cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Randi Atma
Contact Email
qaumiyyah@iainpalu.ac.id
Phone
+6282345682297
Journal Mail Official
qaumiyyah@iainpalu.ac.id
Editorial Address
Jalan Diponegoro Nomor 23 Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah
Location
Kota palu,
Sulawesi tengah
INDONESIA
Qaumiyyah: Jurnal Hukum Tata Negara
Published by Universitas Islam Negeri DATOKARAMA PALU
ISSN : 27750299     EISSN : 27750299     DOI : https://doi.org/10.24239/qaumiyyah
Core Subject : Religion, Social,
Religion Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Qaumiyyah: Jurnal Hukum Tata Negara dipublikasikan oleh Program Studi Hukum Tata Negara Islam, Fakultas Syariah, Instutut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu. Terbit dua kali dalam setahun, jurnal ini mengundang para dosen, peneliti, dan pemerhati dalam bidang hukum tata negara dalam kaitannya dengan isu-isu keislaman untuk berpartisipasi dengan mempublikasikan hasil riset pada jurnal ini
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 55 Documents
 2   3   4   5   6 
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP MOTIF KAIN TENUN SONGKET LEJO DI KABUPATEN BENGKALIS Faturrazi; Dewi, Irlina; Syakirin, Hamdan; Pangestu, Risky
Qaumiyyah: Jurnal Hukum Tata Negara Vol. 4 No. 1 (2023)
Publisher : Program Studi Hukum Tata Negara Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24239/qaumiyyah.v4i1.51

Abstract

This research focuses on the traditional songket weaving culture of Bengkalis, Riau Province, Indonesia. Songket is a type of traditional woven fabric with unique motifs and philosophies that represent the values of life, religion, education, and culture. The origin of songket weaving in Indonesia is still uncertain, some experts say that this weaving was brought by Arab traders who spread Islam and weaving techniques silk from China and India. The purpose of this study is to gain a deeper understanding of the legal aspects of intellectual property rights and traditional cultural arts related to songket weaving motifs lejo Bengkalis. The research method used in this study is a qualitative approach with data collection techniques such as observation, interviews, and documentation. The results showed that legal protection regarding songket cloth motifs in Bengkalis is still inadequate, and there are several challenges in preserving the culture that There include lack of public awareness, law enforcement. With this research, it is expected to be a promoter for the community of the importance of supporting local industries, and developing a certification system for original songket products. Abstrak Penelitian ini berfokus kepada budaya tenun songket tradisional Bengkalis, Provinsi Riau, Indonesia. Songket adalah jenis kain tenun tradisional dengan motif dan filosofi unik yang mewakili nilai-nilai kehidupan, agama, pendidikan, dan budaya. Asal-usul tenun songket di indonesia masih belum pasti, beberapa ahli menyebutkan bahwa tenun ini dibawa oleh pedagang arab yang menyebarluaskan agama islam dan teknik tenun sutra dari China dan India. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memperoleh pemahaman yang lebih dalam mengenai aspek hukum hak kekayaan intelektual dan seni budaya tradisional terkait dengan motif tenun songket lejo Bengkalis. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data seperti obervasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhapat motif kain songket di Bengkalis masih kurang memadai, dan ada beberapa tantangan dalam melestarikan kebudayaan yang ada termasuk kurangnya kesadaran masyarakat, penegak hukum. Dengan adanya penelitian ini diharapkan menjadi promotor bagi masyarakt akan pentingnya mendukung industri lokal, dan mengembangkan sistem sertifikasi untuk produk songket asli
IDENTIFIKASI YURIDIS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PERJUDIAN ONLINE DI INDONESIA Indah Novita Sari, Septi; Nur Hidayah, Tiara
Qaumiyyah: Jurnal Hukum Tata Negara Vol. 4 No. 1 (2023)
Publisher : Program Studi Hukum Tata Negara Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24239/qaumiyyah.v4i1.58

