cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Ika Kusumaningtyas
Contact Email
tyas.kusuma@ugm.ac.id
Phone
+628988833412
Journal Mail Official
bkm.fk@ugm.ac.id
Editorial Address
Sekretariat Bersama Jurnal, Lt. 2 Atas Kantin IKM, FK-KMK UGM Jl. Farmako, Sekip Utara, Yogyakarta 55281
Location
Kab. sleman,
Daerah istimewa yogyakarta
INDONESIA
Berita Kedokteran Masyarakat
Published by Universitas Gadjah Mada
ISSN : 02151936     EISSN : 26148412     DOI : https://doi.org/10.22146/bkm.v37i2.2320
Core Subject : Health,
Nursing Public Health
Berita Kedokteran Masyarakat (BKM Public Health and Community Medicine) is a peer-reviewed and open access journal that deals with the fields of public health and public medicine. The topics of the article will be grouped according to the main message of the author. This focus covers areas and scope related to aspects of: - Epidemiology - Infectious diseases control - Clinical Epidemiology - Environmental Health - Occupational Health - Healthy City - Public Health and Primary Health Care - School of Health Promotion - Healthy lifestyles - Health promotion - Health and Social Behavior - Tobacco and smoking - Adolescent Health - Public Health Nutrition - Maternal and Child Health - Reproductive Health - Population Health - Health of Vulnerable People - Social Determinants of Health - Water, Sanitation and Hygiene - Human Resource Management
Arjuna Subject : Kedokteran - Kesehatan Masyarakat, Kesehatan Lingkungan dan Pekerjaan
Articles 115 Documents
 5   6   7   8   9 
Search results for , issue "Vol 34, No 5 (2018)" : 115 Documents clear
Gambaran serotype virus dengue serta faktor risiko lingkungan dan perilaku di kabupaten Bondowoso tahun 2017 Efi Sriwahyuni; Zahrotunisa Zahrotunisa; Teguh Suranta Sinulingga; Tatiana Rizka
Berita Kedokteran Masyarakat (BKM) Vol 34, No 5 (2018): Proceedings the 3rd UGM Public Health Symposium
Publisher : Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (871.741 KB) | DOI: 10.22146/bkm.37620

Abstract

Tujuan: Kegiatan ini dilakukan untuk mengetahui jenis serotype virus Dengue di Kabupaten Bondowoso, serta mengetahui indeks kepadatan nyamuk dan faktor risiko perilaku masyarakat terhadap penyakit demam berdarah. Metode: Kegiatan ini dilaksanakan melalui pemeriksaan laboratorium pada spesimen darah penderita Demam Dengue di RSU Bondowoso dengan metode PCR. Selain itu dilakukan survey jentik dan perilaku penduduk di Kelurahan Tamansari yang merupakan salah satu wilayah endemis di Kabupaten Bondowoso. Hasil: Diperoleh sebanyak 109 spesimen yang kemudian dilakukan pemeriksaan PCR ditemukan dua spesimen positif mengandung tiga jenis serotype virus Dengue yaitu Den-1, Den-2 dan Den-3. Hasil survey jentik pada 101 rumah diperoleh nilai angka bebas jentik (ABJ) sebesar 78,3% Container Index (CI) sebesar 13,2%, House Index (HI) sebesar 21,7% dan Breteau Index (BI) sebesar 26,7 %. Faktor risiko perilaku pada 98 responden menunjukkan kebiasaan menggantung pakaian (63,3%), menutup rapat penampungan air (70,4%) dan menguras kamar mandi secara rutin (50%). Simpulan: Ditemukan tiga jenis serotype virus Dengue yaitu DEN-1, DEN-2 dan DEN-3 di Kabupaten Bondowoso. Angka Bebas Jentik disalah satu wilayah endemis masih rendah sedangkan kepadatan jentik (density figure) dari perhitungan nilai HI, CI, dan BI masuk dalam kepadatan vektor kategori sedang dan menunjukkan adanya risiko transmisi penyakit demam berdarah. Kebiasaan menguras kamar mandi secara rutin yang rendah dapat meningkatkan risiko perkembangbiakan vektor DBD. Sehingga diperlukan upaya pencegahan dan pengendalian vektor untuk mengurangi resiko penyakit Demam Berdarah.
Pemetaan masalah kesehatan akibat fenomena badai cempaka berdasarkan kondisi kerawanan bencana di kabupaten Gunungkidul Kusnia Wati Rahayu; Sumartini Sumartini; Sidig H. Sukoco
Berita Kedokteran Masyarakat (BKM) Vol 34, No 5 (2018): Proceedings the 3rd UGM Public Health Symposium
Publisher : Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (640.483 KB) | DOI: 10.22146/bkm.37622

