Garuda - Garba Rujukan Digital

Article Per Year (5 Year)

All

Berita Kedokteran Masyarakat

bkm
Website

Published by Universitas Gadjah Mada

ISSN : 02151936 EISSN : 26148412 DOI : https://doi.org/10.22146/bkm.v37i2.2320

Core Subject : Health,

Nursing Public Health

Berita Kedokteran Masyarakat (BKM Public Health and Community Medicine) is a peer-reviewed and open access journal that deals with the fields of public health and public medicine. The topics of the article will be grouped according to the main message of the author. This focus covers areas and scope related to aspects of: - Epidemiology - Infectious diseases control - Clinical Epidemiology - Environmental Health - Occupational Health - Healthy City - Public Health and Primary Health Care - School of Health Promotion - Healthy lifestyles - Health promotion - Health and Social Behavior - Tobacco and smoking - Adolescent Health - Public Health Nutrition - Maternal and Child Health - Reproductive Health - Population Health - Health of Vulnerable People - Social Determinants of Health - Water, Sanitation and Hygiene - Human Resource Management

Arjuna Subject : Kedokteran - Kesehatan Masyarakat, Kesehatan Lingkungan dan Pekerjaan

Articles 1,528 Documents

63 64 65 66 67

Pendayagunaan SDM kesehatan untuk penanganan kasus Asmat Zola Pradipta; Munsyi Mutasawif Wafa
Berita Kedokteran Masyarakat (BKM) Vol 34, No 5 (2018): Proceedings the 3rd UGM Public Health Symposium
Publisher : Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada

Latar belakang: Masalah malnutrisi yang terjadi di Asmat, Papua sudah tergolong ke dalam kejadian luar biasa (KLB). Malnutrisi adalah keadaan undernutrition yang disebabkan karena pemberian asupan makan yang tidak mencukupi dan dapat terjadinya kelaparan1,2,3. Malnutrisi yang terjadi di Asmat disebabkan oleh akses dan ketersedian pangan yang minim, sanitasi dan ketersediaan air bersih yang tidak memadai, pola hidup dan pola asuh yang tidak sehat. Untuk mendapatkan pelayanan kesehatan, warga Asmat harus menempuh jarak yang jauh dengan biaya yang tidak murah, belum lagi keberadaan tenaga kesehatan yang sangat kurang di sana4,5. Dalam UU No. 36 tahun 2004 tentang kesehatan pasal 5 dan 6 disebutkan bahwa setiap orang berhak mendapat akses yang mudah untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang aman, bermutu dan dapat dijangkau, serta berhak mendapatkan lingkungan yang sehat demi tercapainya derajat kesehatan yang lebih baik6. Tapi hal ini tidak dirasakan oleh masyakarat daerah Asmat. Mereka masih jauh dari akses pelayanan kesehatan yang baik serta SDM kesehatan yang memadai4. Paper ini bertujuan mencari pemecahan masalah KLB di Asmat dari sudut pandang akademisi. Kasus Asmat bukan masalah kesehatan yang bisa cepat di atas dalam waktu singkat, tetapi perlu dukungan semua sektor serta perencanaan jangka panjang. Lesson learned: Penanganan kasus malnutrisi di Asmat perlu kerja sama lintas sektor. Kasus Asmat bukan masalah kesehatan saja, tetapi melibatkan aspek lain seperti akses dan demografi4,5. Selain itu kasus malnutrisi tidak bisa diatasi dalam kurun waktu yang singkat, hanya dengan stock makanan yang terjaga sepanjang tahun tidak cukup efektif. Langkah yang dapat dilakukan oleh pemerintah yaitu mampu meningkatkan kapasitasnya dalam pembangunan daerah Asmat, utamanya pendayagunaan tenaga kesehatan. Asmat termasuk dalam daerah rural atau pedesaan di wilayah Papua dengan akses yang sulit. Faktor demografi inilah yang membuat Asmat menjadi daerah yang jarang dipilih oleh pemerintah untuk distribusi SDM5,6. Distribusi SDM di daerah ini masih sangat rendah. Jika SDM kesehatan mampu menjangkau Asmat, tentu masalah kesehatan akan terdeteksi dengan cepat sehingga tidak terjadi KLB malnutrisi. Jika tenaga kesehatan sudah mampu didayagunakan di Asmat tentu akan sangat membantu memperbaiki pelayanan kesehatan dan peningkatan kesehatan masyarakat khusus penanganan kasus malnutrisi. Pendistribusian SDM bisa dilakukan dengan penguatan regulasi oleh pemerintah. Pemerintah Asmat juga perlu melakukan pemetaan yang jelas mengenai masalah kebutuhan SDM kesehatannya, pemberian insentif yang sesuai dengan kinerja SDM juga perlu dipertimbangkan oleh pemerintah Asmat agar SDM kesehatan merasa tidak dirugikan dan betah berada di Asmat. Oleh karena itu komitmen serta ketegasan pemerintah sangat diperlukan untuk menangani kasus malnutrisi agar tidak semakin menjadi jadi dikemudian hari. Simpulan: Perlunya komitmen dan ketegasan pemerintah untuk mengatas masalah KLB malnutrisi yang terjadi di Asmat. Pemerintah dengan kerjasama lintas sektor untuk menanggulangi kasus ini, agar kedepannya ada jalan keluar yang jelas untuk mencegah dan mengatasi permasalahan malnutrisi di Asmat. Pendayagunaan SDM kesehatan serta peningkatan distribusi dan kualitas SDM kesehtan juga sangat diperlukan untuk mengatasi persoalan ini.

