cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Suyeno
Contact Email
adm.publik@unisma.ac.id
Phone
+6282230344404
Journal Mail Official
suyeno@unisma.ac.id
Editorial Address
Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Islam Malang Jl. MT. Haryono 193 Malang 65144 Kota Malang
Location
Kota malang,
Jawa timur
INDONESIA
Respon Publik
Published by Universitas Islam Malang
ISSN : 23028432     EISSN : -     DOI : 10.33474
Core Subject : Social,
Social Sciences
Respon Publik adalah jurnal ilmiah multidisiplin yang diterbitkan oleh Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Islam Malang. Di tingkat nasional banyak sekali masalah-masalah umum atau isu-isu yang berkaitan dengan ilmu administrasi publik. Publikasi jurnal ini bertujuan untuk menyebarluaskan pemikiran atau gagasan konseptual dan hasil penelitian yang telah dicapai di bidang administrasi dan kebijakan publik.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Administrasi Publik
Articles 9 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 13, No 6 (2019): Respon Publik" : 9 Documents clear
PERAN BADAN KEPEGAWAIAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DALAM PELAKSANAAN REKRUTMEN PEGAWAI NEGERI SIPIL ( Studi Pada Kantor Badan Kepegawaiaan Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Pati) Muhammad Anis; Afifuddin Afifuddin; Roni Widodo
Respon Publik Vol 13, No 6 (2019): Respon Publik
Publisher : Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (179.758 KB)

Abstract

Manusia selalu menjadi titik sentral dalam suatu kehidupan di dunia, sebab manusia mempunyai ruang lingkup pergerakan yang sangat luas. Manusia sangat diakui dalam berperan dalam suatu organisasi, baik organisasi intra ataupun organisasi extra pemerintahan. Dimana yang dimaksud dengan manusia dalam organisasi dan instansi adalah pegawai, dalam hal ini yang dimaksud dengan pegawai adalah pegawai negri sipil (PNS). Dalam pelaksanaan pemerintah, negara indonesia menganut asas desentralisasi yaitu dengan memberikan kesempatan dan keluasan kepada daerah untuk menyelengarakan pemerintahnya sendiri dengan sistem otonomi daerah. Kemudian untuk menunjang pelaksanaan pemerintah baik pemerintah pusat maupun daerah, pegawai negeri sipil di Indonesia terdiri dari negeri sipil pusat dan pegawai nergeri sipil daerah. Sebagai warga penduduk indonesia pasti menginginkan perkembangan negara menjadi baik, dalam artian rekrutmen pegawai negeri sipil harus benar benar di jalankan dengan baik sehingga para pegawai negeri sipil mempunyai bekal yang cukup dan pantas untuk dijadikan perkembangan majunya negara indonesia, Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) mempunyai peran yang sangat penting di dalam rekrutmen calon Pegawai Negeri Sipil sehinga Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) harus bisa memberikan fasilitas keterampilan, inovasi atau sarana prasarana dalam pelaksanaan rekrutmen tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, teknik pengumpulan data menggunakan dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder, teknik analisis menggunakan model analisi dan interaktif yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman (1994).  Peran yang telah dilakukan olehBKPP sangatlah penting untuk mensukseskan rekrutmen Pegawai Negeri Sipil begitu juga peran penting dalam rekrutmen adalah kepanitiaan inti dalam acara tanpa panitia sangatlah mustahil, begitu juga panitia yang telah di bentuk termasuk orang orang yang terpilih yang mana mempunyai pengalaman pengalaman dan keterampilan yang bisa mensukseskan acara pelaksanaan rekrutmen Pegawai Negeri Sipil. Berkaitan dengan hasil penelitian, maka saran yang dapat diberikan oleh penulis adalah memberikan informasi kepada masyarakat terkait pendaftaran CPNS di Kabupaten Pati.Kata Kunci : Peranan, BKPP, Pelaksanaan, Rekrutmen PNS
PENGARUH DISIPLIN KERJA DAN BUDAYA ORGANISASI TERHADAP KINERJA PEGAWAI DI PUSKESMAS KECAMATAN WATES KABUPATEN BLITAR Agung Wicaksono; Nurul Umiati; Agus Abidin
Respon Publik Vol 13, No 6 (2019): Respon Publik
Publisher : Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (232.263 KB)