Abstract

Tujuan: Tulisan ini bertujuan untuk memetakan masalah kesehatan di masyarakat akibat bencana badai cempaka berdasarkan kondisi kerawanan bencana di Kabupaten Gunungkidul. Metode: Studi kuantitatif deskriptif. Data penyakit pos kesehatan diperoleh dari hasil survey lapangan, data puskesmas dan data dinas kesehatan. Pemetaan persebaran penyakit menggunakan software Arcgiss. Hasil: Terdapat 43 pos kesehatan pada wilayah kerja 17 Puskesmas di 13 Kecamatan. Korban bencana berjumlah 2581 KK dengan 2 korban meninggal dunia dan 1 korban luka berat. Data penyakit yang terlaporkan yaitu penyakit berpotensi wabah: diare, ISPA, varicella, TBC, dengan angka tertinggi adalah penyakit ISPA sebesar 250 kasus. Sedangkan mayoritas penyakit tidak menular adalah gatal kulit, sakit kepala, dan hipertensi. Selain itu terdapat satu kasus febris, satu kasus stroke, dan dua kasus gangguan kejiwaan yang dirujuk ke puskesmas dan ke rumah sakit terdekat. Kasus terbanyak terdapat pada zona utara dan zona tengah, terutama Kecamatan Nglipar dan Kecamatan Semanu. Hal ini terjadi karena zona utara dan tengah, lebih rawan terjadi bencana banjir dan tanah longsor. Simpulan: Masalah kesehatan yang muncul saat kondisi bencana tidak hanya penyakit menular berpotensi wabah, tetapi juga penyakit tidak menular dan gangguan kejiwaan. Perencanaan pencegahan dan pengendalian penyakit dengan mempertimbangkan kondisi kerawanan bencana sangat penting sebagai langkah antisipasi munculnya bencana di kemudian hari.
Spot survey leptospirosis dan reservoar yang berpotensi menularkan di kecamatan Kuwarasan kabupaten Kebumen tahun 2017 Dewi Puspita Ningsih; Dyah Widiastuti; Corry Laura JS.
Berita Kedokteran Masyarakat (BKM) Vol 34, No 5 (2018): Proceedings the 3rd UGM Public Health Symposium
Publisher : Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (872.306 KB) | DOI: 10.22146/bkm.37625

Abstract

Jawa Tengah merupakan provinsi endemis leptospirosis, bahkan pada tahun 2015 menduduki peringkat pertama kasus terbanyak di Indonesia. Sebanyak 20 kota/kabupaten di Jawa Tengah rutin melaporkan adanya kasus leptospirosis. Kabupaten Kebumen merupakan salah satu daerah baru yang melaporkan kasus leptospirosis pada tahun 2017. Kajian ini bertujuan untuk mengetahui faktor risiko penularan serta keberadaan reservoar yang tertangkap dan berpotensi menularkan leptospirosis. Penelitian ini merupakan studi observasional dengan desain potong lintang. Lokasi penelitian di Kabupaten Kebumen sedangkan penangkapan reservoar dilakukan di Desa Mangli Kecamatan Kuwarasan berdasarkan pada laporan kasus terakhir. Pengumpulan data dilakukan pada bulan Maret 2017 dengan wawancara kasus probable serta penangkapan reservoar menggunakan perangkap hidup (single live trap) sebanyak 150 buah selama 2 malam berturut-turut di lingkungan permukiman dan sekitarnya. Data dianalisis secara deskriptif dalam bentuk tabel dan gambar. Hasil penelitian menunjukkan jumlah kasus leptospirosis yang diwawancara sebanyak 9 orang. Sebagian besar kasus leptospirosis (78%) adalah petani/buruh tani dan terkena di sawah pada saat panen. Selain pekerjaan, faktor risiko utama yang berkontribusi yaitu adanya luka terbuka pada kaki, tidak memakai APD pada saat bekerja dan adanya kontak dengan genangan air dalam waktu yang cukup lama. Reservoar yang tertangkap dalam penelitian ini adalah tikus dan cecurut sebanyak 26 ekor dengan species Bandicota indica, Rattus tanezumi, Mus musculus dan Suncus murinus. Hasil pemeriksaan PCR menunjukkan 1 ekor tikus positif bakteri leptosira patogen dan ditemukan pada jarak < 100 meter dengan titik kasus. Hal ini menunjukkan potensi risiko penularan leptospirosis di lokasi tersebut. Perlunya sosialisasi peningkatan kewaspadaan leptospirosis dan tindakan pengendalian reservoar khususnya tikus dan cecurut baik di dalam rumah, sawah maupun lingkungan sekitarnya.
Alur pelaporan kasus dalam demam berdarah dengue di kota Magelang Hary Satrisno; Riris Andono Ahmad; Adi Isworo
Berita Kedokteran Masyarakat (BKM) Vol 34, No 5 (2018): Proceedings the 3rd UGM Public Health Symposium
Publisher : Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (675.804 KB) | DOI: 10.22146/bkm.37627