Abstract

Quick mechanical advances in the ongoing time frame have given tremendous open doors to hoodlums to do exercises that disregard the law. One of these crimes is betting, which has moved to the internet-based domain, ordinarily known as internet betting. To successfully handle the pervasiveness of electronic betting wrongdoing, it is essential to recognize the hidden variables that contribute to its rise and foster proper countermeasures. This study plans to investigate policing, hindering variables for policing, and methodologies for conquering internet betting wrongdoings. This study utilizes a standardizing juridical methodology that is supplemented by an observational juridical methodology. Data gathering was helped out through broad writing research, while subjective examination was utilized to process and decipher the data. Research result show that the insightful cycle for internet betting wrongdoings is basically completed by the Directorate of Cybercrime and the Public Police. Likewise, the state digital and figure organization is responsible for directing and overseeing web use in Indonesia. As far as countermeasures against web-based betting wrongdoings, policing utilizes a mix of preventive and oppressive measures to battle these infringements. Abstrak Kemajuan mekanis yang cepat dalam kerangka waktu yang sedang berlangsung telah memberikan peluang besar bagi para penjahat untuk melakukan kegiatan yang mengabaikan hukum. Salah satu kejahatan tersebut adalah judi yang telah berpindah ke ranah berbasis internet yang biasa dikenal dengan judi online. Untuk berhasil menangani maraknya pelanggaran perjudian elektronik, penting untuk mengenali faktor-faktor tersembunyi yang menambah kebangkitannya dan mendorong tindakan pencegahan yang tepat. Studi ini berencana untuk menyelidiki pemolisian, variabel penghambat pemolisian, dan metodologi untuk mengatasi kesalahan perjudian internet. Penelitian ini menggunakan metodologi yuridis normatif yang dilengkapi dengan metodologi yuridis observasional. Pengumpulan data dibantu melalui penelitian tertulis yang luas, sedangkan pemeriksaan subjektif digunakan untuk mengolah dan menguraikan data. Penemuan menunjukkan bahwa siklus wawasan untuk kejahatan judi online pada dasarnya diselesaikan oleh Direktorat Cybercrime, Kepolisian Umum. Demikian juga dengan organisasi digital dan figur negara yang bertanggung jawab mengarahkan dan mengawasi penggunaan web di Indonesia. Sejauh tindakan pencegahan terhadap kesalahan perjudian online, kepolisian menggunakan kombinasi tindakan pencegahan dan penindasan untuk melawan pelanggaran ini.
PERSPEKTIF FIKIH SIYASAH TERHADAP IMPLEMENTASI FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA: FIKIH SIYASAH'S PERSPECTIVE ON THE IMPLEMENTATION OF THE FUNCTIONS OF VILLAGE DEVELOPMENTAL BOARDS Taufik, Muhammad; Haeruddin
Qaumiyyah: Jurnal Hukum Tata Negara Vol. 4 No. 2 (2023)
Publisher : Program Studi Hukum Tata Negara Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24239/qaumiyyah.v4i2.77