Abstract

Pada setiap orang  yang bekerja  atau dalam suatu kelompok kerja, kinerja selalu diharapkan bisa  senantiasa  baik kualitas  dan kuantitasnya.  Untuk mendapatkan hasil  itu sendiri  haruslah didukung  dengan penetapan tujuan dan diawali dengan perencanaan kerja yang rasional. Maksud penetapan tujuan kinerja adalah menyusun sasaran-sasaran yang  berguna  tidak hanya  sebagai  pedoman mencapai  tujuan, tetapi  juga  bisa  menjadi  sarana  evaluasi  kinerja  pada  akhir periode  dan  untuk mengelola  keadaan pasca  kerja  selama  periode  tersebut. Banyak faktor yang dapat mempengaruhi Kinerja Pegawai, seperti Disiplin Kerja dan Budaya Organisasi. Obyek penelitian ini di Pusat Pelayanan Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) Kecamatan Wates Kabupaten Blitar. Bila pegawainya tidak bisa meningkatkan kinerjanya melalui Disiplin Kerja dan Budaya Organisasi yang sudah baik, berarti  Kinerja  Pegawai cenderung  rendah. Adapun variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pengaruh Disiplin Kerja dan Budaya Organisasi terhadap Kinerja Pegawai di Pusat Layanan Kesehatan (Puskesmas) Kecamatan Wates Kabupaten Blitar. Penelitian ini menggunakan Data Primer, yaitu pengumpulan data  menggunakan Kuesioner. Teknik analisis yang digunakan adalah Regresi Berganda.  Hasil analisis dengan menggunakan SPSS Versi 13 menunjukkan bahwa: (1) Disiplin Kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja  Pegawai. (2) Budaya  Organisasi  berpengaruh positif  dan signifikan terhadap  Kinerja Pegawai.
PATOLOGI BIROKRASI (Studi Tentang Problem-Problem Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) pada Desa Wonorejo Kecamatan Singosari Kabupaten Malang) Siti Latifatul Imama; Yaqub Cikusin; Khoiron Khoiron
Respon Publik Vol 13, No 6 (2019): Respon Publik
Publisher : Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (291.312 KB)

Abstract

Birokrasi adalah struktur organisasi digambarkan dengan hierarki yang pejabatnya di angkat atau di tunjuk, garis tanggungjawab dan kewenangannya diatur oleh peraturan yang diketahui, dan justifikasi setiap keputusan membutuhkan referensi untuk mengetahui kebijakan yang pengesahannya ditentukan oleh pemberi mandat di luar struktur oganisasi itu sendiri. Birokrasi tidak bisa dilepaskan dalam sistem pemerintahan, keberadaan birokrasi sampai saat ini masih membawa polemik yang berkepanjangan. Dalam birokrasi tentu saja terdapat problem-problem dalam pengelolaannya, atau biasa disebut penyakit/patologi birokrasi. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui problem-problem birokrasi pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) pada Desa Wonorejo Kecamatan Singosari Kabupaten Malang. Untuk mencapai tujuan tersebut, peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan metode deskriptif. Penelitian kualitatif yang dimksud adalah untuk mengetahui fenomena-fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian, dan penelitian deskriptif adalah penelitian yang diarahkan untuk memberikan gejala-gejala, fakta-fakta atau kejadian-kejadian secara sistematis dan akurat, mengenai sifat-sifat populasi atau daerah tertentu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa; (1) problem-problem birokrasi pengelolaan BUMDes pada Desa Wonorejo masih terdapat problem dalam pengelolaannya yaitu kurangnya dana desa untuk kemajuan BUMDes dan juga belum adanya potensi wisata desa yang dapat dikembangkan. (2) keorganisasian BUMDes pada Desa Wonorejo masih belum ada kerjasama/hubungan baik dengan Kepala Desa dan BPD dan juga dalam BUMDes SDM-nya masih minim dan membutuhkan untuk perekrutan anggota baru. (3) fasilitas BUMDes pada Desa Wonorejo yaitu masih belum adanya gedung/kantor untuk bekerja para karyawan. (4) persepsi masyarakat mengenai problem-problem birokrasi pengelolaan BUMDes yaitu kurangnya sosialisasi kepada masyarakat tentang manfaat dan tujuan BUMDes, dan juga dalam pencairan dan penyaluran BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai) masih terdapat keterlambatan, serta pada BUMDes tersebut belum adanya sistem upah untuk para karyawan yang mengakibatkan terdapat dua anggota BUMDes yang mengundurkan diri.Kata kunci :  Patologi Birokrasi, BUMDes, Problem Pengelolaan BUMDes 
PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN SKCK ONLINE (Kasus Pelayanan SKCK Online di Polres Kota Malang) Suhartatik Suhartatik; Slamet Muchsin; Roni Widodo
Respon Publik Vol 13, No 6 (2019): Respon Publik
Publisher : Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (268.648 KB)