Abstract

Tujuan: Demam Berdarah Dengue (DBD) adalah penyakit yang disebabkan oleh virus dengue, ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes sp. DBD di Indonesia merupakan salah satu penyakit endemis dengan angka kesakitan yang cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Daerah terjangkit semakin meluas mencapai 400 kabupaten/kota dari 474 kabupaten/kota di Indonesia dan sering menimbulkan KLB. Sistem surveilans DBD dilaksanakan sebagai salah satu upaya pengendalian penyakit DBD di Indonesia, salah satu hal penting dalam sistem surveilans adalah pelaporan kasus DBD. Tujuan evaluasi sistem pelaporan kasus DBD adalah untuk mengetahui hal yang berkaitan dengan sistem pelaporan kasus DBD di Kota Magelang tahun 2016. Metode: Studi evaluasi menggunakan metode deskriptif analitik, pengumpulan data primer dilakukan pada lima puskesmas dan satu RS melalui wawancara menggunakan kuesioner dan observasional pada informan sebanyak tujuh orang. Variabel yang di evaluasi berupa ketepatan dan kelengkapan laporan kasus. Hasil: Laporan DBD dikirimkan RS ke Dinas Kesehatan Kota Magelang, puskesmas mendapatkan informasi kasus DBD dari Dinas Kesehatan dan selanjutnya dilakukan penyelidikan epidemiologi. Kelengkapan laporan DBD dari RS ke Dinas Kesehatan sebesar 100% dengan ketepatan sebesar 51,28%. Keterlambatan pelaporan kasus DBD oleh RS disebabkan keterlambatan informasi diagnosis DBD dari ruang perawatan ke petugas surveilans RS, selain itu dikarenakan keterbatasan petugas surveilans RS. Laporan kasus DBD tidak ditembuskan ke puskesmas disebabkan ketidaktahuan petugas surveilans tentang alur pelaporan kasus DBD. Pelaporan kasus DBD oleh puskesmas tidak dapat dihitung baik kelengkapan maupun ketepatan, karena puskesmas hanya menerima informasi laporan kasus DBD dari RS melalui Dinas Kesehatan. Simpulan: Laporan kasus DBD di wilayah Kota Magelang hanya bersumber dari RS dan dikirimkan ke Dinas Kesehatan,  kelengkapan laporan baik sedangkan ketepatan belum optimal, petugas surveilans RS tidak mengetahui alur pelaporan kasus DBD. Studi ini merekomendasikan untuk meningkatkan pengetahuan petugas tentang sistem pelaporan kasus DBD, termasuk ketepatan dan kelengkapan serta alur pelaporan dan kasus DBD.
Surveillance system evaluation of non-communicable diseases through integrated community-based intervention called ‘Posbindu PTM’ in Wonosobo district, Central Java province, Indonesia Rieski Prihastuti; Trisno Agung Wibowo; Misinem Misinem
Berita Kedokteran Masyarakat (BKM) Vol 34, No 5 (2018): Proceedings the 3rd UGM Public Health Symposium
Publisher : Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (355.495 KB) | DOI: 10.22146/bkm.37633