Strategi kepala puskesmas mengoptimalkan work engagement bidan desa di wilayah pedesaan Kabupaten Pati (pengalaman di Puskesmas Gabus I) Nadia Syukria; Teguh Waluyo
Berita Kedokteran Masyarakat (BKM) Vol 34, No 5 (2018): Proceedings the 3rd UGM Public Health Symposium
Publisher : Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada

Penelitian ini bertujuan mendiskripsikan strategi kebijakan dan langkah konkreat yang diambil kepala puskesmas untuk mengoptimalkan work engagement bidan desa dalam program kesehatan ibu dan anak, yang dalam hal ini berfokus pada program post natal care. Penelitian kualitatif ini menggunakan teknik pengambilan data observasi partisipasi bidan desa Puskesmas Gabus I dan wawancara mendalam dengan kapus serta pihak-pihak terkait. Kepala puskesmas memberikan keleluasaan dan kewenangan penuh namun bersyarat kepada bidan desa dalam mengelola ANC, PNC dan program lain terkait kesehatan ibu. Hasil strategi tersebut melahirkan inisiatif bidan desa seperti memiliki peralatan tambahan di poskesdes/polindes selain standar yang ditentukan, membentuk whatsapp group bagi bumil dan bufas, dan terjalin kerjasama yang kuat dengan pemerintahan desa dan warga setempat. Kapus memposisikan semua bidan desa sebagai partner kerja dengan perlakuan sama namun tetap berdasar asas keadilan. Sesama bidan desa bekerjasama dan bahu membahu melayani masyarakat tanpa adanya persaingan dan perselisihan, nilai tertinggi work engagement bidan desa terletak pada kenyamanan bekerja dan dukungan dari pimpinan meskipun masing-masing personal finansial tidak tercukupi. Bentuk monitoring dan evaluasi yang dilakukan kapus terhadap bidan desa selain dari laporan juga dilakukan sidak pada masyarakat tanpa atau dengan diketahui bidan desa, pemantauan kegiatan menggunakan chat maupun video call secara pribadi dan apabila bidan desa mendapat masalah, kapus tidak hanya menjadi juri namun juga memposisikan diri sebagai tim untuk menemukan solusi. Berdasarkan data yang dihimpun, dalam sepuluh tahun terakhir kejadian kematian ibu baik pada masa hamil, melahirkan maupun nifas hanya terdapat satu atau dua kasus saja dan lebih sering nol kasus kematian ibu. Penelitian ini menyimpulkan bahwa dukungan, kerjasama dan strategi kebijakan kepala puskesmas yang tepat menjadi salah satu faktor utama mendorong work engagement bidan desa dalam menyelesaikan tanggungjawab dan mengoptimalkan kinerja. Implikasi praktis dari work engagement tersebut adalah pelayanan PNC yang optimal sehingga kesehatan ibu dan bayi terpantau sejak dini dan berkelanjutan.