Abstract

Penyelenggaraan pelayanan publik masih dihadapkan pada sistem pemerintah yang belum efektif dan efisien serta kualitas sumber daya manusia aparatur yang belum memadai. Hal ini terlihat masih banyaknya keluhan dan pengaduan dari masyarakat baik secara langsung maupun melalui media massa, seperti prosedur yang berbelit – belit  tidak ada kepastian jangka waktu  penyelesaian, biaya yang harus dikeluarkan, persyaratan yang tidak transparan, sikap petugas yang reponsif dan lain – lain yang menimbulkan citra buruk terhadap pemerintah. Merujuk pada permasalahan tersebut, Polres Malang Kota berusaha menerapkan konsep pelayanan prima untuk meningkatkan kepuasan dari masyarakat dan mengatasi masalah yang selama ini ada di Polres Malang. SKCK Online merupakan Layanan yang diberikan Satintel ini mempermudah masyarakat dalam pembuatan SKCK. Mengurangi waktu birokrasi dan antrian manual. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan mendeskripsikan secara jelas tentang peningkatan kualitas pelayanan pembuatan SKCK Online di Kantor Pelayanan Masyarakat Satuan Inteljen dan Keamanan Polres Kota Malang. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, teknik sampling menggunakan purposive sampling dengan teknik pengumpulan data wawancara, observasi  dan dokumentasi. Sumber data penelitian terdiri dari data primer dan data sekunder. Pada penelitian ini metode yang digunakan analisis data yang dipergunakan adalah analisis kualitatif  (Interactive model ) dari Miles and Huberman dan Saldana ( 1992). Peningkatan kualitas pelayanan SKCK Online menggunakan indikator dimensi – dimensi kualitas pelayanan menurut Zeithaml ( 1990 ) dalam Hardiansyah  ( 2011 : 42 ) sudah cukup baik.  Hal ini dilihat dimensi tangible menyangkut sarana dan prasarana sudah memadai sehingga pemohon pembuat SKCK Online merasa nyaman.Realibility ketepatan waktu dalam proses pelayanan SKCK yang diberikan dapat ditunggu sehari langsung jadi. Responsiveness menekankan pada tanggung jawab petugas dalam membantu pemohon terkait tata cara pengisian berkas formulir. Assurancce, menekankan pada kepastian biaya SKCK yakni Pembayaran PNBP SKCK Rp. 30.000 tanpa ada pungutan biaya tambahan lagi.Emphaty menekankan pada sikap ramah petugas dalam memberikan pelayanan kepada pemohon pembuat SKCK, sehingga masyarakat  tidak merasa cangung dengan petugas Polres Kota Malang.  Upaya yang sudah di lakukan SATINTELKAM  Polres Kota Malang dalam meningkatkan pelayanan yaitu dengan menggunakan Sosialisasi terhadap masyarakat bahwa dengan adanya pelayanan SKCK Online ini dapat mempermudah masayrakat dalam melakukan pendaftaran lewat jarak jauh. Yang dilakukan dengan sosialisasi melalui media sosial dan bekerja sama dengan RT/RW setempat. Sedangkan Faktor pendukung dari peningkatan pelayanan SKCK Online lingkungan kerja yang kondusif, ketepatan dalam memberikan pelayanan, serta jaminan atas pelayanan yang diberikan. Faktor penghambat yaitu kurang memadai sarana dan prasarana, serta belum adanya kerja sama dengan 3 Instansi pemerintah yaitu Pengadilan, Kejaksaan, dan Dispenduk dalam mengoutput data informasi tindakan kriminalitas masyarakat Kota Malang sehingga SKCK Online kurang efektif dalam menerapkan Pelayanan SKCK Online secara menyeluruh.Kata kunci : Pelayanan publik, Kualitas Pelayanan, SKCK Online.
IMPLEMENTASI PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT (Studi Kebijakan UU No. 10 Tahun 2017 Tentang Program Keluarga Harapan pada Desa Tamanasri Kecamatan Ampelgading Kabupaten Malang) Umi Kalsum; Nurul Umiati; Hayat Hayat
Respon Publik Vol 13, No 6 (2019): Respon Publik
Publisher : Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (155.343 KB)