Abstract

Purpose: Non-communicable diseases are leading cause of the global death, especially from cardiovascular disease, cancers, chronic obstructive pulmonary disease, and diabetes. Prevention and primary detection of non-communicable disease in Indonesia were done through integrated community-based intervention called ‘Posbindu PTM’. Implementation of ‘Posbindu PTM’ needed to be evaluated to determine each component in the non-communicable disease surveillance systems. Methods: This study was descriptive. Respondent were programmer in district health office and programmer in 24 primary health care in Wonosobo. Surveillance system evaluation that used was programs evaluation based on WHO (structure, main function, support function and quality of surveillance system). Results: The weakness of ‘Posbindu PTM’ in Wonosobo were lack of knowledge in the regulation, networking, collaborating, risk factor detecting and reporting; not availability of technical guidebook; low training participant; low monitoring and evaluation activity; also complex reporting system. There was 84% ‘Posbindu PTM’ that had not reported on time and 87,50 % programmer had not done the analysis, interpretation, and dissemination. This was related to the completeness of the report caused too many data that needed to be collected and affect the timeliness of the report. Conclusion: Strengthening ‘Posbindu PTM’ should be done in the reporting system aspect, especially in the timeliness and analysis of the report. Monthly reminder and refreshing in reporting system were done to improve the reporting system aspect.
Acceptability and adoption of health-facility based NCD surveillance in Kulon Progo district, Yogyakarta Theodola Baning Rahayujati
Berita Kedokteran Masyarakat (BKM) Vol 34, No 5 (2018): Proceedings the 3rd UGM Public Health Symposium
Publisher : Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (414.597 KB) | DOI: 10.22146/bkm.37635

Abstract

Background: Non-communicable diseases (NCD) have been recognized as the new disease pandemic to the developing world in recent years. In 2020, it is estimated that 70% of NCD-related deaths will occur in developing countries. The most prevalent NCD such as coronary heart diseases, cancer, respiratory diseases and diabetes mellitus. Since 2012 Indonesia MOH was established two main surveillance system i.e. health facility- and community-based surveillance systems. MOH report on 2015 showed those reporting from PHC less than 25%. The front-line of health facility-based surveillance is the primary health centers (PHC).  Data should undergo validity and quality check by the District and Provincial Health Office before being sent to the central reporting system.This study aim to evaluate the implementation of health-facility based NCD surveillance and develops recommendations for increasing coverage NCD surveillance in Kulon Progo District. Method: We used RE-AIM (only Reach and Adoption) framework for evaluating the surveillance system. The Reach variables are coverage, knowledge, acceptance, constraint, infrastructure and feasibility. 76 NCD team at PHC and District Health office included doctor, nurse, program manager and laboratory staffs were interviewed and observed using a standardize questionnaire and checked list. Secondary data on NCD surveillance reports were collected and reviewed. Qualitative study were conducted through semi structured interviews and FGDs to evaluate acceptance, constraints and barriers of implementation. Descriptive analysis was used to analyze quantitative data and content analysis was performed on the qualitative data. Result: This study found that most of the health officer involving in the non-communicable program was having fair knowledge on web based NCD surveillance, and only 5% of the respondent has a good understanding on it. There are 19 Puskesmas was assessed on the completeness of the data entry on web based NCD surveillance.
Pengaruh karakteristik organisasi terhadap pemanfaatan pos pembinaan terpadu penyakit tidak menular (POSBINDU PTM) di wilayah Puskesmas Helvetia Meda
Berita Kedokteran Masyarakat (BKM) Vol 34, No 5 (2018): Proceedings the 3rd UGM Public Health Symposium
Publisher : Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22146/bkm.37636

