakah pendekatan yang digunakan oleh kepala desa dalam penyelesaian konflik dikaitkan dengan ketentuan yang terdapat dalam fikih siyasah. Penggunaan metode penelitian yang dipilih adalah jenis penelitian hukum Islam empiris. Berdasarkan dua pertanyaan penelitian yang telah dirumuskan, maka dapat diamati dari hasil penelitian: pertama, Penyelesaian konflik yang dilakukan oleh kepala Desa dimana kepala desa berperan sebagai seorang imam atau pemimpin berusaha menyelesaikan permasalahan yang terjadi dengan adil, sehingga tidak menambah keributan di antara masyarakat Desa Tumora. Kewenangan yang dilakukan oleh kepala Desa telah sesuai dengan fikih siyasah. Kedua, pendekatan yang dilakukan oleh kepala desa dalam menyelesaikan konflik dengan pendekatan secara langsung lewat musyawarah dan kepala desa memberikan arahan untuk hidup bertoleransi dan berbuat keadilan di tengah-tengah masyarakat.

ANALISIS UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM TERHADAP KETERWAKILAN PEREMPUAN DI DPRD KOTA PALU Regitha Aulia Putri; Nadia
Qaumiyyah: Jurnal Hukum Tata Negara Vol. 3 No. 1 (2022)
Publisher : Program Studi Hukum Tata Negara Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24239/qaumiyyah.v3i1.46

The involvement of women in politics has always been a topic of discussion, especially during general elections. Women's involvement in politics from time to time should increase, one of which is the increase in women's representation in the legislature. However, women's representation in the Regional People's Legislative Council of Palu City has not met the 30% quota. The provisions in Law Number 7 of 2017 very clearly state that there is an obligation regarding the quota for women's representation that must be met in terms of participating in the general election process, namely 30%, but the implementation has not been optimal. Fulfillment in parliamentary seats has not yet reached the 30% mark. As it should be And in the provisions of Fiqh Siyasa, women's representation in politics is fine, because the arena of women's representation is also in accordance with the principles of fiqh siyasa, namely sovereignty, justice, deliberation and consensus, equality, rights and obligations, and Amar ma 'ruf nahi munkar. So it is okay if there are women who are used as leaders or representatives of the people, especially in politics. Influential political parties are very important in increasing women's representation in politics, so parties must pay attention to this. And in terms of making laws and regulations, the government should still be guided by existing regulations. It must also consider the impact that will be caused by the existence of these laws and regulations. Abstrak Keterlibatan perempuan dalam politik selalu menjadi pembicaraan terutama pada masa dilaksanakan pemilihan umum. Keterlibatan perempuan dalam politik dari waktu ke waktu seharusnya mengalami peningkatan, salah satu ialah peningkatan keterwakilan perempuan di legislatif. Namun keterwakilan perempuan pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palu belum memenuhi kuota 30%. Ketentuan pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 sudah sangat jelas menyebutkan mengenai adanya kewajiban tentang kuota keterwakilan perempuan yang harus dipenuhi dalam hal akan mengikuti proses pemilihan umum yakni 30%, namun namun dalam pelaksanaan belum maksimal. Pemenuhan di kursi parlemen belum mencapai angka 30%. Sebagaimana mestinya Dan di dalam ketentuan Fiqh Siyasah, keterwakilan perempuan dalam politik sah-sah saja, karena arena keterwakilan perempuan pun sudah sesuai dengan prinsip-prinsip fiqh siyasah, yakni kedaulan, keadilan, musyawarah dan ijma, persamaan, hak dan kewajiban, dan Amar ma’ruf nahi munkar. Jadi sah-sah saja apabila terdapat perempuan yang dijadikan sebagai pemimpin ataupun wakil rakyat khususnya dalam politik. Partai politik berpengaruh sangat penting dalam meningkatkan keterwakilan perempuan dalam politik sehingga partai harus memperhatikannya. Dan dalam hal pembuatan peraturan perUndang-Undangan sudah seharusnya pemerintah harus tetap berpedoman dengan peraturan yang ada. Juga harus mempertimbangan dampak yang akan ditimbulkan dengan adanya peraturan perUndang-Undangan tersebut.

IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NO. 3 TAHUN 2012 TENTANG PEMBINAAN DAN PENERTIBAN PEDAGANG KREATIF LAPANGAN DALAM PERSPEKTIF FIQH SIYASAH Hanan Siti Hawa; Gani Jumat; Suhri Hanafi
Qaumiyyah: Jurnal Hukum Tata Negara Vol. 3 No. 2 (2022)
Publisher : Program Studi Hukum Tata Negara Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24239/qaumiyyah.v3i2.47