Abstract

This research specifically examines the Siyasah Jurisprudence Perspective on the Implementation of the Duties and Functions of the Village Consultative Body (study in Sarude Village, Sarjo District). This research aims to provide knowledge and understanding about the implementation of the duties and functions of the Village Consultative Body (BPD) in Sarude Village, Sarjo District. This research was designed using a type of empirical legal research that wanted to describe the process of the Siyasah Jurisprudence Perspective on the Implementation of the Duties and Functions of the Village Consultative Body (in Sarude Village, Sarjo District). The data collection techniques used in this research are observation, interviews, and documentation techniques. The results of this research show that the Implementation of the Duties and Functions of the Village Consultative Body (in Sarude Village, Sarjo Village), based on the results of research conducted by the author in the field, found several phenomena, such as a lack of village funds in terms of making village regulations or rules and in terms of monitoring, accommodating, and channeling community aspirations, running well. The conclusions from this research are: Implementation of the duties and functions of the Village Consultative Body (in Sarude Village, Sarjo District) has not been well implemented, especially in the field of making regulations with the Village Head. and as for the Siyasah Jurisprudence Perspective on the Implementation of the Duties and Functions of the Village Consultative Body (in Sarude Village, Sarjo District), namely that the BPD applies the principles of Siyasah Jurisprudence and as is done by Ahl al-hall wa al-aqd in Islam. Abstrak Penelitian ini secara spesifik mengkaji Perspektif Fikih Siyasah Terhadap Implementasi Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (study di Desa Sarude Kecamatan Sarjo). Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman tentang Implementasi Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Sarude Kecamatan Sarjo. Penelitian ini didesain dengan menggunakan jenis Penelitian hukum empiris yang hendak menggambarkan proses Perspektif Fikih Siyasah Terhadap Implementasi Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (di Desa Sarude Kecamatan Sarjo). adapun tehnik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah tehnik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Implementasi Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (di Desa Sarude kacamatan Sarjo), berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis di lapangan menemukan beberapa fenomena seperti kurangnya dana Desa dalam hal pembuatan regulasi atau peraturan Desa, dan dari segi pengawasan, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, berjalan dengan baik. Adapun kesimpulan dari penelitian ini yaitu: Implementasi Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (di Desa Sarude Kecamatan Sarjo), belum terlaksana dengan baik terutama dibidang pembuatan regulasi bersama Kepala Desa. dan adapun Perspektif Fikih Siyasah Terhadap Implementasi Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (di Desa Sarude Keacamatan Sarjo) yaitu BPD menerapkan prinsip Fikih Siyasah dan seperti halnya yang dilakukan oleh Ahl al-hall wa al-aqd dalam Islam.
DINAMIKA KEPUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TERKAIT BATAS USIA CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN: DYNAMICS OF CONSTITUTIONAL COURT DECISIONS REGARDING THE AGE LIMITS OF PRESIDENTIAL AND VICE PRESIDENTIAL CANDIDATES Arif Sugitanata
Qaumiyyah: Jurnal Hukum Tata Negara Vol. 4 No. 2 (2023)
Publisher : Program Studi Hukum Tata Negara Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24239/qaumiyyah.v4i2.79

Abstract

The debate over the Constitutional Court's decision regarding the age limit for presidential and vice-presidential candidates in Law No. 7/2017 on General Elections (Election Law) has caused controversy as the age limit is considered a parameter of leader qualification. The purpose of this study is to explore the changes to the requirement and analyze its impact on the 2024 presidential election. The focus of this research includes the dynamics of the change, its impact on the electoral process, and its implications for the democratic system in Indonesia. In addition, this study also explores aspects of maqashid sharia to assess the compatibility of the Constitutional Court's decision with Islamic values. The research method used is a literature study with primary data derived from laws, journals and related information. Data analysis was conducted qualitatively to understand the dynamics of change and its impact on presidential elections. The analysis of history and Islamic principles shows that the election of leaders in Islam emphasizes Islamicity, morality, and the ability to action. In this context, the change in presidential candidate requirements is considered a step to broaden political participation and provide opportunities to young individuals with leadership experience. From a Maqashid Shariah perspective, these changes can be considered in line with the principles of preserving religion, soul and mind. However, long-term evaluation and community engagement are essential to ensure the sustainability and compatibility of these changes with Islamic values. While the change in presidential candidate requirements opens up new opportunities, it also raises debates regarding its long-term implications. Therefore, further evaluation and dialogue with the public is crucial to ensure the compatibility of the changes with Islamic values and the sustainability of the political system in Indonesia. Abstrak Perdebatan mengenai keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait batas usia calon presiden dan wakil presiden dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) telah menimbulkan kontroversi karena batas usia tersebut dianggap sebagai parameter kualifikasi pemimpin. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi perubahan syarat tersebut dan menganalisis dampaknya terhadap pemilihan presiden 2024. Fokus penelitian ini meliputi dinamika perubahan, dampaknya terhadap proses pemilu, dan implikasinya terhadap sistem demokrasi di Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga menggali aspek maqashid syariah untuk menilai kesesuaian putusan MK dengan nilai-nilai Islam. Metode penelitian yang digunakan adalah studi literatur dengan data primer yang berasal dari undang-undang, jurnal, dan informasi terkait. Analisis data dilakukan secara kualitatif untuk memahami dinamika perubahan dan dampaknya terhadap pemilihan presiden. Analisis terhadap sejarah dan prinsip-prinsip Islam menunjukkan bahwa pemilihan pemimpin dalam Islam menekankan pada keislaman, moralitas, dan kemampuan bertindak. Dalam konteks ini, perubahan persyaratan calon presiden dianggap sebagai langkah untuk memperluas partisipasi politik dan memberikan kesempatan kepada individu-individu muda yang memiliki pengalaman kepemimpinan. Dari perspektif Maqashid Syariah, perubahan ini dapat dianggap sejalan dengan prinsip-prinsip menjaga agama, jiwa, dan akal. Namun, evaluasi jangka panjang dan pelibatan masyarakat sangat penting untuk memastikan keberlanjutan dan kesesuaian perubahan ini dengan nilai-nilai Islam. Meskipun perubahan persyaratan calon presiden membuka peluang baru, perubahan ini juga menimbulkan perdebatan mengenai implikasi jangka panjangnya. Oleh karena itu, evaluasi lebih lanjut dan dialog dengan masyarakat sangat penting untuk memastikan kesesuaian perubahan tersebut dengan nilai-nilai Islam dan keberlanjutan sistem politik di Indonesia.
POLA HUBUNGAN ANTARA KEPALA DESA DAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM PELAKSANAAN PEMERINTAHAN DESA Arham
Qaumiyyah: Jurnal Hukum Tata Negara Vol. 4 No. 1 (2023)
Publisher : Program Studi Hukum Tata Negara Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24239/qaumiyyah.v4i1.80