Abstract

Dalam meningkatkan kesejahteran masyarakat sekaligus pengembangan kebijakan di bidang perlindungan sosial bagi keluarga sangat miskin (KSM). Berbagai upaya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang telah dilakukan oleh pemerintah melalui program-program bantuan sosial, salah satunya Program Keluarga Harapan (PKH). PKH adalah program perlindungan sosial yang memberikan bantuan tunai kepada keluarga sangat miskin (KSM) dengan catatan mengikuti persyaratan yang diwajibkan. Persyaratan itu terkait dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia yaitu kesehatan dan pendidikan. Program ini berupaya untuk mengembangkan sistem perlindungan sosial terhadap warga miskin di Indonesia. Sasaran dari program ini yaki, ibu hamil, ibu menyusui, memiliki anak balita dan anak usia sekolah setingkat SD-SMA, disabilitas berat dan juga lanjut usia yang berumur 60 tahun ke atas. Penerima bantuan ini adalah ibu atau wanita dewasa yang mengurus anak pada rumah tangga yang bersangkutan. Implementasi program keluarga harapan adalah suatu proses yang dilakukan oleh pihak-pihak yang terlibat di dalamnya secara bertahap dan konsisten sesuai dengan mekanisme dan prosedur yang telah diatur dalam ketentuan PKH tersebut. Penelitian ini bertujuan: 1) untuk mengetahui implementasi Program keluarga Harapan Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Tamanasri Kecamatan Ampelgading Kabupaten Malang. 2) Untuk mengetahui apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi Program Keluarga Harapan Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Tamanasri Kecamatan Ampelgading Kabupaten Malang. 3) Untuk mengetahui apakah penerima manfaat Program Keluarga Harapan Dalam Meningkatkan Kesejahteraan di Desa Tamanasri Kecamatan Ampelgading Kabupaten Malang sudah tepat pada sasaran. Metode penelitian yang digunakan dalam peneitian ini adalah metode deskriptif kualitatif dan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian yang ada menunjukkan bahwa, 1) secara umum implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Tamanasri sudah cukup baik. ini dapat dilihat dari proses implementasinya yang berjalan sesuai dengan mekanisme alur kerja PKH, namun dalam pelaksanaannya masih terdapat kendala-kendala yang terjadi.  2) faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi Program Kelarga Harapan adalah pendamping yang tidak tinggal di lokasi pendampingan sehingga sulit untuk melakukan pengontrolan secara langsung terhadap peserta PKH, masih banyak peserta PKH yang kurang paham terkait sasaran penerima manfaat PKH. 3) Penerima manfaat PKH di Desa Tamanasri dari 261 KK keluarga prasejahtera 180 KK sudah sah mejadi peserta PKH, namun masih ada 81 KK kelaurga miskin yang non peserta PKH.Kata Kunci : Program Keluarga Harapan, Implementasi Kebijakan.
PROBLEMATIK PELAYANAN PUBLIK APARATUR PEMERINTAH KELURAHAN (Studi Kasus Di Kantor Kelurahan Bandulan Kecamatan Sukun Kota Malang) Gandis Wulan Oktavisatrika; Slamet Muchsin; Agus Zainal Abidin
Respon Publik Vol 13, No 6 (2019): Respon Publik
Publisher : Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (211.247 KB)