The rise of creative field traders has led to the emergence of various problems and issues that the irregular existence of field creative traders disturbs the comfort and cleanliness of the environment. The phenomenon of field creative traders has become a concern because it is no longer in accordance with the development of conditions, state administration and the handling of regional autonomy. This research is included in the type of field research research. The nature of the research is descriptive analysis. Data were taken from two sources, namely primary and secondary data. The method used in analyzing the data is a qualitative research method combined with literary theory, then the collected data is processed systematically using an inductive mindset. The results of the research show that in Regional Regulation No. 3 of 2012 it is very clear that field creative traders have rights, obligations and prohibitions that must be obeyed, it's just that the practice that occurs in the field is that there are still many field creative traders, even from the government, they don't carry out the points in regional regulations properly, so that the market still looks not clean, neat, and orderly. From the perspective of Fiqh Siyasah, it is true that the contents of the regulations contained in Regional Regulation No. 3 of 2012, is in accordance with the provisions of Islamic law. However, there are still many things that are not in accordance with the provisions of Fiqh Siyasah. Abstrak Maraknya Pedagang Kreatif Lapangan berbuntut pada munculnya berbagai masalah dan persoalan bahwa keberadaan Pedagang Kreatif Lapangan yang tidak teratur mengganggu ketertiban, serta kebersihan lingkungan. Fenomena Pedagang Kreatif Lapangan telah menjadi perhatian karena tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, ketatanegaraan dan tuntutan penyelenggaraan otonomi daerah. Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian field research. Sifat penelitian bersifat deskriptif analisis. Data diambil dari dua sumber yaitu data primer dan sekunder. Metode yang digunakan dalam menganalisis data adalah metode penelitian kualitatif yang dipadukan dengan teori kepustakaan, lalu dari data yang terkumpul diolah secara sistematis dengan menggunakan pola pikir induktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2012 sudah sangat jelas bahwa pedagang kreatif lapangan memiliki hak, kewajiban, dan larangan yang harus ditepati, hanya saja praktek yang terjadi di lapangan masih banyak Pedagang Kreatif Lapangan bahkan dari pihak pemerintah tidak menjalankan poin-poin dalam Peraturan Daerah dengan baik, sehingga Pasar masih terlihat tidak bersih, rapih, dan tertib. Ditinjau dalam perspektif Fiqh Siyasah bahwa sejatinya isi peraturan yang termuat dalam Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2012, telah sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Namun implementasinya di lapangan masih banyak hal yang kurang sesuai dengan ketentuan Fiqh Siyasah.

KEMURNIAN HAKIM ADHOK PADA SISTEM PERADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL DI INDONESIA Daryono
Qaumiyyah: Jurnal Hukum Tata Negara Vol. 3 No. 2 (2022)
Publisher : Program Studi Hukum Tata Negara Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24239/qaumiyyah.v3i2.48

The purpose of this study is to examine the purity of ad-hoc judges in the Industrial Relations Justice system in Indonesia. This study uses a normative legal research method with a statute and comparative approach. The results of the study show that the position of ad hoc judges as executor of judicial power, who should be free to enforce law and justice, is different from that of ad hoc judges at the Industrial Relations Court whose position is regulated in Law No. 2 of 2004 concerning Industrial Relations Dispute Settlement (UU-PPHI). The position of ad hoc judges at the Industrial Relations Court is tied to each of the proposing organizations, either Workers/Labourers' organizations or employers' organization, which causes the position of an ad hoc Judges, in the industrial relations judicial system to be less independent, due to the requirements of the interests of each proposing organization. In fact, the existence of ad-hoc judges in the judicial system is expected to be able to create a sense of community justice. Abstrak Tujuan studi ini untuk mengkaji Kemurnian Hakim Ad-hoc pada sistem Peradilan Hubungan Industrial di Indonesia. Studi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan komparatif. Hasil studi menunjukkan bahwa Kedudukan hakim Ad-hoc sebagai pelaksana Kekuasaan Kehakiman, yang seharusnya bebas merdeka dalam menegakan hukum dan keadilan, namun berbeda halnya dengan Hakim Ad hoc pada Pengadilan Hubungan Industrial yang kedudukannya diatur dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (UU-PPHI), Kedudukan Hakim Ad hoc pada Pengadilan Hubungan Industrial ternyata terikat dengan masing-masing organisasi pengusul, baik organisasi Pekerja/Buruh atau organisasi pengusaha, yang menyebabkan kedudukan Hakim Ad hoc dalam sistem peradilan hubungan industrial menjadi tidak independen, karena syarat kepentingan dari masing-masing organisasi pengusul. Padahal keberadaan hakim ad-hoc pada sistem Peradilan diharapkan mampu menciptakan rasa keadilan masyarakat.