Abstract

This research aims to examine the relationship pattern between the village head and the village consultative body in the implementation of government in Sarude Village, Sarjo District. This research starts with the problem of the relationship pattern between the Sarude village head and the village consultative body in the implementation of government. This type of research is empirical research, namely research using field data as the main data source. The data collection techniques use observation, documentation, and interviews. The results of the research show that the relationship pattern between the Sarude Village Head and the Village Consultative Body in the implementation of village government is a partnership, a partnership in the sense that the Village Head and the Village Consultative Body collaborate in implementing village government. In this case, it can be seen from the implementation of village government duties, namely that the Village Head leads the implementation of village government based on policies determined jointly with the Village Consultative Body. The village head determines village regulations that have received approval from the village consultative body as regulated in Law Number 6 of 2014 on the village. Abstrak Penelitian ini bertujuan mengkaji Pola Hubungan Antara Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam Pelaksanaan Pemerintahan di desa Sarude Kecamatan Sarjo. Penelitian ini berangkat dari permasalahan bagaimana pola hubungan antara Kepala Desa Sarude dan Badan Permusyawaratan Desa dalam pelaksanaan pemerintahan. Jenis penelitian ini adalah penelitian empiris, yaitu penelitian dengan menggunakan data-data lapangan sebagai sumber data utama. Adapun Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, dokumentasi dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pola hubungan antara Kepala Desa Sarude dan Badan Permusyawaratan Desa dalam pelaksanaan pemerintahan desa adalah bersifat kemitraan, kemitraan dalam arti antara Kepala Desa dengan Badan Permusayawaran Desa melakukan kerja sama dalam melaksanakan pemerintahan desa, dalam hal ini dapat terlihat dari pelaksanaan tugas pemerintahan desa yakni, Kepala Desa memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan secara bersama-sama dengan Badan Permusyawaratan Desa, Kepala Desa menetapkan peraturan desa yang telah mendapat persetujuan bersama badan Permusyawaratan Desa sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 Desa.
IMPLEMENTASI PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH NOMOR 32 TAHUN 2020 TERHADAP PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN COVID-19 PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYYAH Anis Saturrohmah; Muhammad Akbar; Suhri Hanafi
Qaumiyyah: Jurnal Hukum Tata Negara Vol. 4 No. 1 (2023)
Publisher : Program Studi Hukum Tata Negara Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24239/qaumiyyah.v4i1.81