Abstract

Tujuan: Penyakit tidak menular (PTM) menjadi penyebab utama kematian secara global. Berdasarkan 10 penyakit terbesar di Puskesmas Helvetia tahun 2016, tercatat rematik berada di urutan ketiga (11416 kasus), hipertensi di urutan keempat (10502 kasus) dan diabetes mellitus di urutan kelima (8160 kasus). Posbindu PTM menjadi salah satu strategi penting dalam mengendalikan trend penyakit tidak menular yang terus meningkat. Cakupan kegiatan Posbindu PTM di wilayah Puskesmas Helvetia tahun 2016 sangat rendah yaitu dibawah 1%. Tujuan penelitian adalah untuk menjelaskan pengaruh karakteristik organisasi (perilaku petugas kesehatan, perilaku kader, fasilitas pelayanan, kegiatan Posbindu PTM) terhadap pemanfaatan POSBINDU PTM di wilayah Puskesmas Helvetia. Metode: Jenis penelitian adalah penelitian survai dengan tipe explanatory research. Sampel berjumlah 100 orang yang diambil dengan teknik Proportionate Stratified Random Sampling. Data primer diperoleh melalui wawancara langsung dengan menggunakan kuesioner. Data dianalisis dengan uji regresi linear berganda pada taraf uji nyata α=5%. Hasil: Perilaku petugas kesehatan (p value= 0,000), perilaku kader (p value= 0,000), fasilitas pelayanan (p value= 0,000) berpengaruh terhadap pemanfaatan Posbindu PTM, sedangkan kegiatan Posbindu PTM (p value= 0,413) tidak berpengaruh terhadap pemanfaatan Posbindu PTM. Diperkirakan perilaku petugas kesehatan mempunyai kontribusi yang paling besar (0,636) terhadap pemanfaatan POSBINDU PTM. Kemampuan variabel perilaku petugas kesehatan, perilaku kader dan fasilitas pelayanan untuk menjelaskan pemanfaatan POSBINDU PTM sebesar 91%. Secara umum pemanfaatan POSBINDU PTM akan semakin meningkat apabila perilaku petugas kesehatan, perilaku kader dan fasilitas pelayanan ditingkatkan. Simpulan: Disarankan dalam peningkatan upaya pencegahan dan penanggulangan PTM agar membentuk Posbindu PTM di setiap kelurahan di wilayah puskesmas Helvetia, petugas kesehatan diharapkan lebih ramah, sigap, perhatian dalam melayani masyarakat di Posbindu PTM, memberikan pelatihan terhadap kader Posbindu PTM, melengkapi sarana dan prasarana untuk mendukung pelaksanaan Posbindu PTM dan menerapkan sistem lima meja agar kegiatan Posbindu PTM dapat berjalan lebih teratur dan efisien.
Evaluasi kualitas data sistem surveilans hipertensi di dinas kesehatan kabupaten Blora provinsi Jawa Tengah tahun 2017 Nurfitri Sakina; Theodola Baning Rahayujati; Henny Indriyanti
Berita Kedokteran Masyarakat (BKM) Vol 34, No 5 (2018): Proceedings the 3rd UGM Public Health Symposium
Publisher : Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (405.923 KB) | DOI: 10.22146/bkm.37637

