cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
I Nyoman Surata
Contact Email
kerthawidyajurnalhukum@gmail.com
Phone
+6287863150060
Journal Mail Official
kerthawidyajurnalhukum@gmail.com
Editorial Address
Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti Jl. Bisma No. 22, Banjar Tegal, Singaraja, Bali, Indonesia - 81125
Location
Kab. buleleng,
Bali
INDONESIA
Kertha Widya : Jurnal Hukum
Published by Universitas Panji Sakti
ISSN : 24072427     EISSN : 29628431     DOI : https://doi.org/10.37637/kw.v10i1
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Kertha Widya : Jurnal Hukum is a peer-reviewed journal published by the Faculty of Law, Universitas Panji Sakti. This journal is published twice a year in August and December. It contains scientific writings on the results of research or conceptual thoughts in the context of developing law and justice.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 8 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 1, No 1 (2013)" : 8 Documents clear
UPAYA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA (CRIME PREVENTION) TAJEN OLEH KEPOLISIAN RESORT BULELENG (SUATU TINJAUAN KRIMINOLOGI) Ketut Sumadi
Kertha Widya Vol 1, No 1 (2013)
Publisher : Universitas Panji Sakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (202.56 KB) | DOI: 10.37637/kw.v1i1.418

Abstract

Meskipun banyak efek negatif tajen, tetapi upaya pencegahan dan penanggulangannya sering tidak mendapat dukungan dari sebagian anggota masyarakat. Banyak kalangan berdalih bahwa tajen berkaitan dengan budaya setempat, adat kebiasaan dan sebagainya. Meskipun secara normatif telah dianggap sebagai suatu bentuk perjudian, masalah tajen masih sering menjadi polemik di masyarakat. Masalah yang diteliti dalam penelitian ini adalah mengenai faktor-faktor yang mendorong terjadinya tindak pidana judi tajen di Wilayah Hukum Polres Buleleng, upaya-upaya yang dilakukan Polres Buleleng untuk menanggulangi tindak pidana judi tajen, dan faktor-faktor yang menghambat upaya penanggulangan tindak pidana judi tajen di Wilayah Hukum Polres Buleleng. Permasalahan dalam penelitian ini didekati dengan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan secara yuridis sosiologis yang dimaksud adalah pendekatan permasalahan dengan mengacu kepada hukum positif, terutama peraturan perundang-undangan, dengan didukung teori-teori kriminologi. Faktor-faktor yang mendorong terjadinya tindak pidana judi tajen di Wilayah Hukum Polres Buleleng dapat dibedakan antara faktor ekstern dan intern. Upaya-upaya yang dilakukan Polres Buleleng untuk menanggulangi tindak pidana judi tajen dapat dibedakan antara upaya pencegahan dengan upaya penindakan. Faktor-faktor yang menghambat upaya penanggulangan tindak pidana judi tajen di Wilayah Hukum Polres Buleleng berupa: masalah pembiayaan, masalah sumber daya manusia, masalah dukungan masyarakat, dan masalah pemberitaan oleh pers.
TANAH ADAT DESA PAKRAMAN LEMUKIH DAN PERALIHANNYA MENJADI TANAH HAK MILIK Putu Sugi Ardana; I Nyoman Surata
Kertha Widya Vol 1, No 1 (2013)
Publisher : Universitas Panji Sakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (271.424 KB) | DOI: 10.37637/kw.v1i1.423

Abstract

Masalah tanah adat memiliki hal-hal yang khusus. Di dalam permasalan tanah adat tidak semata-mata terkait nilai ekonomis dari tanah, tetapi lebih dari pada itu di dalamnya tersangkut paut masalah kepercayaan dan keyakinan. Dalam permasalahan tanah di lemukih perlu diketahui status tanah sebelum diubah atau ditetapkan menjadi hak milik, dan proses perubahannya agar dapat diketahui apakah hal tersebut terjadi sesuai dengan tujuan hukum untuk menciptakan ketertiban, keadilan dan kemanfaatan. Antara status tanah dengan proses perubahannya memiliki keterkaitan erat, karena status tanah menentukan proses perubahan yang harus dilakukan. Penelitian ini membahas tentang status tanah adat Desa Lemukih sebelum diakui dan ditegaskan menjadi hak milik perorangan dan proses perubahan hak atas tanah tersebut terjadi. Dilihat dari sifat dan tujuannya, penelitian ini dapat dikategorikan sebagai penelitian hukum deskriptif (descriptive legal study). Dapat disimpulkan bahwa: BKD Kabupaten Buleleng berperan menyelesaikan pelanggaran disiplin PNS daerah yang bertugas pada seluruh Perangkat Organisasi Daerah Kabupaten Buleleng, yang meliputi Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas, Badan, Kantor, Kecamatan, maupun Kelurahan. Peranan BKD terutama bersifat administratif berupa penyiapan data PNS dan bahan-bahan lain yang dapat menjadi pertimbangan dalam menyelesaikan pelanggaran disiplin PNS yang terjadi. Sanksi yang dapat dijatuhkan kepada PNS yang melanggar disiplin pegawai umumnya mengacu pada ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 30 tahun 1980 dapat berupa hukuman disiplin ringan, sedang, dan berat. Penjatuhan hukuman didasarkan pada berbagai pertimbangan, kecuali hukuman yang sudah ditetapkan secara defitinif oleh peraturan perundang-undangan.
METODE PENELITIAN HUKUM NORMATIF I Gusti Ketut Ariawan
Kertha Widya Vol 1, No 1 (2013)
Publisher : Universitas Panji Sakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (224.518 KB) | DOI: 10.37637/kw.v1i1.419