Abstract

This research specifically examines the implementation of Central Sulawesi Governor's Regulation Number 32 of 2020 in preventing and controlling Covid-19 in Polanto Jaya village, Kec. Rio Pakava, Kab. Donggala, Central Sulawesi, Siyasah Dusturiyyah Perspective. This research was designed using a type of empirical juridical research, namely a socio-legal research method carried out on situations that occur to find out and discover facts in society, with data collection techniques through observation, documentation, and interviews. The results of the research show that the implementation of the 2020 Governor's Regulations on the Prevention and Control of Covid -19 in Polanto Jaya Village, Rio Pakava District, has been effective because the community complies with the 2020 Central Sulawesi Governor's regulations on the prevention and control of Covid -19, as evidenced by the community's willingness to vaccinate, so that all Polanto Jaya village residents who were exposed to Covid-19 can all recover. Based on the Siyasah Dusturiyyah perspective, the implementation of Central Sulawesi Governor's Regulation Number 32 of 2020 in the village of Polanto Jaya applies the principles of Siyasah Dusturiyyah, namely, the principle of deliberation, the principle of justice, the principle of benefit, and the principle of power as a mandate. Abstrak Penelitian ini secara spesifik mengkaji implementasi peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 32 tahun 2020 dalam pencegahan dan pengendalian Covid-19 di desa Polanto Jaya, Kec. Rio Pakava, Kab. Donggala Sulawesi Tengah Perspektif Siyasah Dusturiyyah. Penelitian ini didesain dengan menggunakan jenis penelitian yuridis empiris yaitu suatu metode penelitian sosial hukum yang dilakukan terhadap keadaan yang terjadi untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta di masyarakat, dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, dokumentasi dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi Peraturan Gubernur Tahun 2020 Terhadap Pencegahan Dan Pengendalian Covid-19 Di Desa Polanto Jaya Kecamatan Rio Pakava telah evektif, karena masyarakat mematuhi peraturan Gubernur Sulawesi Tengah tahun 2020 terhadap pencegahan dan pengendalian Covid-19 yang dibuktikan dengan kesediaan masyarakat untuk melakukan vaksinasi sehingga semua Masyarakat desa Polanto Jaya yang terpapar Covid 19 dapat sembuh semuanya. Berdasarkan perspektif Siyasah Dusturiyyah implementasi peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 32 tahun 2020 di desa Polanto Jaya menerapkan prinsip-prinsip Siyasah Dusturiyyah yaitu, prinsip musyawarah, prinsip keadilan, prinsip kemaslahatan, prinsip kekuasaan sebagai amanah.
PERAN LEMBAGA KONSULTASI BANTUAN HUKUM MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2011 TENTANG BANTUAN HUKUM Sahwa Kana; Mohamad Oktafian
Qaumiyyah: Jurnal Hukum Tata Negara Vol. 4 No. 1 (2023)
Publisher : Program Studi Hukum Tata Negara Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24239/qaumiyyah.v4i1.82

Abstract

This research specifically examines the role of the Legal Aid Consultation Institute, Faculty of Sharia, State Islamic University (UIN) Datokarama Palu according to Law Number 16 of 2011 concerning Legal Aid, which aims to answer the questions presented in the problem formulation, namely, what is the role and obstacles of the institution? Legal Aid Consultation: providing consultation services and legal aid according to Law Number 16 of 2011. This research uses empirical juridical research methods and data collection methods through a series of interviews, observations, and documentation that are considered relevant to this research. The research results show that the role of the Legal Aid Consultation Institute in carrying out its duties to provide consultation services and legal aid is quite good, but it still receives little attention from the government, namely that it has not received accreditation from the Ministry of Law and Human Rights, so it cannot receive funding. The conclusion that the author has reached is regarding the role and obstacles of the Legal Aid Consultation Institute, Faculty of Sharia, Datokarama State Islamic University (UIN), Palu, in providing services that are quite good in accordance with the main objective of the function of legal aid institutions, namely realizing the principle of equal opportunity to obtain justice for members of society who need it. Providing advice, explanations, information, or guidance to community members who have legal problems. Abstrak Penelitian ini secara spesifik mengkaji Peran Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum yang bertujuan untuk menjawab pertanyaan yang dipaparkan pada rumusan masalah yakni Bagaimana peran dan hambatan Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum dalam memberikan layanan konsultasi dan bantuan hukum menurut Undang-Undang Nomor 16 tahun 2011. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris, dengan menggunakan metode pengumpulan data melalui serangkaian wawancara, observasi dan dokumentasi yang dianggap relevan dengan penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum dalam melakukan tugasnya untuk memberikan layanan konsultasi dan bantuan hukum dengan cukup baik akan tetapi masih kurang mendapat perhatian dari pemerintah yakni belum mendapat akreditasi dari Kementerian Hukum dan HAM sehingga belum bisa mendapat pendanaan. Adapun kesimpulan yang penulis dapatkan, terkait peran dan hambatan Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu, dalam memberikan pelayanannya sudah cukup baik sesuai tujuan utama fungsi lembaga bantuan hukum yakni mewujudkan asas pemerataan kesempatan memperoleh keadilan bagi anggota masyarakat yang memerlukan. Memberi nasihat, penjelasan, informasi, atau petunjuk kepada anggota masyarakat yang mempunyai permasalahan hukum.
IMPLIKASI REGULASI UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TERHADAP MONEY POLITIC MELALUI E-WALLET DALAM PEMILU 2024: IMPLICATIONS OF REGULATION OF LAW NUMBER 7 OF 2017 ON POLITICAL MONEY THROUGH E-WALLET IN THE 2024 ELECTION Qonita Hamidah
Qaumiyyah: Jurnal Hukum Tata Negara Vol. 4 No. 2 (2023)
Publisher : Program Studi Hukum Tata Negara Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24239/qaumiyyah.v4i2.83