Abstract

Latar belakang: Hipertensi merupakan penyakit yang mempunyai prevalensi tinggi baik di negara maju maupun negara berkembang. Kasus hipertensi di Blora mengalami peningkatan dari tahun 2015 sampai tahun 2017. Menurut informasi petugas pengelola program Penyakit Tidak Menular (PTM) Dinas Kesehatan, masih diperlukan informasi tentang kualitas data yang dikirimkan oleh pengelola PTM puskesmas melalui sistem informasi surveilans PTM Berbasis Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama. Metode: Evaluasi dilakukan secara observasional deskriptif, di dua puskesmas dengan jumlah kasus hipertensi tertinggi dan terendah yaitu Puskesmas Blora dan Rowobungkul. Variabel kualitas yang dievaluasi yaitu kebenaran pencatatan data, kebenaran pengukuran tekanan darah dan pengetahuan petugas. Cara pengambilan data dengan membandingkan hasil pengukuran dari beberapa tensimeter yang digunakan di puskesmas. Kebenaran pencatatan dan pelaporan dilakukan dengan membandingkan data pada register puskesmas dengan data yang dilaporkan ke dinkes. Pengetahuan diukur dengan menggunakan kuesioner. Data dianalisis dengan menghitung distribusi frekuensi dan proporsi masing-masing variabel. Hasil: Terdapat perbedaan hasil jumlah kasus yang terlapor ke dinas kesehatan dengan jumlah kasus yang ada di Puskesmas Blora dan Puskesmas Rowobungkul. Di Puskesmas Rowobungkul, Sistem Informasi Managemen (SIMPUS) di Puskesmas ini belum ada, sehingga data yang tersimpan di buku register pasien tidak lengkap yaitu data 5 bulan hilang. Sedangkan di Puskesmas Blora, walaupun mempunyai SIMPUS untuk menyimpan data, namun data 2 bulan terakhir yaitu bulan november dan desember mempunyai data yang sama seperti pada bulan oktober. Terdapat rentang pengukuran tekanan darah yang dilakukan oleh petugas puskesmas dengan beberapa alat tensimeter yang digunakan di puskesmas. Masih terdapat pengetahuan yang kurang baik dari petugas pengukur tekanan darah di kedua puskesmas. Simpulan: Kualitas data sistem surveilans hipertensi masih perlu diperhatikan dan dibenahi, terutama kebenaran pencatatan data, kebenaran pengukuran tekanan darah dan pengetahuan petugas pengukur tekanan darah. Perlu dilakukan pelatihan petugas, kalibrasi alat secara reguler, dan validasi data dinkes dengan puskesmas setiap 3 bulan sekali.
Pengembangan konsep worksite health and wellness programs di kantor pemerintahan kota yogyakarta sebagai upaya pencegahan penyakit tidak menular bagi karyawan perkantoran Mohammad Fikri
Berita Kedokteran Masyarakat (BKM) Vol 34, No 5 (2018): Proceedings the 3rd UGM Public Health Symposium
Publisher : Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (564.878 KB) | DOI: 10.22146/bkm.37638

Abstract

Data Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan (2013), PTM DI Yogyakarta meliputi PPOK (3,1%), Asma (6,9%), penyakit jantung (0,6%), kanker (4,1%), diabetes (2,6%), hipertensi (12,8%) dan beberapa PTM lain yang jumlah kasusnya masih tergolong tinggi pada usia produktif yang bekerja di perusahaan/perkantoran. Mengatasi masalah kesehatan tersebut, program-program baru pun coba dirancang mencegah, mengurangi atau paling tidak mengontrol angka kejadian PTM khususnya bagi para karyawan formal dan informal. Salah satu program yang coba dirancang adalah Worksite Health and Wellness Programs. WHWPs merupakan program kesehatan yang telah banyak diterapkan di eropa dan Asia Tenggara yang memberikan efek positif menanggulangi penyakit tidak menular pada  karyawan. Tujuan penelitian ini adalah untuk melihat seberapa efektif program WHPWs diterapkan di Kantor Pemerintahan Kota Yogyakarta sebagai strategi pencegahan PTM bagi para karyawan. Berdasarkan hasil-hasil penelitian terkait, program WHWPs diterapkan perusahaan diberbagai negara Eropa, Amerika bahkan Asia Tenggara. Salah satunya Perusahaan J&J merasakan manfaat dari program tersebut dengan hasil yang menunjukkan adanya penurunan risiko kesehatan bagi karyawannya dari 87,5% berisiko sakit menjadi 78% pada periode 5 tahun penerapanya. Selain itu, lewat program WHWPs juga mengurangi persentase perilaku sedentary dari 39% menjadi 21 %, mengurangi perilaku merokok dari 12% menjadi 3,6%, hipertensi dari 14% menjadi 6.4%, dan risiko kolesterol dari 19% menjadi 6,2%. Kesimpulanya, program WHWPs sangat baik diterapkan di tempat kerja guna mencegah dan menurukan risiko PTM bagi karyawan dan biaya pengobatan PTM dapat ditekan. Oleh karena itu perlu adanya kerja sama lintas sektor untuk mencapai tujuan positif dari program WHWPs.
Sudah efektifkah kebijakan kawasan tanpa rokok di Indonesia? Nur Aeni Amaliah
Berita Kedokteran Masyarakat (BKM) Vol 34, No 5 (2018): Proceedings the 3rd UGM Public Health Symposium
Publisher : Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (151.738 KB) | DOI: 10.22146/bkm.37644