Abstract

Aparatur pelayanan publik dalam melayani masyarakat dituntut memiliki kinerja yang baik. Pada kenyataannya belum semua aparatur pemerintah menyadari pentingnya pelayanan. Setiap organisasi tentu berharap para pegawainya mampu melaksanakan tugasnya dengan efektif, efisien, dan profesional. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan kinerja aparatur pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat pada Kantor Kelurahan Bandulan Kecamatan Sukun Kota Malang. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, teknik sampling menggunakan purposive sampling dengan teknik pengumpulan data wawancara, observasi dan dokumentasi. Sumber data penelitian terdiri dari data primer dan data sekunder. Pada penelitian metode analisis data yang dipergunakan adalah analisis kualitatif (Interactive model) dari Milles and Hubberman (1992). Kinerja pegawai Kelurahan dalam memenuhi komponen standar pelayanan berdasarkan menurut Zeithhaml, Parasuraman & Berry (dalam Hardiansyah 2011:41) masih ada beberapa kekurangan. Hal ini terbukti pada lima dimensi kualitas pelayanan dari Berwujud (tangible) yang dilihat dari indikator sarana dan prasarana; Kehandalan (reliability); Ketanggapan (responsiveness); Jaminan (assurance) yang diberikan pegawai kepada masyarakat; dan Empati (empathy). Faktor penyebab kurang maksimalnya kinerja aparatur pemerintah yaitu usia, karena rata-rata pegawai diatas 50 tahun, kurangnya motivasi dalam mempelajari hal-hal baru, dan pelatihan pengembangan teknologi yang kurang maksimal. Berkaitan dengan hasil penelitian yang sudah peneliti jelaskan, maka saran yang dapat di berikan yaitu bagi seluruh staf kelurahan untuk memiliki budaya kerja yang baik dan motivasi kerja yang kuat agar dapat melaksanakan kinerjanya dengan baik, pimpinan perlu memberikan penghargaan kepada pegawai yang memiliki prestasi, pimpinan harus melakukan penilaian kinerja secara periodik (satu bulan sekali) dan terencana.Kata kunci :  Problem, Pelayanan Publik, Aparatur Pemerintah, Kelurahan
FUNGSI DAN PERAN KEPALA DESA DALAM MEMBANGUN DESA DI KELURAHAN LANDUNGSARI KECAMATAN DAU KABUPATEN MALANG Rizki Intara; Afifuddin Afifuddin; Roni Widodo
Respon Publik Vol 13, No 6 (2019): Respon Publik
Publisher : Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (231.521 KB)