Abstract

Penelitian hukum lebih banyak dikaitkan dangan penelitian lapangan (field research) atau penelitian sosiologis, sehingga penelitian hukum yang tidak melibatkan penelitian sosiologis, tidak dianggap sebagai suatu kegiatan ilmiah Pra-anggapan ini berlanjut pada adanya pandangan sinis bahwa penelitian hukum bukanlah kegiatan ilmiah dan tidak dilihat sebagai suatu ‘research’ atau penelitian. Orang-orang yang bergelut dalam bidang profesi hukum, baik teoretis maupun praktis tidak pernah terlepas dari ’legal research’. Metode penelitian hukum tidak dapat dilepaskan dengan sifat keilmuan ilmu hukum yang preskriptif dan karakter ilmu hukum yang sui-generis. Sifat sui-generis dicirikan dengan: sifat empiris analitis, yg membuat pemaparan dan analisis tentang isi (struktur) hukum yang berlaku; mensistimatisasi gejala-gejala yang dipaparkan dan dianalisis itu; hermeneutik/ menginterpretasi; memberikan penilaian terhadap hukum yang berlaku; memberikan model teoritis terhadap praktek hukum.
UPAYA NON PENAL KEPOLISIAN RESOR BULELENG DALAM MENANGANI PERJUDIAN I Gede Widana; Putu Sugi Ardana; I Nyoman Gede Remaja
Kertha Widya Vol 1, No 1 (2013)
Publisher : Universitas Panji Sakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (258.771 KB) | DOI: 10.37637/kw.v1i1.424

Abstract

Upaya penanggulangan tindak pidana dapat dibedakan menjadi 2, yaitu lewat jalur penal (pemidanaan) dan jalur non penal (tanpa pemidanaan). Upaya penanggulangan lewat jalur penal menitikberatkan pada sifat represif setelah kejahatan terjadi, sedangkan jalur non penal lebih menitik beratkan pada sifat preventif (pencegahan/ penangkalan/ pengendalian) sebelum kejahatan terjadi. Salah satu bentuk kejahatan, yang juga merupakan perbuatan yang dicela norma agama adalah perjudian. Perjudiannya an sich mungkin tidak secara langsung merugikan orang lain, tetapi akibat lanjutan dari judi telah terbukti dapat mendatangkan kerugian bagi masyarakat. Perjudian mendorong dilakukannya tindak pidana yang lain, seperti pencurian, perampokan. Penelitian ini membahas masalah: dasar kewenangan Kepolisian melakukan upaya-upaya non penal dalam menangani perjudian dan upaya-upaya non penal yang dilakukan Kepolisian Resor Buleleng untuk menangani perjudian. Permasalahan dalam penelitian ini didekati dengan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan secara yuridis sosiologis yang dimaksud adalah pendekatan permasalahan dengan mengacu kepada hukum positif, terutama peraturan perundang-undangan, dengan memperhatikan pula apa yang terjadi dalam praktek. Dasar kewenangan Kepolisian melakukan upaya-upaya non penal dalam menangani perjudian dapat dihubungkan dengan tugas dan kewenangan anggota Kepolisian sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.Upaya- upaya non penal yang dilakukan Kepolisian Resor Buleleng untuk menangani perjudian di Buleleng di antaranya: menggunakan pendekatan sosial, memprakarsai dan atau ikut berpartisipasi dalam kegiatan sosial budaya, mendukung kegiatan sosial ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memanfaatkan kegiatan sosial relegius, untuk menyebarluaskan kesadaran untuk tidak berjudi, dan memperketat pengawasan terhadap penjualan peralatan yang diperlukan berjudi.
ASPEK-ASPEK HUKUM PERJANJIAN SEWA BELI MOBIL PADA UD DAMAI MOTOR DI SINGARAJA Made Ida Damayanti; I Gede Surata; Ni Ny. Mariadi
Kertha Widya Vol 1, No 1 (2013)
Publisher : Universitas Panji Sakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (247.738 KB) | DOI: 10.37637/kw.v1i1.420