Abstract

Tujuan: Era desentralisasi menjadikan pemerintah lokal memiliki wewenang untuk mencegah dampak negatif dari konsumsi tembakau. Sekitar 30% kabupaten/kota di Indonesia memiliki perda KTR, namun efektifitas kebijakan tersebut dalam menurunkan prevalensi merokok perlu diteliti. Isi kebijakan KTR hanya membatasi area merokok dan iklan rokok di wilayah yang sebagian besar sebenarnya ada di perkotaan. Bagaimana dengan kebijakan di perdesaan?. Isi kebijakan tiap daerah berbeda-beda yang dapat menimbulkan kesenjangan peraturan antar daerah. Indonesia belum meratifikasi tembakau dan undang-undang tentang pertembakauan belum disahkan pemerintah. Konten: Tidak ada perbedaan jumlah perokok remaja pada daerah dengan dan tanpa KTR. Contohnya di DKI Jakarta yang memiliki regulasi KTR namun kenyataannya dalam pelaksanaannya tidak selalu dipatuhi. Kebijakan KTR yang ada di daerah tidak memiliki dampak pengurangan merokok pada usia remaja. Kawasan yang telah ditentukan dalam kebijakan KTR merupakan tempat-tempat yang ada di perkotaan misalnya kantor, sekolah, restoran, pasar dan rumah sakit, sedangkan di pedesaan hampir tidak ada tempat pelarangan merokok. Berdasarkan hasil Riskesdas 2013, orang yang merokok setiap hari sebagian besar (25.5%) tinggal di daerah perdesaan. Simpulan: Kebijakan KTR di Indonesia belum efektif. Pemerintah daerah yang tidak menggantungkan sumber pendapatannya dari tembakau dapat lebih tegas peraturannya. Pada daerah tersebut, kebijakan untuk mengurangi prevalensi perokok selain KTR sebaiknya ditambah pembatasan penjualan rokok di warung-warung dan sales penjual rokok di desa-desa. Larangan merokok di dalam rumah belum ada dalam Perda KTR, ini dapat menjangkau perkotaan maupun perdesaan. Fungsi pengawasan harus dicantumkan dengan jelas dalam perda KTR.