URGENSI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE BERBASIS KEARIFAN LOKAL DI INDONESIA Eko Prasetyo; Arif Sugitanata
Qaumiyyah: Jurnal Hukum Tata Negara Vol. 3 No. 1 (2022)
Publisher : Program Studi Hukum Tata Negara Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24239/qaumiyyah.v3i1.49

This article discusses a concept that seeks to create a responsive and accountable government system by using descriptive analysis research methods and literature study as the basis for the data used, by using literature studies whose primary materials and data are compiled using books and journals that are related. The results of this study are that concepts based on local wisdom become the basis for the government's behavior and for the community, the principles that fill the concept can be used as a touchstone for government actions. This concept is referred to as good governance. Steps that can be taken to maximize the implementation of good governance are to maximize the role of society and make the values that live in it the basis for policy making. The hope is to maintain responsiveness and benefit from the legal products that are made. In addition, the judicial power also plays a major role in the essence of local wisdom, which can be seen from the consideration of the decision. Abstrak Artikel ini membahas tentang suatu konsep yang berusaha mewujudkan tatanan pemerintahan yang responsif dan akuntabel dengan menggunkanan metode penelitian analisis deskriptif dan study kepustakaan sebagai dasar data yang digunakan, dengan menggunakan studi kepustakaan yang bahan dan data primernya dalam penyusunannya menggunakan buku-buku dan jurnal-jurnal yang berkaitan. Hasil penelitian ini ialah bahwa konsep yang berbasis kearifan lokal menjadi landasan bagi pemerintah dalam bersikap dan bagi masyarakat, prinsip-prinsip yang mengisi konsep tersebut dapat dijadikan sebagai batu uji terhadap tindakan pemerintah. Konsep ini disebut sebagai good governance. Langkah yang dapat ditempuh untuk memaksimalkan penerapan good governance adalah dengan memaksimalkan peran masyarakat dan menjadikan nilai-nilai yang hidup di dalamnya sebagi pijakan pembuatan kebijakan. Harapannya adalah menjaga responsifitas dan maslahah dari produk hukum yang dibuat. Selain itu, kekuasaan kehakiman juga berperan besar terhadap esensi dari kearifan lokal yang lihat dari pertimbangan putusannya.

TINJAUAN FIKIH SIYASAH TERHADAP WEWENANG KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) SULAWESI TENGAH DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI PEMILIHAN GUBERNURTAHUN 2020 Fitriani; Marzuki; Wahyuni
Qaumiyyah: Jurnal Hukum Tata Negara Vol. 3 No. 1 (2022)
Publisher : Program Studi Hukum Tata Negara Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24239/qaumiyyah.v3i1.50

This research examines two research questions that have been formulated: first, what is the authority of the Central Sulawesi General Election Commission (KPU) to increase participation in the 2020 gubernatorial election? Second, what are the inhibiting factors in increasing voter participation in the 2020 gubernatorial election in Central Sulawesi. The research method used is a type of qualitative research, so that data collection techniques use more observation, interviews, and documentation. If the research questions are answered, then the results of this study explain that the aspect of voting doubt is related to the usefulness of the election, busy work, and voter awareness. While the technical factors of holding elections consist of aspects of campaign stages, aspects of voter lists, aspects of socialization and voter education as well as aspects of voting. Population administration factors, political factors, the covid 19 pandemic factor. During the election of the Governor and Deputy Governor of Central Sulawesi Province in 2020, voter behavior was categorized in a voter typology consisting of three typologies namely; the first is a sociological typology, the second is a psychological typology, and the third is a rational election typology. Abstrak Penelitian ini mengkaji dua pertanyaan penelitian yang telah yang dirumuskan: pertama, bagaimana wewenang Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulawesi Tengah dalam meningkatkan partisipasi pemilihan gubernur Tahun 2020? Kedua, apakah faktor penghambat dalam meningkatkan partisipasi pemilih pada pemilihan Gubernur Tahun 2020 di Sulawesi Tengah. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian kualitatif, sehingga teknik pengumpulan data lebih menggunakan observasi, wawancara (interview), dan dokumentasi. Apabila dijawab pertanyaan penelitian, maka hasil penelitian ini menjelaskan bahwa aspek keraguan pemilihan terhadap kemanfaatan pemilihan, kesibukan pekerjaan, kesadaran pemilih. Sedangkan Faktor teknis penyelenggaraan pemilihan yang terdiri dari aspek tahapan kampanye, aspek daftar pemilih, aspek sosialisasi dan pendidikan pemilih serta aspek pemungutan suara. Faktor administrasi kependudukan, fakator politik, faktor pandemi covid 19. Saat pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020, perilaku pemilih dikategorikan dalam tipologi pemilih yang terdiri dari tiga tipologi yakni; pertama tipologi sosiologis, kedua tipologi psikologis dan, ketiga tipologi pemilihan rasional.

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
Randi Atma

Contact Email
qaumiyyah@iainpalu.ac.id

Phone
+6282345682297

Journal Mail Official
qaumiyyah@iainpalu.ac.id

Editorial Address
Jalan Diponegoro Nomor 23 Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah

Location
Kota palu,

Sulawesi tengah

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name Randi Atma

Contact Email qaumiyyah@iainpalu.ac.id

Phone +6282345682297

Journal Mail Official qaumiyyah@iainpalu.ac.id

Editorial Address Jalan Diponegoro Nomor 23 Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah

Location Kota palu, Sulawesi tengah INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
Randi Atma

Contact Email
qaumiyyah@iainpalu.ac.id

Phone
+6282345682297

Journal Mail Official
qaumiyyah@iainpalu.ac.id

Editorial Address
Jalan Diponegoro Nomor 23 Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah

Location
Kota palu,

Sulawesi tengah

INDONESIA