Abstract

Skripsi ini berjudul “Fungsi dan Peran Kepala Desa dalam Membangun Desa di Kelurahan Landungsari Kecamatan Dau Kabupaten Malang”. Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui fungsi dan peran kepala desa dalam membangun desa dalam segi peningkatan pelayanan terhadap masyarakat desa, peningkatan keamanan di desa dan kebersihan lingkungan seperti kebersihan pasar desa landungsari. Jenis penelitian ini adalah penelitian Deskriptif Kualitatif metode yang hanya memaparkan, menuliskan, dan melaporkan keadaan suatu objek ataupun suatu peristiwa yang berupa penyikapan sebuah fakta. Sedangkan metode studi kasus adalah metode penelitian tentang subjek penelitian berupa individu, kelompok, lembaga, atau masyarakat yang berkenan dengan suatu fase atau tahap, sehingga dapat memberikan gambaran secara mendetail tentang latar belakang, sifat dan karakter yang khas dari suatu kasus. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa kepala desa Landungsari belum begitu efektif dalam menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik dalam meningkatkan pelayanan desa, keamanan desa dan kebersihan pasar desa. Sebagai seorang kepala desa harus bisa menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik dalam membangun desa entah dari segi fisik maupun non fisik. Implikasi dari penelitian ini adalah kepala desa landungsari harus bisa menjalankan fungsi dan perannya dengan baik dalam membangun desa yaitu dengan meningkatkan pelayanan yang baik terhadap masyarakat desa, meningkatkan keamanan di desa sehingga tidak terjadi tindak criminal seperti pencurian sepeda motor dan menjaga atau meningkatkan kebersihan lingkungan desa khususnya lingkungan pasar desa.Kata Kunci: Fungsi, Peran, dan Membangun Desa.       
POLITIK PEREMPUAN (Studi Kontribusi Politisi Perempuan di DPRD Kota Batu Tahun Periode 2014-2019)
Respon Publik Vol 13, No 6 (2019): Respon Publik
Publisher : Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (142.401 KB)

Abstract

Affirmatife action kuota 30% untuk meningkatkan representasi perempuan dalam lembaga-lembaga pengambilan keputusan. Aksi afirmasi telah terbukti menjadi cara efektif untuk meningkatkan angka keterwakilan perempuan di parlemen. HaI itu ditandai dengan terpenuhinya representasi perempuan minimal 30% dalam lembaga legislatif di beberapa negara berkat diberlakukannya aksi tersebut. Dengan penerapan affirmatife action keterwakilan politisi perempuan mulai mengalami pergeseran. Perempuan tidak lagi hanya berperan sebagai ibu rumah tangga yang menjalankan fungsi reproduksi, mengurus anak dan suami atau pekerjaan domestic lainya, tetapi sudah aktif berperan di berbagai bidang kehidupan, baik sosial, ekonomi maupun politik. Permasalahan yang akan di kaji dalam penelitian ini adalah (1). Mengapa Politisi Perempuan menurun di DPRD Kota Batu tahun Periode 2014-2019. (2) Bagaimana Kontribusi Politisi Perempuan dalam menjalankan fungsinya sebagai anggota DPRD di Batu tahun periode 2014-2019. (3) Apa yang di harapkan politisi perempuan untuk terjun ke Dunia Politik dan menjadi anggota DPRD Batu. Dalam penulisan tugas akhir ini penulis mengunakan metode analisis data deskriptif kualitatif data yang di peroleh dari hasil wawancara kemudian di analisis secara deskriptif untuk mengetahui gamabaran dari kondisi obyek yang di teliti dari hasil survei lapangan.Tujuan penelitian ini untuk mengetahui mengapa tahun periode 2014-2019 politis perempuan di DPRD Kota Batu menurun dan untuk mengetahui bagaimana kontribusi politisi perempuan di DPRD Kota Batu dalam banyak hal, seperti kontribusi di fungsi legislasi, fungsi budgeting dan fungsi check and balance. Dan juga ada beberapa tujuan yang harus mereka lalui seperti tujuan dari aspek politik, aspek sosial dan aspek budaya.Disisi lain politisi perempuan di DPRD Batu mengalami penurunan dari awal adanya affirmatife action hingga tahun periode sekarang.Kata Kunci : Affirmatif Action, Feminisme, Politisi Perempuan
OPTIMALISASI KINERJA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA CIREBON DALAM PELAYANAN PEMBUATAN AKTA KELAHIRAN (Studi Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon, Provinsi Jawa Barat) Niko Yuwandika Ramadhan; Slamet Muchsin; Roni Widodo
Respon Publik Vol 13, No 6 (2019): Respon Publik
Publisher : Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (162.974 KB)