Abstract

Kegiatan pembiayaan tidak selalu berbentuk penyediaan dana berupa uang. Lembaga pembiayaan dapat memfasilitasi tersedianya barang modal untuk melakukan aktivitas usaha, maupun barang-barang konsumsi untuk menunjang produktivitas masyarakat. Bentuk pembiayaan yang saat ini banyak dimanfaatkan oleh masyarakat adalah pembiayaan untuk pembelian kendaraan bermotor, berupa kendaraan roda 2, maupun mobil. Salah satu bentuk perjanjiannya adalah perjanjian sewa beli. Penelitian ini difokuskan untuk mencari jawaban tentang proses pembuatan perjanjian sewa beli mobil pada UD Damai Motor di Singaraja dan bagaimana perlindungan hak-hak konsumen dalam perjanjian sewa beli mobil pada UD Damai Motor di Singaraja. Permasalahan dalam penelitian ini didekati dengan menggunakan pendekatan normatif sosiologis. Pendekatan secara normatif sosiologis maksudnya permasalahan terutama didekati dengan berpegangan pada peraturan perundang- undangan, dengan tetap memperhatikan hal-hal nyata yang terjadi di masyarakat. Dilihat dari sifat dan tujuannya, penelitian ini dapat dikategorikan sebagai penelitian hukum deskriptif (descriptive legal study). Proses pembuatan perjanjian sewa beli mobil pada UD Damai Motor di Singaraja meliputi: tahap penjajagan, tahap negosiasi/ tawar menawar, tahap pembuatan perjanjian, dan tahap pelaksanaan perjanjian. Perlindungan hak-hak konsumen dalam perjanjian sewa beli mobil pada UD Damai Motor di Singaraja cukup baik, pada tahap pembuatan maupun dalam pelaksanaannya.
PENYELESAIAN KONFLIK MASYARAKAT DESA PAKRAMAN DALAM PERPSEKTIF RESTORATIVE JUSTICE I Wayan Rideng
Kertha Widya Vol 1, No 1 (2013)
Publisher : Universitas Panji Sakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (235.143 KB) | DOI: 10.37637/kw.v1i1.425

Abstract

Saat ini, kenyataan menunjukan bahwa peran desa pakraman tidak terbatas pada peran sosial budaya dan keagamaan, melainkan juga peran ekonomi dan pelayan umum. Desa pakraman menjalankan berbagai fungsi, baik dalam konteks keberadaanya sebagai desa asli maupun sebagai elemen bangsa. Adanya peran yang semakin meluas, menjadikan desa adat memiliki peran startegis dalam kehidupan pembangunan berbangsa dan bernegara, termasuk dalam menyelesaikan konflik yang bersifat internal maupun ekternal. Sistem peradilan pidana yang selama ini dianut hakikatnya lebih mengedepankan keadilan retributive (pembalasan) dan restitutive (ganti rugi), serta memberikan wewenang yang sangat besar kepada Negara dan/ atau mendelegasikan kepada aparat penegak hukum (polisi, jaksa, dan hakim) untuk menyelesaikan seluruh perkara pidana. Konsep restorative justice pada dasarnya mengandung ukuran keadilan yang tidak lagi mengacu pada teori pembalasan yang setimpal kepada pelaku , namun perbuatan yang dilakukan disembuhkan dengan memberikan dukungan kepada korban dan mengharuskan pelaku untuk bertanggungjawab, dengan bantuan keluarga dan/atau masyarakat bila diperlukan. Penyelesaian konflik yang dihadapi desa pakraman ternyata secara konseptual sejalan dengan pendekatan restorative justice. Kearifan local Desa Pakraman di Bali lebih mementingkan harmoni dan pemulihan keseimbangan yang sempat terganggu dari pada mencari siapa yang salah dan menghukumnya sebagai pembalasan.
PERKAWINAN CAMPURAN ANTARA WARGA NEGARA INDONESIA DENGAN WARGA NEGARA ASING DI DESA KALIBUKBUK KABUPATEN BULELENG Komang Witana; Putu Sugi Ardana; I Nyoman Surata
Kertha Widya Vol 1, No 1 (2013)
Publisher : Universitas Panji Sakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (199.759 KB) | DOI: 10.37637/kw.v1i1.421