Pelayanan fisioterapi pada era JKN di RSJD DR. RM Soedjarwadi Klaten Rima Yunitasari
Berita Kedokteran Masyarakat (BKM) Vol 34, No 5 (2018): Proceedings the 3rd UGM Public Health Symposium
Publisher : Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada

Tujuan: JKN merupakan program pemerintah yang dilakukan mulai 1 januari 2014 yang diselenggarakan oleh BPJS kesehatan sdengan target cakupan semesta seluruh masyarakat mempunyai jaminan kesehatan pada tahun 2019. Rumah sakit merupakan salah satu pelaksana pelayanan kesehatan era JKN. RSJD DR.RM Soedjarwadi Klaten adalah salah satu RS khusus tipe A yang melayani pelayanan penunjang sebagai pendukung pelayanan. Dalam implementasinya masih terdapat Kendala-kendala yang dapat mempengaruhi kelancaran pelaksanaan program. Pelayanan fisioterapi menjadi pelayanan penunjang di RSJD DR.RM Soedjarwadi yang menjadi indicator kualitas pelayanan di RSJD. Komitmen antar pelaksana penyedia pelayanan kesehatan dalam hal ini tenaga fisioterapi perlu diidentifikasi.Penelitian ini bertujuan untuk mendiskripsikan penerimaan atau komitmen petugas pelaksana pelayanan fisioterapi pada era JKN di RSJD. DR. Soejarwadi Klaten. Metode: Penelitian ini merupakan penelitian diskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif cara pengambilan data menggunakan metode observasi dan wawancara mendalam. Subjek penelitian ini sebesar 13 orang, dan Cara pengambilan data informan menggunakan tehnik purposive sampling. Hasil: Penerimaan dari tenaga fisioterapi terkait beberapa aturan seperti alur pelayanan yang harus dengan pemeriksaan dokter rehabilitasi medic terlebih dahulu dan adanya beban tambahan belum diterima sepenuhnya. Simpulan: Permasalahan pelayanan keshatan pada program JKN masih banyak terjadi kendala. Perbedaan persepsi antara pembuat aturan dengan pemberi pelayanan masih menonjol. Namun RSJD masih berusaha untuk meningkatkan implementasi pelayanan fisioterap di era JKN dengan sebaik-baiknya.

SEHATI PROGRAMME: Building the capacity of local government to implement, sustain and scale up STBM and sanitation marketing in Indonesia Angelina Yusridar; Susanne Shatanawi; Catur Adi Nugroho
Berita Kedokteran Masyarakat (BKM) Vol 34, No 5 (2018): Proceedings the 3rd UGM Public Health Symposium
Publisher : Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada

Despite the Ministry of Health’s National Sanitation Strategy (STBM) initiated in 2008 to reduce the spread of diarrheal diseases, Indonesia still suffers from open defecation, as the dominant part of the rural population does not have access to improved sanitation services with only 57% As a consequence of too much focus on meeting the MDG sanitation targets, most government programmes tend to concentrate on construction of new infrastructure (STBM pillar 1: stop open defecation). In addition to this, more priority seems to have been given to the quantity of facilities rather than their quality in the long run. The result is infrastructure that deteriorates to a level that can no longer provide access to safe sanitation facilities to those who are normally using the facilities. Therefore, in 2016, Sustainable Sanitation and Hygiene Programme for Eastern Indonesia (SEHATI) was designed, in a consortium reuniting Simavi and 5 local partners. The overall goal of SEHATI is to achieve district wide – access to, and utilisation of, sustainable and improved sanitation and hygiene facilities, and to contribute towards the government’s target of providing universal access to WASH for all by 2019. SEHATI aims to strengthen the capacity of the local authorities at district, sub-district and village level to implement a sustainable STBM 5 pillars in the community in order to achieve the national goal of universal access in2019. The programme supports the central and local governments on sustaining and scaling up STBM 5 pillars by creating an enabling environment. SEHATI works with national and local authorities as well as private sectors in 7 districts in Eastern Indonesia. To achieve the goal, Simavi works together with 5 local NGOs to implement the programme. The local partners are the catalyst for change by building the capacities and systems of the district government responsible for STBM implementation. District governments are equipped to take the lead in planning, budgeting and monitoring STBM interventions. Subsequently, the district team increases the capability of sub-district government and Primary Health Care to plan, budget, promote and monitor STBM 5 pillars at village level. After that, the district and sub-district team assist the village government in planning, budgeting and implementing STBM 5 pillars in the communities. When the capacities are enhanced, local actors are more likely to replicate and scale up the STBM throughout the districts. Seven intervened districts are able to issue STBM 5 pillars related regulation to ensure that the programme is implemented properly in their area. District governments have capacity to oversee the plan and budget for STBM during planning processes. In addition, STBM team has been established at district, sub-district and village level to execute the programme thoroughly. As a result, at the end of 2017, more than 500.000 people at intervened villages have knowledge on STBM 5 pillars13 out of 210 intervened villages have been declared 100% STBM. Although SEHATI works at government level to sustain the implementation of 5 pillars of STBM, measuring the impact of this programme may take several years. Staff rotation and political issues at district and village level often hamper the process of the programme. Similarly, government bodies have their own priorities programme so to some extent STBM has lack of attention. Therefore, to realize the ambitious goal of achieving universal access in 2019, it is necessary advocate for STBM 5 pillars practises at national (POKJA AMPL) and district level (i.e. head of districts). SEHATI PROGRAMME: Building the capacity of local government to implement, sustain and scale up STBM and sanitation marketing in Indonesia