Page 7 of 12 | Total Record : 115

 5   6   7   8   9 

Filter by Year

2018 2018


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 42 No 02 (2026) Vol 42 No 01 (2026) Vol 41 No 12 (2025) Vol 41 No 11 (2025) Vol 41 No 10 (2025) Vol 41 No 09 (2025) Vol 41 No 08 (2025) Vol 41 No 07 (2025) Vol 41 No 06 (2025) Vol 41 No 05 (2025) Vol 41 No 04 (2025) Vol 41 No 03 (2025) Vol 41 No 02 (2025) Vol 41 No 01 (2025) Vol 40 No 12 (2024) Vol 40 No 11 (2024) Vol 40 No 10 (2024) Vol 40 No 09 (2024) Vol 40 No 08 (2024) Vol 40 No 07 (2024) Vol 40 No 06 (2024) Vol 40 No 05 (2024) Vol 40 No 04 (2024) Vol 40 No 03 (2024) Vol 40 No 02 (2024) Vol 40 No 01 (2024) The 12th UGM Public Health Symposium Vol 39 No 12 (2023) Vol 39 No 11 (2023) Vol 39 No 10 (2023) Vol 39 No 09 (2023) Vol 39 No 08 (2023) Vol 39 No 07 (2023) Vol 39 No 06 (2023) Vol 39 No 05 (2023) Vol 39 No 04 (2023) Vol 39 No 03 (2023) Vol 39 No 02 (2023) Vol 39 No 01 (2023) Vol 38 No 12 (2022) Vol 38 No 11 (2022) Vol 38 No 10 (2022) Vol 38 No 09 (2022) Vol 38 No 08 (2022) Vol 38 No 07 (2022) Vol 38 No 06 (2022) Vol 38 No 05 (2022) Vol 38 No 04 (2022) Vol 38 No 03 (2022) Vol 38 No 02 (2022) Vol 38 No 01 (2022) Vol 37 No 12 (2021) Vol 37 No 11 (2021) Vol 37 No 10 (2021) Vol 37 No 09 (2021) Vol 37 No 08 (2021) Vol 37 No 07 (2021) Vol 37 No 06 (2021) Vol 37 No 05 (2021) Vol 37 No 04 (2021) Vol 37 No 03 (2021) Vol 37 No 02 (2021) Vol 37, No 1 (2021) PHS8 Accepted Abstracts PHS7 Accepted Abstracts Vol 36, No 12 (2020) Vol 36, No 11 (2020) Vol 36, No 10 (2020) Vol 36, No 9 (2020) Vol 36, No 8 (2020) Vol 36, No 7 (2020) Vol 36, No 6 (2020) Vol 36, No 5 (2020) Vol 36, No 4 (2020) Vol 36, No 3 (2020) Vol 36, No 2 (2020) Vol 36, No 1 (2020) Vol 35, No 4 (2019): Proceedings the 5th UGM Public Health Symposium Vol 35, No 11 (2019) Vol 35, No 10 (2019) Vol 35, No 9 (2019) Vol 35, No 8 (2019) Vol 35, No 7 (2019) Vol 35, No 6 (2019) Vol 35, No 5 (2019) Vol 35, No 4 (2019) Vol 35, No 3 (2019) Vol 35, No 2 (2019) Vol 35, No 1 (2019) Vol 34, No 11 (2018): Proceedings of the 4th UGM Public Health Symposium Vol 34, No 5 (2018): Proceedings the 3rd UGM Public Health Symposium Vol 34, No 12 (2018) Vol 34, No 11 (2018) Vol 34, No 10 (2018) Vol 34, No 9 (2018) Vol 34, No 8 (2018) Vol 34, No 7 (2018) Vol 34, No 6 (2018) Vol 34, No 5 (2018) Vol 34, No 4 (2018) Vol 34, No 3 (2018) Vol 34, No 2 (2018) Vol 34, No 1 (2018) Vol 33, No 11 (2017): Proceedings of the 2nd UGM Public Health Symposium Vol 33, No 5 (2017): Proceedings of the 1st UGM Public Health Symposium Vol 33, No 12 (2017) Vol 33, No 11 (2017) Vol 33, No 10 (2017) Vol 33, No 9 (2017) Vol 33, No 8 (2017) Vol 33, No 7 (2017) Vol 33, No 6 (2017) Vol 33, No 5 (2017) Vol 33, No 4 (2017) Vol 33, No 3 (2017) Vol 33, No 2 (2017) Vol 33, No 1 (2017) Vol 32, No 12 (2016) Vol 32, No 11 (2016) Vol 32, No 10 (2016) Vol 32, No 9 (2016) Vol 32, No 8 (2016) Vol 32, No 7 (2016) Vol 32, No 6 (2016) Vol 32, No 5 (2016) Vol 32, No 4 (2016) Vol 32, No 3 (2016) Vol 32, No 2 (2016) Vol 32, No 1 (2016) Vol 28, No 1 (2012) Vol 27, No 4 (2011) Vol 27, No 3 (2011) Vol 27, No 2 (2011) Vol 27, No 1 (2011) Vol 26, No 4 (2010) Vol 26, No 3 (2010) Vol 26, No 2 (2010) Vol 26, No 1 (2010) Vol 25, No 4 (2009) Vol 25, No 3 (2009) Vol 25, No 2 (2009) Vol 25, No 1 (2009) Vol 24, No 4 (2008) Vol 24, No 3 (2008) Vol 24, No 2 (2008) Vol 24, No 1 (2008) Vol 23, No 4 (2007) Vol 23, No 3 (2007) Vol 23, No 2 (2007) Vol 23, No 1 (2007) Vol 22, No 4 (2006) Vol 22, No 3 (2006) Vol 22, No 2 (2006) Vol 22, No 1 (2006) Vol 21, No 4 (2005) Vol 21, No 3 (2005) Vol 21, No 2 (2005) Vol 21, No 1 (2005) Vol 20, No 4 (2004) Vol 20, No 3 (2004) Vol 20, No 2 (2004) Vol 20, No 1 (2004) Vol 19, No 4 (2003) Vol 19, No 3 (2003) Vol 19, No 2 (2003) Vol 19, No 1 (2003) More Issue