Abstract

Tata aturan pelaksanaan perkawinan tidak terlepas dari budaya dan lingkungan di mana perkawinan tersebut dilaksanakan. Faktor pengetahuan, pengalaman, kepercayaan, dan agama yang dianut masyarakat, mempengaruhi bagaimana suatu perkawinan dilaksanakan. Di Desa Kalibukbuk, yang berada di kawasan Wisata Lovina, interaksi antara wisatawan asing dengan penduduk setempat dapat berujung pada terjadinya perkawinan. Dalam hal ini perlu diteliti bagaimana syarat-syarat sahnya perkawinan campuran antara warga negara asing dengan Warga Negara Indonesia menurut Undang-undang Perkawinan dan bagaimanakah pelaksanaan perkawinan antara warga negara asing dengan Warga Negara Indonesia Di Desa Kalibukbuk Kabupaten Buleleng. Masalah dalam penelitian ini didekati secara yuridis sosiologis, dengan metode utama pengumpulan data primer berupa wawancara terstruktur. Data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menyatakan bahwa syarat sahnya perkawinan campuran antara warga negara asing dengan Warga Negara Indonesia menurut Undang-undang Perkawinan adalah dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaannya. Perkawinan antara warga negara asing dengan Warga Negara Indonesia Di Desa Kalibukbuk Kabupaten Buleleng umumnya dilaksanakan menurut Agama Hindu. Kata-kata kunci: perkawinan campuran, syarat sah perkawinan, hukum agama dan kepecayaannya itu.
PERANAN BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH (BKD) DALAM PENYELESAIAN PELANGGARAN DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG Ni Nyoman Remin; I Nyoman Lemes; I Nyoman Gede Remaja
Kertha Widya Vol 1, No 1 (2013)
Publisher : Universitas Panji Sakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (202.911 KB) | DOI: 10.37637/kw.v1i1.422

Abstract

Setiap pelanggaran disiplin oleh Pegawai Negeri Sipil harus diselesaikan dengan tetap mengacu kepada konsep pembinaan, untuk kepentingan karier Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan, maupun untuk melindungi kepentingan masyarakat luas. Proses pemeriksaan, penjatuhan hukuman, dan lain-lainnya sehubungan dengan pelanggaran disiplin Pegawai Negeri Sipil harus dilakukan menurut tata cara tertentu dengan mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penelitian ini membahas permasalahan peranan BKD dalam menyelesaikan pelanggaran disiplin PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Buleleng dan sanksi yang dapat dijatuhkan kepada PNS yang melanggar disiplin pegawai. Permasalahan dalam penelitian ini didekati dengan menggunakan pendekatan normatif sosiologis. Pendekatan secara normatif sosiologis maksudnya permasalahan terutama didekati dengan berpegangan pada peraturan perundang- undangan, dengan tetap memperhatikan hal-hal nyata yang terjadi di masyarakat. Dilihat dari sifat dan tujuannya, penelitian ini dapat dikategorikan sebagai penelitian hukum deskriptif (descriptive legal study). Dapat disimpulkan bahwa: BKD Kabupaten Buleleng berperan menyelesaikan pelanggaran disiplin PNS daerah yang bertugas pada seluruh Perangkat Organisasi Daerah Kabupaten Buleleng, yang meliputi Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas, Badan, Kantor, Kecamatan, maupun Kelurahan. Peranan BKD terutama bersifat administratif berupa penyiapan data PNS dan bahan-bahan lain yang dapat menjadi pertimbangan dalam menyelesaikan pelanggaran disiplin PNS yang terjadi. Sanksi yang dapat dijatuhkan kepada PNS yang melanggar disiplin pegawai umumnya mengacu pada ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 30 tahun 1980 dapat berupa hukuman disiplin ringan, sedang, dan berat. Penjatuhan hukuman didasarkan pada berbagai pertimbangan, kecuali hukuman yang sudah ditetapkan secara defitinif oleh peraturan perundang-undangan.

Page 1 of 1 | Total Record : 8

 1 

Filter by Year

2013 2013


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 13, No 1 (2025) Vol 12, No 1 (2024): Agustus 2024 Vol 12, No 2 (2024) Vol 11, No 2 (2023): Desember 2023 Vol 11, No 1 (2023): Agustus 2023 Vol 10, No 2 (2022): Desember 2022 Vol 10, No 1 (2022): Agustus 2022 Vol 9, No 2 (2021) Vol 9, No 1 (2021) Vol 8, No 2 (2020) Vol 8, No 1 (2020) Vol 7, No 2 (2019) Vol 7, No 1 (2019) Vol 6, No 2 (2018) Vol 6, No 1 (2018) Vol 5, No 2 (2017) Vol 5, No 1 (2017) Vol 4, No 2 (2016) Vol 4, No 1 (2016) Vol 3, No 2 (2015) Vol 3, No 1 (2015) Vol 2, No 2 (2014) Vol 2, No 1 (2014) Vol 1, No 1 (2013) More Issue