Keragaman makanan dan kejadian BBLR: analisis IFLS 5 Siti Maria Ulva
Berita Kedokteran Masyarakat (BKM) Vol 34, No 5 (2018): Proceedings the 3rd UGM Public Health Symposium
Publisher : Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada

Permasalahan gizi dapat terjadi sepanjang siklus kehidupan manusia. Salah satu indikator keberhasilan pembangunan adalah Angka Kematian Ibu (AKI), Angka Kematian Bayi (AKB) dan Angka Kematian Neonatal (AKN). Penyebab paling banyak kematian pada kelompok neonatal adalah bayi dengan berat badan Lahir Rendah (BBLR). BBLR menjadi masalah kesehatan masyarakat secara global dan memberikan efek kerugian dalam kesehatan baik jangka panjang maupun jangka pendek. Berdasarkan data lebih dari 20 juta bayi di seluruh dunia mewakili 15% sampai dengan 20% dari jumlah total seluruh kelahiran merupakan bayi BBLR. Prevalensi BBLR di Indonesia berdasarkan RISKEDAS tahun 2013 sebesar 10,2 persen, berdasarkan data SDKI tahun 2012 sebesar 7,3 persen. Penelitian ini mengkaji hubungan antara pola makan dan anemia dengan kejadian BBLR di Indonesia dengan memanfaatkan data sekunder Indonesia Family Life Survey (IFLS 5) tahun 2014-2015 yang tersebar. Jenis penelitian ini adalah penelitian observasional analitik dengan desain penelitian Cross Sectional. Memanfaatkan data sekunder IFLS 5 kemudian dianalisis secara restrospective. Populasi penelitian ini adalah seluruh wanita usia subur (WUS) 15-49 tahun sudah menikah, pernah melahirkan, anak terakhir dan lahir hidup serta memenuhi kriteria inklusi yaitu memiliki berat badan bayi ditimbang. Variabel bebas yaitu pola makan dan anemia sedangkan variabel terikatnya adalah BBLR. Variabel luar pada penelitian ini yaitu usia, paritas ibu, pendidikan, pekerjaan, komplikasi kehamilan, konsumsi TTD dan lokasi tempat tinggal. Total responden yang masuk dalam sampel penelitian adalah 2.368 dengan kejadian BBLR 8,66 persen. Persentase pola makan tidak beragam ada 72,25 persen lebih banyak daripada pola makan beragam. Ada hubungan yang signifikan antara pola makan beragam dengan BBLR. Tetapi tidak ada hubungan antara anemia dengan BBLR. Temuan pada analisis lanjutan untuk kelompok makanan ada dua kelompok makanan yang berhubungan signifikan dengan BBLR (p<0,05) yaitu kelompok kacang-kacangan serta kelompok daging dan ikan. Variabel lain pendidikan dan pekerjaan ibu berhubungan signifikan dengan BBLR dalam penelitian ini. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pola makan beragam memberikan resiko yang rendah dengan kejadian BBLR tetapi tidak dengan anemia. Perlu upaya perbaikan gizi masyarakat melalui pola makan beragam dan seimbang. Faktor sosial yang berhubungan signifikan dengan BBLR adalah pendidikan dan pekerjaan ibu.

Policy brief: penelusuran ancaman kasus TB pada petugas kesehatan di Indonesia Riana Dian Anggraini; Eka Putri Rahayu; Arqu Aminuzzab
Berita Kedokteran Masyarakat (BKM) Vol 34, No 5 (2018): Proceedings the 3rd UGM Public Health Symposium
Publisher : Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada

Pendahuluan: Jarak kontak yang cukup dekat petugas kesehatan dengan pasien memudahkan terjadi penularan penyakit TB. Resiko terkena TB pada petugas kesehatan tiga kali lebih tinggi dibandingkan dengan populasi umum dan meningkat menjadi enam kali dengan bertambahnya akses pemanfaatan fasilitas pelayanan kesehatan, kasus HIV AIDS dan TB MDR. Selama ini, penerapan budaya keselamatan manajemen fasilitas pelayanan kesehatan dan perilaku petugas kesehatan dalam mempersepsikan infeksi penularan TB menyebabkan keterlambatan diagnosa dan pengobatan TB. Tidak terdapat data laporan jelas tentang prevalensi kasus TB aktif dan laten pada petugas kesehatan menunjukan kecenderungan menyembunyikan tingginya insiden TB pada petugas kesehatan. Jika pemerintah gagal melindungi petugas kesehatan dari penularan penyakit TB, maka bisa dipastikan semakin berkurangnya SDM yang melayani kesehatan dan mengakibatkan meningkatnya kasus TB di Indonesia. Isi: Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI) TB di fasilitas pelayanan kesehatan telah diterbitkan oleh Kementerian Kesehatan pada tahun 2012. Metode pengawasan sistematis yang memastikan dipatuhinya pedoman tersebut belum tersedia. Penelitian yang dilakukan di RSUP Adam Malik, Medan menunjukan bahwa prevalensi TB Laten pada petugas kesehatan sebesar 53%. Faktor yang mempengaruhinya yaitu usia, lama bekerja dan kontak dengan penderita TB. Tingginya prevalensi TB laten petugas kesehatan dipengaruhi oleh besarnya beban infeksi TB pada masyarakat dan difasilitas kesehatan karena banyak kasus TB yang datang berkunjung dan dirawat.Rekomendasi: Kementerian kesehatan dan Dinkes perlu memperkuat kebijakan dan pengembangan strategi komprehensif berbasis bukti untuk menjamin kesehatan petugas dalam bekerja. Kebijakan tersebut terkait laporan data prevalensi dan insiden kasus TB diantara petugas kesehatan, pengawasan pelaksanaan PPI di faskes, sangsi dalam pelanggaran serta mengatur kompensasi untuk petugas kesehatan yang terkena TB akibat kerja. Manajemen faskes dan petugas kesehatan wajib melaksanakan PPI sesuai standar pedoman, melakukan pemeriksaan skrining TB dan HIV tahunan, melaporkan hasilnya kepada instuti terkait serta mengutamakan keselamatan dalam bekerja.

Sistem informasi geografis dalam pemetaan angka kematian ibu di Kabupaten Kebumen Ivan Tinarbudi Gavinov; Mutiara Nabilah
Berita Kedokteran Masyarakat (BKM) Vol 34, No 5 (2018): Proceedings the 3rd UGM Public Health Symposium
Publisher : Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada

Maternal mortality rate (MMR) has become an important indicator of public health status. MMR describes the number of women who died from a cause of death related to a pregnancy disorder or their treatment (excluding accidents or incidental cases) during pregnancy, childbirth and in the puerperium (42 days after delivery) without taking into account the length of pregnancy per 100,000 live births. Maternal Mortality Cases in Kebumen District from 2012-2016 can be seen that there has been an increase in the last two years ie 2015 and 2016. The latest data of 2016 was recorded at 80.01 Per 100,000 Birth of Life (KH). As for the target RPJMD is 49 per 100,000 KH which means the number of achievements Kebumen still far from the expected target. Analysis of the distribution of existing cases is already in the form of mapping but only at the point of the kecamatan. This type of research used quantitative descriptive research with the design of a case-control study. The sample for this study is 32 respondents were 16 case respondents and 16 respondents control. Data analysis method with spatial analysis, univariate and bivariate analyzes with logistic regretion test with 95% confidence level. Univariate Analysis were 16 case respondents and 16 respondents control. Based on bivariate analysis indicated that independent variables were have relationship with dependent variable that is the distance of house to puskesmas (p = 0,000) and travel time to puskesmas (p = 0,000). Another factor that influences is the existing road conditions in Kebumen. After the research on respondents, it can be concluded that there is a significant relationship between the distance and travel time with the incidence of maternal mortality in Kebumen.