Abstract

This research explores the implications of Law Number 7 of 2017 on the use of e-money in the election realm via e-wallets in the digital era. The research focus is on legal requirements, financial transparency, and risks related to data security. Through document analysis, surveys, interviews, and case studies, this research aims to present an in-depth understanding of the positive and negative impacts of these regulations. Identify how these regulations influence the dynamics of e-wallet use in elections. The main focus of the research is on financial transparency, accountability of political funds, and potential data security risks associated with the use of e-wallets. The results of this research provide a comprehensive picture of changes in money-politics practices along with the implementation of these regulations. In addition, this research also presents recommendations for strengthening the existing regulatory framework, maintaining election integrity, and encouraging the ethical use of e-wallets in the context of the 2024 elections. This research is expected to provide valuable insights for policymakers, legal practitioners, and other stakeholders in facing the challenges and opportunities that arise in the digital era. Abstrak Penelitian ini mengeksplorasi implikasi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 terhadap pemanfaatan e-money dalam ranah pemilu melalui e-wallet dalam era digital. Fokus penelitian adalah pada ketentuan hukum, transparansi keuangan, dan risiko terkait keamanan data. Melalui analisis dokumen, survei, wawancara, dan studi kasus, penelitian ini bertujuan untuk menyajikan pemahaman mendalam tentang dampak positif dan negatif dari regulasi tersebut. Mengidentifikasi bagaimana regulasi tersebut memengaruhi dinamika penggunaan e-wallet dalam pemilu. Fokus utama penelitian adalah pada transparansi keuangan, akuntabilitas dana politik, serta potensi risiko keamanan data dalam penggunaan e-wallet. Hasil penelitian ini memberikan gambaran komprehensif tentang perubahan praktik money politic seiring dengan implementasi regulasi tersebut. Selain itu, penelitian ini juga menyajikan rekomendasi untuk memperkuat kerangka regulasi yang ada, menjaga integritas pemilu, dan mendorong penggunaan e-wallet secara etis dalam konteks pemilu 2024. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan berharga bagi pembuat kebijakan, praktisi hukum, dan pemangku kepentingan lainnya dalam menghadapi tantangan dan peluang yang muncul di era digital.
IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR P.75/MENHUT-II/2014 TENTANG POLISI KEHUTANAN DALAM MENCEGAH KERUSAKAN HUTAN TINJAUAN FIKIH SIYASAH: IMPLEMENTATION OF FORESTRY MINISTER REGULATION NUMBER P.75/MENHUT-II/2014 CONCERNING FORESTRY POLICE IN PREVENTING FOREST DAMAGE FIKIH SIYASAH REVIEW Aulia Mayasari; Gani Jumat
Qaumiyyah: Jurnal Hukum Tata Negara Vol. 4 No. 2 (2023)
Publisher : Program Studi Hukum Tata Negara Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24239/qaumiyyah.v4i2.84