Abstract

Latar belakang penelitian ini berangkat dari rendahnya angka kepemilikan akta kelahiran di Kota Cirebon. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ialah instansi yang mempunyai tugas pokok dan fungsi dalam melayani dalam segala urusan administrasi kependudukan. Dalam melaksanakan tugasnya, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah badan yang mampu nemumbuhkan kepercayaan dan memberikan pelayanan yang maksimal sehingga masyarakat antusias dan merespon positif. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan serta menganalisis kinerja pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil beserta faktor pendukung dan penghambatnya di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pedekatan kualitatif. Lokasi penelitiannya adalah Kota Cirebon dengan situs Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon. Jenis data penelitian ini yakni data primer dan sekunder dengan sumber data yang berasal dari people (informan), paper (dokumen) dan place (tempat). Teknik pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Instrumen penelitian yakni peneliti sendiri, interview guide dan alat dokumentasi. Analisis data pada penelitian ini menggunakan model fenomologi yang dikemukakan oleh Spradley (1980). Hasil penelitian secara keseluruhan menunjukkan bahwa Kinerja Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon telah mampu memenuhi kebutuhan masyarakat dalam pembuatan akta kelahiran ,sudah optimal, namun masih perlu peningkatan. Faktor pendukung dalam analisis layanan tersebut yakni fasilitas sarana dan prasarana cukup memadai, melakukan berbagai inovasi pelayanan mulai dari pelayanan keliling(jemput bola), regulasi dan aturan, teknologi dan sistem antrian menggunakan sistem teknologi, penggunaan media sosial whatsapp untuk konsultasi mengenai akta kelahiran, bekerjasama dengan RS(Rumah Sakit/Bidan) yang ada di Kota Cirebon dengan sebuta(Brojol Aja Klalen). Sedangkan faktor penghambat dalam pelaksanaan layanan yakni fasilitas sarana dan prasana sudah memadai tetapi perlu penambahan, penggunaan aplikasi yang terhubung ke pusat terkadang jaringan komunikasi data mengalami gangguan, masyarakt enggan dan masih tidak ingin tahu mengenai pentingnya kegunaan dan keuntungan dari akta kelahiran, dan kurangnya jumlah personil sehingga penerbitan akta kelahiran terhambat. Hal tersebut perlu dijadikan bahan koreksi bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon untuk lebih meningkatkan pelayanan publik kedepannya.Kata Kunci : Optimalisasi Kinerja Pelayanan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Akta Kelahiran

Page 1 of 1 | Total Record : 9

 1 

Filter by Year

2019 2019


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 16 No 10 (2022): Respon Publik Vol 16, No 9 (2022): Respon Publik Vol 16, No 8 (2022): Respon Publik Vol 16, No 7 (2022): Respon Publik Vol 16, No 6 (2022): Respon Publik Vol 16, No 5 (2022): Respon Publik Vol 16, No 4 (2022): Respon Publik Vol 16, No 3 (2022): Respon Publik Vol 16, No 2 (2022): Respon Publik Vol 16, No 1 (2022): Respon Publik Vol 15, No 10 (2021): Respon Publik Vol 15, No 9 (2021): Respon Publik Vol 15, No 8 (2021): Respon Publik Vol 15, No 7 (2021): Respon Publik Vol 15, No 6 (2021): Respon Publik Vol 15, No 5 (2021): Respon Publik Vol 15, No 4 (2021): Respon Publik Vol 15, No 3 (2021): Respon Publik Vol 15, No 2 (2021): Respon Publik Vol 15, No 1 (2021): Respon Publik Vol 14, No 5 (2020): Respon Publik Vol 14, No 4 (2020): Respon Publik Vol 14, No 3 (2020): Respon Publik Vol 14, No 2 (2020): Respon Publik Vol 14, No 1 (2020): Respon Publik Vol 13, No 6 (2019): Respon Publik Vol 13, No 5 (2019): Respon Publik Vol 13, No 4 (2019): Respon Publik Vol 13, No 3 (2019): Respon Publik Vol 13, No 2 (2019): RESPON PUBLIK Vol 13, No 1 (2019): RESPON PUBLIK Vol 12, No 2 (2018): Respon Publik More Issue