Peran pengambil keputusan dalam keterlambatan rujukan maternal Verayanti Albertina Bata; Ova Emilia
Berita Kedokteran Masyarakat (BKM) Vol 34, No 5 (2018): Proceedings the 3rd UGM Public Health Symposium
Publisher : Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi peran pengambil keputusan dalam keterlambatan rujukan maternal. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif, menggunakan rancangan fenomenologis. Subjek penelitian sebanyak 5 kasus maternal yang mengalami keterlambatan rujukan di Puskesmas Padediwatu. Metode pengumpulan data dengan wawancara mendalam (in-depth interview). Pengambilan keputusan dalam merujuk didominasi oleh suami. Hambatan dalam proses rujukan yaitu tidak memiliki kendaraan, jarak yang jauh dan akses jalan yang sulit, status ekonomi rendah, dan tradisi masyarakat memiliki tingkat ketergantungan terhadap orang lain sehingga status kesehatan maternal yang mengalami komplikasi tidak menjadi hal yang prioritas bagi suami. Pekerjaan suami sebagai buruh tani dan pelaut yang membuat suami tidak berada di rumah/dekat dengan istri dalam jangka waktu yang cukup lama sehingga mempengaruhi proses pengambilan keputusan rujukan maternal. Penelitian ini menyimpulkan pengambilan keputusan dalam rujukan maternal masih menekankan pada budaya patriaki sehingga suami memiliki peran yang sangat dominan dalam pengambilan keputusan rujukan maternal.

Analisis pemberitaan media pers terhadap kasus bunuh diri Agatha Astri Ratnasari
Berita Kedokteran Masyarakat (BKM) Vol 34, No 5 (2018): Proceedings the 3rd UGM Public Health Symposium
Publisher : Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada

Bunuh diri saat ini menjadi permasalahan kesehatan mental yang perlu mendapatkan perhatian serius. Angka bunuh diri di Yogyakarta khususnya Kabupaten Gunung Kidul dari tahun 2001 hingga 2016 mencapai 458 kejadian. Depresi menjadi penyebab utama kejadian bunuh diri tetapi apabila ditelusuri lebih lanjut, media juga memiliki pengaruh terhadap peningkatan kasus bunuh diri melalui efek pemberitaan. Menganalisis isi pemberitaan media pers terhadap kasus bunuh diri dan dampaknya terhadap masyarakat khususnya di Yogyakarta. Studi literatur (literature review) pada 15 jurnal yang membahas tentang pemberitaan media massa terhadap kasus bunuh diri dengan menganalisis poin-poin penting yang terdapat dalam jurnal serta membandingkan dengan situasi dan kondisi yang ada saat ini. Poin yang dianalisis meliputi bahasa pemberitaan, fokus pemberitaan, serta dampak/ efek pemberitaan pada masyarakat. Kasus bunuh diri diliput sedemikian rupa dengan menampilkan detail-detail spesifik seperti kondisi pelaku bunuh diri dan bagaimana cara ia mengakhiri hidupnya. Hal ini dapat membentuk pola pikir seseorang untuk meniru apa yang mereka lihat jika berada dalam kondisi dan masalah yang serupa (efek copycat suicide). Kasus bunuh diri yang disiarkan live di sosial media memiliki dampak buruk bagi kesehatan mental masyarakat. Hal tersebut menyalahi Undang Undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik karena tidak berkesesuaian dengan nilai-nilai kemanusiaan. Indonesia telah memiliki Undang-Undang No 40 tahun 1999 Bab VII Pasal 17 yang memuat bahwa media massa/ pers diawasi oleh elemen masyarakat, namun belum ada undang-undang yang mengatur tentang pedoman pemberitaan bunuh diri secara spesifik.Peliputan dan pemberitaan bunuh diri di Indonesia memberikan dampak negatif bagi kesehatan mental masyarakat karena menampilkan detail-detail spesifik dari kejadian bunuh diri dan belum memiliki pedoman pemberitaan bunuh diri.

Determinan pemberian MPASI dini pada bayi 0-6 bulan di wilayah pedesaan: studi kasus di kabupaten Tuban Jawa Timur Vivi Ninda Sutriana
Berita Kedokteran Masyarakat (BKM) Vol 34, No 5 (2018): Proceedings the 3rd UGM Public Health Symposium
Publisher : Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada

Tujuan: Untuk mengetahui penyebab terjadinya pemberian MP-ASI dini di wilayah pedesaan di Kabupaten Tuban, sehingga dapat disusun kebijakan dan langkah-langkah antisipasi mencegah terjadinya pemberian MP-ASI dini pada bayi usia 0-6 bulan yang diharapkan dapat menurunkan dampak buruk akibat pemberian MP-ASI dini dan angka morbiditas bayi, serta meningkatkan cakupan ASI Eksklusif. Metode: Review dari literatur jurnal dan laporan dari instansi kesehatan pemerintah yang terkait serta berdasarakan hasil pengamatan dijadikan referensi atau acuan pada penulisan abstrak ini. Hasil: Diwilayah pedesaan di kabupaten Tuban pemberian MP-ASI dini pada bayi usia kurang dari 6 bulan masih cukup banyak dilakukan, namun temuan tersebut masih berdasarkan pengamatan. Dan pada daerah yang sama juga ditemukan adanya budaya yang memicu pemberian MP-ASI dini yaitu dikarenakan pengaruh dari orang tua yang masih meyakini bahwa pertumbuhan atau berat bayi tidak bertambah jika bayi tidak di berikan pisang dan bubur diusia < 6 bulan. Dan adanya budaya patriarki dimana keputusan seorang Ibu harus mengikuti suaminya termasuk dalam memberikan perawatan pada bayinya. Dan berdasarkan hasil wawancara saat obersvasi singkat, beberapa ibu bayi menyatakan belum memahami dengan benar terkait pemberian ASI Eksklusif. Rekomendasi: Perlu diadakan penelitian lebih lanjut dan perlu ditingkatkan edukasi oleh tenaga kesehatan setempat secara komprehensif tentang pemberian ASI Eksklusif tidak hanya pada ibu bayi tetapi untuk seluruh anggota keluarga bayi dikarenakan pemberian ASI pada bayi tidak hanya tanggung jawab ibu dari bayi itu sendiri, melaikan tanggung jawab ayah beserta keluarganya.