Abstract

Forest protection is a very important activity because the facts show that forest destruction in Indonesia has reached a very worrying level. Therefore, it is very appropriate for the government to pay attention to forest protection. The Forestry Police, as the front guard in guarding forests based on the Regulation of the Minister of Forestry Number P.75/Menhut-II/2014, has the task and function of carrying out the protection and security of forests, forest areas, and forest products. Of course, forest damage will not occur if the Forestry Police carry out their duties and functions well. The description in this thesis departs from the problem of how to implement Regulation of the Minister of Forestry Number P.75/Menhut-II/2014 concerning Forestry Police in preventing damage to the Lore Lindu National Park Forest? and how is the Siyasah Fikih Review of the Implementation of the Regulation of the Minister of Forestry Number P.75/Menhut-II/2014 Concerning Forestry Police in preventing forest damage in Lore Lindu National Park? This research uses an empirical judicial approach and data collection techniques through observation, interviews, and documentation. The data analysis techniques used are data reduction, data presentation, and data verification. From the research results, it was concluded that the Forestry Police, especially in the Lore Lindu National Park Forest, had carried out their duties in accordance with the Regulation of the Minister of Forestry Number P.75/Menhut-II/2014 through preemptive, preventive, and repressive activities. These three steps have been carried out. However, there are still several obstacles faced in the field, such as a lack of personnel, difficult terrain to traverse, and economic problems in the community, which also influence the success of the duties of the Forestry Police themselves. Regulation of the Minister of Forestry Number P.75/Menhut-II/2014, In an effort to carry out their duties and functions, the Forestry Police also provide education and invite the public to work together to preserve nature. Judging from the Siyasah Fikih, the duties of the Forestry Police are in accordance with the principles of the Siyasah Fikih, which include the principles of human position on earth, leadership, commanding good and evil, responsibility of the leader, and obedience of the people. Abstrak Perlindungan Hutan merupakan suatu kegiatan yang sangat penting karena fakta menunjukkan bahwa, kerusakan hutan di Indonesia telah masuk pada skala yang sangat mengkhawatirkan, karenanya sangat pantas apabila pemerintah menaruh perhatian terhadap perlindungan hutan. Polisi Kehutanan sebagai garda terdepan dalam penjagaan hutan berdasarkan aturan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.75/Menhut-II/2014 mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan perlindungan dan pengamanan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan. Tentunya kerusakan hutan tidak akan terjadi apabila Polisi Kehutanan melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik. Uraian dalam skrispsi ini berangkat dari masalah bagaimana Implementasi Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.75/Menhut-II/2014 tentang Polisi Kehutanan dalam mencegah kerusakan Hutan Taman Nasional Lore Lindu?, dan bagaimana Tinjauan Fikih Siyasah terhadap Implementasi Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.75/Menhut-II/2014 Tentang Polisi Kehutanan dalam menecegah kerusakan hutan Taman Nasional Lore Lindu. Penelitian ini menggunakan pendekatan Yuridis Empiris, teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, teknik analisis data yang digunakan adalah reduksai data, penyajian data, dan verifikasi data. Dari hasil penelitian, menyimpulkan Polisi Kehutanan khususnya di Hutan Taman Nasional Lore Lindu telah melaksanakan tugas sesuai dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.75/Menhut-II/2014 melalui kegiatan preemtif, preventif dan represif. Adapaun ketiga langkah tersebut telah dilakukan. Namun, masih ditemukan beberapa kendala yang dihadapi di lapangan seperti kurangnya personil, sulitnya medan yang dilalui dan permasalahan ekonomi masyarakat yang turut mempengaruhi keberhasilan tugas dari Polisi Kehutanan itu sendiri Polisi Kehutanan merupakan pelaksana aturan yang memiliki tugas dan kewajiban untuk menjaga dan melindungi hutan sesuai amanat Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.75/Menhut-II/2014, Dalam upaya menjalankan tugas dan fungsinya, Polisi Kehutanan juga memberikan penyuluhan dan mengajak masyarakat untuk bersama-sama menjaga kelestarian alam. Ditinjau berdasarkan Fikih Siyasah mengenai tugas-tugas Polisi Kehutanan tersebut telah sesuai dengan prinsip- prinsip Fikih Siyasah yang meliputi prinsip kedudukan manusia dimuka bumi, kepemimpinan, amar ma’ruf nahi mungkar, tanggung jawab pemimpin, dan ketaatan umat.
EFEKTIFITAS PERATURAN DAERAH KOTA PALU NOMOR 6 TAHUN 2012 TENTANG PENERTIBAN TERNAK: EFFECTIVENESS OF PALU CITY REGIONAL REGULATION NUMBER 6 OF 2012 CONCERNING LIVESTOCK CONTROL Muhajir; M. Taufan B; Besse Tenriabeng Mursyid
Qaumiyyah: Jurnal Hukum Tata Negara Vol. 4 No. 2 (2023)
Publisher : Program Studi Hukum Tata Negara Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24239/qaumiyyah.v4i2.86