Page 65 of 153 | Total Record : 1528

63 64 65 66 67

Filter by Year

2003 2026

Filter By Issues

All Issue Vol 42 No 02 (2026) Vol 42 No 01 (2026) Vol 41 No 12 (2025) Vol 41 No 11 (2025) Vol 41 No 10 (2025) Vol 41 No 09 (2025) Vol 41 No 08 (2025) Vol 41 No 07 (2025) Vol 41 No 06 (2025) Vol 41 No 05 (2025) Vol 41 No 04 (2025) Vol 41 No 03 (2025) Vol 41 No 02 (2025) Vol 41 No 01 (2025) Vol 40 No 12 (2024) Vol 40 No 11 (2024) Vol 40 No 10 (2024) Vol 40 No 09 (2024) Vol 40 No 08 (2024) Vol 40 No 07 (2024) Vol 40 No 06 (2024) Vol 40 No 05 (2024) Vol 40 No 04 (2024) Vol 40 No 03 (2024) Vol 40 No 02 (2024) Vol 40 No 01 (2024) The 12th UGM Public Health Symposium Vol 39 No 12 (2023) Vol 39 No 11 (2023) Vol 39 No 10 (2023) Vol 39 No 09 (2023) Vol 39 No 08 (2023) Vol 39 No 07 (2023) Vol 39 No 06 (2023) Vol 39 No 05 (2023) Vol 39 No 04 (2023) Vol 39 No 03 (2023) Vol 39 No 02 (2023) Vol 39 No 01 (2023) Vol 38 No 12 (2022) Vol 38 No 11 (2022) Vol 38 No 10 (2022) Vol 38 No 09 (2022) Vol 38 No 08 (2022) Vol 38 No 07 (2022) Vol 38 No 06 (2022) Vol 38 No 05 (2022) Vol 38 No 04 (2022) Vol 38 No 03 (2022) Vol 38 No 02 (2022) Vol 38 No 01 (2022) Vol 37 No 12 (2021) Vol 37 No 11 (2021) Vol 37 No 10 (2021) Vol 37 No 09 (2021) Vol 37 No 08 (2021) Vol 37 No 07 (2021) Vol 37 No 06 (2021) Vol 37 No 05 (2021) Vol 37 No 04 (2021) Vol 37 No 03 (2021) Vol 37 No 02 (2021) Vol 37, No 1 (2021) PHS8 Accepted Abstracts PHS7 Accepted Abstracts Vol 36, No 12 (2020) Vol 36, No 11 (2020) Vol 36, No 10 (2020) Vol 36, No 9 (2020) Vol 36, No 8 (2020) Vol 36, No 7 (2020) Vol 36, No 6 (2020) Vol 36, No 5 (2020) Vol 36, No 4 (2020) Vol 36, No 3 (2020) Vol 36, No 2 (2020) Vol 36, No 1 (2020) Vol 35, No 4 (2019): Proceedings the 5th UGM Public Health Symposium Vol 35, No 11 (2019) Vol 35, No 10 (2019) Vol 35, No 9 (2019) Vol 35, No 8 (2019) Vol 35, No 7 (2019) Vol 35, No 6 (2019) Vol 35, No 5 (2019) Vol 35, No 4 (2019) Vol 35, No 3 (2019) Vol 35, No 2 (2019) Vol 35, No 1 (2019) Vol 34, No 11 (2018): Proceedings of the 4th UGM Public Health Symposium Vol 34, No 5 (2018): Proceedings the 3rd UGM Public Health Symposium Vol 34, No 12 (2018) Vol 34, No 11 (2018) Vol 34, No 10 (2018) Vol 34, No 9 (2018) Vol 34, No 8 (2018) Vol 34, No 7 (2018) Vol 34, No 6 (2018) Vol 34, No 5 (2018) Vol 34, No 4 (2018) Vol 34, No 3 (2018) Vol 34, No 2 (2018) Vol 34, No 1 (2018) Vol 33, No 11 (2017): Proceedings of the 2nd UGM Public Health Symposium Vol 33, No 5 (2017): Proceedings of the 1st UGM Public Health Symposium Vol 33, No 12 (2017) Vol 33, No 11 (2017) Vol 33, No 10 (2017) Vol 33, No 9 (2017) Vol 33, No 8 (2017) Vol 33, No 7 (2017) Vol 33, No 6 (2017) Vol 33, No 5 (2017) Vol 33, No 4 (2017) Vol 33, No 3 (2017) Vol 33, No 2 (2017) Vol 33, No 1 (2017) Vol 32, No 12 (2016) Vol 32, No 11 (2016) Vol 32, No 10 (2016) Vol 32, No 9 (2016) Vol 32, No 8 (2016) Vol 32, No 7 (2016) Vol 32, No 6 (2016) Vol 32, No 5 (2016) Vol 32, No 4 (2016) Vol 32, No 3 (2016) Vol 32, No 2 (2016) Vol 32, No 1 (2016) Vol 28, No 1 (2012) Vol 27, No 4 (2011) Vol 27, No 3 (2011) Vol 27, No 2 (2011) Vol 27, No 1 (2011) Vol 26, No 4 (2010) Vol 26, No 3 (2010) Vol 26, No 2 (2010) Vol 26, No 1 (2010) Vol 25, No 4 (2009) Vol 25, No 3 (2009) Vol 25, No 2 (2009) Vol 25, No 1 (2009) Vol 24, No 4 (2008) Vol 24, No 3 (2008) Vol 24, No 2 (2008) Vol 24, No 1 (2008) Vol 23, No 4 (2007) Vol 23, No 3 (2007) Vol 23, No 2 (2007) Vol 23, No 1 (2007) Vol 22, No 4 (2006) Vol 22, No 3 (2006) Vol 22, No 2 (2006) Vol 22, No 1 (2006) Vol 21, No 4 (2005) Vol 21, No 3 (2005) Vol 21, No 2 (2005) Vol 21, No 1 (2005) Vol 20, No 4 (2004) Vol 20, No 3 (2004) Vol 20, No 2 (2004) Vol 20, No 1 (2004) Vol 19, No 4 (2003) Vol 19, No 3 (2003) Vol 19, No 2 (2003) Vol 19, No 1 (2003) More Issue

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
Ika Kusumaningtyas

Contact Email
tyas.kusuma@ugm.ac.id

Phone
+628988833412

Journal Mail Official
bkm.fk@ugm.ac.id

Editorial Address
Sekretariat Bersama Jurnal, Lt. 2 Atas Kantin IKM, FK-KMK UGM Jl. Farmako, Sekip Utara, Yogyakarta 55281

Location
Kab. sleman,

Daerah istimewa yogyakarta

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name Ika Kusumaningtyas

Contact Email tyas.kusuma@ugm.ac.id

Phone +628988833412

Journal Mail Official bkm.fk@ugm.ac.id

Editorial Address Sekretariat Bersama Jurnal, Lt. 2 Atas Kantin IKM, FK-KMK UGM Jl. Farmako, Sekip Utara, Yogyakarta 55281

Location Kab. sleman, Daerah istimewa yogyakarta INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
Ika Kusumaningtyas

Contact Email
tyas.kusuma@ugm.ac.id

Phone
+628988833412

Journal Mail Official
bkm.fk@ugm.ac.id

Editorial Address
Sekretariat Bersama Jurnal, Lt. 2 Atas Kantin IKM, FK-KMK UGM Jl. Farmako, Sekip Utara, Yogyakarta 55281

Location
Kab. sleman,

Daerah istimewa yogyakarta

INDONESIA