Abstract

Regional Regulations (Perda) are the main pillar that covers the realization of regional autonomy. The existence of Palu City Regional Regulation Number 6 of 2012 concerning Livestock Control does not make Palu City more orderly because, in fact, livestock such as cows and goats can be found roaming freely on the streets of Palu City, especially in West Palu District. This problem makes transroad users anxious, especially two-wheelers and the local community. This research starts with the problem, namely, how effective Palu City Regional Regulation Number 6 of 2012 concerning livestock control is, and what are the factors that influence the effectiveness of Palu City Regional Regulation Number 6 of 2012 concerning livestock control? The approach used in this research is an interdisciplinary approach, which is an approach to solving a problem by using a review of various points of view. In this research, empirical legal research is used, a research method that reviews the function of a law or rule in terms of its application within the scope of society. This research method is also called sociological legal research. The results of the research show that there are several factors that are weaknesses in the Regional Regulations regarding the control of livestock animals, namely, 1) lack of public awareness 2) lack of government outreach 3) lack of supervision and firmness 4) inadequate facilities and infrastructure, and 5) community culture. Abstrak Peraturan Daerah (Perda) merupakan pilar utama yang memayungi realisasi otonomi daerah. Keberadaan Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 6 tahun 2012 tentang Penertiban Ternak tidak menjadikan Kota Palu menjadi lebih tertib karena pada faktannya hewan ternak seperti sapi, dan kambing dapat dijumpai bebas berkeliaran dijalan Kota Palu, khususnya di Kecamatan Palu Barat. Persoalan tersebut membuat resah para pengguna jalan trans, khususnya roda dua dan masyarakat setempat. Penelitian ini berangkat dari masalah yaitu, Bagaimanakah Efektivitas Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 6 Tahun 2012 tentang Penertiban Ternak dan Apakah Faktor yang Memengaruhi Efektivitas Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 6 Tahun 2012 tentang Penertiban Ternak. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan interdisipliner, (interdisciplinary approach) ialah pendekatan dalam pemecahan suatu masalah dengan menggunakan tinjauan berbagai sudut pandang. Pada penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris adalah metode penelitian yang meninjau fungsi dari suatu hukum atau aturan dalam hal penerapannya di ruang lingkup masyarakat. Metode penelitian ini disebut juga dengan penelitian hukum sosiologis. Hasil penelitian yang menunjukan bahwa terdapat beberapa faktor-faktor yang menjadi kelemahan dalam Peraturan Daerah tentang penertiban hewan ternak tersebut yaitu, 1) kurangnnya kesadaran masyarakat 2) kurangnnya sosialisasi pemerintah 3) tidak adannya pengawasan dan ketegasaan 4) sarana dan prasarana yang tidak memedai serta 5) budaya masyarakat.

Page 4 of 6 | Total Record : 55

 2   3   4   5   6 

Filter by Year

2020 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 6 No. 1 (2025) Vol. 5 No. 2 (2024) Vol. 5 No. 1 (2024) Vol. 4 No. 2 (2023) Vol. 4 No. 1 (2023) Vol. 3 No. 2 (2022) Vol. 3 No. 1 (2022) Vol. 2 No. 2 (2021) Vol. 2 No. 1 (2021) Vol. 1 No. 2 (2020) Vol. 1 No. 1 (2020) More Issue